MENGGUGAT DESIL

"................Gaji Rp3 juta masuk desil 10"

Kalimat ini kelihatannya sederhana.

Tapi kalau benar demikian, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan.

Sebab Rp3 juta di satu daerah belum tentu berarti sama dengan Rp3 juta di daerah lain. Ketika angka hasil perhitungan dipakai untuk menentukan siapa yang mendapat subsidi, persoalannya bukan lagi sekadar statistik. Ini soal apakah negara sedang membaca kenyataan, atau sedang memperkirakan kenyataan.

Ilustrasi (Cr : AI Generated Pics)

Saya membaca penjelasan Daniel Tarigan di Instagram tentang desil. Salah satu bagiannya menarik. Desil dianalogikan seperti algoritma media sosial. Sistem membaca sejumlah tanda, lalu membuat educated guess tentang kondisi seseorang.

Metodenya dikenal sebagai Proxy Means Test atau PMT. Secara sederhana, kondisi ekonomi seseorang tidak dihitung hanya dari penghasilan. Ada berbagai indikator lain yang digunakan sebagai proksi.

Saya paham mengapa metode seperti ini dipakai.

Tidak semua orang punya slip gaji. Pedagang kecil tidak punya laporan laba rugi bulanan. Penghasilan buruh harian bisa berubah-ubah. Petani juga tidak menerima gaji setiap tanggal 25.

Jadi, ketika pendapatan sulit diukur secara langsung, negara mencari indikator lain. Rumah, kendaraan, pekerjaan, pendidikan dan karakteristik rumah tangga bisa menjadi petunjuk.

Secara metodologis, itu bukan sesuatu yang aneh. PMT memang dirancang untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan ketika pengukuran pendapatan secara langsung sulit dilakukan. Bank Dunia bahkan sudah lama membahas metode ini untuk penargetan program sosial.

Tetapi saya punya keberatan ketika perkiraan seperti itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan subsidi.

Sebab subsidi bukan konten Instagram.

Kalau algoritma media sosial salah membaca selera kita, paling banter kita disuguhi video yang tidak kita suka. Kalau sistem subsidi salah membaca kondisi ekonomi kita, akibatnya bisa jauh lebih serius.

Kita juga hidup di Indonesia. Bukan di satu kota dengan satu harga kehidupan.

Rp3 juta di sebuah daerah mungkin cukup lumayan. Di daerah lain bisa pas-pasan. Kalau upah minimum daerah sudah mendekati atau bahkan melewati angka itu, lalu orang dengan penghasilan Rp3 juta dianggap berada di kelompok paling atas, tentu publik berhak bertanya bagaimana angka tersebut dihitung.

Di sinilah saya kira kita perlu menggugat desil. Bukan berarti PMT harus dibuang. Bukan pula berarti semua hasil desil pasti salah.

Yang saya pertanyakan adalah mengapa kita begitu nyaman menggunakan perkiraan ketika negara sebenarnya memiliki begitu banyak data nyata.

Data kependudukan ada. Data bantuan sosial ada. Data ketenagakerjaan ada. Data pajak ada. Data pendidikan ada. Data kesehatan ada. Data kepemilikan aset ada. Data perbankan juga ada dengan batasan hukum dan perlindungan privasi yang tentu harus dijaga.

Di tingkat paling bawah, RT dan kelurahan juga punya informasi. Mereka tahu kondisi warganya. Tidak sempurna, memang. Tetapi informasi lapangan tetap penting.

Masalah Indonesia bukan kekurangan data. Kita justru kebanyakan data. Hanya saja datanya sering hidup di rumah masing-masing. Seperti keluarga besar yang datang kondangan tetapi duduk di meja berbeda-beda.

Mestinya semua data itu bisa dibaca bersama. Tidak harus semua dibuka kepada semua pihak. Ada aturan privasi. Ada keamanan. Ada kewenangan. Ada batas yang harus dihormati.

Tetapi negara membutuhkan sebuah sistem data sosial ekonomi yang dinamis. Bukan data yang baru terasa penting ketika pemerintah hendak membagikan bantuan atau mencabut subsidi.

Chile sudah lama mengembangkan pendekatan yang menarik. Mereka memiliki Registro Social de Hogares. Sistem ini menggabungkan informasi yang dilaporkan warga dengan data administrasi pemerintah. Data pendapatan, pekerjaan, pensiun, kesehatan, kepemilikan properti, kendaraan, pendidikan dan sejumlah indikator lain dapat digunakan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Yang menarik, sistem itu juga menyediakan mekanisme untuk memperbarui data ketika kondisi warga berubah. Jadi data tidak dianggap sebagai kitab suci yang sekali dibuat lalu selesai.

Bank Dunia juga mencatat model serupa di negara lain. Brasil memiliki Cadastro Único yang menjadi basis untuk menghubungkan masyarakat dengan puluhan program federal. Rwanda juga mengembangkan registri sosial nasional yang digunakan lintas program. Pelajarannya cukup jelas. Sistem sosial yang baik bukan sekadar membuat daftar orang miskin. Ia harus menjadi infrastruktur data yang terus diperbarui.

Maka menurut saya, desil seharusnya menjadi alat bantu. Bukan hakim terakhir.

Kalau seseorang merasa datanya keliru, harus ada jalan untuk mengoreksinya. Cepat. Mudah. Transparan.

Sebab di balik setiap angka ada manusia. Ada keluarga. Ada biaya sekolah. Ada cicilan. Ada ongkos pergi bekerja. Ada harga beras. Ada listrik. Ada kontrakan.

Angka boleh dingin. Kebijakan negara tidak boleh kehilangan rasa.

Jadi, silakan gunakan desil. Gunakan PMT kalau memang diperlukan. Tetapi jangan berhenti pada educated guess. Bangun educated data. Padukan data pusat dengan data daerah. Cocokkan data administrasi dengan kondisi lapangan.

Kalau negara sudah punya begitu banyak data, jangan sampai rakyat akhirnya bertanya dengan sederhana, kok saya yang hidup pas-pasan malah dianggap orang kaya?

Mungkin saatnya bukan rakyat yang terus menyesuaikan diri dengan desil.

Desil-lah yang harus semakin mendekati kenyataan.