Salah satu yang menjadi “momok” bagi sebagian dosen di Indonesia ketika mengikuti suatu acara seminar / workshop / konferensi internasional adalah persoalan bahasa. Acara-acara berskala internasional lazimnya menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantarnya. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para dosen yang kurang / tidak memiliki kemampuan berbahasa inggris. Jikapun acaranya dilaksanakan di Indonesia, biasanya masih ada campuran bahasa Indonesianya. Namun bagaimana jika panitia hanya mengizinkan menggunakan bahasa inggris sebagai satu-satunya bahasa pengantar tanpa ada campuran bahasa Indonesia? Bagaimana agar para peserta tetap bisa mengikuti materi yang dijelaskan oleh narasumber walau menggunakan bahasa inggris?

Contoh tutorial Zello untuk alat penerjemahan di acara konferensi internasional (Foto : Dokumentasi Pribadi)

Minggu lalu saya baru saja menyelesaikan kontrak sebagai tim asistensi penyelenggaraan konferensi internasional di suatu perguruan tinggi negeri. Keberanian saya menerima tawaran kontrak ini didasari pengalaman saya dalam menyelenggarakan acara seminar, workshop, konferensi, pameran, dan simposium berskala internasional saat di Taiwan. Apalagi bentuk acaranya secara hibrid, hal ini tentu menjadi nilai lebih yang memberanikan saya untuk mengambil tawaran ini. Karena selama 2 tahun terakhir di saat pandemi, saya dan tim berjibaku berulangkali menyelenggarakan pameran lintas negara secara full virtual maupun secara hibrid.

Dari banyak tantangan yang harus saya selesaikan untuk gelaran konferensi internasional kali ini, salah satu yang cukup membuat saya harus berpikir cepat dan tepat adalah persoalan “gap” bahasa. Banyak para dosen yang menjadi peserta konferensi ini kurang dan bahkan ada yang tidak memiliki latar belakang kemampuan berbahasa inggris. Sehingga panitia mengkhawatirkan para peserta ini tidak mendapatkan intisari materi dari yang disampaikan oleh narasumber. Oleh karenanya, saya mencari cara agar permasalahan ini bisa diatasi.

Saya teringat ketika setahun yang lalu sebelum kembali ke Indonesia, saya diminta menjadi moderator untuk acara seminar yang diadakan oleh perwakilan Indonesia di Taiwan. Di acara tersebut, semua narasumber merupakan orang Taiwan yang dalam acara tersebut menggunakan bahasa mandarin. Para peserta diberikan fasilitas berupa alat penerjemah yang bentuknya seperti HP yang tersambung ke headset. Para peserta bisa mendengarkan terjemahan ke bahasa Indonesia melalui alat tersebut. Sayangnya alat seperti ini mahal harganya kalau harus beli. Pun jika harus sewa, saya tidak yakin di kota saya ada yang menyewakan. 

Maka, saya harus bisa mendesain sebuah sistem yang cara kerjanya sama dengan alat tersebut. Maka terpikirlah untuk menggunakan aplikasi Zello. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi untuk Walky Talky berbasiskan internet di ponsel pintar. Saya sendiri sudah cukup lama menggunakan aplikasi ini untuk berkoordinasi antar tim saya ketika menggarap suatu acara. Maka digunakanlah aplikasi Zello ini untuk membantu menyelesaikan persoalan gap bahasa.

Cara kerja sistem penerjemahan ini cukup sederhana. Saya menyiapkan satu orang penerjemah bahasa inggris yang mampu menerjemahkan secara cepat dan oral. Penerjemah ini tidak harus berada di lokasi acara. Kemarin bahkan penerjemah kami berlokasi di Serang - Banten, sedangkan acara berlangsung di salah satu kota di Sumatera. Dengan majunya teknologi internet, persoalan jarak bukan lagi sebuah hambatan. Tapi sebuah peluang agar persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan mudah.

Bentuk alur sistem penerjemahan menggunakan aplikasi Zello

Kemudian penerjemah ini terhubung dengan Zoom yang didalamnya terdapat narasumber, baik itu narasumber yang berada di ruangan maupun narasumber online. Semuanya terhubung melalui Zoom. Saya membuat channel di Zello dengan nama kegiatan tersebut. Semua peserta kemudian saya wajibkan untuk menginstal aplikasi ini dan diminta bergabung ke channel tersebut. Lalu penerjemah juga gabung di channel tersebut. Di saat acara mulai dan pengisi acara berbicara menggunakan bahasa inggris di lokasi acara, penerjemah akan mendengarkannya melalui Zoom. Kemudian tiap 1 - 2 kalimat ia akan langsung menerjemahkannya dan mengucapkan terjemahan tersebut ke channel Zello yang telah disiapkan.

Semua peserta yang ingin mendengarkan terjemahan bahasa Indonesia tersebut tinggal membuka aplikasi Zello di ponsel pintarnya masing-masing lalu menuju ke channel acara. Para peserta ini akan langsung bisa mendengarkan suara penerjemah secara jelas. Mereka kami minta untuk menggunakan earphone / headset agar tidak mengganggu peserta yang lain. Dan penerjemahan ini berlangsung selama satu hari penuh. Sebenarnya para peserta bisa berkomunikasi dua arah, namun kami sengaja tidak memberitahu bahwa ketika tombol mic yang ada di tengah layar itu ditekan, mereka bisa berbicara dengan orang lain yang ada di channel tersebut. Ini sengaja kami lakukan agar para peserta tetap fokus menggunakan Zello hanya untuk mendengarkan suara terjemahan bahasa Indonesia dari si penerjemah.

Cara ini terbukti efektif, efisien, dan tidak memerlukan biaya. Kita bisa membandingkan antara alat terjemahan yang biasa kita lihat di acara-acara internasional seperti sidang PBB maupun ASEAN dengan aplikasi Zello dengan alat ponsel pintar masing-masing peserta. Kedua alat ini bekerja dengan prinsip yang sama, tujuan yang sama, namun sangat berbeda dari segi biayanya. Selain itu, alat penerjemahan yang asli biasanya menggunakan sistem jaringan radio. Sehingga penerjemah harus berada di lokasi acara. Berbeda dengan Zello yang menggunakan jaringan internet sehingga penerjemah bisa berada dimana saja, asal bisa terkoneksi dengan jaringan internet.

Awalnya ide saya ini ditanggapi sinis oleh beberapa orang. Wajar, karena ini bisa jadi pengalaman baru bagi mereka. Apalagi saya menawarkannya menggunakan aplikasi gratisan. Mereka psimis sistem ini akan efektif bekerja selama acara berlangsung. Namun di saat hari-H pelaksanaan acara, ada puluhan peserta yang hadir secara langsung di hotel yang meminta untuk diinstalkan aplikasi ini dan diajari cara pakainya. Selama satu hari acara, para peserta ini tidak lepas dari headset yang terhubung dengan ponsel pintar mereka masing-masing. Ini karena saya sudah briefing semua pengisi acara bahwa tidak ada dispensasi penggunaan bahasa Indonesia sedikitpun di acara ini agar marwah acara ini sebagai gelaran acara internasional tetap terjaga. Akan beda nuansanya jika suatu acara internasional tapi didalamnya masih digunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa asing.

Di hari kedua, acara konferensi diisi dengan presentasi makalah dari para peserta dari dalam dan luar negeri. Semua menggunakan bahasa inggris. Saya yang duduk dibelakang layar menjadi show director, beberapa kali didatangi oleh para dosen ini. Mereka komplain karena Zello mereka kok tidak ada suara penerjemahnya lagi. Saya pun jelaskan bahwa fasilitasi penerjemah hanya untuk hari pertama saja, karena anggaran yang terbatas. Itupun diambil dari dana lain yang sisa, sebab di proposal tidak ada mata anggaran jasa penerjemah. Hal ini wajar saja, karena pengadaan fasilitas penerjemah semacam ini masih jarang digunakan di Indonesia.

—————————

Bagi bapak-ibu yang membutuhkan bantuan asistensi untuk penyelenggaraan seminar, konferensi, simposium, maupun pameran internasional berbasiskan internet maupun hibrid, kami siap membantu. Jasa kami meliputi : Perancangan kegiatan, pembuatan OCS / Open Conference System (repository khusus untuk prosiding / mirip dengan OJS), pembuatan website untuk acara, promosi berbayar di media sosial, promosi di portal-portal acara internasional, promosi menggunakan Email Blast ke akademisi-akademisi dunia, pembuatan Book of Abstract, Pembuatan Prosiding, Membantu proses pengarsipan digital, membuatkan alur untuk proses pendaftaran hingga pemberitahuan informasi, live streaming seperti tayangan di TV, menyediakan penerjemah, mencarikan narasumber dan membantu berkorespondensi, serta segala hal yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan akademik berskala internasional. Silahkan kirimkan permohonan anda ke WA kami : 0895327055838 (Wufeng Creativa / Virtual Event Organizer). Kami siap membantu mensukseskan acara anda dengan biaya terjangkau.

Gelaran Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 telah usai. Semua muktamirin telah kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawa kesan-kesannya sendiri menyaksikan perhelatan akbar lima tahunan ini. Ada yang terkesan dengan megahnya edutorium UMS yang menjadi pusat persidangan-persidangan Muktamar yang sekilas mirip dengan bangunan stadion Allianz Arena di Jerman. Ada juga yang terkesan dengan majunya Muhammadiyah yang sudah sedemikian rupa yang ditampilkan dalam pameran inovasi, teknologi, dan inovasi yang diikuti oleh berbagai sekolah, perguruan tinggi, hingga majelis/lembaga di lingkungan Muhammadiyah. Semua menampilkan karya-karya inovasi terbaik dan terbarunya seperti mobil listrik, robot, dan banyak lainnya. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak banyak muktamirin tahu bahwa selama gelaran Muktamar, Muhammadiyah “diam-diam” ternyata me-launching sebuah batalyon [pasukan] khusus untuk menjadi pengawal pribadi tokoh-tokoh Muhammadiyah-‘Aisyiyah.

Penutupan Diklat KOSEGU oleh Group 2 KOPASSUS (Foto : Afnan Hadikusumo / WAG IB)

Adalah tim sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Panitia Penerima Muktamar Solo menyiapkan satu tim khusus yang bertugas menjadi Liaison Officer (LO) bagi 14 anggota PP Muhammadiyah, 11 orang senior (mantan) anggota PP Muhammadiyah, anggota PP Aisyiyah, dan para senior (mantan) anggota PP Aisyiyah. Para tokoh-tokoh Muhammadiyah-‘Aisyiyah ini (selain anggota PP yang masih aktif) diundang sebagai peninjau Muktamar, sehingga statusnya sebagai tamu VIP Muktamar.

Tim LO ini kemudian diberi nama khusus, yaitu Pengawal Pribadi / Walpri yang bertugas melekat pada tamu VIP tersebut dari mulai penjemputan awal kedatangan hingga kepulangan setelah penutupan Muktamar. Para anggota Walpri ini mirip seperti Paspampres yang bertugas mengawal para tamu negara. Mereka bertugas tanpa shift selama mengawal para tamu VIP di perhelatan Muktamar ini.

Pasukan ini khusus direkrut oleh tim PP Muhammadiyah untuk memberikan layanan prima dalam rangka memuliakan para tokoh Muhammadiyah-‘Aisyiyah yg sudah berhidmat untuk Persyarikatan. Mereka direkrut, diseleksi beberapa tahap, discreening oleh tim khusus, hingga di tetapkan dan diberikan pelatihan khusus. Pasukan ini hanya berjumlah 37 orang yang 75% merupakan anggota Korps Serbaguna Tapak Suci / KOSEGU (Pasukan Elit dari Tapak Suci) dan telah menjalani diklat khusus oleh PP Muhammadiyah dan Group 2 KOPASSUS Kandang Menjangan. Mereka dibekali berbagai kemampuan, seperti pengetahuan tentang pelayanan prima, informasi-informasi umum dan khusus dari tokoh yang akan mereka kawal seperti biografi mereka, makanan kesukaan, minuman kesukaan, pantangan-pantangan (makanan/minuman), informasi tentang rute-rute alternatif jika terjebak macet saat pengawalan, hingga kemampuan khusus untuk menjadi tameng hidup para tokoh tersebut selama proses pengawalan di gelaran Muktamar. 

Sesi screening dan wawancara oleh Tim PP Muhammadiyah (Foto : Mth. Jinnan / WAG IB)

Yonwalpri (saya menyebutnya begitu. Pen-) atau Batalyon Kawal Pribadi ini bekerja tanpa pamrih. Mereka tidak digaji, namun totalitas mereka dalam memberikan pengawalan patut diacungi jempol. Mereka nampak sangat militan. Bahkan tidak jarang mereka harus berani jadi bemper berhadapan dg Polisi Lalu Lintas yang mengatur ketertiban jalan di sekitar arena Muktamar. Yang lebih heroik lagi, mereka juga tidak jarang harus berhadapan langsung dengan pengamanan internal Muktamar (tim SAPAMU dari KOKAM) yang tidak kenal identitas kendaraan walau sudah berlabel VIP namun tidak boleh masuk ke area sidang dan dibelokkan ke arah lain. Para anggota Walpri ini harus tetap memberikan rasa nyaman kepada tamu yang dikawal tanpa menunjukkan emosi sedikitpun walau harus “berdebat” dengan pasukan SAPAMU untuk menjelaskan status tamu tersebut.

Saat gelaran Muktamar resmi ditutup, dan mereka harus berpisah dengan para tokoh yang telah mereka kawal selama Muktamar ini, tidak sedikit yang menangis. Mereka menangis karena walaupun baru beberapa hari mereka dekat, namun sudah merasa seperti keluarga. Para tokoh/tamu Muktamar ini bahkan ada yang mengajak ikut pulang ke Jogja, ada yang memberi buku-buku karyanya, bahkan ada yang diajak makan bakso paling mahal dan paling enak di Kota Solo. Para anggota Walpri ini sudah seperti anak sendiri dari para tokoh tersebut. Mereka sangat memuliakan para anggota Walpri.

Sesi pembekalan oleh Tim PP Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (Foto : Mth. Jinnan / WAG IB)

Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah ke-48 memang telah usai. Namun gelaran ini menjadi sebuah pembuktian bahwa organisasi besar dengan anggota jutaan orang sangat mungkin untuk diorganisir secara modern dan rapih, baik administrasinya, manajemen organisasinya, hingga orang-orangnya.

Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah terus dan tetap memberikan uswatun hasanah bagi semua pihak. Bravo Muhammadiyah-‘Aisyiyah

Tim Walpri saat bertugas mendampingi para tamu VIP Muktamar (Foto : Sofriyanto)

Melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT), Muhammadiyah telah resmi menerima sertifikat akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini membuktikan keseriusan Muhammadiyah dalam mendukung penguatan industri halal di Indonesia. Dibalik euforia suksesnya akreditasi ini, ada tantangan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah. Jika tantangan ini mampu diatasi oleh Muhammadiyah, maka ini akan menjadi milestone bagi Muhammadiyah melalui LPH untuk menjadi salah satu auditor halal terkemuka di Indonesia. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 

1.Ketersediaan Tenaga Ahli 

Di Indonesia, industri yang belum tersertifikasi halal jumlahnya cukup banyak. Mayoritas  berasal dari kalangan UMKM. Besarnya jumlah ini disebabkan oleh banyak hal, selain karena minimnya informasi tentang prosedur, juga menyangkut soal biaya dan lainnya. 

Diprediksi dalam beberapa tahun mendatang jumlah permintaan sertifikasi halal ini akan melonjak drastis dibanding saat ini. Ini berimplikasi pada jumlah tenaga ahli / auditor dari LPH yang harus memeriksa di lapangan. 

LPH Muhammadiyah sendiri saat ini baru memiliki 12 halal center yang tersebar di beberapa kampus Muhammadiyah. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan UMKM yang belum tersertifikasi. Oleh karenanya LPH Muhammadiyah perlu serius menyiapkan tenaga ahli yang kompeten dan berkualifikasi. Salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Muhammadiyah adalah dengan mendirikan jurusan halal sains di PTMA. Melalui cara ini, Muhammadiyah bisa menciptakan ratusan tenaga ahli untuk mendukung kerja-kerja sertifikasi halal ini. 

2.Kompetensi Auditor 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lockley dan Bardsley di tahun 2000, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Lembaga pemeriksa halal adalah soal kompetensi auditor. Kurangnya kompetensi di kalangan auditor halal dapat terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk menangani tantangan dalam proses pemeriksaan halal. 

Ilustrasi (Gambar : Reuters / Darren Staples)

Identifikasi bahan baku yang baru adalah tantangan utama yang sulit dihadapi oleh auditor halal. Misalnya ada produk makanan dari luar negeri yang mengajukan sertifikasi halal di Indonesia namun komposisi bahannya ternyata asing bagi para auditor. Ini akan menjadi tantangan sekaligus titik kritis dalam proses pemeriksaan kehalalalan suatu produk. 

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi riset dan pendidikan di luar negeri. Kerjasama ini menyangkut soal pelatihan dan penguatan kompetensi auditor dengan melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan sehingga para auditor bisa terus meng-upgrade pengetahuan mereka tentang perkembangan komposisi bahan dan proses. 

3.Komunikasi 

Hal lain yang juga menjadi tantangan bagi LPH Muhammadiyah adalah soal komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara industri dengan LPH maupun BPJPH. Banyak UMKM yang tidak melakukan sertifikasi salah satunya karena terputusnya komunikasi yang efektif tentang proses sertifikasi ini. Untuk membangun industri halal, perlu adanya komunikasi yang aktif, efektif, dan intens antar pemangku kepentingan. Jika perlu "jemput bola" langsung ke UMKM-UMKM. 

Proses komunikasi yg dibangun adalah komuniasi yang berkesinambungan setiap waktu agar industri benar-benar menerapkan standar halal dalam proses produksinya. 

4.Kompetisi antar LPH 

Aturan soal produk halal memberikan isyarat membuka peluang lembaga-lembaga di Indonesia untuk mendirikan LPH. Hal ini tentu menjadikan proses pemeriksaan kehalalan produk menjadi ladang kompetisi antar LPH. LPH Muhammadiyah perlu mengantisipasi kompetisi ini dengan mengkonsep model bisnis yang tepat. 

Model bisnis ini tentu harus juga disesuaikan dengan semangat dakwah yang dijunjung oleh Muhammadiyah selama ini. LPH Muhammadiyah bisa belajar soal model bisnis ini ke Taiwan. Di Taiwan terdapat lebih dari delapan Lembaga sertifikasi halal. Hal ini menjadikan masing-masing Lembaga memiliki model bisnisnya sendiri agar mampu bersaing dengan Lembaga lain. Ekosistem kompetisi yang ada di Taiwan hampir mirip dengan yang akan terjadi di Indonesia pasca semakin banyaknya LPH yang berdiri. 

***

Muhammadiyah telah lebih dari satu abad berpengalaman dalam hal sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun dalam hal sertifikasi halal, ini menjadi ladang dakwah yang baru bagi Muhammadiyah. Setidaknya hal ini merupakan tantangan untuk mengintegrasikan bidang-bidang yang selama ini ditekuni oleh Muhammadiyah, yaitu agama, sains, sosial, ekonomi, dan Kesehatan. InshaAllah Muhammadiyah mampu untuk menggarap dakwah di lahan yang baru ini sekaligus mendukung penguatan industri halal di Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai halal hub global.

__________________

Artikel ini telah terbit di Majalah Matan, Edisi Juli 2022 dengan judul yang sama.

Prof. Thomas Djamaluddin, ilmuwan BRIN (mantan Kepala LAPAN) beberapa waktu yang lalu menulis di blog pribadinya (serta media sosialnya) soal hasil pengamatan terbarunya mengenai awal waktu subuh. 

Prof. Thomas dan tim dari Kemenag datang ke daerah Timau, NTT untuk pengamatan hilal bulan Muharram 1444 H sekaligus untuk pengamatan fajar subuh di kawasan Observatorium Nasional BRIN disana. 

Menurut Prof. Thomas, Fajar Kadzib sudah muncul ketika matahari berada di posisi -30⁰ ditandai dengan cahaya yang makin terang secara perlahan. Prof. Thomas dan timnya menggunakan alat Sky Quality Meter (SQM) untuk mengukur penampakan fajar ini. Untuk Fajar Sadiq sebagai penanda awal waktu subuh, ia menjelaskan bahwa itu muncul ketika matahari berada di ketinggian -20⁰. Dan hal ini menurutnya mengonfirmasi bahwa jadwal waktu subuh versi Kementerian Agama sudah benar dengan menerapkan ketinggian -20⁰ sebagai awal waktu subuh. 

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Di tulisannya yang lain, ia juga meyakinkan bahwa awal waktu subuh sudah tepat di ketinggian matahari -20⁰ dengan mendasarkan dari data yang dikumpulkan oleh seorang mahasiswa doktoral di UIN Semarang yang ia bimbing. Data yang dikumpulkannya di Banyuwangi berkesimpulan bahwa awal waktu fajar berada di -20⁰. Prof. Thomas juga menyitir data dari Kementerian Agama yang melakukan pengamatan fajar di Labuan Bajo dengan kesimpulan yang sama. 

Lalu dimanakan titik pisah antara penjelasan Prof. Thomas ini dengan apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah untuk memundurkan waktu subuh menjadi -18⁰? 

Muhammadiyah memutuskan mengubah awal waktu subuh ini melalui forum bernama Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-31 yang diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur dengan mengundang para pakar astronomi dan lembaga astronomi di lingkungan Muhammadiyah, serta pakar-pakar di bidang fikih. 

Lembaga-lembaga astronomi Muhammadiyah seperti OIF UMSU, ISRN UHAMKA, dan PASTRON UAD menyajikan data hasil pengamatannya di berbagai daerah. Tidak hanya di satu atau dia tempat saja. Bahkan salah satu astronom Muhammadiyah menyebutkan bahwa ia telah keliling di hampir 10 semua pulau-pulau besar di Indonesia guna mengamati kemuncul awal waktu subuh. 

Para pakar dan lembaga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan mereka, kemunculan awal waktu subuh sebenarnya berbeda-beda setiap harinya. Misal, dalam 100 hari pengamatan, fajar sadiq kadang muncul di ketinggian matahari -13⁰ selama beberapa hari. Kemudian beberapa hari selanjutnya muncul ketika ketinggian matahari -17⁰, lalu kadang muncul di ketinggian -18⁰ selama sekian hari, serta pernah juga muncul ketika ketinggian matahari berada di -19⁰. 

Perbedaan ketinggian munculnya awal waktu subuh ini lantas dibahas secara mendalam dalam forum Munas Tarjih dengan melibatkan para pakar fikih di lingkup Muhammadiyah. Ada perdebatan dan diskusi menyoal berapa derajat sebenarnya yang harus diputuskan sebagai standar waktu subuh berdasarkan data-data hasil temuan ketiga lembaga astronomi ini. 

Dengan mendasari pada berbagai pertimbangan (fikih, sains, sosial, kemasyarakatan), maka diputuskanlah angka -18⁰ sebagai ketinggian awal waktu subuh. 

Disinilah letak perbedaan antara Muhammadiyah dengan Prof. Thomas. 

Yang pertama, hasil temuan Prof. Thomas (dan Kemenag) selalu konstan di ketinggian -20⁰. Walaupun dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, hasilnya selalu disimpulkan sama. Sedangkan tim pakar dari Muhammadiyah menemukan bahwa kemunculan fajar sadiq selalu berubah-ubah. Terkadang sangat tinggi di angka -13⁰, kadang juga di angka -19⁰. Lokasi pengamatan tim pakar Muhammadiyah tersebar di berbagai kota dan pulau di Indonesia. Bahkan tim pakar Muhammadiyah juga ada yang mengambil data di lokasi yang sama dengan Kemenag dan mahasiswanya Prof. Thomas, yaitu di Labuan Bajo, serta di Banyuwangi.

Kedua, waktu pengamatan. Di tulisan yang dibagikan oleh Prof. Thomas, beliau menyebut beberapa sumber dan waktu pengambilan data. Kalau boleh disimpulkan, sumber-sumber data yang dijelaskan oleh Prof. Thomas waktu pengambilan datanya relatif singkat. Tidak sampai puluhan hari. Sedangkan tim pakar Muhammadiyah, mengumpulkan data waktu subuh ini hingga berpuluhari lamanya. Sehingga ketika dipaparkan, data-data temuan tim pakar Muhammadiyah menyebutkan bahwa dalam sekian puluh hari pengamatan, terjadi perbedaan waktu kemunculan fajar sadiq, dan ini juga terkonfirmasi oleh pakar lain yang juga mengamati di tempat lain. 

Yang ketiga, dalam memutuskan kapan awal waktu subuh, Muhammadiyah melibatkan banyak pakar dari berbagai bidang ilmu, seperti falak, fikih, hadits, sosiologi, dan sebagainya sehingga pertimbangan yang diambil lebih komprehensif. Misal, dari sekian banyak fakta bahwa awal waktu subuh berbeda-beda setiap harinya, maka Muhammadiyah mengambil pertimbangan psikologis masyarakat, sosial kemasyarakatan, serta keagamaan, bahwa awal waktu subuh berubahnya hanya mundur 8 menit saja. 

Padahal bisa saja Muhammadiyah memutuskan mundur lebih lama lagi, hingga misal 28 menit (-13⁰), karena memang faktanya ada ditemukan awal subuh yang muncul ketika ketinggian matahari mencapai angka segitu. Namun dengan pertimbangan lain, seperti gejolak yang mungkin saja akan terjadi di masyarakat jika perubahan waktu subuh ini terlalu jauh perbedaannya (dari -20⁰ mundur menjadi -13⁰, kira-kira mundur hingga 28 menit dari jadwal salat versi Kemenag). Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan non sains juga dipakai dalam memutuskan terkait hal ini. 

Ketiga hal inilah yang menjadi letak perbedaan antara apa yang dikemukakan oleh Prof. Thomas dari BRIN dengan Muhammadiyah walau menggunakan alat dan metode yang sama namun hasil yang diperoleh berbeda. 

Walaupun keputusan merubah awal waktu subuh ini banyak dikritik dan dicecar oleh banyak orang, Muhammadiyah tetap bergeming dengan keputusan yang sudah diambil dalam forum Munas Tarjih ke-31 ini. Keputusan ini adalah keputusan bersama para pakar dan ulama Muhammadiyah dan sudah sesuai dengan proses pengambilan keputusan di dalam forum tarjih sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai warga Muhammadiyah, tidak perlu ragu untuk mengikuti keputusan ini karena keputusan ini diambil bukan dengan alasan subyektif, tapi seilmiah, seobyektif, dan seprosedural mungkin sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Suatu waktu saya pernah diajak oleh rekan saya yang tempo hari menanyakan mengapa tidak ada habib di Muhammadiyah, untuk pergi ke suatu acara pengajian. Dalam pengajian ini, narasumbernya adalah seorang Kyai senior yang cukup sering muncul di Youtube. Pengajian awalnya berjalan seperti biasa hingga kemudian si Kyai tersebut menjelaskan soal ia memiliki otoritas di salah satu cabang ilmu agama Islam karena menurutnya sanad ilmunya bersambung dari guru-gurunya hingga rasulullah. Ia dengan detail mengurai urutan sanad ilmunya satu persatu yang jumlahnya puluhan. 

Rekan saya yang ikut mendengarnya tiba-tiba menoleh ke saya dan bertanya, 

"Ndi, di Muhammadiyah apa ada sanad-sanad keilmuan semacam ini hingga bersambung sampai ke Kyai Dahlan atau lebih jauh sampai Rasulullah, seperti kyai di depan itu?"

"Kalau sanad ilmu itu tidak lazim di Muhammadiyah. Yang ada adalah sanad keluarga?"

"Apa itu sanad keluarga?"

"Sanad keluarga itu seperti jejaring. Jadi di Muhammadiyah itu, orang-orangnya lebih suka menyambungkan tali kekeluargaan, baik melalui pernikahan, maupun lainnya. Karena dengan hal ini, dakwah bisa dilakukan lebih efektif"

"Lalu balik ke pertanyaanku tadi, mengapa orang-orang, terutama ulamanya, tidak suka bahkan tidak pernah teriak-teriak soal sanad ilmu yang dimilikinya ketika memberikan ceramah?"

"Oh itu, panjang ceritanya. Habis pengajian selesai, nanti kita mampir ke warung Indonesia ya"

"Wah, boleh-boleh. Mau menjawab soal pertanyaanku tadi ya?"

"Ya mau makan lah.........."

"@%#*€¥¥₩&@#$" 

Teman saya pun ngedumel mendengar jawaban "ngasal" saya tersebut. 

"Hehehe...... bercanda kok. OK nanti di warung Indonesia saya coba jawab pertanyaanmu tadi ya sambil makan pecel lele" 

*** 

Di Muhammadiyah, Ilmu dipahami sebagai sumber pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan, pengkajian dan eksperimen dengan tujuan untuk menetapkan hakikat sesuatu, landasan dasar ataupun asal usulnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring disebutkan bahwa arti kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. 

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Ilmu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah ilmu yang membahas hal-hal keagamaan secara langsung, bersumber dari al-Quran (firman Allah) dan as-Sunnah (hadis Nabi Muhammad saw). Ilmu agama mencakup pengetahuan tentang akidah (tauhid), ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain. 

Sedangkan ilmu umum adalah ilmu yang membahas hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan agama, seperti ilmu matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial humaniora, ilmu teknologi dan lain sebagainya. 

Di Muhammadiyah, diajarkan bahwa semua ilmu adalah milik Allah swt, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. 

Berbicara soal sanad ilmu, hal ini hampir sama dengan masalah sanad dalam ilmu hadis. Pengertian Sanad adalah rangkaian para rawi dari mukharrij (orang yang mentakhrij hadis) sampai kepada Rasulullah saw. Suatu hadis yang tidak memiliki sanad atau sanadnya terputus, maka hadis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih. Hal inilah yang menjadi dasar begitu pentingnya sanad dalam ilmu hadis. 

Makna kata sanad sendiri dalam kamus Lisan al-Arab, berasal dari kata أَسْنَدَ (asnada) yang artinya menyandarkan, seperti perkataan, “saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan”. Artinya, menyandarkan perkataan tersebut kepada orang yang telah mengatakan hal itu kepadanya. Oleh karena itu menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan perkataan kepada orang yang telah berkata demikian). 

Lalu soal sanad ilmu, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mempelajari suatu ilmu, ia dituntut untuk mengetahui dari mana ilmu tersebut berasal, dan juga harus mengetahui apakah ilmu yang disampaikan itu seperti ilmu yang dikatakan oleh orang yang pertama kali mengatakan ilmu tersebut. Hal ini diterapkan oleh SEBAGIAN umat Islam, yang mengharuskan adanya ketersambungan sanad sampai pada sumber awalnya. 

Menurut Imam Muslim, salah seorang perawi hadis dan ulama besar, sanad ilmu pertama kali dicetuskan oleh Imam Ibnu al-Mubarak. Ia mengatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri). 

Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan bahwa Orang yang belajar ilmu tanpa sanad guru bagaikan orang yang mengumpulkan kayu bakar di gelapnya malam, ia membawa pengikat kayu bakar yang terdapat padanya ular berbisa dan ia tak tahu. 

Pernyataan-pernyataan tersebut digunakan sebagai landasan oleh sebagian umat Islam yang mengatakan harus dan urgensi adanya sanad ilmu. Namun sebenarnya, pernyataan di atas sekedar menjelaskan tentang pentingnya sanad dalam ilmu agama, khususnya dalam ilmu hadis yang menuntut ketersambungan sanad sebagai syarat diterima tidaknya suatu hadis sebagai dalil hukum agama. 

Suatu ilmu, selama ilmu itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat serta bermanfaat untuk umat, maka tidak ada persoalan untuk mempelajarinya meskipun tanpa mengetahui sanad dari ilmu tersebut. 

Muhammadiyah sangat menaruh perhatian terhadap sanad dalam konteks ilmu hadis, mengingat sangat pentingnya sanad dalam ilmu hadis ini. Tanpa adanya sanad yang jelas maka suatu hadis tidak bisa diterima dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah / dalil, karena kedudukan hadis di sini bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan melainkan sebagai dalil hukum yang membutuhkan kejelasan baik dari segi sanad maupun isinya. Oleh karena itu, perlu adanya ketersambungan sanad sampai dengan Rasulullah saw. agar ilmu (hadis) itu bisa menjadi dalil hukum dan bisa dijadikan hujjah. 

Hal ini berbeda dengan selain ilmu hadis, khususnya ilmu-ilmu umum, yang bisa didapatkan dari mana saja dan dari siapa saja, tidak diharuskan mengetahui runtutan sanad ilmunya seperti runtutan sanad pada ilmu hadis. Ilmu umum tersebut yang penting adalah teruji kebenarannya, tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Sebagai contoh, rumus perhitungan matematika atau teori-teori dalam ilmu sosial, tidak ada kewajiban untuk mengetahui secaraa runtut siapa pencetusnya pertama kali, siapa yang mendapatkannya pertama kali dan seterusnya sampai pada seseorang yang sedang mempelajarinya. 

Jadi, di Muhammadiyah itu sanad yang diprioritaskan adalah sanad sebuah hadis. Tapi soal sanad keilmuan, Muhammadiyah justru kebalikannya. 

*** 

Ulama dan cendikiawan di Muhammadiyah tidak pernah (jarang) menceritakan soal sanad keilmuannya ketika berceramah atau membahas suatu hal terkait bidang ilmu tertentu sekedar untuk menegaskan keotoritasan keilmuannya. 

Ulama-ulama Muhammadiyah biasanya memberikan penegasan akan otoritas keilmuannya secara tersirat melalui gelar-gelar akademis dan ijazah formal. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah punya parameter dan indikator yang jelas dan logis untuk mengakui keilmuan seseorang dan keotoritasannya. 

Penggunaan ijazah dan gelar-gelar akademis tentu menjadi satu penanda bahwa otoritas keilmuannya teruji. Hal ini berlaku untuk semua ilmu agama maupun ilmu umum. Ini karena jenjang akademis memiliki sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari mulai pengenalan awal suatu ilmu hingga ujian akhir untuk menguji apakah orang tersebut benar-benar telah menyerap ilmu tersebut atau belum. 

Salah satu kelemahan dari parameter klaim otoritas keilmuan melalui cerita lisan soal sanad ilmu adalah pembuktian tertulis untuk memverifikasi kebenarannya. 

Di Muhammadiyah, sangat mudah mencari suatu ulama yang punya otoritas keilmuan tertentu. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, siapa saja bisa memverifikasi keilmuan seseorang secara terbuka melalui internet. Juga bisa mengecek darimana ia memperoleh otoritas keilmuan tersebut. 

Oleh karena itu, sanad ilmu sebenarnya ada juga di Muhammadiyah, namun bukan sanad ilmu seperti yang dipahami oleh teman-teman di kelompok lain, melainkan lebih kepada kredibilitas lembaga pemberi otoritas keilmuan tersebut. Jadi tidak akan pernah ditemukan ada da'i Muhammadiyah yang kalau ceramah selalu menyebut : sanad ilmu saya adalah guru A, kemudian ke guru B, lalu ke guru C, dan seterusnya. Kalaupun ada, yang paling sering diangkat adalah soal sanad ilmu Kyai Dahlan yang biasanya dibicarakan untuk mencari ketersambungan "saudara seperguruan" dengan Kyai Hasyim Asy'arie. 

Da'i dan cendikiawan Muhammadiyah lebih elegan ketika menyampaikan soal otoritas keilmuannya. Ia tidak harus menyampaikannya sendiri. Tapi justru dijelaskan oleh orang lain seperti pembawa acara atau moderator di suatu acara/pengajian dengan cara membacakan CV / biodata pribadinya. 

Melalui cara tersebut publik bisa tahu soal otoritas keilmuan orang yang bersangkutan tanpa harus pamer. Atau bisa juga dengan menaruhnya sebagai profil di media sosial maupun di portal-portal institusi, sehingga terbuka jelas dan bisa dibaca oleh semua orang soal "sanad ilmu" sekaligus karya-karyanya tanpa harus menceritakan di tiap kesempatan demi meminta pengakuan publik agar yakin. Demikianlah, langgam yang telah lama mengakar menjadi tradisi baik di Muhammadiyah. 

-----------------------

Referensi : Tanya Jawab Agama, Suara Muhammadiyah, edisi 18 tahun 2016

Kemarin Presiden Jokowi melantik beberapa pejabat baru setingkat menteri dan wakil menteri sisa masa jabatan hingga 2024. Dari kelima pejabat yang dilantik, setidaknya ada dua orang yang dekat, bahkan salah satunya "terang-terangan" mengaku kepada para pewarta yang sedang meliput bahwa dia adalah orang Muhammadiyah, sesaat sebelum memasuki ruang pelantikan. Kedua orang tersebut adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. 

Kita tahu bawa Zulhas, panggilan singkat Zulkifli Hasan, adalah Ketua Umun PAN dimana PAN adalah partai politik yang lahir di era reformasi hasil dari rekomendasi tanwir Muhammadiyah di Semarang bulan Juni tahun 1998. Secara struktural memang PAN tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammadiyah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa PAN lahir membawa gen Muhammadiyah dan menjadi besar salah satunya karena disokong oleh kader-kader yang banyak diwakafkan oleh Muhammadiyah. Sudah jadi rahasia umum bahwa Ketua Umun PAN sejak berdirinya hingga saat ini selalu merupakan warga maupun simpatisan Muhammadiyah. 

Semakin kesini, kader-kader Muhammadiyah semakin banyak yang berdiaspora ke dunia politik. Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR / BPN yang baru saja dilantik hari ini merupakan Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI. Anton, panggilan akrabnya, merupakan bekas Ketua Umum PP Ikatan Remaja Muhammadiyah (kini IPM), salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Selain kedua orang tersebut, masih banyak diaspora-diaspora kader Muhammadiyah yang malang melintang dalam kancah politik Indonesia. Ada yang sukses duduk di pemerintahan maupun dewan, ada juga yang gagal memanfaatkan kesempatan. 

Apakah Muhammadiyah sudah perlu mendirikan Amal Usaha bidang Politik? 

Di beberapa group WhatsApp yang saya ikuti, mencuat wacana tentang pentingnya mendirikan amal usaha Muhammadiyah (AUM) bidang politik. Wacana ini dilatarbelakangi adanya semangat untuk mendorong kader-kader Muhammadiyah potensial untuk terjun dalam dunia politik. Dorongan ini didasarkan atas semangat Muhammadiyah untuk ikut serta membangun politik bersih, professional, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas kebijakannya. 

Selain itu, wacana soal AUM bidang politik ini juga didasarkan pada kenyataan pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 banyak kader-kader Muhammadiyah yang gagal melenggang ke parlemen (pusat dan daerah) sebagai legislator maupun senator. Padahal jika semakin banyak kader-kader Muhammadiyah professional terjun ke dunia politik, maka buah pikiran Muhammadiyah tentang politik baik dan bersih bisa mendapatkan tambahan saluran untuk disuarakan dan diimplementasikan dalam tataran peraturan maupun kebijakan. 

Ilustrasi Konsultan Politik (Gambar : Edi Wahyono / Detiknews / Detikcom)

Muhammadiyah memang menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Muhammadiyah tidak berpolitik secara praksis, namun Muhammadiyah tidak alergi dengan politik. Politik yang dimainkan oleh Muhammadiyah adalah politik adiluhung sebagai bentuk komunikasi kepentingan politiknya. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui jalan politik maupun pengembangan masyarakat, adalah alat yang mutlak diperlukan untuk membangun nilai-nilai ilahiyah. Keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam politik praktis di Indonesia didasarkan pada semangat mengarusutamakan politik bersih di Indonesia. 

Namun sayangnya, semangat ini kadang terganjal dengan sulitnya mereka menembus rimba politik di Indonesia yang terkenal ganas dan kejam. Saat banyak warga Muhammadiyah mendukung seseorang untuk maju dalam sebuah kontestasi politik kemudian tiba saatnya dimulai proses politiknya, kandidat yang didorong untuk maju ini banyak yang merasa ditinggalkan oleh Muhammadiyah. 

Hal ini menguatkan dugaan beberapa orang bahwa Muhammadiyah hanya mengantarkan hingga gerbang pencalonan saja. Karena jika Muhammadiyah masuk ke ranah yang lebih dalam, tentu ini melanggar "paugeran" Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis. Adanya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dalam struktur Muhammadiyah, tidak lantas banyak membantu para kader-kader memenangi kontestasi politik di Indonesia. 

Untuk memenangi suatu kontestasi politik lokal maupun nasional, dibutuhkan banyak hal. Selain amunisi berupa modal (sosial maupun kapital), juga diperlukan tim yang solid dan berpengalaman. Tim ini merupakan think tank dalam merumuskan strategi politik yang akan dijalankan untuk menarik dukungan publik. 

Masalahnya adalah terkadang para kontestan yang notabenenya adalah kader-kader Muhammadiyah, tidak tahu "cara bermain" dalam politik. Kebanyakan mereka adalah kader-kader lurus yang memang mencalonkan diri hanya karena didukung oleh lingkungannya tanpa punya bekal pengetahuan mumpuni tentang bagaimana menembus rimba politik di Indonesia. 

Maka jika ditanya apakah sudah tepat jika kini Muhammadiyah punya suatu unit usaha (lebih dikenal dengan istilah amal usaha) bidang politik untuk membantu kader-kadernya agar sukses dalam menjalani kontestasi politik? Jawabannya adalah Ya, sudah tepat dan kini saatnya. 

Saya membayangkan bahwa AUM bidang politik ini lebih seperti konsultan politik profesional. Kalau dicari role modelnya, maka AUM bidang politik ini seperti PollMark Indonesia nya Eep Saefullah Fattah yang punya rekam jejak yang sukses menghantarkan banyak tokoh memenangkan kontestasi politiknya. Sebut saja Jokowi, Anies Baswedan, dan Ahmad Heryawan adalah sederet nama yang sukses dihantarkan oleh PollMark. Dibawah asuhannya, para tokoh ini menjelma dari 'nothing' menjadi 'something'. 

Jika saja kita punya semacam PollMark di Muhammadiyah, maka ini akan membuka kesempatan lebih lebar bagi kader-kader untuk memenangi konstestasi politik. Bukan tidak mungkin pada Pemilu 2024 atau 2029, akan ada lebih banyak lagi diaspora-diaspora kader Muhammadiyah yang melenggang ke parlemen maupun pemerintahan. 

Kesuksesan para kader ini kelak juga akan menjadi kesuksesan Muhammadiyah, karena akan menjadi saluran politik alternatif yang efektif kepada penguasa. Oleh karenanya, Muhammadiyah perlu mempertimbangkan momentum jelang Muktamar tahun ini, sekaligus momentum persiapan Pemilu 2024 untuk melahirkan AUM baru di bidang politik. 

Jika melihat proses pemilu sebelum-sebelumnya, rasanya sudah cukup kader-kader Muhammadiyah 'menderita' berjuang sendirian dalam menjalani proses politiknya. Jelang 2024, Muhammadiyah harus benar-benar serius melihat bahwa penempatan diaspora kader ke politik bukanlah hal tabu yang akan membuka luka lama. Justru hal ini harus dilihat dari kebermanfaatannya kelak karena mereka-mereka ini adalah ujung tombak dakwah Muhammadiyah di bidang politik. Mereka-mereka ini kelak yang akan memainkan 'jihad politik' Muhammadiyah dari internal pemerintahan. 

Salah satu contoh konkret dari semua cerita diatas adalah ketika saat ini Muhammadiyah keras mengkritisi RUU Sisdiknas yang dianggap cacat sejak proses pembentukannya dengan tidak melibatkan masyarakat. Selain itu banyak isi dalam pasal-pasal RUU ini yang saling bertentangan dengan UU lainnya. Sebagai informasi RUU Sisdiknas ini adalah Omnibus Law Bidang Pendidikan yang menggabungkan beberapa UU terkait pendidikan menjadi satu UU saja. 

Kritik Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah merupakan saluran utama yang selama ini menjadi langgam politik Muhammadiyah dengan pemegang kekuasaan. Namun kritik ini sifatnya adalah eksternal dari pembuat kebijakan. Maka untuk menguatkan kritik ini, kader-kader Muhammadiyah yang duduk di parlemen juga ikut angkat bicara sekaligus mencecar pemerintah yang memiliki inisiatif mengajukan RUU ini. Dengan adanya dua saluran aspirasi ini, kritik terhadap RUU ini nyatanya didengar dan direspon oleh presiden yang justru membuat kaget semua pihak dimana Presiden ternyata tidak tahu proses RUU Sisdiknas ini. Sehingga ada semacam penundaan pengajuan di parlemen untuk kemudian digodok lagi oleh pemerintah terkait isinya dengan menyesuaikan aspirasi yang muncul yang salah satunya adalah dari Muhammadiyah. 

Contoh lain adalah pemerintah membuka kran penerimaan guru ASN melalui skema PPPK. Di satu sisi, penerimaan guru PPPK ini memberikan angin segar bagi para guru yang selama ini bekerja sebagai honorer di sekolah negeri maupun guru di sekolah swasta yang selama ini mungkin digaji dibawah UMR. 

Adanya PPPK ini menjadikan guru yang lulus seleksi mendapatkan gaji yang sama dengan PNS sesuai golongan masing-masing dengan konsekuensi guru yang lulus seleksi PPPK harus mengajar di sekolah negeri. Namun di lain pihak ternyata migrasi para guru ini membuat goyang sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI). 

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja, ada 4.000 an guru yang bermigrasi ke sekolah negeri karena lulus seleksi PPPK. Jumlah ini tentu bukan sedikit karena nyatanya sampai menggoyahkan keberlangsungan proses belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah memprotes kebijakan soal penempatan guru PPPK yang harus di sekolah negeri, padahal Muhammadiyah juga tidak sebentar mengkader serta menggembleng mereka. Mereka-mereka yang lulus kebanyakan adalah guru-guru potensial di sekolah. Sehingga Muhammadiyah meminta agar penempatan ini dikembalikan ke sekolah asal (swasta) dan tidak harus di negeri. 

Protes dan usulan dari Muhammadiyah soal hal ini tidak saja disampaikan dalam pertemuan dengan presiden, seperti yang selama ini selalu dilakukan oleh Muhammadiyah untuk berkomunikasi dengan penguasa, melainkan juga melalui jalur politik di parlemen. Kader-kader Muhammadiyah di parlemen menangkap sinyalemen protes ini dan kemudian menyampaikannya saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan. Protes ini menjadi lebih mengena karena langsung ke pembuat aturannya. 

Inilah salah satu manfaat yang bisa didapat jika Muhammadiyah mampu mendiasporakan kader-kadernya di berbagai lembaga politik dan pemerintahan.

*** 

Proses Pemilu 2024 sudah resmi dimulai minggu lalu oleh KPU. Semua pihak sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk melewati proses panjang ini. Muhammadiyah harus jeli melihat ini. Jangan sampai Muhammadiyah kehilangan momen pesta politik 5 tahunan ini dengan hanya menjadi 'WatchDog' saja. Muhammadiyah harus ambil bagian dalam proses wakaf kader untuk berpolitik tanpa harus melanggar kepribadian Muhammadiyah. 

InshaAllah, trauma masa lalu Muhammadiyah dalam politik sudah cukup menjadi pelajaran berharga agar Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam melangkahkan kakinya dalam rimba politik. Hati-hati bukan berarti apati terhadap politik.