Andi Azhar

Satu waktu saya pernah ketemu dengan seorang pegawai dinas di sebuah kabupaten di Pulau Sumatera. Waktu itu sekitar pukul sembilan pagi, dan saya butuh tanda tangan kepala bidang untuk satu lembar surat yang mestinya bisa beres dalam sepuluh menit. Meja kerjanya kosong. Kursinya masih bersih tanpa bekas duduk. Staf yang ada di ruangan itu bilang, "Pak Kabidnya belum datang, Mas." Saya tanya, biasanya jam berapa beliau datang. Jawabannya bikin saya terdiam sebentar, "Ya sekitar setengah sepuluhan, kadang agak siang kalau macet." Saya mengangguk pelan sambil dalam hati bertanya, macet dari mana, wong ini kota kecil yang motor bebek pun bisa tembus jalan utamanya dalam limabelas menit. Tapi ya sudah, saya duduk dan menunggu.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Pengalaman itu saya simpan lama, bukan karena dendam, tapi karena saya penasaran. Apakah pengalaman semacam itu hanya kebetulan saja, atau memang ada sesuatu yang lebih sistemik yang sedang bekerja di baliknya. Kebetulan beberapa waktu setelah itu saya juga punya urusan ke sebuah kementerian di Jakarta, dan suasananya berbeda cukup jauh. Lobi gedungnya ramai sejak pagi, lift selalu penuh, orang-orang berjalan dengan langkah yang punya tujuan, dan staf yang saya temui langsung tahu mau ngapain tanpa perlu saya jelaskan dari awal lagi. Proses yang saya bayangkan bakal berbelit selesai lebih cepat dari perkiraan. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan secara dangkal, tapi kontras itu terlalu kentara untuk diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang berbeda antara dua dunia yang secara formal sama-sama bernama pegawai negeri sipil itu.

Tentu saja saya tidak sedang membangun generalisasi murahan di sini. Tidak semua PNS pusat itu rajin, dan tidak semua PNS daerah itu malas, dan kalimat ini bukan sekadar basa-basi penyeimbang yang biasa diselipkan supaya tulisan terkesan adil. Saya benar-benar percaya bahwa di tiap dinas kabupaten ada pegawai yang datang pagi, pulang sore, dan mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati meski tidak ada yang melihat. Begitu pula di kementerian pusat ada saja pegawai yang kerjanya lebih banyak ngobrol di kantin daripada di depan layar komputer. Tapi data, dan ini yang menarik, data justru memperlihatkan pola yang cukup konsisten. Survei Indeks Profesionalisme ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara pada 2022 menunjukkan rata-rata skor profesionalisme instansi pusat berada di angka 73,7 sementara instansi daerah rata-rata hanya 69,3. Selisihnya mungkin tidak dramatis di atas kertas, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam perilaku nyata di kantor sehari-hari, selisih itu terasa cukup besar.

Lembaga lain juga pernah memotret hal serupa. Ombudsman RI dalam laporan kepatuhan standar pelayanan publik secara konsisten menemukan bahwa unit layanan di tingkat kabupaten dan kota mendapat nilai yang lebih rendah dibanding unit layanan di kementerian dan lembaga pusat. Zona merah dan zona kuning, yang berarti kepatuhan rendah dan sedang, lebih banyak dihuni oleh pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat. Tahun 2023, dari total 509 pemerintah daerah yang dievaluasi, masih cukup banyak yang masuk kategori zona kuning dan bahkan merah. Sementara kementerian dan lembaga pusat mayoritas sudah masuk zona hijau, meski tentu tidak semuanya. Ini bukan soal siapa yang lebih baik sebagai manusia, tapi soal pola kelembagaan yang membentuk perilaku pegawai di dalamnya. Dan pertanyaannya kemudian menjadi, apa yang membentuk pola itu.

Kalau kita mau jujur, soal gaji pokok sebetulnya tidak bisa jadi kambing hitang. Struktur gaji PNS itu seragam se-Indonesia, diatur lewat PP yang sama, dengan golongan yang sama, dan tunjangan umum yang sama. Seorang PNS golongan III/b di Kementerian Dalam Negeri dan seorang PNS golongan III/b di Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menerima gaji pokok dalam jumlah yang sama persis tiap tanggal satu. Jadi kalau ada yang bilang orang daerah lebih loyo karena gajinya kecil, itu argumen yang langsung gugur di titik berangkat. Namun di sinilah ceritanya mulai menarik, karena meskipun gaji pokok sama, ada satu komponen yang berbedanya bisa sangat jauh antar instansi, dan komponen itu namanya tunjangan kinerja.

Tunjangan kinerja, atau yang akrab disebut tukin, inilah yang membelah dunia PNS pusat dan PNS daerah secara sangat signifikan. Di kementerian-kementerian pusat yang besar dan prestise, tukin bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan untuk level tertentu. Kementerian Keuangan, misalnya, dikenal memiliki tukin tertinggi di antara kementerian lainnya, dengan level tertinggi bisa tembus di atas Rp 100 juta per bulan. BPKP, Kemenko Perekonomian, Kemenkominfo, semuanya punya angka tukin yang membuat banyak orang terkejut ketika pertama kali mendengarnya. Sementara di sisi lain, banyak PNS daerah, terutama di kabupaten kecil dengan kapasitas fiskal rendah, menerima tambahan penghasilan pegawai yang jauh lebih kecil, kadang hanya beberapa ratus ribu hingga satu atau dua juta rupiah. Perbedaan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal apa yang dikirimkan angka itu sebagai pesan kepada si penerimanya.

Uang adalah bahasa yang cukup jelas dalam dunia kerja, dan tidak perlu malu mengakuinya. Ketika seseorang tahu bahwa kinerjanya yang lebih baik akan berbuah pada tukin yang lebih besar, dan ketika sistem benar-benar mengeksekusi logika itu secara konsisten, maka insentif untuk bekerja lebih baik menjadi nyata dan terasa. Di kementerian pusat yang sudah menerapkan sistem tukin berbasis kinerja secara ketat, pegawai yang absen terlambat akan kena potongan, yang tidak mencapai target akan dapat nilai kinerja buruk, dan nilai kinerja yang buruk itu langsung berdampak pada besaran tukin yang diterima. Mekanisme ini menciptakan kedisiplinan bukan dari kesadaran moral semata, tapi dari tekanan kalkulasi ekonomi yang sangat rasional. Sementara di banyak pemerintah daerah, sistem seperti ini belum berjalan dengan konsisten, kadang ada di atas kertas tapi pelaksanaannya longgar, dan semua orang tetap dapat jatah yang kurang lebih sama meski kinerjanya berbeda-beda.

Di luar soal tukin dan mekanisme kinerja, ada faktor lain yang jarang disebut tapi sebetulnya sangat berpengaruh, yaitu tekanan sosial dan budaya di lingkungan kerja itu sendiri. Kantor kementerian pusat, terutama yang berlokasi di Jakarta, hidup dalam ekosistem kompetitif yang cukup keras. Banyak stafnya adalah lulusan perguruan tinggi ternama yang sejak awal masuk sudah membawa semangat pembuktian diri. Mereka bersaing untuk promosi, bersaing untuk berangkat diklat atau studi lanjut ke luar negeri, bersaing untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional yang memberikan visibilitas karir. Lingkungan yang kompetitif ini, meski kadang melelahkan, menciptakan tekanan sosial yang membuat malas menjadi pilihan yang memalukan. Di sisi lain, kantor dinas kabupaten yang bersifat lebih komunal dan kekerabatan, kadang justru membuat norma "santai asal aman" lebih mudah bertahan tanpa rasa malu.

Belum lagi soal kualitas kepemimpinan di level atas, yang pengaruhnya sangat besar terhadap kultur kerja di bawahnya. Pimpinan instansi pusat rata-rata melewati proses seleksi yang lebih ketat dan lebih transparan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir seiring reformasi birokrasi yang terus didorong. Jabatan eselon satu dan dua di kementerian kini lebih sering diisi lewat seleksi terbuka, dengan pansel yang melibatkan pihak eksternal, sehingga setidaknya ada mekanisme penyaring yang bekerja. Di tingkat daerah, pengisian jabatan tinggi masih sangat rentan terhadap politik lokal. Kepala dinas bisa saja adalah orang kepercayaan bupati yang baru saja menang pilkada, bukan administrator terbaik yang ada. Dan ketika pemimpinnya datang ke kantor siang, pulang lebih awal, dan tugasnya lebih banyak menemani bupati blusukan, maka jangan heran kalau staf di bawahnya mengikuti ritme yang sama.

Data terkait integritas menambahkan dimensi yang lebih serius lagi ke dalam gambaran ini. KPK dalam berbagai laporan pemberantasan korupsi mencatat bahwa kasus korupsi di daerah, khususnya yang menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah, jumlahnya jauh lebih banyak daripada kasus serupa di pusat. Dari data penindakan KPK dalam rentang 2004 hingga 2023, pelaku dari unsur pemerintah daerah termasuk kepala daerah, anggota DPRD, dan ASN daerah, menyumbang porsi yang sangat dominan. Ini bukan berarti korupsi tidak ada di pusat, karena jelas ada dan kasusnya pun besar-besar, tapi frekuensi dan persebarannya di daerah memang lebih masif. Dan korupsi, dalam banyak hal, adalah cermin dari integritas dan etos kerja yang bermasalah secara bersamaan.

Survei integritas sektor publik yang pernah dilakukan KPK juga memperlihatkan pola yang tidak jauh berbeda. Unit layanan di daerah rata-rata mendapat skor integritas yang lebih rendah dibanding unit layanan pusat, dengan penyumbang utamanya adalah pengalaman suap dan pemberian gratifikasi yang masih terjadi dalam proses pelayanan. Di banyak kabupaten dan kota, praktik amplop dalam proses perizinan, mutasi pegawai, atau pencairan anggaran masih diceritakan oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang lumrah. Bukan berarti semua orang melakukannya, tapi atmosfer di mana hal itu dianggap biasa adalah tanda bahwa sistem pencegahan integritasnya belum bekerja dengan baik. Ketika pelanggaran tidak terasa seperti pelanggaran, maka kita sedang berbicara tentang masalah budaya, bukan sekadar masalah individu.

Salah satu akar masalah yang jarang disentuh adalah soal jenjang pengawasan dan akuntabilitas yang berbeda antara pusat dan daerah. Instansi pusat berada di bawah pengawasan yang relatif lebih berlapis, mulai dari inspektorat jenderal yang cukup independen, pengawasan dari BPK, pengawasan dari DPR lewat rapat komisi, hingga sorotan media nasional yang intensitas dan kapasitasnya jauh lebih besar. Ketika Kementerian Keuangan salah satu pejabatnya berulah, beritanya bisa jadi headline nasional dalam hitungan jam. Tekanan itu nyata dan membuat orang berpikir dua kali. Sementara seorang kepala dinas di kabupaten terpencil bisa beroperasi dengan lebih leluasa karena liputan media lokal yang terbatas, DPRD yang kadang lebih sibuk bernegosiasi daripada mengawasi, dan inspektorat daerah yang sering kali tidak cukup berani menghadapi tekanan politik bupati.

Ada pula soal akses terhadap pengembangan kompetensi yang selama ini timpang antara pusat dan daerah. PNS di kementerian pusat umumnya punya akses yang lebih terbuka ke pelatihan-pelatihan berkualitas, program beasiswa studi lanjut, pertukaran internasional, hingga forum-forum lintas kementerian yang memperluas wawasan. Lembaga Administrasi Negara memang menyediakan pelatihan untuk semua ASN, tapi dalam praktiknya, kuota, kualitas fasilitator, dan relevansi materi yang diterima ASN daerah masih sering kalah dibanding yang diterima ASN pusat. Orang yang terus menerus belajar hal baru, bertemu orang dari berbagai latar belakang, dan terpapar pada cara kerja yang lebih profesional akan cenderung terbentuk menjadi pegawai yang berbeda dengan yang sepanjang karirnya hanya bekerja dalam lingkup kabupaten yang itu-itu saja. Bukan soal kepintaran bawaan, tapi soal ekosistem yang membentuknya.

Faktor kota dan infrastuktur juga punya peran yang tidak kecil, dan ini sering kali luput dari diskusi. PNS pusat yang bekerja di Jakarta hidup dalam ritme kota besar yang tidak memberi banyak ruang untuk bersantai. Macet Jakarta yang legendaris itu, anehnya, justru membentuk disiplin tertentu karena semua orang sudah kalkulasi harus berangkat jam berapa supaya tidak terlambat. Layanan publik di sekitar mereka, dari bank, rumah sakit, hingga restoran, juga bekerja dalam standar yang lebih tinggi, dan secara tidak sadar membentuk ekspektasi mereka tentang seperti apa seharusnya sebuah institusi bekerja. Sementara di kota kecil, ritme hidup yang lebih lambat dan standar layanan sekitar yang juga lebih rendah, bisa menciptakan lingkaran yang saling membenarkan, di mana lambat itu normal dan santai itu bukan masalah.

Namun kita harus hati-hati juga untuk tidak menjadikan kondisi daerah sebagai satu-satunya penjelasan, seolah PNS daerah tidak punya daya untuk berubah. Karena kenyataannya ada daerah-daerah yang berhasil membalik narasi itu. Kota Surabaya di era kepemimpinan Tri Rismaharini, misalnya, berhasil mengubah wajah birokrasi kota secara dramatis hanya dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, sistem pengawasan berbasis teknologi yang konsisten, dan keberanian untuk menindak yang tidak berprestasi. Kabupaten Banyuwangi di era Abdullah Azwar Anas juga sering disebut sebagai contoh bagaimana birokrasi daerah bisa berjalan dengan responsif dan inovatif ketika niat politiknya serius. Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa variabel terpenting bukan pusat atau daerah, tapi komitmen kepemimpinan dan konsistensi sistem.

Sayangnya contoh-contoh baik itu masih menjadi pengecualian yang justru membuktikan betapa sulitnya mereplikasi keberhasilan tersebut secara sistemik. Reformasi birokrasi di daerah sangat bergantung pada siklus kepemimpinan yang tidak bisa diprediksi, karena bupati atau walikota yang visioner bisa digantikan oleh penggantinya yang orientasinya berbeda total setelah pilkada berikutnya. Ketika kepemimpinan berganti dan sistem belum cukup kuat untuk berjalan sendiri di atas relnya, maka kultur lama bisa dengan cepat merayap kembali. Inilah yang membedakannya dengan kementerian pusat yang meski pimpinannya berganti setiap kabinet, tetapi sistem dan budaya kerja yang sudah terlembaga lebih sulit untuk diruntuhkan hanya karena pergantian menteri. Kelembagaan yang kuat, pada akhirnya, lebih bisa diandalkan daripada menunggu munculnya pemimpin luar biasa.

Pemerintah pusat lewat Kementerian PANRB sebetulnya sudah cukup lama mendorong agenda reformasi birokrasi ke daerah melalui sistem penilaian Indeks RB yang juga diberlakukan untuk pemerintah daerah. Setiap tahun ada penilaian, ada asistensi, ada pembinaan. Tapi masalahnya, proses itu sering berhenti di laporan dan dokumen. Instansi daerah yang pintar membuat laporan reformasi birokrasi bisa mendapat nilai bagus tanpa perubahannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berurusan di loket pelayanan. Ketika indikator keberhasilan lebih mudah dipenuhi lewat kelengkapan administrasi daripada bukti perubahan perilaku nyata, maka yang berkembang bukan birokrasi yang lebih baik, tapi birokrasi yang lebih pandai mengisi formulir. Ini bukan fenomena baru, dan semua orang yang terlibat dalam ekosistem ini sebetulnya tahu.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah desain ulang sistem insentif di tingkat daerah secara lebih serius dan lebih berani. Tunjangan kinerja berbasis output yang benar-benar transparan dan konsisten harus menjadi standar di semua pemerintah daerah, bukan pilihan yang bergantung pada kemampuan fiskal atau kebaikan hati kepala daerahnya. Dana alokasi umum dari pusat, yang jumlahnya sangat besar dan menjadi tulang punggung keuangan daerah, seharusnya bisa didesain agar lebih banyak porsinya yang diikat dengan indikator kinerja pelayanan publik dan profesionalisme ASN, bukan hanya diberikan begitu saja berdasarkan formula yang lebih banyak ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Ini bukan wacana baru, tapi pelaksanaannya selalu tergelincir di antara kepentingan politik yang terlalu banyak.

Dan yang tidak kalah penting, masyarakat perlu lebih berani untuk tidak bersikap permisif terhadap buruknya layanan birokrasi di daerahnya. Di sinilah kontrol sosial memainkan peran yang sangat krusial. Ketika warga sudah terbiasa menerima bahwa pegawai yang datang terlambat adalah hal biasa, bahwa proses yang seharusnya tiga hari molor menjadi dua minggu adalah lumrah, dan bahwa amplop kecil adalah harga yang wajar untuk mempercepat urusan, maka birokrasi tidak punya tekanan dari bawah untuk berubah. Padahal tekanan dari bawah itulah, lebih dari tekanan dari atas dalam bentuk evaluasi tahunan yang penuh dokumen, yang paling efektif membentuk perilaku institusi. Masyarakat yang kritis dan punya ekspektasi tinggi terhadap layanan publik adalah salah satu penggerak reformasi yang paling tidak bisa dikorupsi.

Cerita tentang abdi negara di kota kecil dengan meja yang kosong di pukul sembilan itu bukan cerita tentang satu orang. Itu adalah cerita tentang sebuah sistem yang tidak cukup memberi alasan baginya untuk datang lebih awal, tidak cukup memberi konsekuensi ketika ia datang terlambat, dan tidak cukup memberi tekanan dari lingkungan sekitarnya untuk merasa bahwa kemalasan itu memalukan. Ia mungkin orang yang baik, mungkin orangnya penyayang, mungkin di rumah ia ayah yang bertanggung jawab. Tapi di dalam sebuah sistem yang tidak mendesain insentif dan pengawasannya dengan serius, bahkan orang baik pun bisa perlahan-lahan tergelincir ke dalam ritme yang buruk tanpa pernah merasa bersalah. Dan selama sistemnya belum diperbaiki sungguh-sungguh, kita akan terus menulis cerita yang sama, hanya beda nama dinas dan nama kabupatennya saja.

Waktu MotoGP Mandalika ramai dibicarakan beberapa tahun lalu, bukan soal kecepatan motor atau kehebatan pembalapnya yang paling banyak dipercakapkan orang. Melainkan seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di tepi sirkuit, mengangkat tangannya ke langit, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Namanya Rara, pawang hujan yang dihadirkan panitia untuk memastikan langit tetap berbaik hati selama balapan berlangsung. Banyak yang menertawakannya. Banyak juga yang membela. Perdebatan soal ilmiah atau tidak meledak di media sosial dengan intensitas yang luar biasa, seolah itulah satu-satunya hal penting di dunia saat itu. Saya tidak terlalu tertarik pada debat itu. Yang lebih menarik perhatian saya justru pertanyaan lain, kenapa kita masih memanggilnya, kenapa sebuah negara dengan segala kemajuan teknis dan infrastrukturnya tetap merasa perlu menaruh seorang manusia berbaju adat di sisi panggung besar, lalu memintanya berbicara kepada langit.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Ada sebuah logika sosial yang bekerja di balik kehadiran pawang hujan dalam setiap acara besar, dan logika itu tidak bisa dibaca hanya dengan kacamata sains semata. Emile Durkheim, bapak sosiologi yang tulisannya kerap membuat mahasiswa pusing tujuh keliling, pernah menjelaskan bahwa ritual bukan sekadar takhayul yang dilakukan orang-orang bodoh. Ritual adalah cara masyarakat memperkuat ikatan kolektif, cara mereka menegaskan bahwa mereka adalah satu kesatuan yang memiliki keyakinan bersama. Pawang hujan, dalam kerangka itu, bukan soal apakah hujan benar-benar bisa dihalau oleh kemampuan seseorang. Ia lebih berfungsi sebagai simbol bahwa penyelenggara acara telah melakukan segala yang mereka bisa, termasuk hal-hal yang melampaui batas kemampuan teknis. Dan simbol itu punya fungsi sosial yang nyata bagi masyarakat, ia menenangkan, menyatukan, dan memberikan rasa bahwa semuanya sudah ditangani, meskipun yang sesungguhnya menentukan apakah hujan turun atau tidak sama sekali bukan urusan manusia berbaju adat itu.

Bayangkan Anda adalah panitia sebuah konser besar di lapangan terbuka. Anda sudah menyewa sound system terbaik, mendatangkan artis kelas dunia, menjual ribuan tiket. Lalu sepekan sebelum acara, prakiraan cuaca menunjukkan probabilitas hujan yang tinggi. Anda bisa pasang tenda darurat, itu sudah dilakukan. Anda bisa siapkan jas hujan gratis untuk penonton, itu juga sudah dipikirkan. Tapi masih ada ruang kegelisahan yang tidak bisa diselesaikan oleh semua langkah teknis itu, semacam ketidakpastian yang terus berdetak di kepala seperti jam yang tidak bisa dimatikan. Di situlah pawang hujan masuk, bukan karena ia sungguh-sungguh mampu memindahkan awan, melainkan karena kehadirannya memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak bisa dipuaskan oleh spreadsheet dan laporan logistik. Masalahnya, ketika kita membiarkan kebutuhan psikologis itu dipenuhi dengan cara yang keliru, kita sedang membangun kebiasaan berpikir yang berbahaya dalam jangka panjang.

Sponsor pun ternyata punya peran dalam cerita ini. Seorang teman yang bekerja sebagai EO bercerita dengan santai bahwa kehadiran pawang hujan dalam sebuah acara bukan semata keputusan klien, melainkan juga tekanan dari para sponsor. "Sponsor itu ndak mau ambil risiko, Mas," katanya. "Mereka sudah keluar uang besar. Kalau ada pawang hujan dan acaranya lancar, mereka senang. Kalau tidak ada pawang hujan dan hujan turun, pasti yang kena salah kita." Ini adalah sebuah ironi yang menggelikan sekaligus mengkhawatirkan, karena lembaga-lembaga korporasi yang hidup dengan data, dengan KPI, dengan analisis risiko yang rinci, ternyata ikut melegitimasi kepercayaan bahwa hujan bisa dikendalikan oleh manusia tertentu. Yang lebih perlu dikritisi bukan pawang hujannya, melainkan sistem yang terus memproduksi permintaan terhadap jasa ini seolah-olah ia adalah variabel yang bisa diandalkan dalam kalkulasi bisnis modern.

Industri hiburan dan event di Indonesia adalah industri yang perputaran uangnya tidak main-main. Konser musik berskala besar bisa menggerakkan miliaran rupiah, dari tiket, catering, transportasi, hotel, merchandise, sampai jasa-jasa pendukung lainnya. Hujan bukan sekadar soal penonton yang basah-basahan. Hujan adalah risiko finansial yang nyata dan bisa menghancurkan banyak pihak sekaligus dalam satu malam. Di dalam konteks itulah, membayar pawang hujan beberapa juta rupiah tiba-tiba terasa seperti investasi yang masuk akal secara ekonomi. Tapi di sinilah letak persoalannya, kita sedang membangun industri yang menyandarkan sebagian kalkulasi risikonya pada keyakinan bahwa manusia punya kuasa atas cuaca, padahal tidak ada satu pun bukti yang bisa memverifikasi klaim itu. Ketika hujan tidak turun, pawang hujan dipuji. Ketika hujan tetap turun, tidak ada yang mencatat kegagalannya. Mekanisme konfirmasi yang seperti ini yang membuat kepercayaan itu terus bertahan dan tidak pernah benar-benar diuji.

Menariknya, fenomena semacam ini sebenarnya tidak hanya milik Indonesia, meski kita yang paling royal dalam membahasnya. Di Jepang ada ritual doa sebelum pertandingan sumo besar yang dilakukan oleh pendeta Shinto. Di berbagai negara Afrika, tetua adat kerap dilibatkan dalam ritual pembuka sebelum perayaan nasional. Di India, pemanggilan astrolog untuk menentukan hari dan jam terbaik penyelenggaraan acara adalah praktik yang sama sekali tidak dianggap aneh, bahkan oleh kalangan berpendidikan tinggi sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan rasa aman di luar jangkauan teknologi adalah kebutuhan yang universal. Tapi universalitas sebuah kebiasaan tidak otomatis menjadikannya benar atau layak dipertahankan tanpa refleksi, terutama ketika kebiasaan itu mulai membentuk cara pandang masyarakat tentang sebab-akibat, tentang kuasa, dan tentang kepada siapa kita seharusnya menggantungkan harapan.

Sosiologi budaya mengenal istilah sinkretisme, perpaduan antara sistem kepercayaan yang berbeda dalam satu praktik sosial. Indonesia adalah laboratorium sinkretisme yang luar biasa kaya, bangsa yang dengan sangat alami menggabungkan berbagai lapisan kepercayaan dalam satu napas kehidupan sehari-hari. Pawang hujan adalah salah satu produk dari perpaduan itu. Tapi sinkretisme yang dibiarkan berjalan tanpa refleksi kritis akan terus mengendapkan keyakinan-keyakinan lama yang tidak pernah diuji, tidak pernah dipertanyakan, dan tidak pernah dikonfrontasikan dengan pertanyaan yang sederhana sekalipun, apakah ini masuk akal, apakah ini benar, dan apakah ini baik untuk cara berpikir kita sebagai masyarakat yang ingin tumbuh. Membiarkannya bukan sikap yang toleran. Membiarkannya adalah cara kita menghindari percakapan yang sebetulnya perlu kita lakukan.

Kalau kita mau jujur, kebiasaan menyandarkan harapan pada hal-hal yang tidak bisa diverifikasi bukan hanya soal pawang hujan. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat terbiasa dengan logika magis dalam berbagai bentuknya, dari jimat, dari hitungan hari, dari ritual sebelum ujian, dari kepercayaan bahwa benda atau manusia tertentu punya kekuatan khusus atas nasib kita. Masalahnya bukan pada individu yang melakukannya, karena manusia di mana pun di dunia ini memang punya kecenderungan mencari pegangan di luar dirinya. Masalahnya adalah ketika logika semacam itu dinormalisasi dalam skala publik, dilakukan di depan ribuan orang, disiarkan lewat televisi nasional, dan diberi legitimasi oleh lembaga-lembaga yang seharusnya mengambil posisi lebih kritis. Pada titik itulah ia bukan lagi sekadar pilihan pribadi, ia menjadi pendidikan sosial yang diam-diam mengajarkan bahwa cuaca bisa dikendalikan manusia tertentu jika Anda cukup percaya.

Ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu tempat untuk konser, festival, atau acara olahraga berskala nasional, yang terjadi bukan sekadar kerumunan manusia yang berdesakan. Durkheim menyebutnya sebagai collective effervescence, letupan energi kolektif yang membuat individu-individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pikiran kritis melemah dan kepercayaan komunal menguat, itulah mengapa konser bisa membuat orang menangis tanpa tahu persis kenapa, dan itulah juga mengapa kehadiran pawang hujan di tengah kerumunan besar bisa diterima begitu saja tanpa pertanyaan. Tapi justru di sinilah kita perlu lebih waspada, karena massa yang sedang dilanda collective effervescence adalah massa yang paling mudah menerima klaim apapun tanpa filter. Dan klaim bahwa manusia bisa memindahkan hujan adalah klaim yang seharusnya tidak kita terima begitu saja, apalagi kita rayakan bersama.

Media sosial kemudian mengubah semua ini ke level yang berbeda. Dulu, pawang hujan bekerja dalam keheningan, datang, melakukan ritualnya, dan pergi tanpa terlalu banyak yang tahu. Sekarang, setiap gerakan tangannya direkam, dikliping, disebar, dan dikomentari jutaan orang dalam hitungan jam. Yang menarik bukan perdebatan yang muncul, itu sudah bisa diduga. Yang menarik adalah bagaimana viralitas itu justru memperkuat posisi pawang hujan sebagai figur yang diakui secara publik, karena dalam logika media sosial, sesuatu yang dibicarakan banyak orang otomatis terasa penting dan nyata. Algoritma tidak membedakan antara percakapan yang mengkritisi dan percakapan yang merayakan. Keduanya sama-sama memberi makan pada satu hal yang sama, yaitu keyakinan bahwa pawang hujan adalah bagian sah dari cara kita mengelola acara besar di negeri ini.

Ada hal yang agak ironis dalam cara kelas menengah perkotaan menyikapi pawang hujan. Sebagian besar suara yang paling keras menertawakan praktik ini berasal dari kalangan yang juga paling aktif mengonsumsi produk-produk spiritual ala Barat, crystal healing, manifestasi ala Law of Attraction, moon ritual, journaling yang dikaitkan dengan energi semesta. Tidak ada yang mempermasalahkan itu karena ia dikemas dalam bahasa Inggris dan estetika yang bersih. Pawang hujan ditertawakan bukan karena logikanya lebih lemah dari moon ritual, kalau kita mau jujur, keduanya sama-sama tidak bisa diverifikasi secara empiris. Ia ditertawakan karena tidak estetis, berbau kampung, berbau Indonesia yang tidak keren. Ini adalah bias kelas yang dibungkus dengan bahasa rasionalitas, dan kita perlu jujur bahwa bukan rasionalitas yang mendorong penolakan itu, melainkan selera.

Generasi muda yang tumbuh dalam pusaran media sosial menyikapi semua ini dengan cara yang jauh lebih ambigu. Mereka menonton ritual pawang hujan sambil tertawa, lalu malam harinya mengikuti akun-akun yang mengajarkan cara manifestasi keinginan lewat energi alam semesta. Substansinya sama, keyakinan bahwa ada kekuatan di luar diri yang bisa diajak bekerja sama dengan cara-cara tertentu, hanya kemasannya yang berbeda. Yang perlu kita tanyakan bukan mana yang lebih keren atau lebih terlihat modern. Yang perlu kita tanyakan adalah apakah kita sedang mendidik generasi ini untuk berpikir jernih tentang sebab-akibat, tentang apa yang sungguh-sungguh bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dan tentang ke mana seharusnya kita membawa ketidakberdayaan kita ketika teknologi sudah mencapai batasnya.

Para orang tua yang mempercayakan acara pernikahan anaknya pada pawang hujan tidak melakukannya karena mereka tidak cerdas. Mereka melakukannya karena tidak ada yang pernah mengajak mereka berdialog secara serius tentang kepercayaan ini, tidak ada yang pernah menemani mereka memeriksa apakah keyakinan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada alternatif yang ditawarkan dengan cukup hangat untuk menggantikan rasa aman yang selama ini mereka cari. Mengkritisi pawang hujan tanpa menyediakan ruang dialog yang manusiawi hanya akan melahirkan defensivitas, bukan refleksi. Yang dibutuhkan bukan ceramah dari atas, melainkan percakapan yang setara, yang menghormati pengalaman hidup mereka sambil perlahan-lahan mengajak mereka memeriksa landasan dari kepercayaan yang sudah lama dipegang itu.

Negara sendiri tidak pernah benar-benar mengambil posisi yang tegas soal ini, dan kekosongan sikap itu punya konsekuensinya sendiri. Tidak ada regulasi yang melarang penggunaan pawang hujan dalam acara publik, tidak ada pula edukasi publik yang cukup serius tentang batas antara tradisi budaya dan klaim supranatural yang berpotensi menyesatkan cara pikir masyarakat. Padahal negara punya perangkat yang cukup, dari kurikulum pendidikan, dari lembaga penyiaran, dari forum-forum kebudayaan yang didanai publik, untuk mendorong masyarakat berpikir lebih kritis tentang praktik-praktik semacam ini tanpa harus bersikap merendahkan. Yang dibutuhkan bukan pelarangan, melainkan percakapan publik yang lebih jujur dan lebih berani tentang apa yang sungguh-sungguh kita percayai dan mengapa.

Profesi pawang hujan sendiri perlu diperlakukan dengan adil dalam percakapan ini. Ada orang-orang yang hidup dari keahlian ini, yang mewariskannya dari generasi ke generasi, yang menjaganya sebagai bagian dari identitas komunitas mereka. Mengkritisi praktik ini bukan berarti merendahkan manusia-manusia itu sebagai pribadi. Yang perlu dikritisi adalah sistemnya, cara masyarakat dan industri besar terus memproduksi permintaan terhadap jasa ini, cara media merayakannya sebagai tontonan tanpa pernah bertanya pertanyaan yang lebih dalam, dan cara kita sebagai masyarakat terus menunda percakapan yang sesungguhnya perlu dilakukan. Pawang hujan ada karena kita memanggilnya. Dan kita terus memanggilnya karena tidak ada yang mengajak kita memikirkan ulang kebiasaan itu dengan serius.

Ilmu pengetahuan telah memberikan kita banyak alat untuk memahami cuaca secara jauh lebih akurat. BMKG hari ini bisa memberikan prakiraan cuaca per jam dengan tingkat akurasi yang terus meningkat. Teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan sudah digunakan dalam berbagai situasi darurat. Semua itu tersedia dan semua itu digunakan, tapi rupanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan untuk merasa bahwa ada yang bisa dipegang ketika ketidakpastian datang. Masalahnya, kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sah dan manusiawi, tapi cara kita memenuhinya selama ini perlu diperiksa. Bukan karena tradisi selalu salah, melainkan karena tidak semua cara menghadapi ketidakpastian membawa kita ke pemahaman yang lebih baik tentang diri kita, tentang alam, dan tentang hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari semua itu.

Cara kita memperlakukan pawang hujan adalah cermin dari cara kita memperlakukan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, tentang kendali, tentang ketidakpastian, dan tentang ke mana kita pergi ketika merasa tidak berdaya. Jika kita terlalu mudah menerima klaim bahwa manusia tertentu punya kuasa atas cuaca, itu bukan tanda bahwa kita toleran terhadap tradisi, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh memikirkan pertanyaan tersebut. Dan jika kita menertawakannya tanpa refleksi, itu juga bukan tanda bahwa kita rasional, itu tanda bahwa kita hanya memilih selera yang berbeda tapi dengan kemalasan berpikir yang sama. Yang dibutuhkan bukan pilihan antara percaya atau menertawakan, melainkan keberanian untuk duduk dengan pertanyaan itu lebih lama dan menjawabnya dengan lebih jujur.

Pertanyaan yang sesungguhnya, dan ini yang paling jarang disentuh dalam semua keramaian perdebatan itu, adalah ke mana kita seharusnya memalingkan wajah ketika merasa tidak berdaya di hadapan sesuatu yang di luar kendali kita. Dalam tradisi keislaman yang bersih dari campuran kepercayaan pra-Islam, doa adalah satu-satunya jalan yang ditempuh ketika manusia sampai pada batas kemampuannya, bukan karena doa adalah teknologi alternatif, melainkan karena doa adalah pengakuan paling jujur bahwa ada yang lebih berkuasa atas hujan, atas angin, atas segala sesuatu yang bergerak di langit dan di bumi. Sholat Istisqa adalah bentuk paling terang dari pengakuan itu, sebuah ibadah yang dilakukan bukan karena manusia yakin bisa memerintah langit, melainkan justru karena ia sadar bahwa langit tidak bisa diperintah oleh siapapun selain Pemiliknya. Keyakinan bahwa manusia tertentu bisa menghalau atau mendatangkan hujan melalui ritual khusus, dalam pandangan ini, bukan sekadar soal takhayul yang memalukan secara intelektual. Ia adalah soal kepada siapa kita benar-benar bergantung, kepada siapa kita benar-benar menyerahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan, dan apakah kita sudah cukup jujur dengan diri sendiri dalam menjawab pertanyaan itu. Dan itu bukan pertanyaan yang cukup dijawab dengan satu perdebatan ramai di kolom komentar.

Di tengah kabar duka gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi di Lebanon, publik kembali bertanya dengan nada yang lebih keras. Untuk apa kita mengirim pasukan ke wilayah konflik yang bahkan tidak memberi ruang membela diri secara penuh. Pertanyaan ini bukan sekadar emosional, tetapi rasional dan layak dijawab dengan jujur. Apalagi dalam situasi global yang semakin tidak pasti, ketika konflik bersenjata tidak lagi tunduk pada norma klasik. Banyak warga mulai melihat misi perdamaian sebagai simbol yang mahal. Mahal secara anggaran dan lebih mahal lagi secara moral. Negara mengirim anak terbaiknya, tetapi tidak memberi mereka mandat yang cukup kuat. Dalam konteks ini, diskursus tentang relevansi peacekeeping menjadi semakin mendesak.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Jika kita mundur sedikit ke belakang, konsep misi perdamaian lahir dari harapan besar pasca Perang Dunia Kedua. Dunia ingin menghindari perang besar berikutnya dengan menciptakan mekanisme kolektif. PBB menjadi aktor utama dalam skema ini. Namun, sejak awal, mandatnya memang dibatasi oleh kompromi politik negara besar. Tidak ada pasukan permanen yang kuat dan independen. Semua bergantung pada kontribusi negara anggota. Sejak saat itu pula, problem klasik muncul. Ketika konflik memburuk, pasukan PBB sering berada dalam posisi serba salah. Mereka hadir, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah keadaan.

Dalam praktiknya, misi perdamaian sering berjalan di antara idealisme dan realitas politik. Idealismenya jelas. Menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan mendukung proses politik damai. Realitasnya jauh lebih kompleks. Pasukan berada di lapangan tanpa kepastian mandat yang tegas. Mereka harus menahan diri dalam situasi yang sering kali brutal. Ini menciptakan paradoks yang sulit dijelaskan kepada publik. Negara mengirim pasukan bersenjata, tetapi membatasi penggunaannya. Akibatnya, efektivitas menjadi dipertanyakan.

Kritik terhadap peacekeeping bukan hal baru. Sejak tragedi Srebrenica pada 1995, dunia sudah menyadari keterbatasan sistem ini. Pasukan PBB saat itu gagal mencegah pembantaian besar. Mereka ada di lokasi, tetapi tidak memiliki otoritas untuk bertindak lebih jauh. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam diskusi global. Banyak akademisi menyebutnya sebagai kegagalan moral kolektif. Sejak saat itu, istilah robust mandate mulai diperkenalkan. Namun implementasinya tetap terbatas oleh politik Dewan Keamanan.

Masalah utama terletak pada struktur pengambilan keputusan di tingkat global. Dewan Keamanan PBB menjadi penentu mandat setiap misi. Lima negara dengan hak veto memegang kendali penuh. Ketika kepentingan mereka tidak sejalan, mandat menjadi lemah. Ini bukan asumsi, tetapi fakta yang berulang. Banyak resolusi dibuat dengan kompromi yang mengaburkan tujuan. Akibatnya, pasukan di lapangan harus bekerja dengan aturan yang tidak memadai. Dalam konteks ini, kegagalan bukan sepenuhnya di lapangan, tetapi di meja diplomasi.

Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar tentu tidak bisa lepas dari dilema ini. Sejak lama, kita bangga dengan kiprah TNI di berbagai misi. Dari Lebanon hingga Kongo, kontribusi ini menjadi bagian dari identitas diplomasi kita. Pemerintah menyebutnya sebagai investasi soft power. Ada logika yang masuk akal di sana. Kehadiran pasukan membuka ruang diplomasi yang lebih luas. Namun pertanyaannya, apakah manfaat itu sebanding dengan risiko yang dihadapi prajurit kita.

Kasus di Lebanon memberi konteks yang sangat konkret. Situasi keamanan di sana semakin tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antara aktor negara dan non negara meningkat tajam. Dalam kondisi seperti ini, mandat peacekeeping menjadi semakin tidak relevan. Pasukan PBB berada di wilayah yang tidak lagi sekadar menjaga perdamaian, tetapi berada di tengah konflik aktif. Ini mengubah seluruh dinamika operasi. Risiko meningkat, tetapi aturan tetap sama.

Di sisi lain, publik sering tidak mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana aturan engagement bekerja. Rules of Engagement membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri. Ini berarti pasukan tidak bisa mengambil inisiatif ofensif. Dalam banyak kasus, mereka harus menunggu diserang terlebih dahulu. Dalam teori militer, ini adalah posisi yang sangat rentan. Musuh memiliki keunggulan taktis. Sementara pasukan PBB harus bermain defensif. Kondisi ini jelas tidak ideal.

Argumen yang sering digunakan pemerintah adalah soal manfaat diplomatik. Negara yang aktif dalam misi PBB mendapat posisi tawar yang lebih baik. Ini terlihat dalam berbagai forum internasional. Indonesia beberapa kali berhasil mendapatkan posisi strategis. Namun manfaat ini bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung terasa. Sementara risiko di lapangan bersifat langsung dan nyata. Di sinilah terjadi ketidakseimbangan persepsi antara elite dan publik.

Tidak sedikit pula yang menyoroti aspek finansial. PBB memang memberikan reimbursement untuk setiap pasukan yang dikirim. Nilainya cukup signifikan untuk negara berkembang. Namun perhitungan ini tidak sederhana. Ada biaya pelatihan, logistik, dan risiko yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Nyawa prajurit tidak bisa dikompensasi dengan angka. Ketika terjadi korban, narasi finansial menjadi kehilangan relevansinya. Publik akan melihatnya sebagai pengorbanan yang tidak sepadan.

Dalam konteks teori hubungan internasional, fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk collective action problem. Negara sepakat menjaga perdamaian, tetapi enggan menanggung risiko penuh. Akibatnya, mandat yang dihasilkan setengah hati. Tidak cukup kuat untuk menyelesaikan konflik, tetapi cukup untuk menciptakan ilusi stabilitas. Ini menjelaskan mengapa banyak misi berlangsung lama tanpa hasil signifikan. Konflik tidak selesai, tetapi juga tidak meledak sepenuhnya.

Sebagian pengamat mencoba melihat sisi positifnya. Mereka berargumen bahwa tanpa kehadiran PBB, situasi bisa lebih buruk. Ini bukan argumen yang salah. Dalam beberapa kasus, kehadiran pasukan memang mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun kita juga harus jujur melihat batasnya. Mencegah eskalasi bukan berarti menyelesaikan konflik. Jika misi berlangsung puluhan tahun tanpa solusi, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Ini bukan soal menolak perdamaian, tetapi soal mencari cara yang lebih efektif.

Perubahan karakter konflik global juga memperumit situasi. Dulu, konflik lebih banyak melibatkan negara. Sekarang, aktor non negara memainkan peran besar. Kelompok militan, milisi lokal, hingga jaringan transnasional menjadi pemain utama. Mereka tidak tunduk pada norma internasional. Ini membuat mandat peacekeeping semakin sulit diterapkan. Aturan yang dibuat untuk konflik antar negara menjadi tidak relevan. Pasukan PBB harus menghadapi musuh yang tidak terikat aturan.

Dalam konteks Lebanon, kompleksitas ini terlihat jelas. Ada banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Negara, kelompok militan, dan kekuatan regional saling berinteraksi. Dalam situasi seperti ini, pasukan PBB menjadi penonton yang bersenjata. Mereka hadir, tetapi tidak memiliki kontrol penuh. Ini menciptakan risiko yang tidak proporsional. Setiap insiden bisa berujung fatal. Namun ruang untuk bertindak tetap terbatas.

Perdebatan tentang reformasi PBB sebenarnya sudah lama berlangsung. Banyak negara mendorong mandat yang lebih kuat. Namun resistensi dari negara besar tetap tinggi. Mereka tidak ingin kehilangan kontrol. Ini menciptakan stagnasi dalam sistem. Sementara konflik terus berkembang. Dunia berubah lebih cepat daripada institusi yang mengaturnya. Akibatnya, gap antara kebutuhan dan kapasitas semakin lebar.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu melakukan evaluasi serius. Bukan berarti menarik diri sepenuhnya. Tetapi perlu ada kalkulasi ulang yang lebih realistis. Misi mana yang masih relevan, dan mana yang tidak. Risiko apa yang bisa diterima, dan apa yang tidak. Ini bukan soal keberanian, tetapi soal rasionalitas kebijakan. Negara harus memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat.

Kematian tiga prajurit di Lebanon harus menjadi momentum refleksi. Bukan sekadar seremoni dan penghormatan. Tetapi evaluasi kebijakan yang lebih dalam. Apakah kita masih melihat misi ini sebagai investasi strategis. Atau sudah berubah menjadi beban moral. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Namun menghindarinya bukan pilihan yang bijak.

Dalam banyak kasus, negara berkembang menjadi tulang punggung misi PBB. Mereka mengirim pasukan dalam jumlah besar. Sementara negara maju lebih banyak berkontribusi secara finansial. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak selalu disadari. Risiko di lapangan ditanggung oleh negara berkembang. Sementara keputusan strategis tetap berada di tangan negara besar. Struktur ini perlu dikritisi secara terbuka.

Indonesia memiliki posisi unik dalam hal ini. Kita bukan negara besar, tetapi memiliki reputasi yang baik. Ini memberi ruang untuk mendorong reformasi. Namun langkah ini membutuhkan keberanian politik. Tidak cukup hanya mengikuti arus. Perlu ada inisiatif yang lebih proaktif. Misalnya mendorong mandat yang lebih jelas dalam setiap misi.

Di tingkat domestik, transparansi juga menjadi kunci. Publik berhak tahu risiko dan manfaat secara utuh. Tidak hanya narasi heroik, tetapi juga realitas di lapangan. Ini penting untuk menjaga legitimasi kebijakan. Tanpa dukungan publik, kebijakan luar negeri akan kehilangan pijakan. Apalagi jika menyangkut nyawa prajurit.

Sebagian kalangan militer melihat misi ini sebagai ajang peningkatan kapasitas. Pengalaman internasional dianggap penting. Ini ada benarnya. Interoperabilitas dan manajemen krisis memang meningkat. Namun sekali lagi, ini harus ditimbang dengan risiko. Tidak semua pengalaman layak dibayar dengan harga tinggi. Negara harus selektif dalam memilih misi.

Jika melihat tren global, beberapa negara mulai mengurangi kontribusi pasukan. Mereka lebih memilih bentuk kontribusi lain. Ini menunjukkan adanya pergeseran strategi. Dunia mulai menyadari keterbatasan model lama. Indonesia perlu membaca tren ini dengan cermat. Tidak semua praktik global harus diikuti. Tetapi menjadi referensi penting.

Pertanyaan utamanya kemudian tetap sama. Masih perlukah kita mengirim pasukan ke misi PBB. Jawabannya tidak hitam putih. Ada manfaat yang tidak bisa diabaikan. Namun ada pula risiko yang semakin besar. Keseimbangan antara keduanya harus terus dievaluasi. Kebijakan tidak boleh statis.

Dalam kondisi mandat yang lemah, misi perdamaian berisiko menjadi simbol belaka. Simbol komitmen global yang tidak diikuti tindakan nyata. Ini mahal bukan hanya secara finansial. Tetapi juga secara moral. Ketika pasukan tidak bisa melindungi diri atau warga sipil secara optimal, legitimasi misi dipertanyakan.

Indonesia perlu berada di garis depan dalam mendorong perubahan. Bukan hanya sebagai kontributor pasukan, tetapi sebagai pengusul gagasan. Dunia membutuhkan model baru dalam menjaga perdamaian. Model yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik modern. Tanpa itu, tragedi serupa akan terus berulang.

Refleksi ini penting bukan untuk menyalahkan siapa pun. Tetapi untuk memastikan bahwa setiap pengorbanan memiliki makna. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Termasuk mereka yang dikirim ke luar negeri. Kebijakan luar negeri harus selalu berpijak pada prinsip ini.

Di tengah kompleksitas global, pilihan kebijakan memang tidak pernah mudah. Namun ketidakpastian bukan alasan untuk menghindari evaluasi. Justru dalam situasi seperti ini, keberanian untuk berpikir ulang menjadi penting. Indonesia memiliki kapasitas untuk itu. Tinggal bagaimana kemauan politik diarahkan.

Perdebatan ini akan terus berlangsung. Dan itu hal yang sehat dalam demokrasi. Yang penting, diskursus tidak berhenti pada emosi. Harus ada basis data, analisis, dan refleksi yang mendalam. Dengan begitu, setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat. Dan setiap pengorbanan tidak sia sia.

Pagi ini saya bangun dengan perasaan agak berbahaya. Bukan karena mimpi dikejar debt collector, tapi karena tiba-tiba merasa cocok jadi Menteri Luar Negeri. Biasanya orang kalau habis bangun cuma mikir sarapan apa. Kepala ini malah langsung muter ke urusan global yang ribetnya seperti benang kusut di laci kos. Dari situ muncul kesimpulan sederhana. Dunia internasional tidak butuh orang yang cuma rapi di podium. Dunia butuh orang yang berani mengurai masalah tanpa nunggu disuruh.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Kalau dipikir lagi, posisi Menteri Luar Negeri itu mirip operator tower bandara. Semua pesawat mau mendarat atau lepas landas harus lewat dia. Kalau dia bingung, yang panik bukan cuma pilot, tapi semua penumpang. Selama ini yang terasa, menara kita kadang terlalu lama kasih instruksi. Pesawat lain sudah muter dua kali, kita masih bilang, “sebentar ya, masih diproses.” Padahal di udara, waktu itu mahal. Salah sedikit, bisa tabrakan.

Kasus tarif Amerika kemarin itu contoh yang lumayan bikin kening berkerut. Kita sudah merasa negosiasi selesai, seperti anak yang sudah tanda tangan kontrak beli motor. Eh, tiba-tiba pihak lain bilang, “maaf, ini belum sah.” Di Amerika, kebijakan pemerintah bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi meskipun eksekutif sudah setuju, masih ada pintu lain yang bisa mengubah hasil akhir. Kesalahan kita ada di satu hal sederhana. Terlalu cepat menganggap garis finish sudah dilewati, padahal masih ada tikungan terakhir.

Masuk ke soal BoP yang digagas Trump, situasinya agak mirip ikut arisan tapi tidak tahu siapa yang pegang uang. Nama programnya terdengar strategis. Tapi tujuan konkretnya tidak jelas. Dalam teori diplomasi, ini disebut kurangnya clarity of interest. Negara seharusnya tahu apa yang dicari sebelum masuk ke forum. Kalau tidak, posisi jadi mudah ditarik ke arah yang tidak diinginkan. Apalagi ketika isu sensitif seperti Israel ikut terseret, dampaknya bisa panjang.

Lalu konflik Amerika dan Iran yang bikin Selat Hormuz ditutup. Ini bukan sekadar berita luar negeri yang lewat di TV. Selat itu jalur utama minyak dunia. Sekitar sepertiga distribusi minyak global lewat situ. Begitu ditutup, harga langsung naik. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan langsung bergerak cepat. Mereka punya energy diplomacy yang kuat. Mereka kirim utusan, buka komunikasi, cari alternatif pasokan. Kita terlihat masih mengamati dari jauh, seperti orang nonton bola tanpa tahu aturan offside.

Yang agak bikin orang bertanya-tanya, panggung malah diisi oleh Menteri lain. Pak Bahlil terlihat aktif bicara soal energi dan dampaknya. Ini bagus, tapi juga menunjukkan satu celah. Dalam konsep whole-of-government diplomacy, seharusnya ada orkestrasi yang jelas. Menteri Luar Negeri memimpin arah, kementerian lain mengikuti nada. Kalau malah pemain lain yang dominan, publik jadi bingung siapa dirigen utamanya.

Cerita Dubes Iran yang datang lalu bertemu tokoh di luar pemerintah juga menarik. Dalam praktik diplomasi, ini disebut signaling. Siapa bertemu siapa itu pesan tersendiri. Kalau pejabat kunci tidak muncul, bisa diartikan sebagai kurangnya prioritas. Negara lain membaca hal-hal kecil seperti ini dengan serius. Mereka tidak hanya dengar pernyataan resmi, tapi juga melihat gestur.

Soal tiga tentara kita di Lebanon Selatan, ini bagian yang paling berat. Mereka gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB. Serangan datang dari Israel, dan itu bukan rahasia. Tapi respons resmi terasa terlalu hati-hati. Dalam teori deterrence, ketegasan penting untuk mencegah kejadian serupa. Kalau pelaku tidak disebut, efek jera tidak terbentuk. Negara lain bisa menilai bahwa reaksi kita bisa ditebak.

Bayangan sederhana mulai muncul. Andai kursi itu diduduki, pendekatannya harus beda. Bukan sekadar tampil rapi, tapi bergerak cepat dan terukur. Diplomasi modern tidak lagi sekadar bertukar senyum di konferensi. Ini soal strategi yang jelas, target yang terukur, dan keberanian mengambil posisi.

Langkah pertama yang terpikir adalah memperbaiki cara membaca sistem politik negara lain. Amerika bukan negara yang semua keputusan final di tangan presiden. Ada Kongres, ada Mahkamah Agung. Jadi setiap negosiasi harus dihitung sampai ke level itu. Model seperti ini sudah lama dipakai oleh Uni Eropa. Mereka tidak hanya bicara dengan pemerintah, tapi juga memetakan aktor lain yang punya pengaruh.

Pendekatan berikutnya fokus pada kepentingan inti. Dalam istilahnya disebut national interest mapping. Setiap kerja sama harus diuji dengan pertanyaan sederhana. Apa untungnya buat Indonesia. Kalau jawabannya tidak jelas, lebih baik mundur pelan-pelan.

Untuk menghadapi konflik besar seperti Iran dan Amerika, jalur komunikasi harus dibuka dari berbagai sisi. Ini dikenal sebagai multi-track diplomacy. Tidak hanya lewat pemerintah, tapi juga lewat akademisi, tokoh agama, dan organisasi internasional. Qatar sering memakai cara ini. Mereka bisa jadi mediator karena punya banyak jalur komunikasi.

Koordinasi dalam negeri juga perlu dibenahi. Setiap kementerian yang bersentuhan dengan isu global harus berada dalam satu peta yang sama. Jepang punya model yang rapi untuk ini. Kementerian luar negeri, ekonomi, dan energi mereka saling terhubung dalam satu strategi. Jadi ketika krisis terjadi, responsnya tidak saling bertabrakan.

Transparansi ke publik juga penting. Bukan membuka semua rahasia, tapi memberi gambaran arah. Amerika rutin melakukan briefing soal kebijakan luar negeri. Ini membuat publik paham konteks. Di Indonesia, pola seperti ini masih terbatas. Padahal kepercayaan publik itu aset penting.

Dalam isu Timur Tengah, konsistensi jadi kunci. Indonesia sejak lama mendukung Palestina. Maka setiap kebijakan harus sejalan dengan posisi itu. Turki sering jadi contoh. Mereka tegas dalam pernyataan, tapi tetap aktif dalam diplomasi. Hasilnya, posisi mereka diperhitungkan.

Kasus tentara di Lebanon harus ditangani dengan pendekatan hukum internasional. Bisa mendorong investigasi melalui PBB, tapi dengan menyebut pihak yang bertanggung jawab. Ini bukan soal emosional, tapi soal prinsip. Peran di PBB perlu ditingkatkan. Bukan hanya hadir, tapi aktif membentuk agenda. Indonesia pernah punya reputasi kuat di Gerakan Non-Blok. Semangat itu bisa dihidupkan kembali.

Dialog dengan akademisi dan pakar juga perlu diperluas. Banyak ide strategis lahir dari kampus. Amerika punya think tank yang kuat seperti Brookings dan RAND. Mereka sering memberi masukan kebijakan. Indonesia punya banyak kampus bagus di bidang Hubungan Internasional, tinggal dihubungkan lebih serius.

Cara menyampaikan pesan juga harus diperbaiki. Bahasa diplomasi tidak harus berputar-putar. Jelas, singkat, dan tepat sasaran. Korea Selatan terkenal efektif dalam komunikasi ini. Mereka jarang bicara panjang, tapi pesannya langsung dipahami.

Setiap program internasional perlu evaluasi sebelum diikuti. Tidak semua forum harus dimasuki. Prinsipnya sederhana. Kalau tidak memberi nilai tambah, lebih baik fokus ke yang lain.

Hubungan personal antar pemimpin juga punya peran besar. Banyak kesepakatan penting lahir dari kedekatan informal.

Dalam situasi krisis energi, koordinasi lintas sektor wajib cepat. Data harus real time, keputusan tidak boleh lama. Korea Selatan punya sistem krisis energi yang responsif. Mereka bisa langsung mengalihkan sumber pasokan ketika jalur utama terganggu.

Martabat negara harus dijaga dalam setiap langkah. Ini bukan soal ego, tapi soal posisi tawar. Negara yang tegas biasanya lebih dihormati. Vietnam menunjukkan hal ini dalam negosiasi ekonomi. Mereka tidak ragu menolak jika tidak sesuai kepentingan.

Kesadaran mulai muncul bahwa diplomasi bukan soal menyenangkan semua pihak. Dalam banyak kasus, keputusan pasti membuat sebagian pihak tidak puas. Yang penting posisi Indonesia tetap jelas dan konsisten. Kalau terlalu sibuk menjaga semua perasaan, arah kebijakan jadi kabur. Dunia internasional lebih menghargai kejelasan dibanding basa-basi.

Posisi Menteri Luar Negeri bukan soal siapa paling fasih bicara. Ini soal siapa paling siap menghadapi tekanan. Dunia tidak menunggu yang ragu. Dunia bergerak cepat, kadang tanpa aba-aba.

Kalau suatu hari benar duduk di kursi itu, targetnya sederhana. Membuat Indonesia tidak lagi terlihat bingung di panggung global. Bukan untuk jadi paling kuat, tapi setidaknya tidak jadi penonton.

Kalau nanti hasilnya belum sempurna, itu risiko. Tapi bergerak lebih baik daripada diam. Karena dalam urusan internasional, yang diam biasanya tidak dianggap ada.

Kabar tentang wacana ASN bekerja dari rumah beredar pelan tapi pasti. Tidak ada gegap gempita, hanya potongan berita yang diselipkan di antara isu lain yang lebih riuh. Saya membacanya sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Rasanya seperti membaca sesuatu yang dulu pernah kita jalani, tapi sekarang terasa asing. Ada semacam jeda yang membuat ingatan tentang pandemi terasa jauh. Padahal belum lama kita semua dipaksa bekerja dari rumah. Lalu sekarang negara mencoba menghidupkan kembali skema itu, tapi dengan alasan yang berbeda. Kali ini bukan soal kesehatan, melainkan soal energi. Ada sesuatu yang terasa ganjil sejak awal.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Di balik wacana itu, dunia sedang bergerak dengan cara yang tidak ramah. Ketegangan antara Iran dan Israel, dengan bayangan Amerika di belakangnya, tidak sekadar urusan geopolitik. Ia menjalar ke banyak sektor, termasuk energi. Harga minyak mulai bergetar. Jalur distribusi terganggu. Negara negara yang bergantung pada impor energi mulai waspada. Indonesia termasuk di dalamnya. Kita masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketika harga global naik, kita ikut terseret.

Dampaknya tidak langsung terasa di meja makan. Ia datang perlahan melalui angka subsidi yang membengkak. Pemerintah harus menambal selisih antara harga pasar dan harga jual. Jika dibiarkan, anggaran bisa jebol. Pilihannya tidak banyak. Mengurangi konsumsi menjadi salah satu jalan. Di sinilah ide WFH masuk sebagai solusi. ASN dianggap sebagai kelompok yang cukup besar untuk memberi dampak jika mobilitasnya ditekan. Logikanya sederhana, semakin sedikit perjalanan, semakin sedikit bahan bakar yang terpakai. Tapi kebijakan publik tidak pernah sesederhana itu.

Jumlah ASN di Indonesia bukan angka kecil. Mereka tersebar dari pusat sampai pelosok. Setiap hari mereka bergerak, menggunakan kendaraan pribadi atau dinas. Jika jutaan orang itu berhenti bergerak, ada penghematan yang signifikan. Itu yang dibayangkan oleh pembuat kebijakan. Namun angka tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Ada banyak variabel yang tidak masuk hitungan. Misalnya jenis pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Atau infrastruktur digital yang belum merata. Hal hal seperti ini sering luput ketika kebijakan dibuat dalam ruang rapat.

Wacana yang sama sempat menyentuh dunia pendidikan. Ada kekhawatiran yang muncul bersamaan. Pengalaman pandemi masih segar dalam ingatan banyak orang tua dan guru. Anak anak kehilangan banyak hal ketika sekolah dipindahkan ke rumah. Interaksi berkurang. Disiplin menurun. Banyak yang tertinggal pelajaran. Istilah loss learning menjadi semacam trauma kolektif. Kementerian pendidikan akhirnya memilih berhati hati. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sama.

Berbeda dengan sekolah, birokrasi dianggap lebih lentur. Setidaknya itu asumsi yang beredar. Padahal jika dilihat lebih dekat, sistem pemerintahan kita dibangun dengan logika kehadiran fisik. Absensi, jam kerja, hingga penilaian kinerja masih berbasis kehadiran di kantor. Ada budaya yang sudah mengakar lama. Datang pagi, pulang sore, rapat tatap muka. Semua itu membentuk cara kerja yang sulit diubah dalam waktu singkat. WFH bukan sekadar memindahkan lokasi kerja. Ia menuntut perubahan cara berpikir.

Sejak awal, birokrasi kita tidak pernah dirancang untuk fleksibilitas. Struktur yang hierarkis membuat keputusan bergerak lambat. Pengawasan dilakukan secara langsung, bukan berbasis hasil. Banyak pekerjaan bergantung pada tanda tangan basah dan berkas fisik. Sistem digital memang mulai masuk, tapi belum menjadi tulang punggung. Dalam kondisi seperti ini, WFH sering berubah menjadi sekadar bekerja di rumah tanpa arah yang jelas. Output tidak terukur. Koordinasi tersendat.

Pengalaman pandemi memberi pelajaran yang cukup keras. Banyak instansi gagap ketika harus bekerja jarak jauh. Rapat daring dilakukan, tapi sering tidak efektif. Pekerjaan menumpuk karena komunikasi tidak lancar. Sebagian pegawai kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah. Tidak sedikit yang justru kehilangan ritme kerja. Produktivitas turun tanpa disadari. Situasi ini membuat banyak orang skeptis terhadap WFH.

Namun dunia tidak menunggu kita siap. Di beberapa negara, kerja fleksibel sudah menjadi bagian dari sistem. Mereka tidak sekadar memindahkan kantor ke rumah. Mereka merombak cara kerja dari hulu ke hilir. Teknologi menjadi fondasi utama. Sistem evaluasi berbasis kinerja, bukan kehadiran. Pegawai diberi kepercayaan, tapi juga tanggung jawab yang jelas. Ada standar yang tegas. Semua itu dibangun secara bertahap.

Ambil contoh negara yang lebih dulu menerapkan kerja hibrid. Mereka menyiapkan infrastruktur digital yang kuat. Akses internet cepat dan merata. Platform kerja yang terintegrasi. Dokumen bisa diakses dari mana saja dengan keamanan yang terjamin. Tidak ada lagi ketergantungan pada kertas. Semua serba digital. Ini membuat pekerjaan tetap berjalan meski lokasi berubah.

Selain teknologi, budaya kerja juga ikut berubah. Pegawai dilatih untuk mandiri. Mereka tidak lagi menunggu perintah setiap saat. Inisiatif menjadi nilai penting. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan terstruktur. Target kerja ditetapkan dengan jelas. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil. Tidak ada ruang untuk sekadar hadir tanpa kontribusi. Ini yang sering luput dalam diskusi kita.

Jika Indonesia ingin serius menerapkan WFH, ada beberapa prasyarat yang tidak bisa ditawar. Infrastruktur digital harus diperkuat. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah. Sistem kerja harus didigitalisasi secara menyeluruh. Proses birokrasi dipangkas. Semua yang bisa dilakukan secara daring harus dipindahkan ke sana. Ini bukan pekerjaan kecil. Butuh waktu dan komitmen.

Selain itu, regulasi juga harus disesuaikan. Aturan yang terlalu kaku akan menghambat fleksibilitas. Penilaian kinerja harus diubah. Tidak lagi berbasis jam kerja, tapi hasil kerja. Ini menuntut perubahan besar dalam cara berpikir pimpinan. Mereka harus belajar mempercayai bawahannya. Di sisi lain, pegawai harus siap dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Ada juga soal perangkat kerja. Tidak semua ASN memiliki fasilitas yang memadai di rumah. Komputer, koneksi internet, ruang kerja yang layak. Ini sering dianggap sepele. Padahal sangat menentukan produktivitas. Pemerintah perlu memikirkan skema dukungan. Tidak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa juga dalam bentuk fasilitas atau subsidi tertentu.

Di tengah semua itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Disiplin diri. WFH memberi kebebasan yang besar. Tapi tanpa disiplin, kebebasan itu berubah menjadi jebakan. Banyak orang merasa lebih santai ketika bekerja di rumah. Waktu kerja menjadi tidak jelas. Pekerjaan tertunda. Akhirnya menumpuk. Ini yang harus diantisipasi sejak awal.

Perubahan perilaku menjadi kunci utama. ASN harus belajar mengelola waktu. Menentukan prioritas. Menjaga fokus di tengah distraksi rumah. Ini tidak mudah. Butuh latihan. Butuh kesadaran. Tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat. Perlu ada program pelatihan yang serius.

Di sisi lain, pimpinan juga harus berubah. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan pengawasan langsung. Harus belajar membaca laporan dan data. Harus mampu memberi arahan yang jelas tanpa harus selalu bertemu. Ini menuntut kemampuan manajerial yang berbeda. Tidak semua orang siap dengan perubahan ini.

Koordinasi antar unit juga menjadi tantangan. Tanpa pertemuan fisik, komunikasi harus lebih terstruktur. Penggunaan platform digital harus dioptimalkan. Setiap orang harus tahu perannya. Tidak ada ruang untuk kebingungan. Ini membutuhkan sistem yang rapi.

Pengalaman pandemi seharusnya menjadi bahan refleksi. Kita sudah pernah mencoba WFH. Hasilnya belum memuaskan. Tapi bukan berarti gagal total. Ada hal hal yang bisa diperbaiki. Ada praktik baik yang bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana kita belajar dari pengalaman itu.

Di tengah ancaman krisis energi, kebijakan WFH terlihat seperti solusi cepat. Tapi solusi cepat sering datang dengan konsekuensi. Jika tidak disiapkan dengan baik, dampaknya bisa lebih besar. Bukan hanya soal produktivitas, tapi juga kepercayaan publik terhadap birokrasi. Ini yang harus dijaga.

Ada kecenderungan kita ingin lompat ke hasil tanpa melalui proses. Padahal perubahan sistem butuh waktu. Tidak bisa instan. Harus bertahap. Harus konsisten. Jika tidak, kita akan kembali ke pola lama. WFH hanya menjadi wacana yang datang dan pergi.

Di sisi lain, ada peluang yang bisa dimanfaatkan. WFH bisa menjadi pintu masuk untuk reformasi birokrasi. Memaksa kita mempercepat digitalisasi. Mendorong perubahan budaya kerja. Jika dikelola dengan baik, dampaknya bisa positif dalam jangka panjang.

Namun semua itu bergantung pada keseriusan. Apakah kita benar benar ingin berubah, atau hanya sekadar merespons situasi. Pertanyaan ini penting. Karena dari sini arah kebijakan akan ditentukan. Tanpa niat yang kuat, perubahan hanya akan menjadi slogan.

Di tengah diskusi ini, kita sering lupa bahwa birokrasi adalah manusia. Mereka punya kebiasaan, kenyamanan, dan resistensi terhadap perubahan. Memaksa mereka berubah tanpa persiapan hanya akan menimbulkan penolakan. Pendekatan yang tepat menjadi penting.

Ada baiknya kita melihat WFH bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Alat untuk mencapai efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan energi. Dengan cara pandang ini, kita bisa lebih fleksibel. Tidak terjebak pada satu model kerja saja.

Akhirnya, semua kembali pada pilihan. Kita bisa terus bertahan dengan sistem lama, atau mulai berbenah. WFH bukan jawaban untuk semua masalah. Tapi ia bisa menjadi bagian dari solusi jika ditempatkan dengan tepat. Tinggal bagaimana kita menyiapkannya.

Pagi di hari raya, notifikasi berbunyi tanpa jeda. Grup keluarga, grup alumni, grup kerja, semua seperti berlomba. Satu per satu pesan masuk dengan pola yang hampir sama. Ada gambar ketupat, ada font emas, ada latar masjid yang dibuat mengilap. Saya membuka beberapa saja, lalu berhenti. Rasanya seperti melihat etalase yang isinya seragam. Tidak ada yang benar benar ingin dibaca sampai selesai. Jempol ini bahkan enggan untuk sekadar mengetik balasan singkat.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Di grup yang lain situasinya tidak jauh berbeda. Nama nama yang biasanya diam tiba tiba muncul dengan poster yang sudah disiapkan sejak malam takbiran. Beberapa orang mengirim lebih dari satu. Seolah khawatir pesannya tenggelam, mereka ulang lagi dengan versi berbeda. Anehnya tidak ada percakapan yang lahir dari sana. Tidak ada yang bertanya kabar, tidak ada yang menyapa lebih jauh. Semua berhenti di ucapan yang lewat begitu saja.

Saya sempat menggulir layar cukup lama. Ratusan pesan hanya berisi kalimat yang hampir identik. Kata maaf, harapan, dan doa berulang tanpa wajah. Di antara itu semua, tidak ada satu pun yang benar benar terasa personal. Bahkan nama pengirim sering terlewat karena fokus mata hanya pada pola visual yang itu itu saja. Ini bukan lagi percakapan, ini seperti papan pengumuman. Orang datang, menempel, lalu pergi.

Dari situ muncul rasa jenuh yang sulit dijelaskan. Bukan karena ucapan itu tidak baik, tapi karena terlalu banyak dan terlalu sama. Nilai yang seharusnya hangat malah menjadi datar. Saya jadi ingat betapa mudahnya sekarang orang mengunduh poster siap kirim. Tinggal simpan, lalu sebar ke semua grup dalam satu waktu. Tidak ada jeda, tidak ada proses, tidak ada cerita di baliknya. Semua terasa instan.

Kalau mundur sedikit ke masa lalu, suasananya terasa berbeda. Era pesan singkat dulu punya ritme yang unik. Setiap masuk satu pesan, kita tahu itu dikirim khusus ke nomor kita. Bunyi notifikasi terasa lebih personal. Bahkan kadang orang sengaja merangkai kata sendiri meski sederhana. Ada rasa menunggu dan ada rasa membaca dengan lebih utuh.

Pada masa itu, hari raya seperti hujan pesan yang deras. Ponsel bisa bergetar sepanjang hari. Server operator pun sering kewalahan. Pesan datang terlambat, bahkan ada yang baru masuk keesokan harinya. Anehnya keterlambatan itu tidak mengurangi makna. Justru ada cerita kecil yang menyertainya. Orang tertawa karena pesan yang nyasar waktu.

Ketika masuk ke era Blackberry, kebiasaan itu berubah bentuk. Fitur broadcast membuat orang bisa menjangkau banyak kontak sekaligus. Ucapan jadi lebih cepat tersebar. Namun masih ada sentuhan personal karena tidak semua orang punya daftar kontak yang sama. Orang tetap memilih siapa yang ingin dikirimi. Setidaknya ada sedikit seleksi dalam proses itu.

Sekarang, di WhatsApp, semuanya terasa lebih luas dan lebih cepat. Grup menjadi pusat pergerakan ucapan. Satu kiriman bisa dilihat puluhan bahkan ratusan orang dalam satu waktu. Tidak perlu memilih, cukup kirim sekali. Efisien, tapi juga membuat semua terasa generik. Tidak ada lagi batas antara yang dekat dan yang sekadar satu grup.

Masalahnya bukan pada medianya. Masalahnya ada pada cara kita memakainya. Ucapan yang seharusnya menjadi jembatan malah berubah jadi rutinitas. Orang mengirim karena semua orang mengirim. Ada semacam dorongan sosial yang sulit dihindari. Kalau tidak ikut, rasanya seperti ketinggalan. Padahal tidak ada yang benar benar memperhatikan siapa yang tidak mengirim.

Kebiasaan ini membuat makna silaturahmi bergeser. Kita merasa sudah menyapa hanya karena sudah mengirim poster. Kita merasa sudah meminta maaf hanya karena sudah menekan tombol kirim. Padahal tidak ada interaksi yang terjadi. Tidak ada ruang untuk mendengar atau merespons. Semua berhenti di permukaan.

Di sisi lain, jalur pribadi justru makin sepi. Pesan langsung yang dulu ramai kini tinggal sedikit. Orang lebih memilih jalan cepat melalui grup. Padahal justru di situlah letak kedekatan. Sebuah pesan yang dikirim khusus memiliki bobot yang berbeda. Ada rasa dipilih, ada rasa diingat secara khusus. Hal kecil yang pelan pelan hilang.

Saya pernah menerima satu pesan pribadi di hari raya. Isinya sederhana, hanya menanyakan kabar dan menyebut satu kenangan lama. Tidak ada gambar, tidak ada desain mewah. Tapi pesan itu bertahan lama di ingatan. Bukan karena bahasanya indah, tapi karena terasa nyata. Ada niat yang bisa dirasakan.

Dari situ saya mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita cari saat mengirim ucapan. Apakah sekadar menggugurkan kebiasaan, atau benar benar ingin menyambung hubungan. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya sering tidak kita pikirkan. Kita terlalu sibuk mengikuti arus. Kita lupa melihat ke dalam.

Ada satu kebiasaan yang sempat saya dengar dan sulit dilupakan. Seorang tokoh publik memilih mengirim kartu ucapan lewat pos. Ia menulis nama penerima satu per satu. Ia mencari alamat, menyiapkan amplop, lalu mengantarkannya. Prosesnya panjang dan tidak instan. Tapi di situlah letak maknanya.

Kartu itu mungkin tiba lebih lambat dibanding pesan digital. Namun setiap tahap menyimpan niat. Dari memilih kartu sampai menuliskan nama, semua melibatkan perhatian. Penerima pun merasakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang bisa disentuh, bisa disimpan, bahkan bisa dikenang bertahun tahun. Ini bukan soal kuno atau modern.

Melihat itu, saya merasa kita kehilangan satu hal penting. Kita kehilangan usaha kecil yang membuat sesuatu terasa berarti. Teknologi memberi kemudahan, tapi kita sering berhenti di kemudahan itu. Kita tidak menambah apa pun dari diri kita. Akhirnya semua terasa seragam dan mudah dilupakan.

Hari raya seharusnya menjadi momen untuk membuka kembali percakapan. Ada banyak hubungan yang jarang disentuh sepanjang tahun. Ada teman lama yang mungkin sudah lama tidak disapa. Ada keluarga jauh yang hanya muncul di momen tertentu. Semua itu butuh lebih dari sekadar poster.

Bayangkan jika kita mengirim satu pesan yang benar benar ditujukan. Menyebut nama, menyinggung sedikit kenangan, lalu menanyakan kabar. Tidak perlu panjang, tidak perlu rumit. Tapi ada arah yang jelas. Ada niat untuk terhubung. Hal sederhana seperti itu sering lebih berarti dibanding seratus poster.

Saya tidak bilang semua ucapan di grup itu salah. Ada fungsi yang tetap berjalan. Setidaknya kita tahu orang orang masih saling mengingat. Tapi akan lebih baik jika tidak berhenti di situ. Grup bisa jadi pintu masuk, bukan tujuan akhir. Dari sana, percakapan bisa bergerak lebih dalam.

Cara kita bersikap di ruang digital akan mencerminkan cara kita memandang hubungan. Jika kita memilih jalan cepat, hubungan pun akan terasa tipis. Jika kita memberi sedikit waktu dan perhatian, hasilnya akan berbeda. Ini pilihan yang terlihat kecil, tapi dampaknya panjang. Terutama di momen yang seharusnya hangat seperti hari raya.

Srawung digital (silaturahmi secara virtual) butuh lebih dari sekadar hadir. Ia butuh niat, perhatian, dan sedikit usaha. Kita tidak harus kembali ke masa lalu, tapi kita bisa mengambil semangatnya. Mengirim ucapan bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa dalam. Saat itu kita lakukan, mungkin notifikasi tidak lagi terasa melelahkan. Ia berubah menjadi pintu yang membuka kembali hubungan yang sempat jauh.

TENTANG PENULIS

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

KOMIKU

Artikel Populer

TEMATIK

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT