Andi Azhar

Banyak orang tua dan calon mahasiswa masih memandang akreditasi sebagai satu satunya jimat penjamin mutu pendidikan di perguruan tinggi kita. Pandangan ini mengakar begitu kuat karena institusi pendidikan dan pemerintah sendiri yang terus menerus mengkampanyekan label tersebut sebagai tolok ukur utama. Spanduk besar di depan kampus selalu membanggakan predikat A atau Unggul untuk menarik minat pendaftar setiap perguruan tinggi.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated Picture)

Fenomena ini sebenarnya wajar dalam lanskap persaingan industri pendidikan yang semakin ketat dewasa ini. Masyarakat butuh pegangan sederhana untuk menentukan pilihan investasi pendidikan bagi anak anak mereka. Namun kita perlu bertanya secara jujur apakah label tersebut benar benar mencerminkan realitas yang terjadi di dalam ruang kuliah dan laboratorium.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa instrumen evaluasi ini justru melahirkan berbagai varian status yang kadang membingungkan masyarakat luas. Sebagaimana pernah saya ulas sebelumnya di tulisan saya yang lain, kini kita mengenal akreditasi unggul dengan masa berlaku lima tahun, empat tahun, tiga tahun, hingga sekadar dua tahun.

Klasifikasi yang semakin rumit ini seolah menjadi bukti bahwa sistem sedang mencoba mengakomodasi berbagai dinamika di lapangan. Sayangnya fleksibilitas tersebut sering kali dimaknai keliru oleh sebagian pengelola kampus sebagai celah untuk sekadar memperpanjang napas operasional tanpa membenahi fondasi mutu yang sebenarnya.

Menjelang tenggat waktu penilaian asesor, suasana kampus biasanya mendadak berubah menjadi sangat sibuk dan penuh kepanikan. Para dosen dan tenaga kependidikan mendadak beralih profesi menjadi pemburu dokumen kelengkapan borang dari pagi hingga larut malam.

Realitas sistem kebut semalam ini melahirkan berbagai jurus silat administrasi demi menambal lubang lubang kelemahan yang selama ini dibiarkan menganga. Berkas berkas yang tidak pernah ada tiba tiba disulap menjadi tumpukan laporan tebal yang tampak sangat meyakinkan di atas meja. Praktik kosmetik semacam ini seakan sudah menjadi rahasia umum yang dimaklumi bersama demi menyelamatkan wajah institusi.

Semua pihak pada akhirnya bermain dalam sebuah sandiwara kepatuhan demi sebuah sertifikat kelayakan. Kelancaran sandiwara inilah yang ironisnya sering kali menentukan hitam putih nasib sebuah program studi di masa depan.

Salah satu contoh paling kasat mata dari sandiwara akademik ini bisa kita telusuri pada pelaporan besaran biaya riset internal kampus. Aturan yang berlaku umumnya mematok angka minimal sekitar sepuluh hingga lima belas juta rupiah per penelitian agar memenuhi standar kepatuhan. Angka tersebut memang tertulis rapi dalam laporan keuangan dan dokumen akreditasi yang diserahkan kepada lembaga penilai.

Padahal dalam eksekusi di lapangan, dana riil yang mengalir ke kantong peneliti sering kali jauh panggang dari api. Pemotongan sana sini dengan dalih pemerataan atau keterbatasan anggaran kampus membuat dosen harus merogoh kocek pribadi untuk menyelesaikan risetnya.

Logika sederhana sebenarnya bisa langsung mematahkan klaim angka riset fantastis yang kerap dibanggakan dalam dokumen borang akreditasi tersebut. Seandainya kucuran dana belasan juta itu benar benar mengalir lancar, ekosistem riset perguruan tinggi kita pasti sudah sangat luar biasa saat ini dengan limpahan publikasi berkualitas.

Hasil penelitian itu juga semestinya sudah banyak dihilirisasi menjadi produk inovasi yang secara riil memecahkan masalah nyata di tengah masyarakat kita dewasa ini. Sayangnya potret ideal itu masih sekadar fatamorgana karena bahan bakar utamanya saja sudah menguap sebelum mesin riset institusi sempat dinyalakan sepenuhnya.

Lebih ironis lagi, tidak sedikit program studi yang nyaris tidak memiliki peta jalan riset unggulan sama sekali dalam kesehariannya. Mereka beroperasi sekadar untuk menuntaskan kewajiban rutin mengajar tanpa ada inovasi keilmuan yang membedakan kampus tersebut dengan institusi lainnya.

Anehnya program studi dengan kondisi stagnan seperti ini kadang masih bisa mendapatkan skor akreditasi yang terbilang tinggi atau sangat memuaskan. Fenomena anomali ini membuktikan bahwa instrumen penilaian kita kadang gagal membedakan antara kinerja keilmuan nyata dan kepiawaian menyusun dokumen administratif semata.

Kita seolah sedang menilai kualitas seorang koki bukan dari kelezatan masakannya, melainkan dari seberapa cantik dia menyampul buku resep andalannya. Sistem evaluasi yang rabun jauh seperti ini jelas sangat berbahaya bagi masa depan peradaban akademik kita.

Dampak dari budaya akreditasi yang terlalu menitikberatkan pada aspek administratif ini menjalar langsung pada pelemahan kesejahteraan para pendidik. Para dosen dituntut untuk terus berinovasi dan mencetak generasi emas bangsa di tengah himpitan beban kerja birokratis yang sangat tidak manusiawi.

Tragedi ini mencapai puncaknya ketika sekumpulan akademisi terpaksa menggugat persoalan upah pokok mereka hingga ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Langkah hukum tingkat tinggi tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa penghasilan dasar sebagian besar dosen kita masih berada pada level yang menyedihkan. Sangat tidak masuk akal menuntut kualitas kelas dunia dari para pengajar yang masih harus dipusingkan oleh urusan asap dapur keluarga setiap bulannya.

Ketimpangan antara ekspektasi mutu pendidikan dan realitas kesejahteraan ini ibarat menyuruh seseorang berlari maraton tanpa memberikan asupan gizi memadai. Institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi rumah perubahan yang nyaman bagi para pemikir bangsa untuk bebas mengeksplorasi ide ide besar.

Namun kenyataannya tempat mulia ini justru menjelma menjadi pabrik keringat tempat para dosen harus mengejar pundi pundi rupiah dari berbagai pekerjaan tambahan di luar kampus. Fokus mereka terbelah secara ekstrem antara kewajiban akademik murni dan tuntutan administratif yang datang silih berganti sepanjang semester berjalan.

Pikiran yang lelah tentu tidak akan mampu memproduksi karya pemikiran yang segar dan transformatif bagi para mahasiswanya. Pada akhirnya kualitas pengajaran di dalam kelas menjadi korban pertama yang dikorbankan demi memenuhi target formalitas birokrasi kaku tersebut. Kita kehilangan potensi intelektual besar hanya karena sistem abai merawat kebutuhan dasar para pendidiknya.

Berkaca dari Tradisi Global

Pertanyaan mendasar yang sering muncul di benak kita adalah apakah perguruan tinggi ternama di luar negeri juga mengalami penyiksaan administratif semacam ini. Jawabannya tentu saja sangat berbeda karena mereka sejak awal memiliki filosofi evaluasi mutu yang berakar teguh pada budaya kepercayaan tingkat tinggi.

Kampus kampus terkemuka di benua Amerika atau Eropa memang tetap menjalani proses akreditasi secara berkala oleh lembaga penilai independen yang bereputasi kuat. Namun proses evaluasi tersebut lebih bersifat tinjauan sejawat yang sangat dialogis dan sungguh sungguh menekankan pada perbaikan berkelanjutan di dalam institusi itu sendiri.

Sebagai perbandingan yang konkret, mari kita tengok bagaimana kampus kampus top dunia membangun ekosistem akademik mereka secara organik dan terukur. Mereka memusatkan energi sepenuhnya pada perekrutan talenta terbaik dari seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas riset memadai tanpa banyak kompromi. Pendanaan penelitian dialokasikan secara transparan dengan luaran yang dievaluasi langsung berdasarkan dampak nyata terhadap perkembangan sains maupun penyelesaian masalah industri.

Kebebasan akademik benar benar dijamin oleh negara sehingga para profesor bisa berkonsentrasi penuh pada penemuan penemuan baru di laboratorium mereka. Label universitas berkelas dunia pada akhirnya datang dengan sendirinya sebagai konsekuensi logis dari karya nyata yang diakui oleh komunitas ilmuwan global. Mereka sama sekali tidak pernah meraih reputasi gemilang tersebut semata mata dari hasil kepiawaian memoles laporan tahunan dengan bahasa kosmetik.

Kesalahan fatal dalam sistem pendidikan tinggi kita bermula dari paradigma pengawasan yang terlalu berpusat pada penyeragaman standar untuk kondisi yang sangat beragam. Pemerintah seolah ingin menerapkan satu ukuran sepatu yang sama persis untuk semua jenis perguruan tinggi dari ujung Sumatera hingga Papua. Padahal kapasitas finansial, mutu sumber daya manusia, dan konteks sosial budaya masing masing kampus memiliki rentang perbedaan yang luar biasa senjang.

Sikap memaksakan standar seragam inilah yang kemudian memaksa kampus kampus kecil bermanuver menggunakan jurus mabuk demi sekadar bertahan hidup dari penutupan. Mereka terpaksa merangkai fiksi pada dokumen laporan karena kejujuran riil hanya akan membawa institusi mereka pada sakaratul maut akibat sanksi otoritas.

Budaya ketidakpercayaan dari pusat ini melahirkan tumpukan regulasi berjenjang yang niat awalnya mungkin baik namun pada praktiknya justru sangat merusak iklim akademik. Setiap kali ada temuan kejanggalan di satu atau dua kampus pinggiran, otoritas pendidikan kita cenderung merespons reaktif dengan mengeluarkan aturan baru yang mengekang seluruh pihak.

Lapisan birokrasi menjadi semakin tebal tanpa ampun dan membuat pergerakan institusi pendidikan yang seharusnya tangkas berubah menjadi sangat lamban merayap. Para petinggi rektorat akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu berharga mereka untuk sekadar memastikan tingkat kepatuhan dokumen ketimbang merancang lompatan strategis kampus.

Ruang inovasi menjadi sangat sempit karena semua dosen ketakutan menyalahi lembaran petunjuk teknis yang terus direvisi oleh pemerintah pusat setiap tahun. Kampus secara tragis kehilangan agilitas dan terus menerus tertinggal jauh oleh kecepatan perubahan zaman yang dipicu oleh disrupsi teknologi di panggung global. Inilah paradoks terbesar dunia pendidikan kita hari ini yang terlampau gemar menjerat kakinya sendiri dengan belitan pita birokrasi tak berkesudahan.

Orkestrasi Pembenahan Lima Tahun

Kita jelas tidak boleh terus menerus pasrah terjebak dalam pusaran ilusi mutu palsu yang hanya terlihat indah di atas tumpukan kertas ini. Pembenahan sistem evaluasi pendidikan tinggi negeri ini mutlak memerlukan sebuah peta jalan orkestrasi yang rasional, berani, dan terukur secara presisi selama lima tahun ke depan.

Transformasi kelembagaan ini sama sekali tidak bisa dieksekusi secara setengah hati, melainkan harus berani menyentuh akar filosofi evaluasi dan revolusi regulasi pendanaan. Kolaborasi lintas sektor antara kementerian terkait, pihak penyelenggara pendidikan swasta, dan dunia industri menjadi harga mati agar agenda reformasi raksasa ini berjalan sukses.

Tahun pertama dalam peta jalan strategis ini wajib difokuskan sepenuhnya pada perubahan pola pikir radikal dan pemetaan kondisi riil kampus tanpa bumbu manipulasi. Pemerintah perlu menerapkan semacam kebijakan amnesti akademik, di mana kampus diizinkan melaporkan kondisi keuangannya yang babak belur secara jujur tanpa ancaman sanksi operasional.

Pemetaan objektif ini ibarat proses pemindaian medis yang sangat krusial untuk mendiagnosis seberapa parah sebenarnya defisit anggaran riset dan level kelayakan upah dosen di lapangan. Para pimpinan yayasan dan pengelola kampus harus dipaksa keluar dari zona nyaman tambal sulam instan dan mulai memetakan ulang visi inti institusi mereka secara membumi.

Tanpa adanya fondasi kejujuran fundamental di tahun pertama, seluruh perencanaan gemilang di tahun tahun berikutnya dijamin hanya akan berubah menjadi kebohongan baru yang terstruktur. Kesediaan membuka diri terhadap kelemahan internal di awal periode ini akan menjadi titik pijak terkuat untuk perbaikan yang lebih bermakna ke depan.

Memasuki fase tahun kedua, energi pembenahan harus difokuskan sepenuhnya pada perombakan tata kelola pendanaan perguruan tinggi yang selama ini sangat bergantung pada uang saku mahasiswa. Kampus perlu didorong memiliki kemandirian otonomi pengelolaan aset agar mereka leluasa mencari sumber pendanaan alternatif berkelanjutan di luar sistem pembayaran uang kuliah tunggal.

Dana abadi pendidikan yang dikelola negara juga selayaknya mulai dialirkan secara proporsional untuk mensubsidi penelitian strategis di kampus swasta bereputasi baik yang kesulitan modal.

Segala bentuk regulasi usang yang selama ini menghambat kemitraan komersial antara laboratorium kampus dan sektor swasta harus segera dipangkas habis demi memacu hilirisasi produk inovasi. Lonjakan pendapatan dari kolaborasi nyata dengan industri inilah yang nantinya menjadi kunci penyelesaian krisis struktur gaji dosen yang puluhan tahun dibiarkan memprihatinkan.

Fase penguatan di tahun ketiga merupakan garis waktu krusial untuk sungguh sungguh meredefinisi instrumen akreditasi itu sendiri menjadi sosok pelayan inovasi, bukan algojo kampus. Lembaga akreditasi mandiri wajib membongkar total metrik penilaian mereka dari sekadar aktivitas menghitung dokumen mati menjadi metode pengukuran jejak dampak riil alumni di masyarakat. Bobot poin penilaian bagi setiap program studi mutlak dipersonalisasi sesuai dengan mandat spesifik dan karakter keunggulan keilmuan yang mereka proyeksikan sejak awal berdiri.

Para asesor profesional yang diterjunkan ke lapangan seyogianya membuang jauh jauh arogansi penyidik dan mulai memposisikan diri mereka sebagai konsultan strategis pendorong kemajuan institusi. Pergeseran postur kejiwaan asesor yang lebih humanis dan kolaboratif ini secara perlahan dipastikan menumbuhkan kembali ekosistem saling percaya yang sehat antara negara dan dunia akademik.

Ketakutan massal yang lazimnya menghantui kampus menjelang proses visitasi lapangan akan serta merta memudar berganti menjadi optimisme tukar pikiran demi memecahkan kebuntuan mutu. Institusi pendidikan tinggi akan menyambut hangat kedatangan asesor layaknya menyambut dokter ahli yang tulus bersedia meresepkan jalan kesembuhan bagi penyakit kronis manajemen mereka.

Pada lintasan tahun keempat, target utama kita adalah memanen lahirnya ekosistem riset unggulan yang berkarakter autentik dari rahim program studi pilihan di setiap kampus. Setiap universitas dituntut untuk bersikap sangat realistis menakar kemampuan diri dan membuang jauh ilusi untuk tampil sempurna menguasai seluruh cabang keilmuan yang ada.

Mereka diarahkan untuk berani menajamkan satu atau maksimal dua area fokus keilmuan yang amat sangat spesifik untuk disokong habis habisan menggunakan seluruh daya finansial.

Pembentukan identitas keunggulan yang tajam inilah yang pada gilirannya mencetak produk riset aplikatif siap pakai untuk menjawab dahaga kebutuhan sektor industri dan masyarakat luas.

Menuju Mutu yang Autentik

Puncak kematangan dari seluruh orkestrasi pembenahan panjang ini idealnya mekar merona pada tahun kelima ketika jaminan mutu sejati akhirnya mengkristal menjadi budaya keseharian institusi. Siklus akreditasi pada etape paripurna ini diproyeksikan sudah berjalan otomatis di belakang layar melalui teknologi mahadata terintegrasi yang senantiasa menarik rekam kinerja luaran kampus secara langsung.

Tumpukan dokumen borang cetak berukuran super tebal yang sangat melelahkan jiwa dan raga itu akan punah ditelan kemajuan zaman, digantikan dasbor portofolio digital super transparan.

Para pendaftar mahasiswa baru beserta perusahaan perekrut tenaga kerja dapat membedah dengan leluasa bukti empiris karya nyata setiap lulusan perguruan tinggi secara daring. Mahkota akreditasi unggul pada akhirnya merebut kembali roh keagungannya karena status tersebut mustahil diraih tanpa adanya pembuktian integritas akademik yang membaja siang dan malam.

Gambaran ini bukanlah sebuah mimpi kosong di siang bolong melainkan wujud nyata sebuah sistem pendidikan masa depan yang lincah bersaing menguasai panggung peradaban global.

Keberhasilan meniti anak tangga transformasi jangka panjang ini tentu sangat bersandar pada nyali para pemimpin kampus untuk mengambil alih posisi kendali sebagai penggerak lokomotif reformasi. Sosok rektor bersama jajaran dekanat ditantang meruntuhkan tradisi usang demi menyelamatkan marwah keilmuan di lingkungan mereka dari jeratan kepalsuan kosmetik yang membuai. Mereka wajib mendedikasikan sebagian besar umur jabatannya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik agar ruang pikiran sang dosen terbebas dari kepanikan tuntutan dapur keluarga.

Kepemimpinan bervisi jauh ke depan pantang membiarkan pasukannya terus menerus mati lemas tenggelam dalam lautan urusan administrasi kertas yang nyaris nol nilai tambahnya bagi kemajuan intelektual mahasiswa. Keberanian mengambil sikap tak populer inilah yang membedakan antara sosok pemimpin transformasional sejati dan manajer kampus biasa yang sekadar memburu aman dalam zona nyaman sistem birokrasi.

Negara sebagai penjamin konstitusi mutlak mempertontonkan kehadiran tangan besarnya dalam menyapu bersih segala bentuk perbudakan intelektual yang dibalut dalam ketidaklayakan standar upah pahlawan pendidikan kita. Langkah putus asa sekelompok dosen muda yang mengetuk pintu Mahkamah Konstitusi demi memperjuangkan hak normatif upah minimum harus dicatat sebagai sejarah kelam runtuhnya kewibawaan negara mengurus pendidiknya.

Tata cara penetapan gaji pokok tenaga pengajar swasta yang tersebar di belasan ribu program studi penjuru nusantara ini wajib dipatok dengan batas bawah yang diawasi sekeras aturan perburuhan. Gelontoran dana triliunan rupiah dari kas negara tidak boleh selamanya dikutuk hanya untuk menyemen beton gedung mangkrak atau mensponsori seremoni gebyar riset yang nirmanfaat bagi perbaikan gizi dosennya.

Pendidik yang perutnya kenyang, badannya sehat, serta pikiran batinnya damai adalah senjata paling mematikan bagi sebuah universitas untuk melahirkan mahakarya riset peraih pengakuan dunia internasional. Rasanya terlalu jumawa mengharapkan inovasi kelas wahid mekar dari ruang kerja dosen yang otaknya masih tersandera tumpukan tagihan cicilan rumah atau biaya masuk sekolah anak anaknya setiap awal bulan.

Mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi dosen bukanlah sebuah pengeluaran belas kasihan negara melainkan investasi logis paling fundamental demi menjaga kewarasan daya saing bangsa melintasi abad yang kejam ini.

Dunia pendidikan tinggi mancanegara terbukti berlari dengan kecepatan supersonik meninggalkan cara bermikir manajerial kolot yang terlampau reaktif dan lamban memetakan gelombang disrupsi turbulensi kebutuhan peradaban modern. Kita dapat meresapi pelajaran berharga bagaimana jajaran pimpinan universitas luar negeri lebih memilih menghabiskan sumber dayanya mencetak perintis perusahaan rintisan teknologi ketimbang merapikan tumpukan kertas asesmen.

Kurikulum mereka dirombak tanpa ampun pada setiap peralihan musim sekadar untuk memastikan selaras dengan lompatan lompatan radikal kecerdasan buatan, pergeseran iklim, dan benturan geopolitik global. Apabila bangsa ini terlalu pengecut untuk segera melepaskan belenggu kekakuan regulasi operasionalnya yang ketinggalan zaman, niscaya kita hanya akan berakhir menjadi pelengkap penderita di pinggiran panggung sejarah pendidikan dunia.

Perombakan total cara pandang penguasa otoritas birokrasi di kementerian sejatinya memegang peranan paling sentral yang sama sekali tidak bisa dikompromikan dalam mengawal pergerakan desain besar revolusi akreditasi ini. Barisan pembuat kebijakan puncak di ibukota wajib meresapi keyakinan utuh bahwa pendelegasian otonomi yang diiringi pendampingan jauh lebih menyuburkan iklim inovasi ketimbang gaya kepemimpinan mandor berbekal cambuk ancaman sanksi.

Dinamika hubungan patron klien antara pemerintah penentu kebijakan dan kampus pelaksana mandat mutlak dijungkirbalikkan menjadi semangat kemitraan strategis yang duduk sama rendah mengawal pijar kebebasan akademik ilmiah. Mekanisme evaluasi berkala yang sah sah saja digelar demi memelihara akuntabilitas pemakaian dana publik harus secara sadar bergeser haluan menjadi wadah pembinaan edukatif, bukan murni panggung penghakiman prosedural.

Penyediaan ruang diskursus akademik yang benar benar bebas ancaman pada akhirnya menjamin lahirnya rentetan terobosan tata kelola jenius dari akar rumput guna membebaskan potensi raksasa terpendam kampus lokal. Inisiatif pendobrakan budaya birokrasi usang dari pucuk pimpinan kekuasaan ini akan dicatat abadi sebagai penawar racun bagi kebiasaan manipulatif yang telah puluhan tahun membatu dalam sumsum sistem pendidikan kita.

Mari jadikan rentetan krisis kemerosotan kualitas belakangan ini sebagai alarm pamungkas penanda momentum terbaik membongkar habis tuntas praktik kebohongan sistematis yang selama ini kita sembah bersama sama. Tiap insan terpelajar yang menghirup udara kampus memikul beban moral amat berat guna menghentikan siklus budaya serba instan dalam berburu predikat kelayakan kelembagaan kebanggaan semu mereka.

Generasi mahasiswa berhak penuh menyesap samudra pengalaman belajar autentik dari mulut dosen pakar yang memusatkan pikirannya mentransfer hikmah ilmu, bukannya dosen linglung lantaran kurang tidur menyusun laporan akreditasi. Kemahiran lulusan memecahkan problematika rumit di ruang kerja jauh lebih bermakna mahal ketimbang sekadar kepemilikan piagam stempel akreditasi paripurna yang membisu di dinding kaca lobi gedung rektorat.

Vibrasi mutu pendidikan autentik selalu akan merambat dengan sendirinya menuju nurani publik tanpa pernah perlu diteriakkan berulang kali melalui pengeras suara baliho promosi penerimaan mahasiswa baru di simpang jalan.

Jalan panjang dan mendaki menuju fase transformasi kebudayaan pendidikan ini tentu memakan korban keringat karena gelombang resistensinya pasti mengeras seiring terancamnya zona nyaman laskar penjaga status quo.

Selalu saja muncul manuver picik segelintir kaum oportunis yang selama bermusim musim telah menikmati manisnya aliran uang haram dari celah kerumitan birokrasi akreditasi dengan mendirikan bisnis pendampingan borang gelap. Namun niat suci seluruh elemen perintis peradaban mutlak tak boleh sedikitpun melempem kehabisan bensin, lantaran mahalnya taruhan pertarungan gagasan ini langsung menyentuh denyut nadi nasib daya saing jutaan keturunan kita kelak.

Ayunan pedang ketegasan pemerintah menyembelih ribuan pasal regulasi kedaluwarsa sekaligus menaikkan derajat kehormatan kampus kampus miskin yang berjiwa jujur pastilah menerbitkan efek kejut elektifikasi berantai ke sekujur tubuh dunia pendidikan. Derasnya arus waktu akan secara alamiah membukakan mata batin semua pihak bahwa keberanian heroik menelanjangi borok sendiri demi penyembuhan esensial adalah manifestasi tertinggi kesetiaan seorang cendekiawan pada ibu almamaternya.

Cahaya pencerahan peradaban universitas masa depan hanya mungkin menyala terang benderang dari dalam ruang ruang institusi yang lapang dada membongkar tumpukan debu manipulasi pelaporan internalnya sendiri dengan tangan terbuka. Kemustahilan terbesar dalam sejarah umat manusia adalah mendirikan mahligai peninggalan keilmuan yang abadi tak lekang zaman apabila ia semenjak awal dirangkai dari tumpukan bata kepalsuan dan pasir kebohongan administratif.

Kini hilir dari seluruh pergumulan wacana strategis ini seutuhnya bersandar pada seberapa nyaring hati nurani para nahkoda pengelola perguruan tinggi di seluruh penjuru kepulauan nusantara berdegup merespons panggilan kebenaran. Rombongan elite kampus bebas bebas saja memutuskan untuk menolak bangun dari mimpi panjang memelihara fiksi mutu kosmetik ini sembari berpelukan merayakan plakat akreditasi paripurna yang sejatinya keropos dimakan rayap.

Opsi lainnya yang jauh lebih patriotik adalah mengerahkan sisa tetes keberanian paling penghabisan guna mendaki rute penataan prioritas, sekaligus memanggil turun jiwa asli universitas sebagai kawah candradimuka penjaga rasionalitas bangsa. Mari bahu membahu merajut kembali rajah kebesaran proses evaluasi mutu kelak tidak dengan kacamata sempit kelengkapan formalitas belaka, melainkan menyublimasinya murni sebagai lari estafet mendedikasikan ilmu pengetahuan demi mengangkat kemuliaan umat manusia.

Suatu kali teman dekat saya merasa jenuh dengan hiruk-pikuk dunia maya yang isinya cuma pamer pencapaian dan debat kusir tak berujung, ia lantas memutuskan untuk mencari ketenangan batin lewat jalur spiritual dengan mendatangi sebuah majelis ilmu. Niat hati ingin mendapatkan siraman rohani yang menyejukkan jiwa dan menata kembali nalar yang mulai bengkok akibat terlalu banyak mengonsumsi konten sampah, tapi yang ia dapatkan justru kebingungan yang hakiki. Di sana, penceramahnya dengan berapi-api menceritakan kisah seorang kyai sakti mandraguna yang konon memiliki kemampuan raga sukma tingkat tinggi hingga bisa berada di dua tempat sekaligus dalam waktu bersamaan.

Muhammadiyah dan Amal Usahanya (Gambar : Generate AI)

Cerita itu disampaikan dengan sangat meyakinkan seolah-olah kemampuan membelah diri adalah standar kompetensi utama untuk disebut sebagai orang saleh di zaman modern ini. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat jamaah lain mengangguk-angguk takzim seakan cerita itu adalah nutrisi paling bergizi bagi iman mereka yang sedang lapar. Tentu saja dia tidak berani protes atau bertanya tentang relevansi kesaktian itu dengan tagihan listrik yang membengkak, karena bisa-bisa dia dituduh sebagai penganut aliran sesat atau minimal dianggap kurang piknik spiritual. Pulang dari sana, bukannya merasa damai dan tercerahkan, ia cerita kepada saya bahwa ia kini sibuk memikirkan mekanisme fisika kuantum macam apa yang dipakai si tokoh untuk memindahkan jasadnya dari Jawa ke Mekkah tanpa paspor dan visa.

Fenomena mendengarkan kisah-kisah ajaib semacam itu sebenarnya bukan barang baru di telinga masyarakat kita yang memang punya bakat alamiah untuk menyukai hal-hal berbau klenik dan mistis sejak zaman nenek moyang. Kita sering kali lebih mudah takjub pada cerita tentang kiai yang bisa berjalan di atas air tanpa basah sedikit pun daripada takjub pada orang yang berhasil membuat sistem irigasi canggih untuk mengairi sawah petani yang kekeringan. Ada semacam kepuasan batin tersendiri ketika mendengar ada manusia "pilihan" yang tubuhnya kebal bacok, tidak mempan disantet, atau kulitnya sekeras baja saat ditembak peluru tajam penjajah.

Logika kita seolah dimanjakan dengan narasi bahwa kedekatan dengan Tuhan itu manifestasinya harus berupa kekuatan super layaknya anggota Avengers yang siap menyelamatkan dunia dari serangan alien. Padahal kalau dipikir-pikir dengan nalar orang lapar, kebal senjata itu tidak serta merta membuat perut kenyang atau membuat jalanan di depan rumah kita jadi mulus bebas lubang. Tapi ya mau bagaimana lagi, pasar cerita kesaktian memang selalu laris manis dan punya pangsa pasar yang militan di negeri yang hup-hup ini.

Kalau sampeyan adalah tipikal orang yang gampang bosan dengan dongeng kesaktian dan lebih suka hal-hal yang masuk akal serta bisa diraba dengan panca indra, mungkin sampeyan akan mengalami gegar budaya yang hebat jika salah masuk pengajian. Bayangkan saja betapa tersiksanya batin seorang rasionalis yang berharap dapat panduan hidup praktis tapi malah disuguhi tutorial cara terbang tanpa sayap yang jelas-jelas tidak bisa dipraktikkan di kantor saat macet melanda. Rasa-rasanya ingin sekali mengangkat tangan dan bertanya kepada ustaznya tentang bagaimana caranya mengubah air menjadi bensin pertamax, karena itu jelas lebih solutif bagi kehidupan umat saat ini.

Namun, harapan tinggal harapan, karena biasanya di pengajian model begini, nalar kritis sering kali dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau bahkan gangguan jin yang harus segera diruqyah. Akhirnya, kita hanya bisa duduk manis sambil menahan kantuk, mendengarkan kisah heroik masa lalu yang jaraknya ribuan tahun cahaya dari realitas kita yang sedang pusing memikirkan cicilan pinjol.

Nah, di tengah keputusasaan mencari oase spiritual yang ramah nalar dan membumi itulah, saya menyarankan sampeyan untuk sekali-kali mencoba duduk bersila di pengajian Muhammadiyah. Jangan kaget kalau di sana sampeyan tidak akan menemukan aroma kemenyan atau cerita tentang karomah tokoh yang bisa menghilang saat ditagih hutang oleh tetangga.

Suasana di pengajian Muhammadiyah itu kering dari nuansa mistis, saking keringnya kadang terasa seperti sedang rapat dewan direksi perusahaan start-up yang sedang membahas valuasi dan ekspansi bisnis. Di sini, alih-alih membahas cara melipatgandakan uang secara gaib, sampeyan akan diajak memutar otak tentang bagaimana caranya mengumpulkan dana umat untuk membangun sesuatu yang nyata dan bisa dilihat mata telanjang. Tidak ada sensasi merinding disko akibat cerita horor, yang ada justru kening yang berkerut memikirkan target pembangunan yang disampaikan dengan detail layaknya presentasi arsitek profesional.

Bagi para pencari sensasi magis dan penikmat cerita legenda urban, pengajian model Muhammadiyah ini jelas terasa hambar, garing, dan membosankan setengah mati karena tidak ada atraksi debus sama sekali. Bagaimana tidak membosankan, lha wong materi yang dibahas tidak jauh-jauh dari urusan semen, batu bata, keramik, perizinan tanah, hingga manajemen aset wakaf yang njlimetnya minta ampun. Penceramahnya tidak akan berbusa-busa menceritakan konon kabarnya beliau pernah shalat Jumat di Masjidil Haram padahal jasadnya terlihat tidur di serambi masjid kampung.

Justru penceramahnya akan datang membawa tumpukan proposal pembangunan gedung sekolah baru atau rencana renovasi panti asuhan yang atapnya sudah mulai bocor dimakan rayap. Jamaah tidak diajak untuk melayang ke awang-awang membayangkan surga yang abstrak, tapi diajak menapak bumi untuk menciptakan kepingan surga kecil bagi mereka yang membutuhkan.

Masuk ke lingkungan pengajian Muhammadiyah itu ibarat masuk ke dalam sebuah ekosistem birokrasi langit yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif dalam artian yang positif tentunya. Sampeyan akan segera menyadari bahwa fokus utama dari perkumpulan ini adalah kerja nyata, kerja keras, dan kerja cerdas untuk kemaslahatan umat manusia tanpa memandang bulu.

Jangan harap bisa pulang membawa jimat penglaris dagangan atau air doa yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit mulai dari panu hingga kanker stadium akhir. Oleh-oleh dari pengajian ini biasanya berupa semangat yang meletup-letup untuk ikut serta dalam proyek kemanusiaan atau minimal rasa malu karena belum bisa berbuat banyak untuk orang lain. Di sini, kesalehan seseorang tidak diukur dari seberapa lama ia bisa bertapa di gua sunyi tanpa makan dan minum, melainkan dari seberapa besar kontribusinya dalam mewujudkan fasilitas publik yang bermanfaat.

Coba perhatikan baik-baik materi kajiannya, hampir selalu bermuara pada ajakan untuk mendirikan masjid yang makmur, sekolah yang berkemajuan, rumah sakit yang melayani, hingga kampus yang mencerahkan. Orang-orang Muhammadiyah ini sepertinya punya obsesi aneh untuk mengubah setiap jengkal tanah wakaf menjadi bangunan produktif yang bisa memutar roda ekonomi dan pendidikan umat. Kalau ada tanah kosong, naluri kemuhammadiyahan mereka akan langsung bergetar hebat dan merumuskan rencana pembangunan amal usaha, bukan merumuskan tempat untuk mencari wangsit.

Bagi mereka, membiarkan tanah menganggur tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan umat adalah sebuah dosa sosial yang harus segera ditebus dengan amal nyata berupa pembangunan infrastruktur. Maka tak heran jika aset Muhammadiyah bertebaran di mana-mana, dari kota besar hingga pelosok desa yang sinyal internetnya pun masih senin-kamis.

Isi pengajiannya benar-benar pragmatis dalam artian yang paling mulia, yaitu bagaimana agama ini bisa hadir sebagai solusi konkret atas permasalahan hidup sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Ketika orang lain sibuk berdebat tentang dalil memanjangkan jenggot atau celana cingkrang, orang Muhammadiyah sudah sibuk meletakkan batu pertama pembangunan klinik kesehatan ibu dan anak. Mereka seolah ingin menegaskan bahwa Islam itu bukan hanya sekadar ritual penyembahan di atas sajadah, tapi juga gerakan sosial yang membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Narasi yang dibangun adalah narasi pemberdayaan, di mana setiap individu didorong untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dengan kapasitas yang dimilikinya. Jadi, kalau sampeyan datang ke sana dengan niat ingin belajar ilmu kebal, siap-siap saja kecewa berat karena yang diajarkan adalah ilmu kebal kemiskinan lewat etos kerja dan kewirausahaan.

Di Muhammadiyah, yang dikaji secara mendalam dan berulang-ulang adalah soal bagaimana hidup yang singkat ini agar bisa benar-benar bermanfaat bagi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Filosofi ini tertanam kuat di benak para kadernya, sehingga orientasi hidup mereka bukan lagi sekadar menyelamatkan diri sendiri dari api neraka, tapi juga menyelamatkan orang lain dari neraka dunia. Mereka percaya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, sebuah prinsip yang terdengar klise tapi sangat berat pelaksanaannya di lapangan.

Tidak ada tempat bagi egoisme spiritual yang hanya mementingkan kesalehan ritual pribadi sambil menutup mata terhadap penderitaan tetangga yang kelaparan atau anak yatim yang putus sekolah. Kesaktian yang diakui di sini adalah kesaktian mengubah uang receh sumbangan jamaah menjadi gedung bertingkat yang melahirkan ribuan sarjana setiap tahunnya.

Cerita-cerita hikmah yang disampaikan di mimbar pengajian Muhammadiyah bukanlah soal kesaktian supranatural orang sakti di masa lampau yang bisa terbang atau menghilang sesuka hati. Yang diceritakan adalah kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan Kiai Ahmad Dahlan yang rela melelang barang-barang rumah tangganya demi menggaji guru-guru di sekolah yang didirikannya. Kisah tentang bagaimana para pendahulu organisasi ini berdarah-darah mempertahankan sekolah dan panti asuhan di tengah gempuran penjajah dan keterbatasan ekonomi yang mencekik leher.

Heroisme yang ditonjolkan adalah heroisme pengorbanan harta dan jiwa untuk memastikan roda organisasi tetap berputar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tidak ada bumbu mistis yang ditambahkan, karena realitas perjuangan mereka sudah cukup dramatis dan menggetarkan hati tanpa perlu tambahan efek khusus ala film Hollywood.

Justru di sinilah letak keunikan dan kekuatan narasi Muhammadiyah, yang berhasil membumikan sosok-sosok teladan menjadi manusia biasa yang bisa ditiru jejak langkahnya oleh siapa saja. Kiai Dahlan digambarkan bukan sebagai superman yang tak tersentuh, melainkan sebagai manusia biasa yang punya rasa cemas, punya masalah keuangan, tapi punya tekat baja untuk memajukan umatnya.

Pendekatan ini membuat jamaah merasa relevan dan terhubung, karena mereka sadar bahwa untuk menjadi mulia tidak perlu menunggu punya sayap atau punya ilmu rawa rontek. Cukup dengan memiliki kepedulian sosial dan mau menyisihkan sebagian rezeki untuk kepentingan bersama, siapa pun bisa menjadi pahlawan di lingkungannya masing-masing tanpa terkecuali. Ini adalah demokratisasi kesalehan yang luar biasa, di mana tiket masuk surga tidak dimonopoli oleh mereka yang punya privilege keturunan atau kesaktian tertentu.

Kesederhanaan dan kebermanfaatan menjadi dua kata kunci yang terus didengungkan di setiap kesempatan, seolah menjadi mantra wajib yang harus dihafal di luar kepala. Pejabat teras Muhammadiyah sering kali tampil dengan gaya yang jauh dari kesan glamor atau feodal, bahkan kadang sulit dibedakan mana pimpinan pusat dan mana marbot masjid saking sederhananya. Mereka mengajarkan bahwa jabatan dan kekayaan hanyalah alat titipan Tuhan yang harus digunakan seefektif mungkin untuk melayani umat, bukan untuk minta dilayani atau disembah-sembah.

Budaya egaliter ini sangat kental terasa, di mana kritik dan masukan bisa disampaikan dengan terbuka tanpa rasa takut kualat pada sang pemimpin. Sebab di sini, yang disucikan adalah nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, bukan sosok individu yang dianggap setengah dewa.

Jamaah pengajian akan diajak untuk melihat bekal akhirat sebagai sebuah rangkaian panjang yang terhubung langsung dengan setiap tindakan kecil yang kita lakukan di dunia ini. Pandangan ini menolak dikotomi atau pemisahan yang kaku antara urusan duniawi dan ukhrawi, seolah-olah keduanya adalah dua kutub yang saling bermusuhan dan tidak bisa didamaikan. Di Muhammadiyah, bekerja mencari nafkah yang halal, belajar ilmu pengetahuan umum, dan berorganisasi adalah bagian integral dari ibadah itu sendiri jika diniatkan dengan benar.

Jadi, jangan heran kalau rapat pengurus ranting yang membahas anggaran renovasi toilet masjid pun dianggap sama sakralnya dengan wirid di sepertiga malam terakhir. Karena toilet yang bersih akan membuat jamaah nyaman beribadah, dan kenyamanan itu adalah bagian dari pelayanan yang bernilai pahala di sisi Tuhan.

Melihat akhirat itu bukan sesuatu yang terpisah dari realitas kita saat ini, bukan sebuah dunia antah berantah yang baru akan kita masuki setelah jantung berhenti berdetak nanti. Akhirat adalah perpanjangan dari apa yang kita tanam hari ini, sebuah konsekuensi logis dari setiap keputusan yang kita ambil detik demi detik di dunia yang fana ini. Konsep ini memaksa kita untuk selalu sadar dan waspada dalam bertindak, karena setiap langkah punya dampak jangka panjang yang melintasi batas kematian.

Tidak ada istilah "nanti saja tobatnya kalau sudah tua", karena membangun peradaban akhirat harus dimulai sejak muda dengan karya nyata yang monumental. Surga itu tidak bisa diraih hanya dengan melamun atau berangan-angan, tapi harus direbut dengan keringat dan kerja keras dalam menebar kebaikan di muka bumi.

Sesuatu yang wah dan megah di akhirat nanti hanyalah refleksi dari akumulasi kebaikan-kebaikan kecil yang kita tumpuk dengan telaten selama hidup di dunia. Bayangkan akhirat itu seperti sebuah celengan raksasa yang isinya adalah koin-koin amal jariyah yang kita masukkan setiap hari tanpa henti, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Muhammadiyah mengajarkan kita untuk menjadi investor akhirat yang cerdas, yang tahu portofolio amal mana yang memberikan dividen pahala paling besar dan berkelanjutan alias sustainable.

Makanya mereka gencar membangun institusi pendidikan dan kesehatan, karena itulah jenis investasi yang pahalanya tidak akan putus meski investornya sudah terkubur di dalam tanah. Ini adalah strategi manajemen spiritual tingkat tinggi yang menggabungkan visi visioner dengan eksekusi lapangan yang presisi.

Dunia ini harus diisi dengan berlomba-lomba dengan kebaikan, sebuah kompetisi sehat yang tidak saling menjatuhkan tapi saling menguatkan satu sama lain dalam koridor kebajikan. Tidak ada waktu untuk saling sikut atau saling dengki melihat keberhasilan orang lain, karena fokus utama adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik versi diri kita sendiri. Persaingan di sini bukan soal siapa yang paling kaya atau paling populer, tapi siapa yang paling banyak memberi manfaat dan solusi bagi permasalahan umat.

Atmosfer kompetisi ini menciptakan dinamika yang positif, di mana setiap cabang dan ranting Muhammadiyah berlomba-lomba memamerkan prestasi amal usahanya, bukan memamerkan koleksi batu akiknya. Dan hebatnya, "pamer" di sini justru memicu semangat pihak lain untuk meniru dan melakukan hal yang lebih baik lagi di kemudian hari.

Sehingga akhirat itu terlihat sebagai sebuah akumulasi kebaikan yang solid, bukan sekadar harapan kosong yang digantungkan pada doa orang lain setelah kita mati. Kita diajarkan untuk menjadi arsitek nasib kita sendiri di masa depan dengan menggambar desain amal saleh yang kokoh dan tahan uji sejak hari ini.

Tidak ada jalan pintas menuju surga, tidak ada cheat code atau kode curang yang bisa dipakai untuk menembus gerbang keabadian tanpa bekal yang cukup. Semuanya harus melalui proses, melalui tahapan perjuangan yang kadang melelahkan dan penuh tantangan, tapi di situlah letak seninya beragama.

Muhammadiyah menawarkan jalan yang terjal tapi jelas petanya, bukan jalan yang terlihat mulus tapi ternyata menyesatkan ke lembah kemalasan dan fatalisme.

Makanya di Muhammadiyah ada salah satu semboyan yang terkenal yang dikutip dari Alquran, sebuah frasa pendek namun memiliki daya ledak yang luar biasa bagi siapa saja yang merenunginya: Fastabiqul Khairat. Kalimat ini bukan sekadar slogan tempelan yang dipajang di spanduk-spanduk acara atau kop surat organisasi semata. Ini adalah etos, ini adalah ruh, ini adalah bahan bakar nuklir yang menggerakkan mesin organisasi raksasa ini selama lebih dari satu abad lamanya.

Fastabiqul Khairat yang berarti "berlomba-lombalah dalam kebaikan" adalah perintah suci yang diterjemahkan menjadi aksi nyata tanpa banyak basa-basi diplomasi. Semboyan ini menampar kita yang sering kali merasa cukup dengan menjadi orang baik yang pasif, padahal menjadi baik saja tidak cukup, kita harus berlomba menjadi yang terbaik dalam memberi manfaat.

Fastabiqul Khairat itu maknanya bukan balapan lari karung 17 Agustusan yang ada menang dan ada kalahnya, di mana yang kalah akan bersedih hati. Dalam konteks ini, semua orang bisa jadi pemenang asalkan mereka bergerak, asalkan mereka tidak diam berpangku tangan melihat ketidakadilan dan kebodohan merajalela. Ini adalah seruan untuk proaktif, inisiatif, dan progresif dalam merespons tantangan zaman yang semakin gila ini dengan solusi yang konstruktif.

Ketika ada bencana alam, semangat ini mewujud dalam bentuk pasukan relawan yang turun duluan ke lokasi sebelum bantuan pemerintah sampai. Ketika ada wabah penyakit, semangat ini mewujud dalam kesiapan rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah menjadi garda terdepan penanganan pasien tanpa tanya isi dompetnya dulu.

Bentuk implementasinya di lapangan sangat beragam dan sering kali membuat kita geleng-geleng kepala karena saking totalitasnya orang-orang Muhammadiyah ini dalam beramal. Lihatlah bagaimana ibu-ibu Aisyiyah yang usianya sudah senja masih semangat mengelola Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal di pelosok desa dengan gaji yang mungkin hanya cukup untuk beli bensin motor. Lihatlah bagaimana para pemuda Muhammadiyah patungan uang jajan mereka untuk membedah rumah warga miskin yang hampir roboh tanpa mengharap diliput media massa.

Lihatlah bagaimana LazisMu mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan manajemen modern yang transparan sehingga setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Semua itu adalah manifestasi nyata dari Fastabiqul Khairat, bukan sekadar jargon kosong yang diteriakkan saat kampanye pemilihan ketua umum saja.

Semboyan ini juga mengajarkan kita untuk tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian yang sudah diraih, karena di atas langit masih ada langit, di atas kebaikan masih ada kebaikan yang lebih besar. Jika hari ini sudah berhasil membangun satu sekolah, maka besok targetnya adalah membangun universitas, dan lusa targetnya mungkin membangun stasiun luar angkasa kalau perlu.

Tidak ada kata berhenti atau pensiun dalam kamus perjuangan Muhammadiyah, karena berhenti berarti mati, berhenti berarti membiarkan kebatilan mengambil alih panggung sejarah. Semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang inilah yang membuat organisasi ini tetap relevan dan segar meski zaman terus berubah dengan cepatnya. Mereka tidak sibuk meratapi masa lalu kejayaan Islam, tapi sibuk menyusun batu bata peradaban untuk kejayaan masa depan Islam yang berkemajuan.

Uniknya, kompetisi dalam kebaikan ini dilakukan dengan penuh kegembiraan, seolah-olah membangun rumah sakit itu sama asyiknya dengan main futsal bareng teman-teman satu geng. Tidak ada wajah-wajah tertekan atau menderita saat mereka dimintai sumbangan, yang ada justru senyum lebar karena merasa diberi kesempatan untuk menanam saham di akhirat.

Dompet boleh menipis, rekening boleh berkurang, tapi hati mereka kaya raya dengan keyakinan bahwa apa yang mereka keluarkan akan kembali berlipat ganda dalam bentuk keberkahan. Logika matematika sedekah ala Muhammadiyah memang sering kali tidak masuk di akal para ekonom kapitalis, tapi terbukti ampuh menjaga cashflow organisasi tetap hijau royo-royo. Keajaiban itu nyata adanya, tapi bukan lewat jampi-jampi, melainkan lewat kekuatan jamaah yang solid dan ikhlas lillahi ta'ala.

Ciri khas lain dari implementasi Fastabiqul Khairat adalah profesionalitas dalam mengelola amal usaha, tidak dikelola dengan sistem manajemen "pokoknya jalan" atau manajemen warung kopi. Sekolah Muhammadiyah harus punya standar mutu yang jelas, rumah sakitnya harus terakreditasi paripurna, dan laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik independen. Mereka sadar bahwa niat baik saja tidak cukup, niat baik harus didukung dengan tata kelola yang baik agar hasilnya maksimal dan tidak malah menjadi beban di kemudian hari.

Tuhan mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan itqan (profesional/tuntas), dan Muhammadiyah berusaha menerjemahkan cinta Tuhan itu ke dalam SOP organisasi yang ketat. Jadi, jangan harap bisa korupsi di sini, karena malaikat pencatat amal dan auditor internal sama-sama galaknya dalam mengawasi setiap sen uang umat.

Bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, semangat berlomba dalam kebaikan ini terasa denyutnya, misalnya dalam urusan ketepatan waktu memulai acara pengajian atau rapat organisasi. Budaya jam karet alias ngaret yang sudah mendarah daging di masyarakat kita berusaha dikikis pelan-pelan, meskipun kadang masih ada satu dua yang telat dengan alasan ban bocor yang klise. Disiplin waktu dianggap sebagai bagian dari amanah dan penghormatan terhadap waktu orang lain yang juga berharga untuk berbuat kebaikan lainnya.

Menghargai waktu adalah menghargai kehidupan itu sendiri, dan orang Muhammadiyah tidak mau menyia-nyiakan kehidupan dengan menunggu hal-hal yang tidak pasti. Semuanya harus terencana, terukur, dan tepat sasaran, agar energi umat tidak habis hanya untuk urusan seremonial belaka.

Pada akhirnya, ajaran di pengajian Muhammadiyah ini menawarkan sebuah perspektif keberagamaan yang dewasa, rasional, dan sangat fungsional bagi kehidupan modern yang kompleks. Ia mengajak kita keluar dari cangkang mistisisme yang melenakan menuju medan amal yang menantang namun menjanjikan kepuasan batin yang sejati dan abadi.

Kita diajak untuk menjadi muslim yang tidak hanya saleh secara ritual di dalam masjid, tapi juga saleh secara sosial di tengah pasar, kantor, dan ruang publik lainnya. Menjadi muslim yang kehadirannya dirindukan karena membawa solusi, bukan muslim yang kehadirannya ditakuti karena membawa pentungan atau membawa proposal fiktif. Ini adalah jalan sunyi yang tidak banyak sorotan kamera, tapi jejaknya abadi terukir dalam senyum para penerima manfaat.

Jadi, kalau sampeyan suatu saat merasa butuh pencerahan rohani yang tidak menuntut sampeyan mematikan nalar sehat, silakan mampir ke gedung dakwah Muhammadiyah terdekat di kota sampeyan. Jangan lupa bawa dompet, bukan untuk membayar tiket masuk, tapi untuk mengantisipasi kalau-kalau hati sampeyan tergerak melihat kotak infak yang diedarkan dengan penuh senyum ramah.

Siapa tahu, dari recehan yang sampeyan masukkan itu, akan lahir sebuah klinik di pedalaman Papua atau beasiswa untuk anak cerdas yang kurang mampu di pelosok desa. Dan percayalah, perasaan ikut memiliki andil dalam kebaikan semacam itu jauh lebih menentramkan jiwa daripada sekadar takjub mendengar cerita orang sakti yang bisa terbang ke bulan tanpa roket NASA.

Tutup mata sejenak, bayangkan betapa indahnya jika seluruh energi umat Islam dialihkan dari perdebatan khilafiyah yang tak berujung menuju perlombaan membangun peradaban yang memuliakan manusia. Itulah mimpi besar yang ditawarkan oleh Muhammadiyah lewat Fastabiqul Khairat-nya, sebuah mimpi yang sangat mungkin kita wujudkan bersama asal kita mau mulai bergerak sekarang juga.

Tidak perlu menunggu jadi sakti untuk bermanfaat, cukup jadi manusia biasa yang peduli, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat malaikat tersenyum melihat kita dari langit. Lagipula, buat apa bisa terbang kalau di darat saja kita masih sering tersandung masalah sampah dan kemacetan yang belum beres-beres sampai hari ini?

Gaya memimpin seseorang itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja seperti hujan di musim kemarahan. Ia tumbuh dan berakar kuat dari lumpur pengalaman hidup yang pernah digeluti orang tersebut selama bertahun-tahun. Masa lalu adalah cetakan paling purba yang membentuk cara seseorang memandang dunia ketika akhirnya ia duduk di singgasana kekuasaan. Seseorang yang menghabiskan separuh hidupnya berkubang di ruang kuliah akan membawa aroma kapur tulis dan perpustakaan ke dalam rapat kabinet. Sebaliknya mereka yang terbiasa meneriakkan yel-yel di lapangan latihan tempur akan memperlakukan roda pemerintahan bagaikan Batalyon Infanteri yang siap bergerak dalam satu komando.

Ilustrasi (Cr : Generative AI)

Mari kita tengok sejenak bagaimana seorang mantan dosen memimpin sebuah negeri besar dengan segala kerumitannya. Ketika meja kerjanya disodori sebuah draf kebijakan publik yang amat krusial bagi hajat hidup orang banyak, ia tidak akan serta-merta mengetok palu persetujuan. Keningnya akan berkerut dalam menghitung setiap variabel dan rumusan statistik yang terpampang di atas kertas putih. Bagi golongan seperti ini, sebuah keputusan harus lahir dari rahim riset mendalam yang ditopang oleh data empiris yang sahih tanpa celah. Mereka alergi setengah mati pada kebijakan yang diambil berdasarkan bisikan angin malam atau wangsit dari pertapaan gunung. Semua harus bisa diuji secara ilmiah di bawah sorotan lampu terang benderang metodologi modern.

Dunia kampus telah mendidik mereka untuk selalu meragukan segala sesuatu sampai terbukti kebenarannya melalui laboratorium pemikiran yang steril. Akibatnya rapat-rapat yang mereka pimpin sering kali mirip seminar nasional yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendebatkan definisi konseptual. Debat intelektual menjadi menu sehari-hari sebelum akhirnya sebuah rekomendasi kebijakan dirumuskan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan analitis. Mereka percaya bahwa akal sehat yang dibimbing oleh teori ilmiah adalah perisai paling ampuh untuk menghindarkan negara dari jurang kehancuran. Jarang sekali kita melihat mereka menggebrak meja atau membentak bawahan karena tabiat dasar mereka adalah berdiskusi sampai ujung malam.

Namun cerita akan berbalik seratus delapan puluh derajat manakala pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh seseorang yang berdarah dan berjiwa serdadu sejati. Di kepala seorang mantan prajurit tidak ada kamus perdebatan panjang yang menghabiskan energi di tengah situasi yang menuntut ketegasan seketika. Bagi mereka komando adalah segalanya dan rantai komando adalah harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapa pun di bawahnya. Disiplin baja dan kepatuhan mutlak menjadi panglima tertinggi yang mengalahkan kerumitan teori-teori ekonomi buatan universitas barat. Negara dipandang sebagai sebuah medan laga yang luas di mana rakyat adalah pasukan yang harus digerakkan menuju satu titik sasaran.

Suara bariton yang tegas dan tatapan mata tajam menembus dinding sering kali menjadi teror tersendiri bagi para pembantu presiden yang terbiasa bekerja santai. Tidak perlu ada presentasi powerpoint berhalaman-halaman yang memuat analisis regresi berganda atau proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang dicari oleh pemimpin bermental komandan lapangan adalah kecepatan eksekusi di lapangan tanpa banyak tanya dan tanpa banyak alasan birokratis. Roda pemerintahan diputar dengan derap langkah sepatu lars yang berirama tegas di atas lantai istana yang licin dan mengkilap. Keterlambatan dalam menjalankan perintah dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang bisa mendatangkan sanksi telak seketika itu juga.

Pendekatan militeristik ini memang sangat memikat bagi sebagian masyarakat yang sudah muak dengan kelambanan birokrasi sipil yang terkenal lamban. Ada kerinduan terpendam pada figur kuat yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan rumit hanya dengan satu kali sentakan tangan yang berwibawa. Masalah pangan kemiskinan hingga urusan gizi anak-anak sekolah diselesaikan dengan menerjunkan gugus tugas khusus mirip operasi militer gabungan. Istilah-istilah taktis berseliweran memenuhi ruang publik menandakan bahwa cara pandang komando lapangan telah merasuki seluruh sendi-sendi kekuasaan negara. Para menteri dan pejabat tinggi mendadak berubah wujud menjadi perwira staf yang siap siaga menerima instruksi harian dari sang panglima tertinggi.

Sayangnya pendekatan tempur semacam ini sering kali kedodoran ketika harus menghadapi kompleksitas masalah sosial ekonomi yang tidak berbentuk musuh di medan perang. Kemiskinan struktural tidak bisa dikalahkan hanya dengan tembakan meriam atau serbuan teritorial yang melibatkan ribuan pasukan berseragam loreng. Di sinilah letak titik rawan ketika gaya kepemimpinan serdadu diterapkan secara membabi buta pada sektor-sektor yang membutuhkan kehalusan pendekatan sosiologis. Kajian akademis yang matang sering kali disingkirkan begitu saja karena dianggap terlalu bertele-tele dan menghambat kecepatan gerak di lapangan. Akibatnya kebijakan-kebijakan mercusuar lahir dengan gegap gempita namun rapuh di tingkat tapak karena minimnya verifikasi data empiris yang mendalam.

Program-program raksasa dirancang dalam ruang tertutup oleh segelintir orang yang memegang komando tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari para ahli bidangnya. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan begitu saja untuk proyek-proyek instan yang lebih mengandalkan semangat patriotisme ketimbang kalkulasi untung rugi yang rasional. Ketika di lapangan program tersebut mulai menunjukkan gelagat macet atau salah sasaran, respons yang muncul bukanlah evaluasi ilmiah melainkan penambahan perintah baru. Para bawahan tidak berani memberikan masukan yang sebenarnya karena takut dianggap tidak loyal atau tidak sejalan dengan visi besar sang komandan. Suasana batin istana menjadi tegang penuh perhitungan politis dan militeristis yang menutup rapat ruang bagi kritik yang membangun.

Kondisi semacam ini tentu mengundang senyum kecut bagi para pengamat yang paham betul bagaimana seharusnya sebuah negara modern dikelola dengan benar. Negara bukanlah kompi infanteri yang bisa diperintah untuk menyerbu bukit pertahanan musuh hanya berbekal semangat juang tanpa amunisi yang jelas. Negara adalah kumpulan jutaan kepala dengan berbagai kepentingan dan kompleksitas masalah yang membutuhkan kepala dingin serta tangan-tangan terampil. Pendekatan komando terpusat hanya akan melahirkan budaya ABS alias asal bapak senang di kalangan birokrat yang ketakutan. Mereka lebih baik melaporkan bahwa situasi aman terkendali daripada jujur mengatakan bahwa kebijakan yang dipaksakan itu sedang ambruk di akar rumput.

Sejarah panjang umat manusia telah mencatat dengan tinta emas maupun tinta hitam tentang bagaimana nasib bangsa-bangsa di bawah kepemimpinan para jenderal. Ada yang sukses mengubah negaranya menjadi raksasa industri karena kedisiplinan tingkat tinggi yang berhasil dipaksakan pada rakyatnya yang pemalas. Namun jauh lebih banyak lagi yang justru membawa negaranya ke jurang kemunduran ekonomi karena mengabaikan hukum-hukum pasar yang objektif. Serdadu dilatih untuk menghancurkan musuh dan memenangkan pertempuran dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan mengorbankan apa saja. Sementara seorang negarawan sejati dilatih untuk merajut perbedaan merawat akal sehat dan membangun kesejahteraan jangka panjang dengan kesabaran luar biasa.

Perbedaan mendasar inilah yang kerap luput dari perhatian para pemilih ketika mereka berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara lima tahun sekali. Mereka terpesona pada ketegasan fisik pakaian loreng dan retorika berapi-api yang menjanjikan penyelesaian instan atas segala penderitaan hidup sehari-hari. Mereka lupa bahwa mengurus negara berpenduduk ratusan juta jiwa jauh lebih rumit daripada memimpin operasi penumpasan gerombolan pengacau keamanan di hutan belantara. Di istana tidak ada musuh yang bisa ditembak mati dengan peluru tajam melainkan masalah-masalah sosial ekonomi yang membutuhkan bedah kepala dingin. Ketika sang pemimpin membawa kebiasaan lamanya ke dalam istana maka yang terjadi adalah tabrakan hebat antara gaya militer dan realitas sipil.

Kita bisa menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan populis digeber tanpa ampun tanpa peduli apakah kajian kelayakannya sudah tuntas dikerjakan oleh para pakar. Program makan bergizi gratis yang melibatkan jutaan anak digulirkan dengan gegap gempita mirip sebuah operasi logistik militer di daerah bencana. Belakangan berbagai masalah teknis mulai bermunculan di sana-sini mulai dari rantai pasok yang berantakan hingga kualitas makanan yang dipertanyakan banyak pihak. Para menteri sibuk berlari kesana-kamari memberikan penjelasan pembelaan seolah-olah mereka sedang berada di hadapan mahkamah militer yang menuntut pertanggungjawaban mutlak. Tidak ada ruang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai alternatif kebijakan yang barangkali jauh lebih efisien dan tepat sasaran bagi keuangan negara.

Demikian pula dengan berbagai gagasan pembentukan lembaga-lembaga baru yang langsung berada di bawah kendali presiden tanpa koordinasi birokrasi kementerian teknis. Semuanya dirancang dengan kerangka berpikir komando teritorial agar setiap instruksi bisa langsung menembus lapisan terbawah tanpa hambatan prosedural. Padahal dalam tata kelola pemerintahan modern birokrasi diciptakan justru untuk menyaring berbagai kemungkinan buruk sebelum sebuah kebijakan diputuskan menjadi undang-undang. Melewati prosedur birokrasi memang melelahkan dan memakan waktu berbulan-bulan lamanya tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah demokrasi yang sehat. Menghindari birokrasi dengan dalih kecepatan eksekusi sama artinya dengan membuka pintu lebar-lebar bagi lahirnya kebijakan yang ugal-ugalan.

Kini nasi sudah menjadi bubur dan sang pemenang pemilu telah menempati singgasana kekuasaannya dengan gaya khas yang dibawa dari tangsi militer. Publik hanya bisa mengelus dada sambil terus mengamati setiap gerak-gerik kebijakan yang diputuskan dalam rapat-rapat kabinet tertutup. Kritik dari para akademisi kampus sering kali dianggap angin lalu oleh penguasa yang telinganya sudah terbiasa dengan suara deru helikopter tempur. Mereka yang kritis dicap sebagai kelompok yang tidak tahu diri atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian jatah kekuasaan. Padahal yang mereka suarakan murni adalah kegelisahan intelektual melihat arah kemudi kapal besar bangsa ini mulai melenceng jauh dari jalur konstitusi.

Waktu akan membuktikan apakah gaya kepemimpinan ala serdadu ini mampu bertahan menghadapi hantaman krisis global yang semakin hari semakin tidak menentu. Sejarah tidak pernah bisa berbohong bahwa senjata paling ampuh untuk menghadapi masa depan bukanlah peluru atau barisan batalyon yang siap siaga. Senjata paling ampuh adalah kecerdasan kolektif yang diramu dari riset ilmiah data empiris yang akurat dan keterbukaan pikiran yang luas. Tanpa itu semua kepemimpinan yang hanya mengandalkan otot dan komando keras lambat laun akan kehabisan napas di tengah jalan yang berliku. Rakyat pada akhirnya akan menagih janji-janji manis bukan dengan tepuk tangan meriah melainkan dengan suara parau kekecewaan yang mendalam.

Mari kita nikmati saja drama besar ini sambil terus menyeruput kopi pahit di pagi hari yang cerah merayakan ironi kehidupan bernegara. Pimpinan boleh datang dan pergi silih berganti membawa tabiat dan kebiasaan masa lalu yang melekat erat seperti kulit ari. Namun negara jauh lebih besar daripada sekadar urusan gaya kepemimpinan seseorang yang kebetulan sedang memegang kendali kekuasaan tertinggi di negeri itu. Perjalanan panjang bangsa telah ditempa oleh berbagai macam badai sejarah yang jauh lebih dahsyat dari sekadar adu kuat gaya militer atau gaya sipil. Kita hanya perlu tetap menjaga kewarasan berpikir sambil terus menyalakan lentera kritis di tengah kegelapan malam kekuasaan yang pekat.

Setiap pertengahan tahun, jagat pendidikan tinggi ramai membahas satu hal. Times Higher Education dan QS World University Rankings rilis daftar terbaru, dan media langsung memberitakannya. Rektor sibuk menyiapkan rilis pers kalau posisi kampusnya naik. Humas kampus lain memilih diam kalau posisinya turun. Di tengah kesibukan itu muncul argumen yang terasa membebaskan, katanya kampus top dunia justru tidak peduli pada ranking ini. Argumen tersebut menarik, tapi separuhnya keliru.

Ilustrasi (Sc : AI Generated Pic)

Argumen itu biasanya bersumber dari kisah penolakan beberapa kampus elite Amerika terhadap rangking US News & World Report, bukan THE atau QS. November 2022, Dekan Yale Law School Heather Gerken mengumumkan sekolahnya berhenti mengirim data ke US News. Gerken menyebut metodologi rangking itu sangat cacat karena mendiskon program beasiswa berbasis kebutuhan dan menghukum mahasiswa yang memilih karier pelayanan publik. Beberapa jam kemudian Dekan Harvard Law School John Manning menyusul dengan alasan serupa. Total tujuh sekolah hukum top, termasuk Columbia, Georgetown, NYU, Stanford, dan Berkeley, ikut menarik diri dalam beberapa pekan berikutnya.

Kasus Yale dan Harvard memang dramatis, tapi konteksnya spesifik untuk sekolah hukum dan kedokteran di Amerika. MIT, yang sering disebut sebagai simbol kampus yang tidak peduli ranking, justru rutin merilis berita setiap kali namanya nongkrong di posisi atas. Laman resmi MIT News punya kanal khusus berisi puluhan artikel merayakan posisi MIT di berbagai daftar, dari US News sampai QS. Kantor riset institusional MIT bahkan memelihara tabel lengkap berisi peringkat MIT dari tahun ke tahun di berbagai sistem rangking dunia. Cerita MIT tidak peduli ranking lebih cocok disebut mitos ketimbang fakta.

Yang benar-benar relevan untuk diskusi soal THE dan QS justru datang dari kampus lain. Maret 2024, Universitas Zurich di Swiss mengumumkan keluar dari THE World University Ranking. Alasannya tertulis jelas dalam rilis resmi kampus tersebut. Rangking itu dianggap tidak mampu merefleksikan ragam aktivitas pengajaran dan riset yang dilakukan universitas, sebab fokus pada output terukur justru mendorong dosen mengejar kuantitas publikasi ketimbang kualitas isi. Universitas yang pernah jadi tempat mengajar Einstein ini menegaskan komitmennya pada budaya akademik yang mengutamakan mutu di atas angka.

Indian Institutes of Technology memberi contoh lain yang lebih tegas. Enam kampus elite teknik India, yakni IIT Bombay, Madras, Delhi, Roorkee, Kanpur, dan Kharagpur, sejak 2020 menolak ikut serta dalam THE World University Rankings. Alasan mereka soal transparansi metodologi, bukan soal ketidakpedulian terhadap mutu. Keputusan itu diambil setelah tidak satu pun IIT masuk 300 besar dunia versi THE pada tahun itu, hasil yang dianggap tidak masuk akal mengingat reputasi IIT sebagai kampus teknik terbaik Asia Selatan. Baru tiga tahun kemudian THE mengubah sejumlah kriteria penilaiannya, meski tidak ada IIT yang kembali ikut serta sampai sekarang.

Kasus paling masif justru terjadi pada QS. Pada 2023, sebanyak 52 universitas top Korea Selatan membentuk koalisi bernama University Rankings Forum of Korea untuk memboikot QS World University Rankings. Pemicunya indikator baru bernama International Research Network yang membuat hampir semua kampus Korea turun posisi drastis, kecuali satu. Koalisi ini menilai perubahan metodologi QS tidak transparan dan mengandung kesalahan matematis. QS membalas dengan menawarkan pertemuan satu lawan satu pada setiap kampus yang memboikot, sambil tetap mempertahankan indikator kontroversial tersebut.

Jadi benar ada kampus top dunia yang menolak ranking, tapi alasannya jauh lebih teknis dan spesifik dibanding narasi yang sering kita dengar. Yale dan Harvard menolak US News karena soal disinsentif beasiswa kebutuhan. UZH menolak THE karena soal obsesi kuantitas publikasi. IIT menolak THE karena soal transparansi metodologi. Korea menolak QS karena perubahan indikator yang dianggap merugikan kawasan non Inggris. Semua penolakan itu nyata dan punya argumen kuat. Tapi semua itu juga bersifat kasus per kasus, bukan konsensus global bahwa ranking tidak berguna.

Fakta yang sering terlewat adalah MIT, Harvard, Cambridge, dan Oxford justru tetap setia memberikan data ke THE dan QS setiap tahun, sambil aktif mempromosikan posisi mereka di laman resmi kampus. Riset soal reputasi di pendidikan tinggi menemukan bahwa pengelola kampus secara konsisten mengarahkan perhatian dan strategi institusional mereka untuk memperbaiki performa di berbagai sistem ranking. Penelitian lain soal QS Australia menemukan bahwa skema visa inovasi nasional Australia memberi prioritas pada pemegang PhD dari kampus top 100 dunia. Posisi ranking, suka atau tidak, sudah menyatu dengan keputusan administratif negara dan keputusan karier individu.

Di sinilah argumen pihak pro menemukan pijakan kuat. Dalam pergaulan kampus maju, posisi di THE atau QS jadi semacam bahasa bersama yang dipahami lintas negara tanpa perlu penjelasan panjang. Mahasiswa yang ingin studi pascasarjana ke Eropa, atau pelamar visa kerja terampil di Australia, akan langsung mengecek nomor urut sebuah kampus sebelum membaca detail kurikulumnya. Industri perekrutan juga memakai ranking sebagai proksi cepat kualitas lulusan, meski semua orang tahu proksi itu tidak sempurna. Selama dunia belum sepakat pada sistem pembanding lain yang lebih adil, ranking tetap jadi rujukan paling cepat diakses siapa saja.

Namun pihak kontra punya argumen yang tidak kalah serius. Riset yang dipublikasikan di jurnal Scientometrics menunjukkan keberhasilan kampus di ranking global pada dasarnya hanya fungsi dari dua hal, sitasi dan reputasi. Sitasi adalah proksi mutu riset yang lemah, dan basis data bibliometrik yang dipakai secara struktural merugikan kampus di belahan dunia selatan. Sementara reputasi hanyalah bayangan dari karakter asli sebuah institusi, bukan institusi itu sendiri. Survei reputasi akademik yang menjadi tulang punggung skor QS dan THE juga punya cacat metodologis yang sudah lama dipersoalkan, sebab tingkat respons survei itu diperkirakan hanya berkisar dua sampai delapan persen dari total akademisi yang dihubungi.

Simon Marginson, profesor pendidikan tinggi di University of Melbourne yang juga pernah duduk di dewan editorial THE, menyebut metodologi QS tidak cukup andal untuk dianggap sebagai data ilmu sosial yang valid. Kritik itu datang dari orang dalam lingkaran ranking itu sendiri, bukan dari pihak luar yang sekadar sinis. Ada juga fenomena yang dalam literatur disebut Goodhart's Law, begitu sebuah ukuran dijadikan target, ukuran itu berhenti jadi ukuran yang baik. Kampus mulai mendorong dosen menulis lebih banyak artikel, bukan artikel yang lebih bermutu, karena jumlah publikasi punya bobot besar dalam skor akhir. Sejumlah program magister di kampus bisnis terkemuka Inggris bahkan tercatat memiliki lebih dari 85 persen mahasiswa asal Cina pada 2023, pola rekrutmen yang dikritik lebih didorong oleh indikator rasio mahasiswa internasional ketimbang pertimbangan mutu pendidikan.

Pertanyaan yang sering muncul setelah membaca semua kritik ini adalah lalu apa bedanya ranking dengan akreditasi yang juga dipakai mengukur mutu kampus. Pertanyaan ini sah, sebab secara konsep keduanya berbagi logika dasar yang sama. Akreditasi, menurut definisi resmi BAN-PT, adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sama seperti ranking, akreditasi juga mereduksi banyak dimensi kompleks menjadi skor dan kategori, dari dulu A B C sampai sekarang Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Bedanya bukan pada logika pengukurannya, tapi pada siapa yang menilai dan untuk tujuan apa.

Akreditasi bersifat formal dan mengikat secara hukum. Pemerintah lewat BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri menentukan kelayakan operasional sebuah program studi, dan status itu menjadi syarat administratif untuk hal hal krusial seperti penerbitan ijazah yang sah dan akses mahasiswa pada bantuan pendidikan negara. Ranking global bersifat sukarela dan komersial, dikelola lembaga swasta yang punya model bisnis dari menjual data dan layanan konsultasi ke kampus yang ingin naik posisi. Kampus bisa menolak ikut THE atau QS tanpa konsekuensi hukum apa pun, seperti yang dilakukan UZH dan IIT. Menolak proses akreditasi nasional berarti kampus kehilangan legitimasi untuk beroperasi.

Sekarang mari turun ke lapangan yang lebih konkret, perguruan tinggi di daerah. Kebanyakan diskusi soal THE dan QS terdengar seperti urusan kampus Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta saja. Padahal justru kampus di luar pulau Jawa yang paling perlu memahami pertaruhan ini, karena reputasi mereka jarang terangkat oleh efek bola salju media nasional. Pemerintah sendiri sudah membentuk sejumlah pusat keunggulan riset di luar Jawa, sebuah pengakuan diam diam bahwa potensi keilmuan tidak melulu menumpuk di kampus kampus besar pulau Jawa. Pertanyaannya adalah apakah potensi itu sudah diberi jalan yang cukup untuk dikenali dunia.

Manfaat ranking bagi kampus daerah bukan soal gengsi semata, melainkan soal akses. Status world class university membuka pintu kerja sama riset dengan kampus asing, memudahkan mahasiswa daerah mendapat beasiswa luar negeri, dan menaikkan daya tarik kampus bagi calon mahasiswa internasional yang sebelumnya hanya melihat ke Jakarta. Universitas Airlangga, yang berbasis di Surabaya, naik dari posisi 308 ke 287 dunia berkat perbaikan publikasi ilmiah dan rasio internasionalisasi staf pengajarnya. Bukti ini menunjukkan kampus di luar epicentrum Jakarta pun bisa naik kelas kalau pekerjaan rumahnya dikerjakan dengan serius, bukan sekadar menunggu giliran disorot media nasional.

Pertanyaan paling penting justru bukan bagaimana caranya masuk ranking, tapi apakah usaha menembus ranking benar benar berkorelasi dengan mutu pendidikan yang sesungguhnya. Jawabannya, dengan catatan, iya. Rektor Universitas Gadjah Mada menjelaskan kenaikan peringkat kampusnya ke posisi 206 dunia ditopang oleh perbaikan rasio dosen dan mahasiswa serta perluasan jejaring penelitian internasional, dua hal yang juga jadi inti dari standar mutu akademik mana pun, ranking ataupun bukan. Rasio dosen mahasiswa yang sehat memang berarti mahasiswa mendapat bimbingan lebih personal. Jejaring riset internasional memang berarti dosen terekspos pada standar dan metodologi penelitian yang lebih ketat. Indikator ranking di sini berhimpit dengan indikator mutu pendidikan yang sudah lama dikenal dalam dunia akademik, bukan sesuatu yang dipaksakan sekadar untuk kebutuhan citra.

Peta jalan bagi kampus daerah menuju ranking dunia, kalau dilakukan dengan jujur, sebenarnya identik dengan peta jalan menjaga budaya mutu itu sendiri. Langkah pertama adalah membenahi tata kelola data institusi, sebab tanpa data yang rapi dan akurat, kampus tidak punya bahan untuk diajukan ke lembaga pemeringkat mana pun, apalagi untuk evaluasi internal yang jujur. Langkah kedua adalah investasi serius pada riset yang bisa disitasi secara internasional, bukan sekadar memenuhi target jumlah artikel demi laporan kinerja tahunan. Langkah ketiga adalah membangun kerja sama nyata dengan kampus luar negeri, dimulai dari kampus yang levelnya realistis untuk diajak kolaborasi, bukan langsung menyasar kampus top dunia yang jelas tidak akan melirik kampus baru tanpa rekam jejak. Langkah keempat adalah memperbaiki rasio dosen dan mahasiswa serta kapasitas pengajaran, yang manfaatnya dirasakan mahasiswa jauh sebelum kampus itu sempat dilirik lembaga pemeringkat manapun.

Yang perlu digarisbawahi, keempat langkah itu sebenarnya bukan resep khusus untuk mengejar ranking, melainkan resep dasar menjaga mutu pendidikan tinggi yang baik. Kampus yang menempuh jalan ini dengan konsisten akan naik peringkat sebagai akibat, bukan sebagai tujuan utama yang dikejar dengan jalan pintas. Sebaliknya, kampus yang mengejar ranking lewat jalan pintas, seperti merekrut mahasiswa asing sekadar untuk mengejar rasio internasionalisasi tanpa membekali mereka pendidikan yang layak, hanya akan menaikkan angka tanpa menaikkan mutu sesungguhnya. Di titik inilah letak bahaya yang harus dihindari kampus daerah, jangan sampai energi dan anggaran terbatas dihabiskan untuk memoles angka, sementara mutu pengajaran di kelas tetap jalan di tempat.

Lantas haruskah kampus, termasuk kampus di daerah, abai pada THE dan QS? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Dalam pergaulan kampus dunia, posisi di ranking global tetap menjadi salah satu bahasa yang dipahami bersama, meski bukan satu satunya dan bukan yang paling sempurna. Mengabaikannya sama sekali berarti kehilangan satu kanal penting untuk dikenali di percaturan akademik global, terutama bagi kampus daerah yang sedang membangun reputasi internasionalnya dari nol. Tapi menjadikannya satu satunya tujuan strategis sama bahayanya, karena risiko terjebak dalam permainan angka yang sudah dikritik habis oleh kampus yang justru lebih dulu mapan posisinya.

Perdebatan soal ranking global bukan soal benar atau salah secara mutlak, melainkan soal proporsi dan niat di baliknya. Kampus yang menolak ranking punya alasan kuat dan terdokumentasi, sebagaimana kampus yang merangkulnya juga punya kepentingan yang sah. Yang perlu dihindari adalah dua hal sekaligus, mendewakan angka ranking sampai mengorbankan substansi pendidikan, atau menolaknya mentah mentah sambil berpura pura dunia tidak peduli pada angka itu. Bagi kampus daerah khususnya, ranking sebaiknya diperlakukan sebagai cermin untuk introspeksi, bukan sekadar trofi untuk dipajang di baliho depan gerbang kampus.

TENTANG PENULIS

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

KOMIKU

Artikel Populer

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT