Melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT), Muhammadiyah telah resmi menerima sertifikat akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini membuktikan keseriusan Muhammadiyah dalam mendukung penguatan industri halal di Indonesia. Dibalik euforia suksesnya akreditasi ini, ada tantangan yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah. Jika tantangan ini mampu diatasi oleh Muhammadiyah, maka ini akan menjadi milestone bagi Muhammadiyah melalui LPH untuk menjadi salah satu auditor halal terkemuka di Indonesia. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 

1.Ketersediaan Tenaga Ahli 

Di Indonesia, industri yang belum tersertifikasi halal jumlahnya cukup banyak. Mayoritas  berasal dari kalangan UMKM. Besarnya jumlah ini disebabkan oleh banyak hal, selain karena minimnya informasi tentang prosedur, juga menyangkut soal biaya dan lainnya. 

Diprediksi dalam beberapa tahun mendatang jumlah permintaan sertifikasi halal ini akan melonjak drastis dibanding saat ini. Ini berimplikasi pada jumlah tenaga ahli / auditor dari LPH yang harus memeriksa di lapangan. 

LPH Muhammadiyah sendiri saat ini baru memiliki 12 halal center yang tersebar di beberapa kampus Muhammadiyah. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan UMKM yang belum tersertifikasi. Oleh karenanya LPH Muhammadiyah perlu serius menyiapkan tenaga ahli yang kompeten dan berkualifikasi. Salah satu opsi yang bisa ditempuh oleh Muhammadiyah adalah dengan mendirikan jurusan halal sains di PTMA. Melalui cara ini, Muhammadiyah bisa menciptakan ratusan tenaga ahli untuk mendukung kerja-kerja sertifikasi halal ini. 

2.Kompetensi Auditor 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lockley dan Bardsley di tahun 2000, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Lembaga pemeriksa halal adalah soal kompetensi auditor. Kurangnya kompetensi di kalangan auditor halal dapat terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk menangani tantangan dalam proses pemeriksaan halal. 

Ilustrasi (Gambar : Reuters / Darren Staples)

Identifikasi bahan baku yang baru adalah tantangan utama yang sulit dihadapi oleh auditor halal. Misalnya ada produk makanan dari luar negeri yang mengajukan sertifikasi halal di Indonesia namun komposisi bahannya ternyata asing bagi para auditor. Ini akan menjadi tantangan sekaligus titik kritis dalam proses pemeriksaan kehalalalan suatu produk. 

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai institusi riset dan pendidikan di luar negeri. Kerjasama ini menyangkut soal pelatihan dan penguatan kompetensi auditor dengan melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan sehingga para auditor bisa terus meng-upgrade pengetahuan mereka tentang perkembangan komposisi bahan dan proses. 

3.Komunikasi 

Hal lain yang juga menjadi tantangan bagi LPH Muhammadiyah adalah soal komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara industri dengan LPH maupun BPJPH. Banyak UMKM yang tidak melakukan sertifikasi salah satunya karena terputusnya komunikasi yang efektif tentang proses sertifikasi ini. Untuk membangun industri halal, perlu adanya komunikasi yang aktif, efektif, dan intens antar pemangku kepentingan. Jika perlu "jemput bola" langsung ke UMKM-UMKM. 

Proses komunikasi yg dibangun adalah komuniasi yang berkesinambungan setiap waktu agar industri benar-benar menerapkan standar halal dalam proses produksinya. 

4.Kompetisi antar LPH 

Aturan soal produk halal memberikan isyarat membuka peluang lembaga-lembaga di Indonesia untuk mendirikan LPH. Hal ini tentu menjadikan proses pemeriksaan kehalalan produk menjadi ladang kompetisi antar LPH. LPH Muhammadiyah perlu mengantisipasi kompetisi ini dengan mengkonsep model bisnis yang tepat. 

Model bisnis ini tentu harus juga disesuaikan dengan semangat dakwah yang dijunjung oleh Muhammadiyah selama ini. LPH Muhammadiyah bisa belajar soal model bisnis ini ke Taiwan. Di Taiwan terdapat lebih dari delapan Lembaga sertifikasi halal. Hal ini menjadikan masing-masing Lembaga memiliki model bisnisnya sendiri agar mampu bersaing dengan Lembaga lain. Ekosistem kompetisi yang ada di Taiwan hampir mirip dengan yang akan terjadi di Indonesia pasca semakin banyaknya LPH yang berdiri. 

***

Muhammadiyah telah lebih dari satu abad berpengalaman dalam hal sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun dalam hal sertifikasi halal, ini menjadi ladang dakwah yang baru bagi Muhammadiyah. Setidaknya hal ini merupakan tantangan untuk mengintegrasikan bidang-bidang yang selama ini ditekuni oleh Muhammadiyah, yaitu agama, sains, sosial, ekonomi, dan Kesehatan. InshaAllah Muhammadiyah mampu untuk menggarap dakwah di lahan yang baru ini sekaligus mendukung penguatan industri halal di Indonesia untuk menciptakan Indonesia sebagai halal hub global.

__________________

Artikel ini telah terbit di Majalah Matan, Edisi Juli 2022 dengan judul yang sama.

Prof. Thomas Djamaluddin, ilmuwan BRIN (mantan Kepala LAPAN) beberapa waktu yang lalu menulis di blog pribadinya (serta media sosialnya) soal hasil pengamatan terbarunya mengenai awal waktu subuh. 

Prof. Thomas dan tim dari Kemenag datang ke daerah Timau, NTT untuk pengamatan hilal bulan Muharram 1444 H sekaligus untuk pengamatan fajar subuh di kawasan Observatorium Nasional BRIN disana. 

Menurut Prof. Thomas, Fajar Kadzib sudah muncul ketika matahari berada di posisi -30⁰ ditandai dengan cahaya yang makin terang secara perlahan. Prof. Thomas dan timnya menggunakan alat Sky Quality Meter (SQM) untuk mengukur penampakan fajar ini. Untuk Fajar Sadiq sebagai penanda awal waktu subuh, ia menjelaskan bahwa itu muncul ketika matahari berada di ketinggian -20⁰. Dan hal ini menurutnya mengonfirmasi bahwa jadwal waktu subuh versi Kementerian Agama sudah benar dengan menerapkan ketinggian -20⁰ sebagai awal waktu subuh. 

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Di tulisannya yang lain, ia juga meyakinkan bahwa awal waktu subuh sudah tepat di ketinggian matahari -20⁰ dengan mendasarkan dari data yang dikumpulkan oleh seorang mahasiswa doktoral di UIN Semarang yang ia bimbing. Data yang dikumpulkannya di Banyuwangi berkesimpulan bahwa awal waktu fajar berada di -20⁰. Prof. Thomas juga menyitir data dari Kementerian Agama yang melakukan pengamatan fajar di Labuan Bajo dengan kesimpulan yang sama. 

Lalu dimanakan titik pisah antara penjelasan Prof. Thomas ini dengan apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah untuk memundurkan waktu subuh menjadi -18⁰? 

Muhammadiyah memutuskan mengubah awal waktu subuh ini melalui forum bernama Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-31 yang diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur dengan mengundang para pakar astronomi dan lembaga astronomi di lingkungan Muhammadiyah, serta pakar-pakar di bidang fikih. 

Lembaga-lembaga astronomi Muhammadiyah seperti OIF UMSU, ISRN UHAMKA, dan PASTRON UAD menyajikan data hasil pengamatannya di berbagai daerah. Tidak hanya di satu atau dia tempat saja. Bahkan salah satu astronom Muhammadiyah menyebutkan bahwa ia telah keliling di hampir 10 semua pulau-pulau besar di Indonesia guna mengamati kemuncul awal waktu subuh. 

Para pakar dan lembaga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan mereka, kemunculan awal waktu subuh sebenarnya berbeda-beda setiap harinya. Misal, dalam 100 hari pengamatan, fajar sadiq kadang muncul di ketinggian matahari -13⁰ selama beberapa hari. Kemudian beberapa hari selanjutnya muncul ketika ketinggian matahari -17⁰, lalu kadang muncul di ketinggian -18⁰ selama sekian hari, serta pernah juga muncul ketika ketinggian matahari berada di -19⁰. 

Perbedaan ketinggian munculnya awal waktu subuh ini lantas dibahas secara mendalam dalam forum Munas Tarjih dengan melibatkan para pakar fikih di lingkup Muhammadiyah. Ada perdebatan dan diskusi menyoal berapa derajat sebenarnya yang harus diputuskan sebagai standar waktu subuh berdasarkan data-data hasil temuan ketiga lembaga astronomi ini. 

Dengan mendasari pada berbagai pertimbangan (fikih, sains, sosial, kemasyarakatan), maka diputuskanlah angka -18⁰ sebagai ketinggian awal waktu subuh. 

Disinilah letak perbedaan antara Muhammadiyah dengan Prof. Thomas. 

Yang pertama, hasil temuan Prof. Thomas (dan Kemenag) selalu konstan di ketinggian -20⁰. Walaupun dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, hasilnya selalu disimpulkan sama. Sedangkan tim pakar dari Muhammadiyah menemukan bahwa kemunculan fajar sadiq selalu berubah-ubah. Terkadang sangat tinggi di angka -13⁰, kadang juga di angka -19⁰. Lokasi pengamatan tim pakar Muhammadiyah tersebar di berbagai kota dan pulau di Indonesia. Bahkan tim pakar Muhammadiyah juga ada yang mengambil data di lokasi yang sama dengan Kemenag dan mahasiswanya Prof. Thomas, yaitu di Labuan Bajo, serta di Banyuwangi.

Kedua, waktu pengamatan. Di tulisan yang dibagikan oleh Prof. Thomas, beliau menyebut beberapa sumber dan waktu pengambilan data. Kalau boleh disimpulkan, sumber-sumber data yang dijelaskan oleh Prof. Thomas waktu pengambilan datanya relatif singkat. Tidak sampai puluhan hari. Sedangkan tim pakar Muhammadiyah, mengumpulkan data waktu subuh ini hingga berpuluhari lamanya. Sehingga ketika dipaparkan, data-data temuan tim pakar Muhammadiyah menyebutkan bahwa dalam sekian puluh hari pengamatan, terjadi perbedaan waktu kemunculan fajar sadiq, dan ini juga terkonfirmasi oleh pakar lain yang juga mengamati di tempat lain. 

Yang ketiga, dalam memutuskan kapan awal waktu subuh, Muhammadiyah melibatkan banyak pakar dari berbagai bidang ilmu, seperti falak, fikih, hadits, sosiologi, dan sebagainya sehingga pertimbangan yang diambil lebih komprehensif. Misal, dari sekian banyak fakta bahwa awal waktu subuh berbeda-beda setiap harinya, maka Muhammadiyah mengambil pertimbangan psikologis masyarakat, sosial kemasyarakatan, serta keagamaan, bahwa awal waktu subuh berubahnya hanya mundur 8 menit saja. 

Padahal bisa saja Muhammadiyah memutuskan mundur lebih lama lagi, hingga misal 28 menit (-13⁰), karena memang faktanya ada ditemukan awal subuh yang muncul ketika ketinggian matahari mencapai angka segitu. Namun dengan pertimbangan lain, seperti gejolak yang mungkin saja akan terjadi di masyarakat jika perubahan waktu subuh ini terlalu jauh perbedaannya (dari -20⁰ mundur menjadi -13⁰, kira-kira mundur hingga 28 menit dari jadwal salat versi Kemenag). Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan non sains juga dipakai dalam memutuskan terkait hal ini. 

Ketiga hal inilah yang menjadi letak perbedaan antara apa yang dikemukakan oleh Prof. Thomas dari BRIN dengan Muhammadiyah walau menggunakan alat dan metode yang sama namun hasil yang diperoleh berbeda. 

Walaupun keputusan merubah awal waktu subuh ini banyak dikritik dan dicecar oleh banyak orang, Muhammadiyah tetap bergeming dengan keputusan yang sudah diambil dalam forum Munas Tarjih ke-31 ini. Keputusan ini adalah keputusan bersama para pakar dan ulama Muhammadiyah dan sudah sesuai dengan proses pengambilan keputusan di dalam forum tarjih sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai warga Muhammadiyah, tidak perlu ragu untuk mengikuti keputusan ini karena keputusan ini diambil bukan dengan alasan subyektif, tapi seilmiah, seobyektif, dan seprosedural mungkin sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Suatu waktu saya pernah diajak oleh rekan saya yang tempo hari menanyakan mengapa tidak ada habib di Muhammadiyah, untuk pergi ke suatu acara pengajian. Dalam pengajian ini, narasumbernya adalah seorang Kyai senior yang cukup sering muncul di Youtube. Pengajian awalnya berjalan seperti biasa hingga kemudian si Kyai tersebut menjelaskan soal ia memiliki otoritas di salah satu cabang ilmu agama Islam karena menurutnya sanad ilmunya bersambung dari guru-gurunya hingga rasulullah. Ia dengan detail mengurai urutan sanad ilmunya satu persatu yang jumlahnya puluhan. 

Rekan saya yang ikut mendengarnya tiba-tiba menoleh ke saya dan bertanya, 

"Ndi, di Muhammadiyah apa ada sanad-sanad keilmuan semacam ini hingga bersambung sampai ke Kyai Dahlan atau lebih jauh sampai Rasulullah, seperti kyai di depan itu?"

"Kalau sanad ilmu itu tidak lazim di Muhammadiyah. Yang ada adalah sanad keluarga?"

"Apa itu sanad keluarga?"

"Sanad keluarga itu seperti jejaring. Jadi di Muhammadiyah itu, orang-orangnya lebih suka menyambungkan tali kekeluargaan, baik melalui pernikahan, maupun lainnya. Karena dengan hal ini, dakwah bisa dilakukan lebih efektif"

"Lalu balik ke pertanyaanku tadi, mengapa orang-orang, terutama ulamanya, tidak suka bahkan tidak pernah teriak-teriak soal sanad ilmu yang dimilikinya ketika memberikan ceramah?"

"Oh itu, panjang ceritanya. Habis pengajian selesai, nanti kita mampir ke warung Indonesia ya"

"Wah, boleh-boleh. Mau menjawab soal pertanyaanku tadi ya?"

"Ya mau makan lah.........."

"@%#*€¥¥₩&@#$" 

Teman saya pun ngedumel mendengar jawaban "ngasal" saya tersebut. 

"Hehehe...... bercanda kok. OK nanti di warung Indonesia saya coba jawab pertanyaanmu tadi ya sambil makan pecel lele" 

*** 

Di Muhammadiyah, Ilmu dipahami sebagai sumber pengetahuan yang didapatkan melalui pengamatan, pengkajian dan eksperimen dengan tujuan untuk menetapkan hakikat sesuatu, landasan dasar ataupun asal usulnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring disebutkan bahwa arti kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. 

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Ilmu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama adalah ilmu yang membahas hal-hal keagamaan secara langsung, bersumber dari al-Quran (firman Allah) dan as-Sunnah (hadis Nabi Muhammad saw). Ilmu agama mencakup pengetahuan tentang akidah (tauhid), ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain. 

Sedangkan ilmu umum adalah ilmu yang membahas hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan agama, seperti ilmu matematika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial humaniora, ilmu teknologi dan lain sebagainya. 

Di Muhammadiyah, diajarkan bahwa semua ilmu adalah milik Allah swt, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. 

Berbicara soal sanad ilmu, hal ini hampir sama dengan masalah sanad dalam ilmu hadis. Pengertian Sanad adalah rangkaian para rawi dari mukharrij (orang yang mentakhrij hadis) sampai kepada Rasulullah saw. Suatu hadis yang tidak memiliki sanad atau sanadnya terputus, maka hadis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih. Hal inilah yang menjadi dasar begitu pentingnya sanad dalam ilmu hadis. 

Makna kata sanad sendiri dalam kamus Lisan al-Arab, berasal dari kata أَسْنَدَ (asnada) yang artinya menyandarkan, seperti perkataan, “saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan”. Artinya, menyandarkan perkataan tersebut kepada orang yang telah mengatakan hal itu kepadanya. Oleh karena itu menyandarkan perkataan berarti mengangkatkan perkataan (mengembalikan perkataan kepada orang yang telah berkata demikian). 

Lalu soal sanad ilmu, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mempelajari suatu ilmu, ia dituntut untuk mengetahui dari mana ilmu tersebut berasal, dan juga harus mengetahui apakah ilmu yang disampaikan itu seperti ilmu yang dikatakan oleh orang yang pertama kali mengatakan ilmu tersebut. Hal ini diterapkan oleh SEBAGIAN umat Islam, yang mengharuskan adanya ketersambungan sanad sampai pada sumber awalnya. 

Menurut Imam Muslim, salah seorang perawi hadis dan ulama besar, sanad ilmu pertama kali dicetuskan oleh Imam Ibnu al-Mubarak. Ia mengatakan bahwa sanad merupakan bagian dari agama, kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya (dengan akal pikirannya sendiri). 

Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan bahwa Orang yang belajar ilmu tanpa sanad guru bagaikan orang yang mengumpulkan kayu bakar di gelapnya malam, ia membawa pengikat kayu bakar yang terdapat padanya ular berbisa dan ia tak tahu. 

Pernyataan-pernyataan tersebut digunakan sebagai landasan oleh sebagian umat Islam yang mengatakan harus dan urgensi adanya sanad ilmu. Namun sebenarnya, pernyataan di atas sekedar menjelaskan tentang pentingnya sanad dalam ilmu agama, khususnya dalam ilmu hadis yang menuntut ketersambungan sanad sebagai syarat diterima tidaknya suatu hadis sebagai dalil hukum agama. 

Suatu ilmu, selama ilmu itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat serta bermanfaat untuk umat, maka tidak ada persoalan untuk mempelajarinya meskipun tanpa mengetahui sanad dari ilmu tersebut. 

Muhammadiyah sangat menaruh perhatian terhadap sanad dalam konteks ilmu hadis, mengingat sangat pentingnya sanad dalam ilmu hadis ini. Tanpa adanya sanad yang jelas maka suatu hadis tidak bisa diterima dan tidak bisa digunakan sebagai hujjah / dalil, karena kedudukan hadis di sini bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan melainkan sebagai dalil hukum yang membutuhkan kejelasan baik dari segi sanad maupun isinya. Oleh karena itu, perlu adanya ketersambungan sanad sampai dengan Rasulullah saw. agar ilmu (hadis) itu bisa menjadi dalil hukum dan bisa dijadikan hujjah. 

Hal ini berbeda dengan selain ilmu hadis, khususnya ilmu-ilmu umum, yang bisa didapatkan dari mana saja dan dari siapa saja, tidak diharuskan mengetahui runtutan sanad ilmunya seperti runtutan sanad pada ilmu hadis. Ilmu umum tersebut yang penting adalah teruji kebenarannya, tidak bertentangan dengan syariat dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Sebagai contoh, rumus perhitungan matematika atau teori-teori dalam ilmu sosial, tidak ada kewajiban untuk mengetahui secaraa runtut siapa pencetusnya pertama kali, siapa yang mendapatkannya pertama kali dan seterusnya sampai pada seseorang yang sedang mempelajarinya. 

Jadi, di Muhammadiyah itu sanad yang diprioritaskan adalah sanad sebuah hadis. Tapi soal sanad keilmuan, Muhammadiyah justru kebalikannya. 

*** 

Ulama dan cendikiawan di Muhammadiyah tidak pernah (jarang) menceritakan soal sanad keilmuannya ketika berceramah atau membahas suatu hal terkait bidang ilmu tertentu sekedar untuk menegaskan keotoritasan keilmuannya. 

Ulama-ulama Muhammadiyah biasanya memberikan penegasan akan otoritas keilmuannya secara tersirat melalui gelar-gelar akademis dan ijazah formal. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah punya parameter dan indikator yang jelas dan logis untuk mengakui keilmuan seseorang dan keotoritasannya. 

Penggunaan ijazah dan gelar-gelar akademis tentu menjadi satu penanda bahwa otoritas keilmuannya teruji. Hal ini berlaku untuk semua ilmu agama maupun ilmu umum. Ini karena jenjang akademis memiliki sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari mulai pengenalan awal suatu ilmu hingga ujian akhir untuk menguji apakah orang tersebut benar-benar telah menyerap ilmu tersebut atau belum. 

Salah satu kelemahan dari parameter klaim otoritas keilmuan melalui cerita lisan soal sanad ilmu adalah pembuktian tertulis untuk memverifikasi kebenarannya. 

Di Muhammadiyah, sangat mudah mencari suatu ulama yang punya otoritas keilmuan tertentu. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, siapa saja bisa memverifikasi keilmuan seseorang secara terbuka melalui internet. Juga bisa mengecek darimana ia memperoleh otoritas keilmuan tersebut. 

Oleh karena itu, sanad ilmu sebenarnya ada juga di Muhammadiyah, namun bukan sanad ilmu seperti yang dipahami oleh teman-teman di kelompok lain, melainkan lebih kepada kredibilitas lembaga pemberi otoritas keilmuan tersebut. Jadi tidak akan pernah ditemukan ada da'i Muhammadiyah yang kalau ceramah selalu menyebut : sanad ilmu saya adalah guru A, kemudian ke guru B, lalu ke guru C, dan seterusnya. Kalaupun ada, yang paling sering diangkat adalah soal sanad ilmu Kyai Dahlan yang biasanya dibicarakan untuk mencari ketersambungan "saudara seperguruan" dengan Kyai Hasyim Asy'arie. 

Da'i dan cendikiawan Muhammadiyah lebih elegan ketika menyampaikan soal otoritas keilmuannya. Ia tidak harus menyampaikannya sendiri. Tapi justru dijelaskan oleh orang lain seperti pembawa acara atau moderator di suatu acara/pengajian dengan cara membacakan CV / biodata pribadinya. 

Melalui cara tersebut publik bisa tahu soal otoritas keilmuan orang yang bersangkutan tanpa harus pamer. Atau bisa juga dengan menaruhnya sebagai profil di media sosial maupun di portal-portal institusi, sehingga terbuka jelas dan bisa dibaca oleh semua orang soal "sanad ilmu" sekaligus karya-karyanya tanpa harus menceritakan di tiap kesempatan demi meminta pengakuan publik agar yakin. Demikianlah, langgam yang telah lama mengakar menjadi tradisi baik di Muhammadiyah. 

-----------------------

Referensi : Tanya Jawab Agama, Suara Muhammadiyah, edisi 18 tahun 2016

Kemarin Presiden Jokowi melantik beberapa pejabat baru setingkat menteri dan wakil menteri sisa masa jabatan hingga 2024. Dari kelima pejabat yang dilantik, setidaknya ada dua orang yang dekat, bahkan salah satunya "terang-terangan" mengaku kepada para pewarta yang sedang meliput bahwa dia adalah orang Muhammadiyah, sesaat sebelum memasuki ruang pelantikan. Kedua orang tersebut adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. 

Kita tahu bawa Zulhas, panggilan singkat Zulkifli Hasan, adalah Ketua Umun PAN dimana PAN adalah partai politik yang lahir di era reformasi hasil dari rekomendasi tanwir Muhammadiyah di Semarang bulan Juni tahun 1998. Secara struktural memang PAN tidak ada sangkut pautnya dengan Muhammadiyah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa PAN lahir membawa gen Muhammadiyah dan menjadi besar salah satunya karena disokong oleh kader-kader yang banyak diwakafkan oleh Muhammadiyah. Sudah jadi rahasia umum bahwa Ketua Umun PAN sejak berdirinya hingga saat ini selalu merupakan warga maupun simpatisan Muhammadiyah. 

Semakin kesini, kader-kader Muhammadiyah semakin banyak yang berdiaspora ke dunia politik. Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR / BPN yang baru saja dilantik hari ini merupakan Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI. Anton, panggilan akrabnya, merupakan bekas Ketua Umum PP Ikatan Remaja Muhammadiyah (kini IPM), salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Selain kedua orang tersebut, masih banyak diaspora-diaspora kader Muhammadiyah yang malang melintang dalam kancah politik Indonesia. Ada yang sukses duduk di pemerintahan maupun dewan, ada juga yang gagal memanfaatkan kesempatan. 

Apakah Muhammadiyah sudah perlu mendirikan Amal Usaha bidang Politik? 

Di beberapa group WhatsApp yang saya ikuti, mencuat wacana tentang pentingnya mendirikan amal usaha Muhammadiyah (AUM) bidang politik. Wacana ini dilatarbelakangi adanya semangat untuk mendorong kader-kader Muhammadiyah potensial untuk terjun dalam dunia politik. Dorongan ini didasarkan atas semangat Muhammadiyah untuk ikut serta membangun politik bersih, professional, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas kebijakannya. 

Selain itu, wacana soal AUM bidang politik ini juga didasarkan pada kenyataan pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 banyak kader-kader Muhammadiyah yang gagal melenggang ke parlemen (pusat dan daerah) sebagai legislator maupun senator. Padahal jika semakin banyak kader-kader Muhammadiyah professional terjun ke dunia politik, maka buah pikiran Muhammadiyah tentang politik baik dan bersih bisa mendapatkan tambahan saluran untuk disuarakan dan diimplementasikan dalam tataran peraturan maupun kebijakan. 

Ilustrasi Konsultan Politik (Gambar : Edi Wahyono / Detiknews / Detikcom)

Muhammadiyah memang menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Muhammadiyah tidak berpolitik secara praksis, namun Muhammadiyah tidak alergi dengan politik. Politik yang dimainkan oleh Muhammadiyah adalah politik adiluhung sebagai bentuk komunikasi kepentingan politiknya. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui jalan politik maupun pengembangan masyarakat, adalah alat yang mutlak diperlukan untuk membangun nilai-nilai ilahiyah. Keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam politik praktis di Indonesia didasarkan pada semangat mengarusutamakan politik bersih di Indonesia. 

Namun sayangnya, semangat ini kadang terganjal dengan sulitnya mereka menembus rimba politik di Indonesia yang terkenal ganas dan kejam. Saat banyak warga Muhammadiyah mendukung seseorang untuk maju dalam sebuah kontestasi politik kemudian tiba saatnya dimulai proses politiknya, kandidat yang didorong untuk maju ini banyak yang merasa ditinggalkan oleh Muhammadiyah. 

Hal ini menguatkan dugaan beberapa orang bahwa Muhammadiyah hanya mengantarkan hingga gerbang pencalonan saja. Karena jika Muhammadiyah masuk ke ranah yang lebih dalam, tentu ini melanggar "paugeran" Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis. Adanya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dalam struktur Muhammadiyah, tidak lantas banyak membantu para kader-kader memenangi kontestasi politik di Indonesia. 

Untuk memenangi suatu kontestasi politik lokal maupun nasional, dibutuhkan banyak hal. Selain amunisi berupa modal (sosial maupun kapital), juga diperlukan tim yang solid dan berpengalaman. Tim ini merupakan think tank dalam merumuskan strategi politik yang akan dijalankan untuk menarik dukungan publik. 

Masalahnya adalah terkadang para kontestan yang notabenenya adalah kader-kader Muhammadiyah, tidak tahu "cara bermain" dalam politik. Kebanyakan mereka adalah kader-kader lurus yang memang mencalonkan diri hanya karena didukung oleh lingkungannya tanpa punya bekal pengetahuan mumpuni tentang bagaimana menembus rimba politik di Indonesia. 

Maka jika ditanya apakah sudah tepat jika kini Muhammadiyah punya suatu unit usaha (lebih dikenal dengan istilah amal usaha) bidang politik untuk membantu kader-kadernya agar sukses dalam menjalani kontestasi politik? Jawabannya adalah Ya, sudah tepat dan kini saatnya. 

Saya membayangkan bahwa AUM bidang politik ini lebih seperti konsultan politik profesional. Kalau dicari role modelnya, maka AUM bidang politik ini seperti PollMark Indonesia nya Eep Saefullah Fattah yang punya rekam jejak yang sukses menghantarkan banyak tokoh memenangkan kontestasi politiknya. Sebut saja Jokowi, Anies Baswedan, dan Ahmad Heryawan adalah sederet nama yang sukses dihantarkan oleh PollMark. Dibawah asuhannya, para tokoh ini menjelma dari 'nothing' menjadi 'something'. 

Jika saja kita punya semacam PollMark di Muhammadiyah, maka ini akan membuka kesempatan lebih lebar bagi kader-kader untuk memenangi konstestasi politik. Bukan tidak mungkin pada Pemilu 2024 atau 2029, akan ada lebih banyak lagi diaspora-diaspora kader Muhammadiyah yang melenggang ke parlemen maupun pemerintahan. 

Kesuksesan para kader ini kelak juga akan menjadi kesuksesan Muhammadiyah, karena akan menjadi saluran politik alternatif yang efektif kepada penguasa. Oleh karenanya, Muhammadiyah perlu mempertimbangkan momentum jelang Muktamar tahun ini, sekaligus momentum persiapan Pemilu 2024 untuk melahirkan AUM baru di bidang politik. 

Jika melihat proses pemilu sebelum-sebelumnya, rasanya sudah cukup kader-kader Muhammadiyah 'menderita' berjuang sendirian dalam menjalani proses politiknya. Jelang 2024, Muhammadiyah harus benar-benar serius melihat bahwa penempatan diaspora kader ke politik bukanlah hal tabu yang akan membuka luka lama. Justru hal ini harus dilihat dari kebermanfaatannya kelak karena mereka-mereka ini adalah ujung tombak dakwah Muhammadiyah di bidang politik. Mereka-mereka ini kelak yang akan memainkan 'jihad politik' Muhammadiyah dari internal pemerintahan. 

Salah satu contoh konkret dari semua cerita diatas adalah ketika saat ini Muhammadiyah keras mengkritisi RUU Sisdiknas yang dianggap cacat sejak proses pembentukannya dengan tidak melibatkan masyarakat. Selain itu banyak isi dalam pasal-pasal RUU ini yang saling bertentangan dengan UU lainnya. Sebagai informasi RUU Sisdiknas ini adalah Omnibus Law Bidang Pendidikan yang menggabungkan beberapa UU terkait pendidikan menjadi satu UU saja. 

Kritik Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah merupakan saluran utama yang selama ini menjadi langgam politik Muhammadiyah dengan pemegang kekuasaan. Namun kritik ini sifatnya adalah eksternal dari pembuat kebijakan. Maka untuk menguatkan kritik ini, kader-kader Muhammadiyah yang duduk di parlemen juga ikut angkat bicara sekaligus mencecar pemerintah yang memiliki inisiatif mengajukan RUU ini. Dengan adanya dua saluran aspirasi ini, kritik terhadap RUU ini nyatanya didengar dan direspon oleh presiden yang justru membuat kaget semua pihak dimana Presiden ternyata tidak tahu proses RUU Sisdiknas ini. Sehingga ada semacam penundaan pengajuan di parlemen untuk kemudian digodok lagi oleh pemerintah terkait isinya dengan menyesuaikan aspirasi yang muncul yang salah satunya adalah dari Muhammadiyah. 

Contoh lain adalah pemerintah membuka kran penerimaan guru ASN melalui skema PPPK. Di satu sisi, penerimaan guru PPPK ini memberikan angin segar bagi para guru yang selama ini bekerja sebagai honorer di sekolah negeri maupun guru di sekolah swasta yang selama ini mungkin digaji dibawah UMR. 

Adanya PPPK ini menjadikan guru yang lulus seleksi mendapatkan gaji yang sama dengan PNS sesuai golongan masing-masing dengan konsekuensi guru yang lulus seleksi PPPK harus mengajar di sekolah negeri. Namun di lain pihak ternyata migrasi para guru ini membuat goyang sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI). 

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah saja, ada 4.000 an guru yang bermigrasi ke sekolah negeri karena lulus seleksi PPPK. Jumlah ini tentu bukan sedikit karena nyatanya sampai menggoyahkan keberlangsungan proses belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah memprotes kebijakan soal penempatan guru PPPK yang harus di sekolah negeri, padahal Muhammadiyah juga tidak sebentar mengkader serta menggembleng mereka. Mereka-mereka yang lulus kebanyakan adalah guru-guru potensial di sekolah. Sehingga Muhammadiyah meminta agar penempatan ini dikembalikan ke sekolah asal (swasta) dan tidak harus di negeri. 

Protes dan usulan dari Muhammadiyah soal hal ini tidak saja disampaikan dalam pertemuan dengan presiden, seperti yang selama ini selalu dilakukan oleh Muhammadiyah untuk berkomunikasi dengan penguasa, melainkan juga melalui jalur politik di parlemen. Kader-kader Muhammadiyah di parlemen menangkap sinyalemen protes ini dan kemudian menyampaikannya saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan. Protes ini menjadi lebih mengena karena langsung ke pembuat aturannya. 

Inilah salah satu manfaat yang bisa didapat jika Muhammadiyah mampu mendiasporakan kader-kadernya di berbagai lembaga politik dan pemerintahan.

*** 

Proses Pemilu 2024 sudah resmi dimulai minggu lalu oleh KPU. Semua pihak sedang bersiap mengambil ancang-ancang untuk melewati proses panjang ini. Muhammadiyah harus jeli melihat ini. Jangan sampai Muhammadiyah kehilangan momen pesta politik 5 tahunan ini dengan hanya menjadi 'WatchDog' saja. Muhammadiyah harus ambil bagian dalam proses wakaf kader untuk berpolitik tanpa harus melanggar kepribadian Muhammadiyah. 

InshaAllah, trauma masa lalu Muhammadiyah dalam politik sudah cukup menjadi pelajaran berharga agar Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam melangkahkan kakinya dalam rimba politik. Hati-hati bukan berarti apati terhadap politik.

Di salah satu group media sosial yang berisikan para pegiat astronomi muslim, masih ramai memperbincangkan soal hisab dan rukyat awal ramadan kemarin yang ternyata ada perbedaan dalam implementasinya. Walaupun ramadan telah berlalu hamper 18 hari, namun perdebatan soal kriteria ini masih terus berlangsung. Bahkan diskusi mulai meluas soal standar kriteria awal waktu subuh yang ternyata juga ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Seperti yang selalu di katakan di artikel-artikel sebelumnya, Muhammadiyah itu tidak menuhankan sains, namun justru menggunakan sains untuk menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah yang telah disebutkan dalam Alquran dan hadist. Selain menggunakan sains dalam menentukan awal bulan, Muhammadiyah juga menggunakan sains dalam menentukan awal waktu solat. Setiap awal waktu solat, dihitung berdasarkan penerjemahan posisi matahari pada saat-saat tertentu.

Istilah awal waktu solat merupakan hasil ijtihad para ‘ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan waktu solat. Menentukan awal waktu solat, pada dasarnya adalah menentukan posisi Matahari pada waktu yang telah ditentukan (Qur’an dan Hadits) pada tempat tertentu. Hisab waktu solat adalah menentukan kedudukan Matahari sehingga dapat diketahui kedudukan Matahari pada bola langit di saat-saat tertentu.

Dalam khazanah ilmu hisab waktu solat, diketahui ada banyak metode dan kriteria yang ditawarkan, seperti University of Islamic Karachi, Islamic Science of North America, Muslim World League, Ummul Qura dan Egyptian. Dari Indonesia sendiri, kriteria yang jamak ditemui adalah kriteria dari Kemenag RI. Kriteria milik Kemenag ini telah menjadi kriteria yang lama digunakan hingga kemudian Muhammadiyah membuat koreksi atas kriteria awal waktu subuh yang berbeda hasilnya dengan milik Kemenag RI.

Kriteria awal waktu subuh dari berbagai lembaga di dunia (Gambar : PPT Adi Damanhuri, dipresentasikan dalam Munas Tarjih ke-31)

Dalam Alquran, tiap-tiap waktu solat telah dijelaskan melalui ciri-ciri yang ada di langit. Misalkan waktu isya’ itu ditandai dengan mulai memudarnya cahaya merah (asy-Syafaq al-Amar) di bagian langit sebelah barat, seperti yang dituliskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78. Begitu juga dengan tanda awal waktu subuh. Alquran menjelaskan bahwa subuh dimulai dengan hadirnya fajar sadiq.

Alquran yang sebagai kitab suci, memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah memberikan petunjuk. Dan ilmu pengetahuan / sains yang kemudian menjalankan perannya menyingkap petunjuk-petunjuk tersebut.

Fenomena awal waktu subuh hampir sama dengan awal waktu ‘Isya. Untuk ‘Isya ditandai dengan terlihatnya bintang-bintang di langit atau ketika hilangnya mega merah di ufuk Barat, atau perubahan dari terang ke gelap. Untuk waktu Subuh kebalikan dari waktu ‘Isya, yaitu mulai surutnya cahaya bintang-bintang di langit, atau perubahan dari gelap ke terang. Praktisnya, pada saat zenit Matahari hari 90º + standar waktu Subuh, untuk Indonesia standar yang digunakan adalah 20º dibawah horizon, jadi jarak zenitnya menjadi 90º + 20º = 110º.

Dalam menentukan awal waktu salat subuh, dikenal ada 2 fajar, yaitu fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq adalah sebuah cahaya yang terlihat pada waktu dini hari sebagai batas antara akhir malam dan permulaan pagi. Sementara, fajar kadzib adalah sebuah cahaya yang agak terang yang terlihat memanjang dan mengarah ke atas (secara vertikal) di tengah-tengah langit, berbentuk seperti ekor serigala.

Meskipun, fajar kadzib telah berakhir, umat Islam belum bisa melaksanakan shalat Subuh karena cahaya putih fajar shadiq belum lagi menyebar di ufuk timur. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Bukanlah fajar cahaya yang meninggi di ufuk, tetapi yang membentang berwarna merah (fajar putih kemerah-merahan)" (HR Ahmad, dari Qais ibn Thalq dari ayahnya).

Fajar sadiq dan fajar kadzib (Foto : OIF UMSU)

Imam Abu Mijlaz (Lahiq ibn Humaid as-Sadusi al-Bashri, wafat pada 101 H), seorang tabiin yang meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari RA, Hasan ibn Ali RA, Muawiyah ibn Abi Sufyan RA, dan Imran ibn Hushain RA berkata, "Cahaya yang menjulang (meninggi) di langit bukanlah Subuh, melainkan itu adalah fajar kadzib. Sesungguhnya subuh itu adalah apabila ufuk menjadi terbuka (tersingkap) berwarna putih".

Fenomena awal waktu subuh ini bukanlah fenomena binary (1 atau 0) seperti ruang yang gelap dengan lampu dimatikan lalu dihidupkan sehingga terangnya bisa berubah dengan cepat. Fenomena waktu subuh ini merupakan proses perubahan yang gradual (bertahap) seiring dengan posisi matahari.

Muhammadiyah telah lama menyadari akan keganjilan kriteria waktu subuh di Indonesia yang dinilai terlalu cepat. Pernah satu waktu ada seorang ulama dari timur tengah yang datang ke Indonesia. Saat terdengar adzan subuh, ia lantas keluar dan melihat ke langit. Ia pun heran karena langit masih tampak gelap dan merasa bahwa awal waktu subuh di Indonesia ini terlalu cepat.

Mungkin banyak orang bertanya, mengapa Muhammadiyah ngotot sekali untuk mencari ketepatan waktu dalam hal waktu subuh ini. Jawabannya adalah karena penentuan awal waktu subuh ini berkaitan erat dengan tiga ibadah, yaitu batas akhir salat witir, tanda masuk salat subuh, dan tanda waktu dimulainya puasa. Sehingga penentuan awal waktu subuh ini sangat menjadi prioritas guna sempurnanya ibadah.

Dalam upaya menyingkap ketepatan awal waktu subuh, Muhammadiyah menggunakan kajian 3 aspek, yaitu pendapat ulama falak atau astronomi sejak abad ke-4 hijriah hingga saat ini. Yang kedua menggunakan sampel dari sejumlah negara tentang penetapan awal waktu subuh. Dan yang terakhir adalah menggunakan hasil kajian dari 3 lembaga astronomi milik Muhammadiyah, yaitu Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Pusat Studi Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, dan Islamic Science Research Network (ISRN) yang berada di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta.

Ketiga Lembaga astronomi Muhammadiyah tersebut telah melakukan pengamatan selama 4 tahun di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia. Bahkan ISRN Uhamka juga menggunakan data-data sekunder dari 30 negara di dunia. Ketiga Lembaga ini memiliki usulan berbeda untuk awal waktu subuh berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian mereka selama ini.

Data hasil pengamatan awal waktu subuh dari 3 lembaga astronomi milik Muhammadiyah (Gambar : PPT Adi Damanhuri, dipresentasikan dalam Munas Tarjih ke-31)

ISRN Uhamka menyimpulkan waktu subuh berada pada posisi sekitar -13º dibawah ufuk. OIF UMSU menyimpulkan waktu subuh dimulai pada posisi -16.48º. Sedangkan PASTRON UAD berkeyakinan bahwa awal waktu subuh terjadi ketinggian dibawah -18º.

Dari hasil pengamatan bertahun-tahun ini, didapati bahwa munculnya fajar sadiq sebagai tanda awal waktu subuh tidak selalu sama setiap harinya. Terkadang fajar sadiq muncul di ketinggian -18º, kadang juga di ketinggian yang lebih rendah, dan ada yang muncul di ketinggian -19º. Perbedaan-perbedaan ketinggian ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah polusi cahaya dan pengaruh atmosfer.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai pemangku urusan keagamaan di lingkungan persyarikatan, perlu untuk menetapkan awal waktu subuh ini. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-31, Muhammadiyah menetapkan bahwa awal waktu subuh atau waktu munculnya fajar sadiq adalah Ketika posisi matahari berada pada ketinggian -18º. Dengan perbedaan 2 derajat dimana 1 derajat itu bernilai sekitar 4 menit, maka akan ada perbedaan 8 menit dengan jadwal yang masih digunakan oleh masyarakat umum dengan standar ketinggian Matahari -20º. Angka -18º didapat dari diskusi mendalam dengan para ilmuwan astronomi serta ulama-ulama yang sengaja diundang untuk memberi masukan dan pendapat.

Inilah salah satu bukti bagaimana Muhammadiyah menggunakan sains/ilmu pengetahuan untuk menyingkap petunjuk-petunjuk yang ada dalam Alquran dan hadits, dalam kaitannya dengan hal ibadah. Ilmu pengetahuan/sains adalah alat dengan sumber utama berasal dari Alquran dan hadits

Tahapan dalam pengoreksian awal waktu subuh yang dilakukan oleh Muhammadiyah (Gambar : AA)

Apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah ini bisa jadi akan menjadi bahan gunjingan, cemoohan, ejekan, dan lainnya. Namun sebagai organisasi yang telah melintasi berbagai periode dan zaman ini, hal tersebut bukanlah hal yang serius yang perlu diperhatikan. Dalam memutuskan berbagai hal yang terkait dengan agama, Muhammadiyah telah memiliki prosedur yang rapih, modern, dan terstruktur, sehingga apa yang diputuskan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara sains/ilmu pengetahuan, maupun secara agama. Inilah salah satu bentuk ijtihad Muhammadiyah dalam kaitannya untuk menyempurnakan ibadah.

***

Lalu bagaimana agar mendapatkan notifikasi waktu-waktu solat yang sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah?

Ada salah seorang kader Muhammadiyah, alumni Madrasah Muallimin Yogyakarta, yang telah membuat telegram bot bernama Muadzin Bot, yang berfungsi memberikan pengingat Ketika masuk waktu solat melalui notifikasi chat telegram. Dalam Muadzin Bot ini, ada beberapa kriteria dan metode hisab yang bisa dipilih. Dan menariknya, ada kriteria Muhammadiyah disana.

Sejauh saya menggunakan perangkat ponsel pintar (dan telah mencoba lebih dari 5 aplikasi waktu solat), baru Muadzin Bot inilah yang mencantumkan kriteria dan metodologi hisab dari Muhammadiyah. Sehingga bagi umat muslim (kader maupun non kader Muhammadiyah) yang ingin mendapatkan notifikasi awal waktu solat sesuai perhitungan Muhammadiyah (termasuk awal waktu subuh terbaru / -18º), maka bisa mencoba menggunakan telegram bot bernama Muadzin Bot ini. Bagi yang sudah menginstal aplikasi telegram, cukup tambahkan akun Muadzin Bot dan ikuti instruksinya (silahkan lihat poster yang ada di kolom advertorial 2 dibawah).

Di akhir bulan kemarin, saya menulis soal bagaimana metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal ramadan, syawal, dan zulhijjah yang berbeda dari metode yang dipakai oleh pemerintah maupun ormas lainnya.

Sebenarnya perbedaan yang terjadi di awal ramadan tahun ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sekira 7 tahunan yang lalu juga terjadi perbedaan awal ramadan / syawal dan kebetulan selama 7 tahun terakhir, awal ramadan serta syawal antara Muhammadiyah dengan pemerintah selalu sama atau berbarengan.

Saat terjadi perbedaan seperti awal ramadan tahun ini, orang-orang ramai membincangkan kembali soal ayat dalam Alquran tentang kewajiban untuk menaati Ulil Amri.

Adapun ayat yang menyebut soal kewajiban ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Muhammadiyah dianggap "melanggar" perintah tuhan dengan menyelisihi ketetapan pemerintah yang oleh kebanyakan orang awam dianggap sebagai ulil amri (padahal Muhammadiyah sudah jauh lebih dulu mengumumkan ketetapan awal ramadan, syawal, dan zulhijjah sejak awal tahun ini) soal hasil sidang isbat.

Muhammadiyah sendiri sudah sejak lama berijtihad menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menentukan awal bulan. Muhammadiyah bukan tanpa dasar memilih metode ini. Sebagai organisasi dan gerakan islam modern, Muhammadiyah selalu berusaha menggunakan agama dan sains sebagai pijakannya. Sains digunakan bukan untuk menggantikan agama. Muhammadiyah tidak menuhankan sains. Justru Muhammadiyah menggunakan sains untuk mengungkap tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut dalam Alquran dan hadits.

Lantas dengan keyakinannya ini soal metode hisab, apakah Muhammadiyah bisa dianggap tidak patuh pada Ulil Amri? Apakah Muhammadiyah membangkang pada perintah Allah dalam Alquran?

Khusus tentang persoalan ulil amri, yang jadi persoalan bukanlah tentang keharusan patuh pada ulil amri, karena perintah patuh pada ulil amri sudah dinashkan secara jelas dalam Al-Qur’an.

Tetapi yang jadi persoalan adalah siapakah yang berhak disebut ulil amri dalam ayat tersebut. Satu pihak menyatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadhan dan terutama awal Syawal, ulil amrinya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila Pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhinya. Dalam hubungannya dengan Muhammadiyah, jika Muhammadiyah mengumumkan berbeda dengan Pemerintah, berarti Muhammadiyah tidak taat dengan ulil amri, berarti juga tidak melaksanakan perintah Allah dalam ayat di atas.

Kitab HPT, merupakan kumpulan hasil pembahasan dan penetapan urusan-urusan keagamaan para ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih dan Tajdid (Foto : Istimewa)

Sementara itu, pihak lain, terutama Muhammadiyah, dengan keyakinan tinggi tanpa keraguan sedikit pun, tidak menolak untuk patuh dalam ayat tersebut. Tapi yang dipertanyakan adalah apakah menteri agama itu sah disebut sebagai ulil amri sesuai dengan terminologi yang disebut dalam surat An-Nisa tersebut?

Untuk urusan keagamaan, apalagi ibadah mahdhah, harusnya diputuskan oleh lembaga yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu. Misalnya di Mesir yang memutuskan satu Syawal adalah Grand Mufti, sementara Menteri Agama/Wakaf hanya menyaksikan. Di Saudi Arabia yang memutuskan adalah Mahkamah Agung. Di Malaysia yang memutuskan adalah Mufti Negara. Dan sebagian besar negara-negara Islam lainnya yang memutuskan juga adalah seorang mufti.

Mufti atau grand mufti ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan kriteria keulamaan, keilmuan, dan keahlian dalam hal agama. Sementara di Indonesia menteri agama adalah jabatan politik, ditunjuk oleh presiden berdasarkan pertimbangan politik bukan dengan pertimbangan keilmuan dan keulamaannya. Indonesia tidak memiliki mufti atau grand mufti.

Oleh sebab itu selama ini fatwa-fatwa keagamaan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa yang ada pada ormas-ormas Islam seperti Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Lajnah Bahtsul Matsail (Nadhlatul Ulama), dan Komisi Fatwa (Majelis Ulama Indonesia).

Secara bahasa ulî adalah bentuk jamak dari wali yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata al-amr adalah perintah atau urusan.

Dengan demikian ulil amri adalah orang-orang yang berwewenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.

“Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).” (Q.S. Al-Maidah 5: 55)

Siapakah ulil amri tersebut? Jika dikaitkan dengan Surat Al-Maidah ayat 55 diatas maka ulil amri itu adalah pemimpin umat yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dalam ayat di atas dijelaskan tiga hirarki kepemimpinan: Allah, Rasul-Nya dan orang- orang yang beriman. Secara operasional, kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman.

Empat Syarat Menjadi Ulil Amri

Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak bisa digantikan, tapi sebagai kepala negara, pemimpin, ulil amri tugas beliau dapat digantikan. Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin minimal harus memenuhi empat kriteria sebagai mana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 55 di atas. Empat syarat tersebut adalah

1. Beriman kepada Allah SWT

Karena ulil amri adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama sekali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya).

Tanpa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya bagaimana mungkin dia dapat diharapkan memimpin umat menempuh jalan Allah di atas permukaan bumi ini.

2. Mendirikan Shalat

Shalat adalah ibadah vertikal langsung kepada Allah SWT. Seorang pemimpin yang mendirikan shalat diharapkan memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah SWT. Diharapkan nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang terdapat di dalam shalat dapat tercermin dalam kepemimpinannya.

Misalnya nilai kejujuran. Apabila wudhu’ seorang imam yang sedang memimpin shalat batal, sekalipun tidak diketahui orang lain dia akan mengundurkan diri dan siap digantikan orang lain, karena dia sadar bahwa dia tidak lagi berhak menjadi imam.

3. Membayarkan Zakat

Zakat adalah ibadah mahdhah yang merupakan simbol kesucian dan kepedulian sosial. Seorang pemimpin yang berzakat diharapkan selalu berusaha mensucikan hati dan hartanya. Dia tidak akan mencari dan menikmati harta dengan cara yang tidak halal (misalnya dengan korupsi, kolusi dan nepotisme).

Dan lebih dari pada itu dia memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap kaum dhu’afa’ dan mustadh’afin. Dia akan menjadi pembela orang-orang yang lemah.

4. Selalu Tunduk Patuh Kepada Allah SWT

Dalam ayat di atas disebutkan pemimpin itu haruslah orang-orang yang selalu ruku’ (wa hum râki’ûn). Ruku’ adalah simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya yang secara konkret dimanifestasikan dengan menjadi seorang muslim yang kafah (total), baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlaq maupun mu’amalat.

Aqidahnya benar (bertauhid secara murni dengan segala konsekuensinya, bebas dari segala bentuk kemusyrikan), ibadahnya tertib dan sesuai tuntutan Nabi, akhlaqnya terpuji (shidiq, amanah, adil, istiqamah dan sifat-sifat mulia lainnya) dan mu’amalatnya (dalam seluruh aspek kehidupan) tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

***

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa umarâ’ atau hukâm adalah ulil amri dengan syarat-syarat minimal yang sudah disebutkan di atas. Tetapi sebagian memperluas makna ulil amri tidak hanya kepada pemerintah atau penguasa semata tetapi jug kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan amanah untuk memimpin suatu urusan, baik itu perorangan atau lembaga.

Ahlul halli wal aqdi adalah ulil amri dalam bidang-bidang yang ditugaskan dan menjadi wewenang mereka, misalnya dalam pemilihan kepala negara, menetapkan undang-undang, dan urusan-urusan lainnya.

Menurut Ibn ‘Abbâs, ulil amri adalah ahli fiqh dan agama. Menurut Mujâhid, ‘Athâ’ dan Abu al-‘Aliyah serta Hasan al-Bashri, ulil amri itu adalah ulama. Menurut Ibn Katsîr sendiri, ulil amri mencakup keduanya, umara dan ulama.

Menurut Muhammad ‘Abduh, ulil amri adalah jamaah ahlul ahli wal aqdi dari kaum Muslimin. Mereka adalah umara’ (pemerintah) dan hukama’ (penguasa), ulama, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat.

Jika mereka semua sepakat tentang suatu urusan, kita semua wajib mematuhinya asal tidak bertentang perintah Allah dan Rasul-Nya.

Menurut sebagian ulama, karena kata al-amr yang berbentuk ma’rifah atau difinite, maka wewenang pemilik kekuasaan terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan (umum) semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Untuk persoalan aqidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada nash-nash agama (Al-Qur’an dan As-Sunnah).

Dalam hal ini, Muhammad Abduh mengatakan bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman terhadap nash, bukan dalam mematuhi nash. Dalam masalah hadits tentang tata cara untuk mengetahui awal Ramadhan dan awal Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadits tersebut.

Menurut pandangan Muhammadiyah, hadits itu ada ‘illatnya (alasan/fakta yang melingkupinya), yaitu karena umat pada masa itu belum mempunyai cara lain untuk mengetahui awal bulan kecuali dengan melihat hilal. Kalau gagal melihat hilal karena mendung, maka bulan yang sedang berjalan itu digenapkan 30 hari. Sekarang, ilmu astronomi sudah demikian maju, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan.

Oleh sebab itu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya tatkala menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal untuk menentukan awal bulan.

Sebagian memahami, bahwa yang bersifat ta’abbudi (tidak boleh dirubah sedikitpun) adalah puasa Ramadhan dimulai tanggal 1 Ramadhan dan shalat ‘Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sedangkan bagaimana cara menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal itu adalah sesuatu yang bersifat ta’aqquli (rasional, dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan lebih bersifat teknis.

***

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa ulil amri itu adalah

1. Umarâ’ dan hukâm dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas

2. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing- masing

3. Para ulama baik perorangan ataupun kelembagaan seperti lembaga-lembaga fatwa

Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahamaan nash-nash agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam.

Pemerintah tidak dapat mengintervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nash, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat ijtihadi, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti.

Dalam perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal, dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa dan shalat ‘Ied, maka penyelesaiannya diserahkan kepada para pemimpin agama dalam urusan membimbing umat. Tetapi urusan libur ‘Iedul Fithri dan hal-hal lain di luar urusan keagamaan murni / ibadah, diputuskan oleh Pemerintah.

***

Dari apa yang sudah dijelaskan panjang lebar diatas, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa apa yang selama ini diyakini dan dilakukan oleh Muhammadiyah tidaklah melanggar perintah tuhan. Muhammadiyah memahami dalil untuk menaati ulil amri ini secara komprehensif dengan mengambil literatur pemaknaan dari berbagai ulama dan akademisi yang sejak ratusan tahun lalu juga telah membahasnya secara mendetail, bukan hanya dari pemaknaan secara letterleijk (tertulis apa adanya).

Gaya pemahaman dalil seperti ini telah menjadi langgam Muhammadiyah sejak awal didirikannya.

Semoga ini bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah untuk hal-hal yang terkait dengan urusan ibadah. Wallahu'alam bishawab.

_____________________

Catatan :

1. Artikel ini mengutip dan mengambil tulisan dari makalah yang disampaikan oleh Allahuyarham Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, M.Sc (Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2020) yang disampaikan dalam sarasehan dan sosialisasi hisab rukyat Muhammadiyah, yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta pada hari Kamis 4 Sya’ban 1434 H / 13 Juni 2013. Tulisan ini juga telah beliau publikasikan dalam Jurnal Tarjih

2. Perbedaan yang terjadi seperti penetapan awal ramadan tahun ini jangan dinilai sebagai sebuah perpecahan, tapi jadikanlah sebagai sebuah khazanah dan kekayaan intelektual dalam berislam.

3. Untuk bisa disebut sebagai ulama, Muhammadiyah memiliki kriteria tersendiri bukan sekedar dilihat dari garis nasab saja.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. H.  Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah periode 2015-2022), ulama adalah konsep teologis, yakni orang yang menguasai ilmu agama, bertakwa kepada Allah (yakhsyallaha), dan membawa misi kenabian (waratsatul anbiya’). Kualitas keilmuan seseorang mungkin bisa diukur oleh manusia, tetapi dua kualitas lainnya (ketakwaan dan misi kenabian) hanya diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, apakah seseorang berhak disebut ulama atau tidak, dengan tiga kriteria itu, adalah urusan Allah yang Maha Tahu.

4. Dalan hal membahas dan memutuskan segala urusan terkait masalah keagamaan, Muhammadiyah memiliki lembaga khusus yang bernama Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam bahasa sederhana, lembaga ini disebut juga sebagai lembaganya para ulama Muhammadiyah untuk membahas dan memutuskan segala persoalan keagamaan dan ibadah. Majelis/lembaga ini ada di semua jenjang organisasi di Muhammadiyah, mulai dari pusat (Nasional) hingga ranting (desa).