Sore ini saya dihubungi oleh salah satu sahabat baik saya di Taiwan yang meminta untuk dijelaskan lagi soal status kehalalan vaksin AstraZeneca (AZ) yang “simpang siur” di media dan menjadikan masyarakat ragu untuk divaksin. Sekitar 2 bulan yang lalu saat acara halal bi halal diaspora Indonesia se-Taiwan, saya sempat menjelaskan tentang status kehalalan vaksin AZ ini maupun vaksin lainnya. Agar lebih mudah, maka saya menuliskan lagi penjelasan tentang status kehalalan vaksin AZ ini dimana di Taiwan sendiri memakai vaksin ini dalam program vaksinasi Covid-19.

Di Indonesia, Lembaga yang mengeluarkan status kehalalan sebuah produk [masih] dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam pemeriksaannya dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga resmi dibawah MUI yang memiliki kapasitas untuk itu. Sedangkan menurut UU Jaminan Produk Halal, sertifikat kehalalan sebuah produk diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Gambar : Freepik)

MUI Pusat dalam menetapkan status kehalalan sebuah produk, menggunakan prinsip kehati-hatian (ikhtiyath) dan keluar dari polemik (khuruj minal khilaf). Prinsip ini dirujuk dari madzhab Syafi’i. Dalam kasus vaksin AstraZeneca, ada perbedaan status yang antara MUI Pusat dengan MUI Jawa Timur. MUI Jawa Timur menggunakan prinsip argument istihalah (perubahan benda najis menjadi suci) secara mutlak yang merujuk pada madzhab Hanafi dan maliki.

MUI Jawa Timur memberikan status halal pada vaksin AstraZeneca, sedangkan MUI Pusat memberikan status haram. Perbedaan status ini merujuk pada perbedaan prinsip dan argument yang digunakan berdasarkan madzhab yang dirujuk (lihat paragraph diatas ini). Namun walaupun berbeda, MUI Pusat dan MUI Jawa Timur sama-sama membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca ini untuk umat Islam. MUI Pusat mendasarkan pembolehan penggunaan vaksin AstraZeneca ini dengan alasan darurat.

Seperti yang kita tahu, pandemic Covid-19 ini semakin hari semakin memburuk keadaannya. Per 15 Juli 2021, Indonesia menempati posisi puncak sebagai negara terbanyak penambahan kasus positif Covid-19 di dunia. Bahkan setiap hari, media sosial kita diramaikan dengan pengumuman duka cita dari para handai taulan, saudara, sahabat, ulama, hingga masyarakat umum yang wafat dan dikebumikan dengan protocol Kesehatan Covid-19. Rasa-rasanya parade kematian akibat Covid-19 sedang terjadi di hadapan kita saat ini.

Salah satu ikhtiar agar kita segera menyudahi pandemic ini adalah melalui vaksinasi. Vaksinasi yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan beberapa merek vaksin seperti Sinovac, Moderna, Sinopharm, dan AstraZeneca. Vaksin Sinovac untuk saat ini menjadi satu-satunya vaksin yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI Pusat. Sedangkan lainnya ada yang berstatus belum disertifikasi dan ada juga yang berstatus haram. AstraZeneca adalah salah satu yang berstatus haram tersebut.

Secara sederhana ada tiga hal yang menjadi pertimbangan haramnya suatu vaksin. Pertama, mengandung bahan haram atau dibuat dengan cara yang haram. Kedua, proses pembuatannya melanggar hukum syariah. Ketiga, manfaatnya tidak jelas atau mudaratnya jauh lebih besar. Jadi, hukum haram tidak hanya dipandang dari kandungan bendanya, tetapi juga pada proses maupun manfaatnya.

Status haram dari vaksin AstraZeneca didapat dari penggunaan jaringan manusia dan babi dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Bahan aktif vaksin AstraZeneca adalah rekombinan adenovirus yakni monovalen vaksin yang terdiri atas satu rekombinan vektor 'replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)', yang menjadikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2, disebut juga ChAdOx1-S (recombinant). Kemudian, saat pembuatan, dalam penyiapan inang virus, sel inang yang digunakan berasal dari diploid manusia. Persisnya sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan pada media Fetal Bovine Serum, yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan sel inang itulah ditemukan bahan atau enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi. 

Tripsin babi digunakan pada proses awal penanaman untuk menumbuhkan virus pada sel inang. Setelah virus ditanam kemudian tumbuh, virusnya dipanen. Pada dasarnya tidak ada persentuhan lagi antara tripsin dan si virus karena urusan tripsin tersebut hanya dengan media tanamnya. Karena itu, sudah tidak ada unsur babi sama sekali di produk akhir vaksin AstraZeneca.

Analoginya, jika kita menanam pohon dengan menggunakan pupuk kandang merupakan barang yang najis, tetapi ketika menghasilkan buah, si buah tidak lantas menjadi najis. Buahnya tetap halal dimakan. 

Oleh karena itu, walaupun status vaksin AstraZeneca itu haram menurut MUI Pusat, namun MUI Pusat membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk disuntikkan kepada umat islam karena kondisi darurat. MUI Pusat memberi jalan keluar dengan kaidah hajat dan darurat. Bukan Tahlilul Haram (menghalalkan yang haram) atau Tahrimul Halal (mengharamkan yang halal). Tapi memubahkan yang haram karena darurat (konsep hukumnya: mubah, bukan halal)

Vaksin AstraZeneca sendiri sudah [diklaim] disetujui lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Islam. Beberapa diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko.

***

Jadi jelaslah status kehalalan dan dibolehkannya penggunaan vaksin AstraZeneca. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita wajib ambil bagian aksi untuk segera mengakhiri pandemic Covid-19 yang telah mengakibatkan jutaan nyawa manusia melayang. Jadikan vaksin ini sebagai ibadah untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup manusia. InshaAllah, manfaat dari vaksinasi Covid-19 ini lebih banyak dibanding mudharatnya. Wallahu’alam bishawab

Tes usap PCR (Foto : BBC Indonesia)

Terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021, pemerintah resmi memberlakukan PPKM untuk wilayah Jawa, Bali dan puluhan Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menekan kasus harian Covid-19 yang kini telah mencapai lebih dari 20.000 kasus perharinya.

Hari sabtu pagi yang cerah dan hening, tetiba dipecahkan oleh dering nada pemberitahuan pesan WhatsApp di ponsel.

Good News, Alhamdulillah, Muhammadiyah Thailand already received an official Permittion  Letter from the government

Pesan tersebut kemudian diikuti dengan kiriman foto-foto surat resmi dari pemerintah Thailand dengan Bahasa Thai yang lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa melayu di surat yang lain yang berkop Asosiasi Muhammadiyah Thailand.

Surat resmi dari Pemerintah Thailand / Gubernur Propinsi Yala (Foto : WAG Muhammadiyah ASEAN)

Kabar ini dikirimkan oleh Bu Alia selaku Koordinator Muhammadiyah Sister Organization dan dilengkapi oleh Dr. Hafidz selaku Ketua Asosiasi Muhammadiyah Thailand di WA Group Muhammadiyah ASEAN dan Dunia.

***

Dalam upaya menginternasionalisasikan Gerakan dan paham Islam tengahan yang diusung oleh Muhammadiyah, Muhammadiyah terus menggandeng dan memperluas Kerjasama dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan tersebut. Selain mensyiarkan paham tersebut, Muhammadiyah melakukan internasionalisasi juga karena beberapa alasan. Pertama, karena tuntunan dan keniscayaan sejarah. Banyaknya permintaan dari berbagai institusi untuk Muhammadiyah berperan lebih besar. Permintaan tersebut diajukan berdasarkan pengalaman dan penilaian individu dan lembaga yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Muhammadiyah. Kedua, pembinaaan anggota Muhammadiyah di luar negeri. Sebagian juga karena permintaan Kedutaan Republik Indonesia di mancanegara. Ketiga, adanya peluang dan tantangan untuk memperkuat gerakan Muhammadiyah di dalam negeri dengan jaringan lembaga dan negara asing serta diaspora Muhammadiyah. Internasionalisasi dilaksanakan berbasis gerakan sosial, pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan, bukan melulu melalui pengajian. Muhammadiyah melakukan Internasionalisasi berbasis aksi, bukan penetrasi ideologi. Dunia internasional memahami aksi Muhammadiyah merupakan aktualisasi dari ideologi atau manhaj.

PP Muhammadiyah memiliki banyak mitra di luar negeri terkait Gerakan internasionalisasi Muhammadiyah ini. Selain Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang memang perpanjangan tangan Muhammadiyah di lebih dari 26 negara di dunia yang memiliki garis komando langsung dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, PP Muhammadiyah juga bekerjasama dengan Sister Organization Muhammadiyah dari 7 negara di dunia. Ada 7 organisasi bernama 'Muhammadiyah' di dunia yang tidak mempunyai hubungan dengan Muhammadiyah di Indonesia, namun punya visi, strategi dakwah bahkan logo yang sama. Mereka disebut sebagai organisasi saudara atau 'sister organization'. Ke-7 “Saudara Muhammadiyah” tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Mauritius.

Surat terjemahan dari surat asli pemerintah Thailand / Gubernur Propinsi Yala (Foto : WAG Muhammadiyah ASEAN)

Sejak Muktamar ke-45 di Malang tahun 2005, yang dikenal sebagai tonggak Gerakan internasionalisasi Muhammadiyah (karena banyak kebijakan tentang internasionalisasi Muhammadiyah seperti pengakuan PCIM sebagai struktur resmi dan aksi-aksi internasional lainnya), PP Muhammadiyah rutin mengundang organisasi-organisasi serumpun yang memiliki nama dan logo yang sama dengan Muhammadiyah di Indonesia ini hadir di Muktamar. Di muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, PP Muhammadiyah mengadakan Muhammadiyah International Meeting sebagai forum resmi untuk koordinasi seluruh PCIM dan organisasi-organisasi serumpun Muhammadiyah seluruh dunia. 

Sebagai salah satu sister organization paling awal, Asosiasi Muhammadiyah Thailand membuktikan bahwa Gerakan mereka bisa diterima dan diapresiasi oleh pemerintah Thailand. Pengakuan secara resmi ini menjadi penting karena akan memberikan kepastian hukum dalam gerak Langkah dakwah Asosiasi Muhammadiyah Thailand di berbagai bidang.

Asosiasi Muhammadiyah Thailand berbasiskan di Propinsi Yala, Thailand Selatan yang mayoritas beretnis melayu muslim. Sudah sejak lama, PP Muhammadiyah memberikan perhatian khusus kepada propinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Mulai dari keiikutsertaan dalam penyelesaian konflik hingga pemberian puluhan beasiswa bagi anak-anak muslim dari wilayah yang mayoritas dihuni oleh penduduk muslim ini untuk menempuh studi sarjana, master, hingga doktor di kampus-kampus Muhammadiyah se-Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani pada 22 Juni 2021 ini oleh Gubernur Propinsi Yala, Asosiasi Muhammadiyah Thailand diberikan hak untuk menyelenggarakan berbagai usaha terkait dakwah di berbagai bidang. Selain itu, disebutkan juga bahwa Asosiasi Muhammadiyah Thailand tidak bertujuan untuk berpolitik maupun berafiliasi dengan pilihan politik manapun. 

Dengan hadirnya surat pengakuan ini, maka Thailand menjadi negara kedua di dunia yang memiliki dua “Muhammadiyah” sekaligus. Yang satu adalah PCIM Thailand yang memiliki garis instruksi dengan Muhammadiyah di Indonesia, dan satu lagi adalah Asosiasi Muhammadiyah Thailand yang tidak memiliki garis organisasi apapun dengan Muhammadiyah di Indonesia. Negara pertama yang memiliki “matahari ganda” ini adalah Malaysia dengan hadirnya PCIM Malaysia dan Muhammadiyah Malaysia (Pulau Penang).

Sebagian peserta Muhammadiyah International Meeting saat penutupan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Forum ini dihadiri oleh 20 an PCIM, 7 sister organization, dan puluhan tamu internasional (Foto : Dokumen Pribadi)

Hadirnya para sister organization Muhammadiyah di berbagai dunia ini menjadi salah satu jalan untuk menyebarkan paham, ideologi, dan semangat Gerakan Muhammadiyah yang diinisiasi oleh Kiai Dahlan lebih dari seabad yang lalu. Konstitusi Muhammadiyah (baca : AD-ART) menyebut bahwa kedudukan Muhammadiyah berada di Indonesia dan anggotanya adalah para WNI. Kenyataan ini menutup peluang bagi WNA yang ingin bergabung dengan Muhammadiyah di Indonesia. Sehingga dengan adanya organisasi sejenis seperti Asosiasi Muhammadiyah Thailand, bisa menjadi win-win solution bagi semuanya.

***

Thailand sebenarnya bukanlah negara asing bagi Gerakan Muhammadiyah. Sejak puluhan tahun yang lalu, “orang-orang Muhammadiyah” telah bermigrasi ke Thailand. Salah satu generasi awal “muhajirin Muhammadiyah” ke Thailand ini adalah anak kandung Kiai Dahlan. Bahkan saat ini, cicit Kiai Dahlan yang bernama Prof. Winai Dahlan telah menjadi akademisi besar di salah satu Universitas besar di Kota Bangkok dan sekaligus memimpin Pusat Penelitian Halal terbesar di Thailand.

Sebagai warga Muhammadiyah, kita patut bersyukur dan bangga bahwa organisasi kita ini telah menginspirasi dan menjadi contoh bagi para WNA. Ketulusan dan keseriusan Gerakan Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam melalui aksi-aksi nyata dan berdampak positif bagi masyarakat lintas negara, wilayah, dan keyakinan. Muhammadiyah akan terus bersinar dimanapun berada !

Erez Gate sebagai perbatasan Israel-Palestina (Foto : APA Images)

Di akhir tahun 2008 hingga awal 2009, Israel membombardir habis-habisan jalur gaza - Palestina yang mengakibatkan lebih dari 1.300 orang terbunuh dan lebih dari 5.000 orang terluka (data dari Kementerian Kesehatan Palestina). Negara-negara Islam bergerak berusaha membantu rakyat Gaza yang mengalami peperangan sekaligus embargo bantuan internasional dari Israel. Israel mengembargo jalur Gaza dengan menutup pintu-pintu perbatasan. Begitu juga dengan negara-negara yang berbatasan dengan Israel dan Palestina juga menutup pintu untuk keluar masuk. 

Banyak bantuan internasional yang pada akhirnya tidak bisa tersalurkan karena gagal menembus jalur masuk ke Gaza akibat serangan Israel ini. Tim dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang juga sudah seminggu lebih menunggu di Kairo-Mesir dengan harapan agar bisa masuk ke Gaza, akhirnya menyerah. Mereka kemudian memutuskan pulang  pulang ke Jakarta tanpa bisa masuk ke Gaza. 

Namun, hal berbeda justru dialami oleh tim Muhammadiyah yang dikomandoi oleh MDMC. Walau sempat hampir menyerah karena sudah seminggu tertahan di Kota Amman, Yordania dan tidak kunjung bisa masuk ke Gaza, namun karena perjuangan salah satu Ketua PP Muhammadiyah yang jadi “Diplomat Muhammadiyah”, akhirnya Tim Kemanusiaan Muhammadiyah berhasil masuk ke Gaza.

Adalah Dr. Sudibyo Markus, M.BA Ketua PP Muhammadiyah periode 2005-2010, sekaligus salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, berjuang melalui jejaring internasional yang ia miliki untuk membantu tim Muhammadiyah agar bisa masuk ke Gaza. Kala itu bulan Februari 2009, Pak Dibyo, begitu biasa ia dipanggil, sedang berlibur ke rumah anak dan menantunya di Perth, Australia. Salah satu agenda liburannya di Perth adalah pergi ke Kota Albany, sebuah kota kecil di pantai selatan Australia Barat, sekitar 6 jam perjalanan melalui jalan tol dari Kota Perth.

Pak Dibyo sendiri menginap di pondok tunggal di Lembah Kangguru yang sepi dengan kebun jeruk luas berhektar-hektar, tempat Kangguru berlalu lalang, terutama di malam hari. Saat itu ia tengah asik bermain Bersama dua orang cucunya dengan bermain pasir dan mandi di pantai. Namun keceriaan itu tidak berlangsung lama tatkala datang SMS (waktu itu belum ada WA) dari dr. Ardiansyah, yang sedang berusaha masuk Gaza, tapi tertahan selama seminggu di Kota Amman, Ibu Kota Yordania.

Jam 11 siang dr. Ardiansyah Sp.B, dokter bedah RS Islam Jakarta Cempaka Putih (salah satu RS Muhammadiyah di Jakarta) yang merupakan Ketua Tim kemanusiaan gabungan MDMC Muhammadiyah bersama RS Kristen Bethesda Yakkum Yogyakarta, mengirimkan SMS kepada Pak Dibyo yang sedang berada di Australia Barat. Isi  SMSnya sangat ringkas yaitu minta ijin kepada Pak Dibyo selaku penanggung jawab Tim Kemanusiaan untuk Palestina di PP Muhammadiyah, agar Tim gabungan diijinkan segera kembali ke Jakarta karena sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa masuk ke Gaza. 

Sejak akhir Desember 2008, Israel terus membombardir Jalur Gaza, sehingga Pemerintah Mesir yang merupakan satu-satunya negara yang menjadi pintu masuk ke Gaza melalui Raffah Gate (celah Raffah), tidak mengizinkan Tim Kemanusiaan internasional dari negara dan organisasi internasional manapun untuk masuk ke Gaza. Dan bagi tim kemanusiaan internasional yang sudah berada di Gaza diperintahkan untuk segera keluar. Celah Raffah (Raffah gate) yang menjadi satu-satunya pintu masuk ke Gaza dari arah Mesir ditutup.

Pak Dibyo segera berpikir cepat. SMS dari dr. Ardiansyah pun dijawabnya dengan kalimat "NO WAY”. Tim MDMC Muhammadiyah-Yakkum harus bisa masuk ke Gaza bagaimanapun caranya. 

“Apa kata dunia kalau Tim Kemanusiaan kita gagal masuk Gaza?”

Segera setelah ia membalas SMS tersebut, Pak Dibyo segera bertindak cepat. Ia berusaha mencari akal, jalan, dan terobosan untuk [entah] bagaimana caranya Tim Kemanusiaan antar agama ini bisa masuk ke Gaza. 

Sebagai orang yang punya jejaring luas dan pengalaman internasional yang seabreg, Pak Dibyo tahu, satu-satunya “lubang jarum” untuk bisa masuk ke Gaza adalah masuk melalui pintu lain yang disebut Celah Erez atau Erez Gate, dan itu berada di sebelah utara perbatasan Gaza dengan Israel. Untuk itu tidak mungkin ditempuh tanpa melewati dan masuk wilayah Israel, dan lebih tidak mungkin lagi tanpa seizin pemerintah Israel yang sedang dalam status perang dengan kelompok Hamas di Gaza.

Dengan keyakinan yang kuat, Bismillah, ia segera mengirim SMS ke jejaring internasionalnya di berbagai negara untuk minta dukungan dan back up bagi keberangkatan Tim MDMC-Yakkum ini. Mulai dari Dr. Iyang Iskandar, Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) yang sedang rapat IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent / Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional) di Jenewa-Swiss, hingga Dr. Jounis al Khatib, Ketua Palestinian Red Crescent (Bulan Sabit Merah Palestina). 

Delegasi Muhammadiyah Taiwan bersama dr. Sudibyo Markus, M.BA saat Muhammadiyah International Meeting di Makassar tahun 2015 (Foto : Koleksi Pribadi)

Dari awal ia merasa optimis bahwa “terobosan gila” ini bisa terlaksana. Ketika ia menghubungi Dr. Jounis al Khatib, dia ternyata sedang tidak berada di Palestina. Yang mengejutkan, ternyata beliau justru sedang duduk bersebelahan dengan Dr. Iyang yang sedang rapat IFRC di kantor Palang Merah Internasional di Jenewa tersebut. Kedua orang ini sangat mendukung gagasan “gila” Pak Dibyo ini.

Kemudian Pak Dibyo menghubungi Dr. Hani Al Banna, Direktur Islamic Relief Birmingham (sebuah lembaga kemanusiaan di Inggris), di kantornya di Kota London. Beliau mendukung dan memberikan nama Dr. Mahmud Soussy, seorang staff dari Islamic Relief yang sedang bertugas di Gaza, yang nantinya akan menerima Tim MDMC-Yakkum ketika tiba di Gaza melalui "lubang jarum Erez Gate". 

Pak Dibyo juga menghubungi Prof. Al Hadith, "tangan kanan" Ratu Yordania yang tahu semua jalur, mulai belanja logistik di Kota Amman sampai mengirimkannya dengan selamat ke Gaza.

Setelah dukungan di dapat dari berbagai tokoh kemanusiaan di berbagai negara, kini tinggal menyelesaikan satu masalah terakhir dan menjadi kunci kesuksesan gagasannya ini. Tahapan terakhir tersebut adalah meminta izin ke pemerintah Israel. Setidaknya meminta izin ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Israel. Akhirnya ia menghubungi seorang Liaison Officer “Magen David Adom” / Palang Merah Israel, bernama Steve Stein, yang beberapa kali pernah bertemu dengan Pak Dibyo di forum internasional. 

Ketika menerima SMS, Steve menjawab "What can I do for you, Markus?" (di pergaulan internasional, orang akan memanggil dengan nama belakang seseorang sebagai nama panggilan).

Pak Dibyo menceritakan bahwa Tim MDMC-Yakkum untuk Gaza sudah seminggu terdampar di Kota Amman-Yordania, tanpa kepastian apakah bisa masuk ke Gaza atau tidak. Sementara pintu Raffah di perbatasan Mesir jelas sudah diblokade oleh pemerintah Mesir.  Kala itu Tim Kemanusiaan dari Kementerian Kesehatan Indonesia sudah kembali ke Jakarta. 

Pak Dibyo lantas bertanya ke Steve, "Would it be possible for our Muhammadiyah and Yakkum Team to get through to Gaza via Erez gate within the Israel territory?" Apa mungkin pemerintah Israel izinkan Tim MDMC-Yakkum masuk jalur Gaza lewat celah Erez di perbatasan utara Gaza yang berarti harus melewati wilayah Israel?

Steve Stein menjawab dengan enteng. “Wait, Markus. I will let you know within 30 minutes". Ia akan mengabari Pak Dibyo dalam 30 menit untuk keputusan apakah mungkin tim MDMC-Yakkum masuk ke Gaza melalui celah Erez. Pak Dibyo pun sempat terkejut bahwa ia akan dikabari hanya dalam 30 menit saja. 

Dan benar saja, setengah jam berikutnya Steve sudah mengirim SMS lagi. "Markus, your Team is granted to do that, and right now your team is awaited at the Israel Embassy in Amman for visa on arrival". Akhirnya tim MDMC-Yakkum diijinkan masuk lewat Israel dan hari itu juga Dr. Ardiansyah beserta seluruh tim ditunggu di Kedutaan Besar Israel di Kota Amman untuk urusan visa on arrival guna menjadi syarat agar bisa masuk ke Israel untuk menuju Gaza melalui celah Erez di utara.

Besok harinya, tim MDMC-Yakkum langsung diantar oleh tim KBRI Amman ke perbatasan Yordania-Israel dan dijemput langsung oleh tim Palang Merah Israel. Di sana tim MDMC sempat berziarah ke Masjidil Aqsha. Keesokan paginya, tim MDMC-Yakkum langsung berangkat menuju Celah Erez setelah bermalam di Kota Tel Aviv-Israel. Dan saat Maghrib, tim MDMC-Yakkum akhirnya tiba di Erez dengan dijemput oleh Dr. Mohammad Soussy. Tim kemanusiaan Muhammadiyah dan Yakkum itu kemudian bertugas selama kurang lebih satu minggu di RS Gaza, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta  melalui jalur yang sama setelah menuntaskan misi.

Menurut Pak Dibyo, kala itu ia hanya berpikir sederhana. Ketua PP Muhammadiyah yang telah melanglang buana ke semua benua di dunia itu tahu bahwa setiap rombongan peziarah dari Indonesia yang akan berkunjung ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, harus melewati wilayah Israel. Mereka akan melewati Kota Amman lalu menyeberang ke perbatasan Yordania-Israel di Jembatan King Hussein. Ia terpikir apa salahnya jika Tim Kemanusiaan ke Gaza ini ia lewatkan juga melalui jalur yang sama dengan para peziarah. Toh ini urusan kemanusiaan, bukan politik.

Belakangan, saat ia bertemu Steve Stein dalam suatu pertemuan di Yakkum, Steve berkata "Markus, sungguh tidak mudah memutuskan untuk menyetujui permintaanmu waktu itu. Dalam situasi perang, segala sesuatu yang buruk bisa saja terrjadi. Kalau saja hal itu terjadi (sesuatu yang buruk) kepada Tim MDMC-Yakkum, maka itu akan menjadi skandal kemanusiaan besar di dunia. Syukurnya Tuhan melindungi tim kalian". Di lain kesempatan, Wakil Dubes RI di Yordania kala itu juga sempat keheranan. Katanya, “bagaimana bisa tim yang sudah akan pulang ke Jakarta, hanya dalam dua jam tiba-tiba bisa masuk ke Gaza?”

Pak Dibyo sendiri menghabiskan pulsa kartu pasca bayarnya hingga jutaan rupiah (pada waktu itu karena belum ada aplikasi seperti WA, maka pilihan satu-satunya adalah menggunakan SMS yang kala itu masih menerapkan tarif roaming internasional yang tidak murah) untuk menghubungi semua jejaring internasionalnya di hampir 5 benua dalam kurun waktu dua jam saja. Namun jutaan rupiah ini tidak ada apa-apanya dibanding semangat untuk membantu rakyat Gaza yang kala itu sangat memerlukan bantuan karena terisolir oleh perang. Inilah salah satu bentuk komitmen dan integritas kemanusiaan yang nyata yang dimiliki oleh para pimpinan Muhammadiyah.

***

Keseriusan Muhammadiyah dalam membantu rakyat Palestina sudah tidak bisa diragukan lagi. Mulai dari bantuan dana puluhan milyar rupiah hingga menembus blokade Israel di saat perang sedang berkecamuk demi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza yang terisolir, sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. 

Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah semata-mata murni sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan bagi masyarakat Palestina yang sedang mengalami penderitaan akibat penjajahan oleh Israel. Aksi-aksi Muhammadiyah untuk Palestina semuanya dilakukan sesuai dengan koridor gerakan kemanusiaan Internasional Muhammadiyah yang berbasiskan aksi non politis dan murni atas nama kemanusiaan. 

Muhammadiyah selalu berusaha membantu di setiap bencana kemanusiaan, sosial, hingga bencana alam yang terjadi di wilayah dan negara manapun. Aksi-aksi ini bukanlah aksi politik yang berorientasikan kekuasaan dan pengaruh. Melainkan wujud pengamalan tauhid sosial yang menjadi dasar Gerakan Muhammadiyah.

______________________________

Disclaimer : Cerita ini diolah dari penuturan langsung dr. Sudibyo Markus melalui laman media sosialnya. Silahkan baca salah satu pemaparan beliau disini

Pemantauan percakapan di media sosial menggunakan SNA dengan Drone Emprit (Foto : PSDM)

Jika kita menonton film-film Hollywood seperti Die Hard 4, Mission Impossible, dan sebagainya, kita akan melihat satu scene dimana adegan diambil di suatu ruangan yang dipenuhi dengan layar monitor komputer dan terdapat satu layar monitor besar yang menjadi pusat perhatian utama. Selain komputer, ruangan ini juga diisi oleh orang-orang yang nampak jenius dalam urusan komputer yang selalu memakai headset di kepalanya. Biasanya film-film yang menampilkan scene ruangan seperti ini bertema hacker, IT, dan aksi. Ruangan ini jamak dikenal sebagai Pusat Komando yang biasanya dimiliki oleh institusi-institusi pemerintah seperti Kepolisian, militer, kantor presiden, hingga pemerintah-pemerintah daerah. 

Di Indonesia sendiri hanya ada beberapa institusi yang memiliki infrastruktur seperti ini, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang masing-masing pernah dipublikasikan melalui media sosial pemimpinnya (Gubernur Anies, Walikota Emil, dan Walikota Risma). Di tingkat nasional, NTMC Polri dan TNI pernah juga memamerkan fasilitas ruangan komando seperti ini. Namun untuk sekelas organisasi masyarakat, baru Muhammadiyah yang menunjukkan kepemilikan ruang komando sibernya sebagai infrastruktur guna berdakwah di dunia maya. Muhammadiyah menjadi ormas pertama di Indonesia yang memiliki infrastruktur canggih ini.

Didirikan sejak tahun 2019, infrastruktur yang menjadi supporting system gerak dakwah Muhammadiyah ini memiliki nama resmi sebagai Pusat Syiar Digital Muhammadiyah (PSDM) dan telah memiliki banyak perangkat pendukung untuk mengelola informasi dan data digital terkait Muhammadiyah. Hingga saat ini, infrastruktur  yang ditempatkan di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta ini sudah dilengkapi dengan “alat perang” berupa ruang komando, server, perangkat lunak pemantau percakapan digital, serta didukung oleh para content creator dari kalangan kader Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Khusus poin yang terakhir tadi, keberadaan para content creator ini bertujuan untuk menyesuaikan syiar dakwah Muhammadiyah dengan perkembangan zaman dimana ceruk penghuni dunia digital didominasi oleh gen z atau generasi internet. Sehingga diharapkan materi-materi dakwah yang diterbitkan oleh Muhammadiyah mampu di tangkap dengan mudah oleh para anak muda tersebut.

Tanwir Muhammadiyah 2020 yang menjadi agenda daring terbesar di Indonesia dari segi jumlah peserta (Foto : PSDM)

PSDM lahir sebagai upaya Muhammadiyah untuk bisa menguasai dunia digital dan memanfaatkannya dengan bijak untuk berdakwah serta menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai alternatif di tengah kurangnya pemahaman Islam di masyarakat. Ada empat fungsi utama dari keberadaan PSDM ini, yaitu Pusat Komando / Command Center, Ruang Situasi / Situation Room, Manajemen Big Data, dan Pusat Krisis. Sebagai pusat komando, PSDM berfungsi mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengkolaborasikan semua elemen dan potensi sumber daya digital yang dimiliki oleh Muhammadiyah dibawah satu komando.

Yang kedua adalah sebagai ruang situasi. PSDM juga difungsikan sebagai pusat respon untuk meng-counter narasi-narasi negatif terkait Islam maupun terkait Muhammadiyah. Melalui PSDM juga, narasi-narasi publik dirumuskan sehingga menjadi narasi yang positif dan membangun. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pusat manajemen big data. Di tulisan saya yang lain (Silahkan baca : Muhammadiyah sebagai Big Data), saya paparkan bagaimana Muhammadiyah dengan segala elemen dibawahnya merupakan sebuah data super besar dan datanya terus bertambah tiap jamnya. Data ini berupa data anggota, amal usaha, dan semua aktifitas terkait Muhammadiyah yang bisa ditransformasikan menjadi data digital, yang kemudian menjadi objek dari fungsi keberadaan PSDM ini. Data-data tersebut diolah oleh PSDM untuk kemudian dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan Muhammadiyah.

Fungsi yang terakhir adalah sebagai pusat krisis Ketika terjadi bencana alam maupun krisis sosial. PSDM berfungsi sebagai jembatan untuk menggerakkan sumber daya Muhammadiyah untuk secara cepat bergerak membantu setiap bencana dan krisis yang terjadi. Selain keempat fungsi tersebut, PSDM juga bertugas memfasilitasi proses koordinasi antara PP Muhammadiyah dengan jejaring persyarikatan di tingkat wilayah, daerah, hingga antar negara. 

Dalam dua tahun terakhir, kita sudah banyak melihat kiprah PSDM dan bagaimana mereka sukses memfasilitasi temu akbar pengurus Muhammadiyah melalui Tanwir Muhammadiyah tahun 2020 yang digelar secara daring untuk pertama kalinya dalam sejarah Muhammadiyah, Munas Tarjih Muhammadiyah tahun 2021, Pengajian-pengajian daring / online, konsolidasi PWM se-Indonesia, dan berbagai kegiatan lain yang bersifat daring. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana narasi-narasi berupa video, teks, maupun gambar yang saat ini rutin di publikasikan melalui media sosial resmi persyarikatan sangat apik dan kekinian. Bisa jadi, tanwir Muhammadiyah tahun 2020 yang sukses dilaksanakan secara daring melalui Zoom dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 5000 orang ini, menjadi acara daring terbesar yang pernah diadakan di Indonesia [atau bahkan dunia] tanpa kendala yang berarti. Kala itu, seluruh tim PSDM dan unsur-unsur lain Muhammadiyah bahu-membahu menyiapkan dan menyukseskan hajatan besar Muhammadiyah yang pertama dan terbesar yang diadakan secara daring.

Menkes Budi sedang menjajal kecanggihan PSDM (Foto : PSDM)

Jika pandemi Covid-19 ini masih terjadi hingga dua tahun kedepan, maka bukan tidak mungkin Muktamar Muhammadiyah yang sedianya diadakan di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS / Solo) akan digelar secara daring juga. Jika ini terjadi, maka PSDM akan berperan sangat sentral dalam menjamin kesuksesan agenda tertinggi dan terbesar dari persyarikatan Muhammadiyah ini. Kalau saja Panitia Pencatat Rekor Dunia (Guinness World Record) tidak disponsori oleh perusahaan minuman beralkohol (Guinness Beer), mungkin sudah ada yang mendaftarkan Muhammadiyah untuk menerima penghargaan sebagai pemecah rekor dunia karena berhasil mengadakan pertemuan daring terbesar di dunia. 

***

Dunia digital berkembang sangat pesat. Ini adalah sebuah keniscayaan yang hidup di zaman dimana manusia sangat mudah mengakses berbagai informasi dalam genggamannya. Bagi yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka ia akan mampu bertahan. Namun bagi mereka yang gagap, bahkan tertinggal untuk mengikuti perkembangan zaman ini, maka ia akan tergilas dan hilang ditelan zaman.

Muhammadiyah yang telah berhasil melewati usia 100 tahun dan melintasi berbagai zaman, akan terus berusaha menyesuaikan gerakannya. Adanya PSDM sebagai sebuah infrastruktur baru dan modern adalah semata-mata untuk mendukung kerja-kerja persyarikatan dalam mengemban tugas dakwah dan kemanusiaannya. Seiring semakin pesatnya perkembangan dunia digital, maka Muhammadiyah juga mulai menjadikan data sebagai salah satu basis utama dalam proses pengambilan setiap kebijakan. Dan keberadaan PSDM salah satunya adalah untuk mendukung dalam men-supply data digital yang dibutuhkan sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih objektif dan tepat sasaran. Semoga persyarikatan kita tidak Lelah dalam berinovasi dan menyesuaikan zaman agar persyarikatan kita ini mampu bertahan 100 tahun lagi !

Banyak orang (termasuk kader-kader Muhammadiyah sendiri) yang belum mengetahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah telah lebih dari 10 tahun menjadi anggota PBB melalui salah satu badan / lembaganya, yaitu ECOSOC. The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) adalah salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pekerjaan ekonomi, sosial, dan terkait dari 15 badan khusus PBB, komisi fungsional mereka dan lima komisi regional. ECOSOC bertujuan mendorong kerja sama internasional di bidang ekonomi sosial dan pembangunan. ECOSOC juga mempunyai tugas dalam hal penyeledikan dan penyusunan laporan terkait tentang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang ada di dunia.

Surat resmi yang menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan bagian dari ECOSOC (Foto : LHKI PPM)

Muhammadiyah secara resmi menjadi anggota ECOSOC pada tanggal 1 Agustus 2011 ditandai dengan terbitnya surat berlogo resmi PBB yang dikirimkan langsung kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam surat tersebut, dijelaskan juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai anggota ECOSOC yang secara resmi menyandang status sebagai Special Consultative Status. Di ECOSOC sendiri terdapat tiga kategori keanggotaan, yaitu Roaster, Special Consultative Status, dan General Consultative Status. Status yang ketiga tersebut merupakan status tertinggi yang dapat diberikan kepada organisasi yang peduli dengan sebagian besar kegiatan PBB, yang memberikan kontribusi substantif dan berkelanjutan di banyak bidang, dengan keanggotaan yang cukup besar, dan yang secara luas mewakili segmen utama masyarakat di sejumlah besar negara. Organisasi-organisasi ini berhak menyampaikan presentasi lisan selama pertemuan PBB. Dengan status tingkat dua sebagai special consultative status, Muhammadiyah bisa secara aktif terlibat di kegiatan dan aktifitas ECOSOC dan badan-badan pendukung lainnya, Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga terlibat dalam setiap program, serta sejumlah cara. Adapun keistimewaan dan keuntungan yang didapat oleh Muhammadiyah dengan statusnya sebagai Special Consulttaive Status diantaranya :

1. Diizinkan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan seluruh anggota PBB serta system pendukung yang ada di PBB
2. Mendapat kesempatan untuk memperoleh saran dan informasi dari para pakar dengan berbagai latar belakang dengan dijembatani oleh PBB
3. Mendapatkan update agenda-agenda ECOSOC
4. Muhammadiyah juga dapat meminta Sekjen PBB melalui Komite NGO PBB terkait isu-isu penting yang bersifat khusus untuk dimasukkan dalam agenda resmi siding PBB
5. Menghadiri pertemuan-pertemuan PBB dan Lembaga-lembaganya seperti Majelis Umum, Majelis HAM, dan lainnya
6. Menggunakan fasilitas PBB untuk berbagai keperluan terkait bidang yang dibawahi oleh ECOSOC

Di Indonesia sendiri belum banyak organisasi yang menjadi anggota ECOSOC ini, baru sekitar 5 hingga 10 organisasi saja, diantaranya adalah Muhammadiyah, PKPU, INFID, RSPO, dan beberapa organisasi lainnya. Penerimaan Muhammadiyah sebagai bagian dari PBB melalui ECOSOC ini membuktikan bahwa kerja-kerja kemanusian, social, dan ekonomi yang digarap oleh Muhammadiyah diakui memberi dampak positif pada masyarakat.

EMT dan AG UNCERF

Selain di ECOSOC, PBB juga memberikan kepercayaan besar kepada Muhammadiyah melalui pengangkatan Rahmawati Husein, Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, sebagai anggota Dewan Pengarah (Advisory Group) United Nations Central Emergency Response Fund (AG UNCERF). Wakil Muhammadiyah ini merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara.

Prof. Dr. Din Syamsuddin berpidato di Gedung PBB, New York (Foto : Istimewa)

Wakil Muhammadiyah ini akan menjadi satu dari 19 orang yang dipilih Sekjen PBB untuk bertugas mulai Oktober 2018 hingga Oktober 2021. Sejak dibentuk 2010, ini kali pertama wakil Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah UNCERF.

AG UNCERF dibentuk berdasarkan kesepakatan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-60 tahun 2005. Tepatnya, melalui resolusi PBB tentang "Penguatan Koordinasi Bantuan Darurat Kemanusiaan PBB". Mereka merupakan kelompok tenaga ahli yang berperan memberikan petunjuk, pandangan dan rekomendasi. Utamanya, untuk mendukung pemanfaatan, manajemen dan pemulihan pendanaan bantuan darurat kemanusiaan. Dana yang setiap tahunnya meningkat ini diberikan ke berbagai negara di seluruh dunia yang warganya mengalami krisis baik akibat konflik, perang, maupun bencana alam. UNCERF merupakan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat taktis, cepat, serta apolitis.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam Lembaga khusus PBB bidang pendanaan darurat bencana ini merupakan bukti pentingnya aktor non negara dalam pelaksanaan penanganan bantuan untuk krisis kemanusiaan. Jauh sebelum PBB mengakui peran kemanusiaan Muhammadiyah ini, bahkan jauh sebelum PBB didirikan, Muhammadiyah telah lebih dulu fokus dalam hal bantuan kemanusiaan untuk bencana. Jika membaca sejarah perjalanan Muhammadiyah generasi awal, sebenarnya Muhammadiyah telah mulai fokus dalam bantuan kemanusiaan untuk bencana sejak seratus tahun yang lalu, ditandai dengan penggalangan bantuan kemanusiaan untuk musibah meletusnya Gunung Kelud melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO / Unit dibawah Muhammadiyah urusan kemanusiaan).

Akreditasi EMT Muhammadiyah oleh WHO (Foto : MDMC PPM)

Selain dua hal tersebut, keterlibatan Muhammadiyah di PBB juga ditandai dengan pengakuan (akreditasi / sertifikasi) WHO kepada tim EMT Muhammadiyah. Emergency Medical Teams atau yang lebih populer disingkat EMT, merupakan tim bantuan medis yang berfungsi sangat penting dalam penanganan kondisi gawat darurat. Muhammadiyah melalui bendera Muhammadiyah Aid, sangat concern untuk menyiapkan tim bantuan medis yang professional dan diakui oleh Lembaga dunia dan bisa diperbantukan serta digerakkan sewaktu-waktu dalam berbagai kondisi gawat darurat di berbagai negara. Proses akreditasi / sertifikasi WHO untuk tim EMT Muhammadiyah sudah mencapai tahap akhir. Dijadwalkan sebenarnya tim ini akan resmi menerima akreditasi / sertifikasi WHO pada tahun 2020, namun karena terjadi pandemi Covid-19, proses akhir ini ditunda hingga pandemi selesai. Tim EMT Muhammadiyah yang berisikan tim MDMC ini merupakan tim pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menjadi bagian dari WHO untuk urusan penanggulangan kondisi gawat darurat.

***

Muhammadiyah telah lebih dari 100 tahun menggarap kerja-kerja kemanusiaan dan banyak bidang strategis lainnya untuk kemaslahatan masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongan. Kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah telah dilakukan jauh sebelum organisasi internasional seperti PBB didirikan. Namun dengan adanya pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh PBB melalui lembaga-lembaganya ini, semakin menegaskan bahwa peran Muhammadiyah dalam berbagai hal sangat vital, bahkan sudah melebihi suatu negara.

Sebagai kader tentu kita sangat bersyukur akan capaian prestasi persyarikatan kita di kancah internasional ini. Namun pengakuan ini jangan menjadikan kita jumawa dan berhenti melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan hal-hal baik lainnya. Justru jadikan pengakuan ini sebagai sebuah milestone untuk semakin menguatkan teamwork serta dukungan dari semua kader untuk aksi-aksi kemanusiaan lainnya di masa depan. Apalagi kedepan tantangannya akan semakin berat dan tentunya sangat dinamis. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus tetap ada, hadir, dan didukung untuk menggarap bidang-bidang yang [bisa jadi] tidak populer namun sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga kita senantiasa istiqomah dengan jalan ini !