Andi Azhar

Akhir tahun 2018, publik di Indonesia dikejutkan dengan viralnya berita tentang 300 mahasiswa Indonesia yang melakukan kerja paksa dan disuruh makan daging babi di Taiwan. Berita ini menjadi headline di berbagai surat kabar nasional Taiwan maupun di Indonesia. Namun berita ini menjadi simpang siur karena ada beberapa versi dan bantahan dari pihak kampus yang bersangkutan. Lalu bagaimana cerita yang sebenarnya tentang isu ini?

Gambar Ilustrasi (Sumber : pusatinformasibeasiswa.com)

Kasus ini bermula sebenarnya sejak ditemukannya pelanggaran jam kerja dan jenis pekerjaan bagi peserta kuliah magang dari Sri Lanka, jauh sebelum isu yang terjadi dengan mahasiswa Indonesia. Kala itu ada 40 mahasiswa asal Sri Lanka yang studi di Tainan dipaksa bekerja di rumah pemotongan hewan. Jam kerjanya pun melebihi dari yang seharusnya. Sebagaimana diketahui, seseorang yang memiliki status sebagai resident dan student maka ia hanya diizinkan untuk bekerja selama maksimal 20 jam seminggu. Nah, mahasiswa asal Sri Lanka ini melebihi batas dari waktu bekerja tersebut. Kasus ini sempat mencuat di media daring Taiwan, namun tidak sampai membuat gaduh seperti yang terjadi di awal tahun 2019 ini. Para mahasiswa yang menjadi korban ini, lantas trauma untuk melanjutkan studinya di Taiwan dan memilih untuk pulang ke Sri Lanka.

Kemudian yang terjadi di akhir 2018 pada mahasiswa asal Indonesia ini adalah informasi yang dibeberkan oleh salah satu anggota DPR Taiwan dari Partai Kuo Min Tang. Dia melakukan inspeksi ke salah satu pabrik di Kota Taipei dan mendapati ratusan mahasiswa Indonesia sedang bekerja disana dalam program kuliah magang. Beberapa dari mereka ada yang curhat mereka bekerja melebihi batas maksimal yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa dari mereka juga mengeluh tentang minimnya uang yang mereka peroleh dari hasil bekerja tersebut karena harus dipotong untuk biaya kuliah mereka disini.

Lantas, bagaimana kelanjutannya?

Saya dan teman-teman Muhammadiyah Taiwan bergerak cepat merespon kasus ini. Sebenarnya sejak awal tahun 2018, kami di Muhammadiyah Taiwan sudah mulai menyelidiki tentang program ini karena ada sebagian alumni sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ditawari untuk ikut program ini. Mereka meminta bantuan untuk mengecek kebenaran dan pelaksanaan program ini di Taiwan. Singkat kata, kami bersepakat untuk merekomendasikan tidak mengambil program ini karena ada beberapa hal teknis di Indonesia yang pelaksanaannya menyimpang dari yang seharusnya. Namun di kasus akhir tahun 2018, kami meresponnya dengan membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian fakta terhadap kasus ini. Dan berikut adalah beberapa fakta yang terjadi di Taiwan.

1.Kampus di Taiwan diprediksi banyak yang akan tutup

Di Taiwan terdapat 156 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Taiwan. Dari 156 perguruan tinggi tersebut, diprediksi akan ada sekitar 15-30 perguruan tinggi akan tutup dalam 5 tahun mendatang. Ini disebabkan karena rendahnya populasi Taiwan yang masuk ke perguruan tinggi. Perlu diketahui bahwa tingkat kelahiran di Taiwan hanya sebesar 1-2 %. Ini berimbas ke jumlah generasi mudanya. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang kembang kempis untuk mempertahankan eksistensi institusinya karena minimnya peserta didik baru yang masuk. Ini tidak hanya terjadi pada institusi swasta saja, namun banyak juga dialami oleh institusi pemerintah / negeri. Dalam kesempatan yang lain, saya mendapatkan informasi bahwa beberapa kampus negeri di Taiwan akan di merger untuk efektifitas dan efisiensi. Pun demikian dengan kampus-kampus swasta. Pilihannya adalah merger dengan institusi lain atau tutup selamanya.

2.Kampus bersaing untuk mendapatkan mahasiswa asing

Dengan adanya fakta bahwa jumlah mahasiswa lokal Taiwan yang semakin sedikit jumlahnya, membuat beberapa kampus mengalihkan fokusnya untuk menarik mahasiswa asing agar masuk ke kampus mereka. Nah, pemerintah Taiwan sejak 2015 meluncurkan program kebijakan baru ke arah selatan, dimana mereka fokus untuk mengembangkan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan, ke negara-negara di Asia Selatan yang salah satunya adalah negara-negara di kawasan ASEAN. Negara-negara ini memiliki populasi angkatan muda yang cukup tinggi dan potensial untuk didatangkan ke Taiwan. Sehingga, munculah program kuliah magang ini untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa dari Asia Selatan agar bisa kuliah di Taiwan dengan skema kuliah sambil bekerja paruh waktu sehingga tidak merepotkan orang tua di negara asal terkait dengan pembiayaan kuliah yang juga tidak murah ini.

Strategi ini cukup berhasil menarik banyak mahasiswa asing dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Sri Lanka dan beberapa mahasiswa asing lainnya. Terdapat lebih dari 8 kampus di Taiwan yang membuka program semacam ini. Prinsipnya adalah para mahasiswa tidak perlu membayar memakai biaya sendiri untuk biaya kuliahnya. Mereka hanya cukup bekerja paruh waktu yang kemudian biayanya dibayarkan ke kampus. Dan ini cukup sukses memperpanjang usia kampus yang dimaksud karena mendapat mahasiswa-mahasiswa baru.

3.Program ini gratis, namun mahasiswa harus bekerja

Dalam pemberitaan yang beredar, program ini sebenarnya tidak memungut biaya pendaftaran apapun kepada calon mahasiswa. Mereka hanya dikenakan biaya untuk pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, visa, dan pesawat. Namun pada pelaksanaannya banyak agen-agen di Indonesia yang justru mengenakan biaya hingga puluhan juta rupiah. Ini adalah hal teknis pertama yang sudah tidak sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan. Agen-agen ini berdalih bahwa biaya puluhan juta tersebut digunakan untuk pengurusan dokumen dan banyak hal. Padahal jika kita mengurus sendiri ke kantor perwakilan Taiwan di Jakarta, biayanya akan jauh lebih terjangkau. Gambarannya kurang lebih begini :

- Medical Check Up : Rp. 600.000

- Biaya Pembuatan Paspor : Rp. 350.000

- Biaya Pembuatan Visa : Rp. 700.000

- Pesawat dari Indonesia - Taiwan : berkisar antara Rp. 1.500.000 hingga

Rp. 4.000.000 tergantung maskapai yang digunakan

Faktanya ada mahasiswa yang harus membayar hingga Rp. 20.000.000 untuk mengikuti program ini. Kemudian, saat disini, mahasiswa sebenarnya baru boleh bekerja setelah satu tahun disini. Di tahun pertama mereka fokus untuk kuliah. Namun ternyata dalam pelaksanaannya banyak yang melenceng. Dari pertama kali tiba di Taiwan, mereka sudah bekerja di pabrik-pabrik yang bekerjasama dengan kampus. Bahkan beberapa dari mereka mengakui bekerja lebih dari 20 jam seminggu. Mengapa begitu? Ini dikarenakan uang yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-sehari.

Para mahasiswa yang bekerja paruh waktu, mendapatkan gaji TWD 150 per jamnya. Sehingga dalam seminggu mereka mendapatkan gaji (jika 20 jam) sebesar TWD 3,000. Dan selama sebulan berarti akan mendapat total gaji TWD 12,000. Faktanya adalah dari jumlah gaji tersebut, mereka masih harus menyisihkan gaji mereka untuk membayar SPP yang mencapai TW 40,000 persemesternya. Ditambah asuransi kesehatan, biaya asrama / tempat tinggal, dan makan. Sehingga gaji TWD 12,000 dirasa tidak mencukupi untuk hidup sebulan. Alhasil tidak jarang yang berusaha bekerja lebih dari 20 jam seminggu sebagai upaya bertahan hidup disini walaupun ini sebenarnya melanggar peraturan kerja dari pemerintah Taiwan.

4.Mahasiswa bekerja di pabrik yang tidak sesuai perjanjian

Saat di Indonesia, para mahasiswa ini dijanjikan akan bekerja paruh waktu di pabrik-pabrik yang sesuai dengan jurusan yang mereka ambil di Taiwan. Namun faktanya banyak dari mereka yang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian tersebut. Bahkan tak jarang yang melenceng jauh. Misalkan mereka kuliah di jurusan teknik elektro. Ternyata saat bekerja mereka justru ditempatkan di rumah pemotongan hewan. Kebanyakan dari mereka tidak berani memprotes penempatan ini karena mereka takut dipulangkan ke Indonesia, takut tidak diurusi oleh agensi disini, selain juga mereka masih sangat muda dan berada di negeri asing. Wajar kemudian banyak yang diam saja terhadap pelanggaran penempatan kerja ini.

Selain tempat bekerja, beberapa dari mereka juga mengalami pelanggaran dalam hal kampus dan jurusan. Kampus dan jurusan yang mereka pilih saat di Indonesia tidak sesusai dengan yang mereka dapat di Taiwan. Misalkan mereka memilih teknik elektro, namun disini justru dimasukkan dalam jurusan manajemen industri. Belum lagi saat di Indonesia, mereka memilih universitas A, namun saat disini mereka justru ditempatkan di universitas C. Setelah kami telusuri, ini dikarenakan kuota yang diberikan oleh kampus yang bersangkutan tidak berbanding lurus dengan jumlah mahasiswa yang masuk. Banyak yang sudah over kuota karena banyaknya peminat program ini. Sehingga mereka dipindahkan ke kampus yang lain yang juga membuka program serupa.

5.Waktu kuliah yang tidak sesuai peraturan

Di peraturan yang ada, mereka sebenarnya hanya boleh bekerja saat akhir pekan saja atau bisa di saat hari bekerja namun porsi waktu belajarnya lebih banyak. Disebutkan bahwa seharusnya mereka itu 4 hari kuliah, 2 hari bekerja, dan 1 hari libur. Namun di lapangan ada beberapa mahasiswa yang justru terbalik waktunya. 2 hari kuliah, 4 hari kerja, dan 1 hari libur. Ini yang kemudian menjadi temuan bahwa program ini banyak yang tidak sesuai prosedur yang ada.

6.Pemerintah Indonesia menghentikan [sementara] pengiriman mahasiswa Indonesia untuk program kuliah magang ke Taiwan

Merespon kejadian ini, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak (pemerintah Taiwan, perwakilan Indonesia di Taiwan, dan organisasi pelajar Indonesia) untuk mengatasi persoalan ini. Dan pada bulan februari, pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan sementara pengiriman mahasiswa untuk mengikuti program ini hingga pemerintah Taiwan memperbaiki regulasi dan pengawasan yang ada agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi.

***

Taiwan sebenarnya memiliki puluhan institusi pendidikan yang bagus dan bereputasi. Dan mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap menjaga kualitas civitas akademikanya. Pun demikian soal beasiswa. Hampir setiap kampus di Taiwan menawarkan beasiswa kampus yang walaupun nominalnya tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk bisa survive di Taiwan sebagai mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa cukup fokus untuk kuliah dan mengembangkan keilmuan mereka di universitas.

Adanya kasus yang sempat booming ini menjadi percikan percikan kecil bagi pemerintah Taiwan untuk terus bekerja dan berinovasi dalam menaikkan kualitas pendidikan mereka. Ditengah hambatan semakin menurunnya jumlah populasi Taiwan, pemerintah Taiwan selalu berusaha untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaiknya kepada para mahasiswa asing ini agar mereka nyaman belajar dan tinggal di Taiwan, hingga merasa kerasan dan menjadikan Taiwan sebagai ‘rumah kedua’ mereka.

Saya pribadi meyakini bahwa adanya kasus ini tidak mengurangi minat mahasiswa untuk studi di Taiwan. Saya menyarankan gunakanlah jalur resmi melalui pendaftaran langsung di universitas yang dituju dan carilah beasiswa melalui pemerintah, kampus, maupun pihak ketiga lainnya. Taiwan adalah negara yang tepat untuk mengembangkan diri dalam hal keilmuan, karena Taiwan merupakan salah satu core dalam industri dunia.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tinggal hitungan bulan. Para calon anggota legislatif (Caleg), calon presiden dan wakil presiden, serta para calon senator sudah mulai mengkampanyekan diri mereka dengan beragam cara. Dari mulai penggunaan cara konvensional (seperti spanduk, poster, kalender dsb), hingga cara-cara terbarukan melalui iklan di media sosial. Semua saling mempromosikan dirinya masing-masing untuk meraih simpati masyarakat.

Sebagai WNI yang tinggal dan menetap di luar negeri, saya hanya bisa mengamati proses kampanye ini melalui media sosial, pemberitaan media massa, hingga diskusi dengan teman-teman yang terlibat dalam proses politik itu sendiri. Secara garis besar, kampanye yang dilakukan masih terlihat sama dan monoton seperti kampanye tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada cara yang baru, unik, fresh, apalagi out of the box. Parahnya lagi, kampanye tahun ini lebih banyak diwarnai bumbu isu hoax yang makin merajarela.

Ilustrasi (Gambar : nu.or.id)

Para caleg masih memakai metode-metode usang seperti pemakaian diksi merakyat, bersih, amanah, dan sebagainya. Rasa-rasanya masyarakat sudah overdosis dengan slogan-slogan semacam ini. Apalagi ditambah dengan pemakaian wardobe yang bertolakbelakang dengan kesehariannya yang banyak dimunculkan dalam spanduk dan poster. Sungguh ini sebuah metode usang yang, sekali lagi, bisa menjadi boomerang bagi si caleg itu sendiri apabila ia tidak segera merubah cara kampanyenya.

Caleg Miskin Gagasan

Kontestasi pemilu 5 tahunan yang diadakan di Indonesia ini sesungguhnya adalah proses pencarian calon negarawan yang cerdik pandai dan bisa mewakili masyarakat untuk bersama-sama memikirkan hal ihwal permasalahan bangsa ini. Tentunya permasalahan yang dipikirkan bukanlah persoalan-persoalan remeh temeh alias kelas teri. Skup persoalan yang diurus sudah tentu perihal nasib keberlangsungan bangsa ini kedepannya dalam berbagai sektor. Sehingga, menjadi anggota legislatif itu bukan hanya sekedar mengurusi jalan rusak atau sumber pendanaan untuk proposal-proposal nyeleneh yang tidak jelas target, capaian, dan signifikansi manfaat yang diperoleh.

Saat seseorang memutuskan untuk maju dalam kontestasi ini, sebaiknya ia sudah harus bisa memantaskan diri menjadi seorang calon anggota legislatif yang kaya akan gagasan, ide, serta paham akan masalah serta solusi yang bisa menjadi opsi. Bukan sekedar menawarkan janji-janji surga untuk meraup suara masyarakat saja. Apalagi menawarkan rupiah untuk satu suara yang dihargai tak lebih mahal dari kebutuhan pokok sehari.

Memantaskan diri ini bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya, mengolah aspirasi konstituennya selama masa kampanye menjadi sebuah gagasan orisinil, tertarget, dan solutif terhadap permasalahan yang ada. Contohnya adalah gagasan tentang UU Desa yang disahkan menjelang pemilu tahun 2014 sebagai wujud aspirasi para perangkat desa seluruh Indonesia. Undang-Undang ini melihat bahwa pengelolaan desa (sebelum disahkannya UU Desa) masih menekankan aspek desa sebagai objek. Padahal menurutnya salah satu faktor yang bisa membuat desa itu maju adalah perubahan cara berpikir secara mendasar tentang pengelolaan desa itu sendiri. Desa harus menjadi subjek dari pembangunan. Jika dulu pembangunan menggunakan pola top down maka melalui UU Desa ia mencoba menggagas pembangunan yang bottom up. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang Caleg berkampanye dengan menawarkan gagasan konkrit dan solutif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh lainnya misalkan caleg menawarkan semacam konsep model bisnis bagi BUMDes di daerah pemilihannya. Sebagai calon legislator, bisa saja ia menginisiasi konsep Perda (untuk tingkat daerah) atau UU (tingkat pusat) untuk mengawal gagasan model bisnis untuk BUMDes tadi. Itu baru 2 contoh saja. Ada banyak ide dan gagasan baru dan solutif dengan kondisi yang ada yang sebenarnya bisa di tawarkan oleh para caleg kepada konstituennya agar tidak melulu menawarkan slogan-slogan basi dan kadaluarsa.

Miskinnya gagasan yang dimiliki oleh seorang caleg bisa jadi karena mereka menggunakan aji mumpung dalam proses pencalegan. Hanya bermodalkan massa, pengaruh, hingga harta, tanpa melalui proses pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang anggota legislatif yang sebenarnya. Wajar saja saat tahun 2016, muncul wacana adanya sekolah parlemen sebagai solusi terhadap permasalahan kualitas anggota dewan yang tidak merata kala itu.

#2019HarusBeda

Dalam pemilu 2019 ini, masyarakat harus mulai berani kritis terhadap para caleg yang berkampanye memperebutkan suara mereka. Masyarakat harus mulai menempatkan nalar kritisnya sebagai prioritas saat menyeleksi caleg mana yang akan mereka pilih. Ini bukan sekedar mencoblos lalu usai. Ini adalah tentang bagaimana nasib kita 5 tahun mendatang, apakah akan begini-begini saja atau berubah. Selama ini ada atau tidak ada anggota legislatif, masyarakat tidak merasakan perbedaannya. Mereka hanya hadir menjelang pemilu saja. Oleh karena itu, momentum pemilu 2019 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memilih para caleg yang kaya gagasan dan ide agar keterpilihan mereka membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Semoga pemilu 2019 ini benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi yang sesungguhnya. Semoga !

Di Taiwan terdapat 129 perguruan tinggi (negeri dan swasta) yang tersebar di seluruh kota di Taiwan. Taiwan sendiri terkenal dengan kemajuan teknologi dan risetnya di bidang sains. Ini yang kemudian mempengaruhi warna dari Pendidikan tinggi di Taiwan. Dari keseluruhan universitas yang ada, hampir 90 % nya memiliki jurusan-jurusan di bidang sains dan teknologi seperti Ilmu komputer, Teknik elektro, dan jurusan-jurusan sains lainnya. 10 % diantaranya fokus sebagai perguruan tinggi di bidang kesehatan dan kedokteran.

Bagi mahasiswa dari Asia Tenggara, utamanya dari Indonesia, agak susah mencari jurusan ilmu sosial, khususnya ilmu politik, di Taiwan. Selain karena tidak banyak universitas yang memiliki jurusan ini, juga tidak banyak universitas yang memiliki jurusan ini justru tidak membuka kelas internasionalnya, sehingga membuat peluang untuk studi politik di Taiwan semakin kecil. Namun, dibalik minimnya jurusan politik ini, sebenarnya ada cerita mengapa Taiwan lebih condong mengembangkan studi-studi di bidang ilmu sains dan teknologi. Dan ini tidak banyak diketahui oleh public.

Kebijakan Pendidikan Tinggi Oleh Jepang

Taiwan dijajah oleh Jepang selama 50 tahun, mulai tahun 1895 hingga tahun 1945. Selama masa penjajahan tersebut, Taiwan benar-benar dibawah control Jepang yang menempatkan 19 gubernurnya untuk memerintah di Taiwan. Selama masa penjajahan tersebut, Jepang membuat sebuah kebijakan terkait Pendidikan di Taiwan yang mengizinkan untuk didirikan universitas-universitas dengan catatan tidak boleh membuka jurusan politik, hukum, dan filsafat.

Alasan mengapa mereka melarang dibuka ketiga jurusan ini adalah karena mereka tidak ingin masyarakat Taiwan menjadi aktivis dan memberontak kepada pemerintah Kolonial. Sejarah sudah banyak mencatat, ada banyak revolusi, reformasi, dan penggulingan kekuasaan di berbagai negara terjadi karena masyarakatnya yang melek politik. Kesadaran terhadap politik akan mengakibatkan kesadaran untuk memerdekakan diri dari penjajah. Dan ini tidak diinginkan oleh pemerintah kolonial di Taiwan.

Hingga Jepang meninggalkan Taiwan pada tahun 1945, tidak ada satupun institusi Pendidikan tinggi di Taiwan yang membuka ketiga jurusan tersebut. Baru pada medio tahun 70’an Taiwan memiliki universitas yang membuka jurusan politik, padahal banyak universitas-universitas di Taiwan yang sudah berdiri sejak tahun 1900 an. Alhasil, sejak awal Taiwan mencoba concern di bidang sains dan teknologi guna mensiasati agar masyarakat Taiwan mampu bersaing dan maju. Yang paling kentara adalah jurusan Teknik dan pertanian, dimana Taiwan sangat maju dalam kedua bidang ini, selain juga bidang kedokteran.

Taiwan Post Colonialism

Taiwan adalah negeri merdeka yang tidak diakui. Sebelum tahun 1971, Taiwan yang nama resminya adalah Republic of China (ROC) merupakan negara resmi yang diakui oleh dunia dan tercatat sebagai salah satu pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kala itu, di Taiwan (ROC) terdapat satu partai politik yang didirikan oleh Bapak Bangsa China, Dr. Sun Yat Sen. Perjuangan mempertahankan pengakuan dunia terhadap ROC sebagai China yang sah pada akhirnya harus berakhir pada tahun 1971 saat PBB secara resmi mengalihkan pengakuannya pada China daratan (People Republic of China / PRC) dan diikuti oleh berbagai negara di dunia. Sejarahnya munculnya 2 China ini (ROC dan PRC) akibat dari kekalahan yang di dera oleh ROC dalam perang sipil pimpinan Chiang Kai Sek melawan pasukan komunis pimpinan Mao Zhe Dong yang pada akhirnya menyingkirkan pemerintahan ROC ke Taiwan. Dan sejak saat itu berdirilah China daratan yang menganut paham komunis.

Perjuangan politik Taiwan sendiri semakin sulit pasca tahun 1971, dimana dunia hanya mengakui adanya satu China, People Republic of China, dan Taiwan dianggap sebagai bagian dari China daratan. Alhasil, sejak tahun tersebut, kesadaran untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat semakin meningkat dan ini ditindaklanjuti dengan pembukaan berbagai universitas yang membuka jurusan politik. Hingga akhir tahun 2018, terdapat 16 universitas yang memiliki jurusan ilmu politik, diplomasi, dan kebijakan publik.

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Sejak partai DPP resmi didirikan tahun 1986 untuk mengimbangi partai Kuomintang (KMT), kutub studi politik Taiwan semakin menarik. Ada semacam rahasia umum tentang dua partai ini dan lembaga think tank nya. Partai KMT memfokuskan studi gerakan dan kebijakannya di salah satu kampus di Taipei (Taiwan Utara) dan partai DPP memfokuskan studi kebijakannya di salah satu kampus di Kaohsiung (Taiwan Selatan). Benar atau tidaknya, entahlah. Namun warna dari 2 kampus ini sangat terasa dari 2 kutub partai yang ada di Taiwan ini.

TENTANG ANDI

Follow us

Postingan Populer

PARIWARA

IKUTI KAMI @ INSTAGRAM

Subscription

ADVERTORIAL

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT