Pola ini bukan kebetulan. Buka daftar seminar, webinar, atau pengabdian masyarakat kampus mana pun di Indonesia, dan istilah "era Society 5.0" akan muncul menempel di topik apa saja, mulai dari dakwah, kepemimpinan madrasah, sampai pendidikan fisika sekolah dasar. Judulnya berubah, temanya berganti, tapi bingkai besarnya selalu sama. Seolah tanpa label itu, sebuah topik kehilangan alasan untuk dibahas hari ini.

Ilustrasi (Credit : AI Generated Content)

Pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar sudah berada di ambang Society 5.0, ataukah istilah ini sekadar bumbu yang ditaburkan agar sebuah presentasi terdengar mutakhir? Society 5.0 sendiri adalah konsep resmi Pemerintah Jepang, diperkenalkan melalui Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5 pada Desember 2015 dan disahkan Kabinet awal 2016, kemudian dipopulerkan Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai visi masyarakat super pintar yang menyatukan ruang siber dan ruang fisik. Konsep ini lahir dari kalkulasi kebijakan negara maju yang tengah menghadapi populasi menua dan tekanan produktivitas, jauh dari konteks ruang kuliah pemasaran atau seminar keperawatan lansia di kota kabupaten.

Di sinilah persoalannya dimulai. Kita gemar meloncat pada istilah besar tanpa membangun pemahaman yang cukup tentang dari mana istilah itu berasal, apa yang diukurnya, dan syarat apa yang harus dipenuhi sebelum layak dipakai. Topik semacam caregiver atau pemasaran digital sebenarnya sangat relevan bagi Indonesia yang penduduknya menua dan pasarnya kian digital. Masalahnya ada pada bungkusnya, pada kebiasaan menempelkan label global yang gagah tanpa pernah menimbang apakah label itu benar-benar menggambarkan kondisi kita di lapangan.

Satu Lahir di Pabrik, Satu Lahir di Ruang Rapat Kabinet

Industri 4.0 dan Society 5.0 sering disebut dalam satu tarikan napas, seolah keduanya kembar. Padahal asal-usul keduanya jauh berbeda, dan perbedaan itu menentukan seberapa jauh masing-masing istilah bisa diregangkan. Istilah Industrie 4.0 pertama kali muncul di Jerman pada 2011, diperkenalkan Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas, dan Wolfgang Wahlster lewat tulisan di VDI-Nachrichten, media resmi asosiasi insinyur Jerman. Dua tahun kemudian, laporan resmi berjudul Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0 disusun Kagermann, Wahlster, dan Johannes Helbig, diserahkan langsung ke Kementerian Riset Jerman pada 2013.

Laporan itu bukan pidato visi yang mengambang. Isinya definisi operasional, sistem siber-fisik dan otomasi lini produksi, yang semuanya bisa diukur dan diverifikasi langsung di lantai pabrik. Sebuah perusahaan bisa dicek, apakah mesinnya sudah terhubung jaringan sensor, apakah datanya mengalir otomatis ke sistem produksi, apakah rantai pasoknya sudah terintegrasi digital. Kejelasan semacam ini membuat Industri 4.0 sulit dipakai sembarangan, karena siapa pun bisa menantang balik, mana buktinya.

Society 5.0 lahir dari jalur yang sangat berbeda. Konsep ini diperkenalkan Pemerintah Jepang melalui Dewan Kebijakan Sains, Teknologi, dan Inovasi, dituangkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi Kelima yang disahkan Kabinet Jepang pada Desember 2015, lalu dipopulerkan secara internasional oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Dokumen ini adalah visi kebijakan nasional yang menyasar hampir seluruh sisi kehidupan sosial, mulai dari kesehatan, mobilitas, pertanian, hingga tata kelola pemerintahan, jauh lebih luas cakupannya dibanding sebuah peta jalan industri. Jepang menghadapi populasi menua dengan cepat dan tenaga kerja yang menyusut, dan Society 5.0 dirancang sebagai jawaban menyeluruh atas tantangan itu.

Perbedaan pijakan ini membawa konsekuensi langsung. Industri 4.0 bisa diukur dengan indeks, dites di lapangan, dibantah dengan data. Society 5.0 memang menyediakan kerangka besar tentang integrasi ruang siber dan ruang fisik, tetapi kerangka itu sengaja dibuat luas agar bisa menaungi hampir semua sektor kebijakan negara, dari kesehatan sampai pertanian. Keluasan itu punya harga, karena semakin luas sebuah konsep, semakin mudah ia dipelintir menjauh dari maksud aslinya oleh siapa pun yang membutuhkan bungkus baru untuk topik lama.

Riset bibliometrik yang dilakukan Noor Hidayah Shahidan, Ahmad Shaharudin Abdul Latiff, dan Sazali Abdul Wahab dari Universiti Putra Malaysia, dipublikasikan Springer pada 2021, memetakan ribuan publikasi ilmiah bertema Society 5.0 di basis data Scopus. Temuannya konsisten, literatur internasional tentang Society 5.0 tetap terkonsentrasi pada rekayasa, kecerdasan buatan, dan internet untuk segala. Artinya, di ranah akademik global, istilah ini masih dijaga cukup ketat dalam koridor aslinya. Kelonggaran yang membuat istilah ini bisa direntangkan ke topik dakwah atau pendidikan fisika sekolah dasar tampaknya lebih banyak terjadi di sini, bukan di sana.

Fondasi yang Belum Digali

Jika Society 5.0 sulit diverifikasi karena sifatnya yang luas, Industri 4.0 punya alat ukur yang jelas, dan justru di situlah kenyataan Indonesia terlihat telanjang. Kementerian Perindustrian menyusun Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, disingkat INDI 4.0, untuk mengukur kesiapan perusahaan bertransformasi menuju Industri 4.0. Indeks ini mencakup lima pilar, manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, serta operasi pabrik, dengan skala penilaian dari level 0 sampai level 4. Level 0 berarti belum siap sama sekali, level 4 berarti sebagian besar konsep Industri 4.0 sudah diterapkan.

Angka dari lapangan tidak menggembirakan. Sebuah penelitian yang dimuat J@ti Undip, Jurnal Teknik Industri edisi Mei 2025, mengukur kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah di Bandung menggunakan instrumen INDI 4.0 pada sektor fesyen, makanan minuman, dan mebel. Seluruh UMKM yang disurvei berada di level 1, tahap kesiapan paling awal, dengan keterbatasan akses pendanaan dan minimnya tenaga kerja yang menguasai digitalisasi disebut sebagai kendala utama. UMKM bukan pelaku ekonomi pinggiran, mereka menyerap mayoritas tenaga kerja nasional.

Industri skala besar pun tidak jauh lebih baik. Pada 2019, Kementerian Perindustrian memberikan penghargaan INDI 4.0 kepada perusahaan yang berhasil mencapai skor di atas 3, dan hanya segelintir nama yang memenuhi syarat, di antaranya Indolakto untuk sektor makanan minuman, Pupuk Kaltim untuk sektor kimia, Pan Brothers untuk tekstil, Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk otomotif, dan Hartono Istana Teknologi untuk elektronika. Lima nama itu berdiri di antara ribuan perusahaan manufaktur yang terdaftar di seluruh Indonesia. Semakin jauh mata melihat ke pelosok, semakin lebar jarak antara skor di atas kertas dan mesin yang benar-benar bekerja di lantai produksi. Kesenjangan antara segelintir perusahaan matang dan lautan UMKM yang masih di level 1 itulah gambaran sesungguhnya tentang seberapa jauh kita dari Industri 4.0, jauh dari kesan yang ditampilkan di brosur seminar.

Society 5.0, menurut definisi aslinya, adalah tahap lanjutan yang dibangun di atas fondasi transformasi industri yang sudah matang, bukan tahap yang berjalan sejajar dengannya. Ia menuntut integrasi menyeluruh antara ruang siber dan ruang fisik di seluruh sektor kehidupan, sesuatu yang mustahil tercapai jika fondasi industrinya sendiri belum kokoh. Ketika sebagian besar UMKM masih di level paling awal dan hanya segelintir korporasi besar yang matang, klaim bahwa kita sudah berada di ambang Society 5.0 kehilangan pijakan pada data yang ada. Klaim itu berjalan di atas asumsi, bukan di atas kenyataan lapangan yang bisa diverifikasi.

Bayangkan sebuah gedung lima lantai. Lantai pertama sampai ketiga adalah fondasi industri, otomasi pabrik, rantai pasok digital, tenaga kerja yang melek teknologi produksi. Lantai keempat dan kelima adalah Society 5.0, integrasi menyeluruh yang menyentuh kesehatan, mobilitas, dan tata kelola sosial berbasis data. Sebagian besar UMKM di negeri ini masih menggali fondasi lantai satu, sementara di ruang seminar, kita sudah asyik mendekorasi interior lantai lima dengan tirai dan lampu gantung. Rumah itu belum berdiri, tapi presentasinya sudah rampung.

Password Menuju Legitimasi

Pertanyaan berikutnya lebih menarik daripada sekadar mengoreksi fakta. Mengapa istilah semacam ini begitu mudah menyebar, padahal sedikit sekali orang yang benar-benar memahami asal-usul dan batasannya? Jawabannya tidak melulu soal kemalasan intelektual, meski itu ikut berperan. Ada mekanisme sosial yang lebih dalam, yang sudah lama dipetakan ilmu sosial, jauh sebelum istilah Society 5.0 lahir.

Paul DiMaggio dan Walter Powell, dalam artikel klasik mereka The Iron Cage Revisited, Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, dimuat American Sociological Review volume 48 tahun 1983, menjelaskan fenomena yang mereka sebut isomorfisme mimetik. Organisasi, menurut mereka, sering meniru praktik atau label yang sedang populer bukan karena telah terbukti lebih efisien, melainkan karena meniru terasa aman di tengah ketidakpastian tentang cara kerja yang benar. Meniru memberi legitimasi, sebuah sinyal kepada pihak luar bahwa organisasi ini mengikuti perkembangan zaman. Semakin tidak jelas ukuran keberhasilan sebuah bidang, semakin besar godaan untuk meniru simbol daripada substansi.

Kampus dan dunia akademik Indonesia menghadapi tekanan serupa. Dosen dinilai lewat jumlah publikasi, jumlah kegiatan pengabdian masyarakat, dan seberapa relevan topik yang diangkat terlihat di mata penilai. Ketika ukuran relevansi itu kabur, menempelkan label besar seperti Society 5.0 menjadi jalan pintas yang rasional secara pribadi, meski keliru secara kolektif. Label itu berfungsi sebagai semacam kata sandi, membuka pintu legitimasi tanpa perlu membuktikan penguasaan substansi di baliknya.

Bukti keelastisan istilah ini gampang ditemukan begitu ditelusuri. Ada tulisan tentang dakwah efektif di era Society 5.0 dari perspektif mahasiswa perguruan tinggi Islam. Ada kajian strategi kepala madrasah meningkatkan nilai tambah pendidikan di era yang sama. Ada pula artikel tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar, juga dibingkai dengan label serupa, seakan setiap ruang kelas fisika anak-anak kini sudah terhubung dengan sistem siber-fisik ala Jepang.

Tak satu pun dari topik itu keliru untuk dibahas. Dakwah yang adaptif, kepemimpinan madrasah yang lebih baik, dan cara mengajar fisika yang lebih kreatif, semuanya penting dan layak diteliti sungguh-sungguh. Yang keliru adalah kebiasaan menaruh label besar di atasnya seolah label itu memberi bobot ilmiah tambahan, padahal yang sebenarnya terjadi hanya penukaran kata di judul, bukan penambahan pemahaman. Kalau label itu dilepas, argumen di dalamnya sering kali tetap berdiri sendiri tanpa kehilangan apa pun.

Ongkos yang Tak Terlihat

Kebiasaan ini punya ongkos, meski jarang dihitung. Mahasiswa yang duduk di ruang kuliah menyerap kerangka berpikir yang longgar, menghafal label tanpa pernah diajak menguji apakah label itu cocok dengan kondisi di sekitar mereka. Mereka lulus membawa kosakata yang mentereng, tapi belum tentu membawa kemampuan menilai kapan sebuah konsep relevan dan kapan hanya jargon musiman. Kemampuan itu, bukan hafalan istilah, yang sebenarnya dibutuhkan dunia kerja.

Ongkos yang sama berlaku di kegiatan pengabdian masyarakat. Tim kampus datang ke desa atau ke sentra UMKM membawa materi bertajuk kesiapan menghadapi Society 5.0, sementara persoalan yang dihadapi warga masih sesederhana cara membuat akun bisnis daring atau menerima pembayaran nontunai. Jarak antara janji besar di judul dan kebutuhan kecil di lapangan menciptakan kekecewaan yang halus, warga merasa disuguhi sesuatu yang megah tapi tidak menjawab masalah harian mereka. Lama-lama, kepercayaan terhadap kampus sebagai mitra yang membumi ikut tergerus.

Ada juga ongkos kesempatan yang lebih senyap. Waktu dan energi yang dihabiskan menyusun slide bertema besar bisa dialihkan untuk kerja yang lebih membumi, misalnya pendampingan literasi digital dasar bagi UMKM yang masih di level 1, atau riset terapan yang mengukur kesenjangan nyata alih-alih mendeskripsikan masa depan yang belum tiba. Riset dan pengabdian punya sumber daya yang terbatas, dan mengejar label besar berarti ada pilihan lain yang tersingkir. Setiap jam yang dipakai merangkai jargon adalah jam yang tidak dipakai menyelesaikan masalah yang sudah ada di depan mata.

Ongkos paling mahal justru menyangkut kredibilitas keilmuan itu sendiri. Riset bibliometrik yang disinggung sebelumnya menunjukkan literatur internasional tentang Society 5.0 tetap terjaga dalam koridor rekayasa dan kebijakan teknologi. Ketika akademisi Indonesia menempelkan istilah yang sama ke bidang yang jauh dari koridor itu, kesenjangan ini terlihat jelas bagi siapa pun yang membaca literatur global dan membandingkannya dengan literatur lokal. Kredibilitas yang dipertaruhkan menyangkut reputasi kolektif dunia akademik Indonesia di mata dunia, jauh melampaui nama satu dosen atau satu kampus.

Kembali ke Aula

Kembali ke dua aula kampus di awal tulisan ini. Bayangkan judul slide itu diganti, "Peluang Menjadi Caregiver di Tengah Populasi Lansia yang Terus Bertambah dan Literasi Digital yang Masih Rendah". Judul ini lebih panjang, kurang menjual, dan tidak terdengar semewah Society 5.0. Tapi judul ini jujur, dan kejujuran semacam itu justru lebih berguna bagi mahasiswa yang harus bekerja di lapangan nyata, bukan di lapangan yang ada di slide presentasi.

Kita bisa terus berbicara tentang lantai lima sambil menunda pertanyaan tentang fondasi lantai tiga yang belum digali. Atau kita bisa mulai dari yang sederhana, menutup kesenjangan literasi digital UMKM yang masih di level 1, mendampingi industri kecil sampai benar-benar siap, baru kemudian bicara tentang integrasi menyeluruh ala Jepang. Society 5.0 boleh saja terus disebut di ruang-ruang seminar. Tapi pertanyaan yang lebih pantas diajukan adalah, siapa yang bersedia turun dari panggung dan mulai menggali fondasi yang selama ini kita lompati begitu saja.

Dua bulan lalu saya naik ojek ke kampus. Pengemudinya bertanya apakah saya dosen. Ketika saya bilang saya mengajar di Prodi Manajemen, nada suaranya berubah. Dia bilang dia juga lulusan manajemen, konsentrasi pemasaran, wisuda 2023, cum laude. Bukan dari kampus saya.

Saya tanya kenapa dia tidak melamar ke perusahaan. Jawabannya panjang, dan saya rangkum begini. Perusahaan sekarang tidak lagi membeli ijazah. Yang mereka cari adalah orang yang bisa mengerjakan hal-hal yang belum sanggup dikerjakan kecerdasan buatan. Dan hal-hal itu, katanya, tidak pernah diajarkan di kelas.

Saya tidak bisa membantahnya. Sepanjang sisa perjalanan saya cuma mengangguk sambil menghitung berapa banyak mata kuliah yang saya ampu yang benar-benar membekali seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan sebuah model bahasa dalam tiga menit.

Jawabannya tidak banyak.

Ilustrasi (Credit : AI Generated Pics)

Saya pertama kali mengenal Pak Matius Legiman ketika duduk di kelas X SMA Negeri 1 Kalirejo pada 2005. Beliau adalah guru senior yang mengajar Geografi, tetapi yang paling saya ingat bukan hanya pelajaran tentang peta, bentang alam, atau proses terbentuknya bumi. Beliau adalah sosok yang supel, mudah bergaul, dan cepat akrab dengan siswa. Rasanya tidak ada jarak yang terlalu lebar antara beliau sebagai guru dan kami sebagai murid.

Pak Legiman dan Angkotnya (Gambar : AI Generated)

Ada satu cerita yang paling lekat dengan ingatan saya tentang beliau dan Paskibra SMA Negeri 1 Kalirejo. Hampir setiap kali kami mendapat kegiatan di luar sekolah, Pak Legiman yang ditugaskan untuk mengantar. Latihan gabungan di Kota Gajah, seleksi Paskibraka di Gunung Sugih, berbagai lomba di kabupaten, sampai kegiatan OSIS dan Paskibra lainnya, kami sering berangkat bersama beliau.

Sekolah kami waktu itu belum memiliki mobil inventaris yang bisa digunakan untuk membawa siswa dalam jumlah banyak. Maka angkot yang dikemudikan Pak Legiman menjadi kendaraan yang sangat akrab bagi kami. Di dalamnya kami bisa berdesakan dengan seragam PDU putih, membawa perlengkapan kegiatan, bercanda sepanjang perjalanan, dan sesekali tertidur karena kelelahan. Pak Legiman tetap mengemudi dengan sabar, seolah membawa anak-anak sekolah menuju sebuah kegiatan adalah bagian penting dari pekerjaannya sebagai guru.

Yang lebih mengesankan, beliau tidak sekadar mengantar lalu pulang. Sering kali beliau harus menunggu kami seharian sampai kegiatan selesai. Ketika kami sedang latihan atau mengikuti perlombaan, beliau tetap berada di sekitar lokasi dengan angkotnya. Kami mungkin tidak pernah benar-benar bertanya apakah beliau bosan, lelah, atau punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Yang kami tahu, ketika kegiatan selesai dan kami mencari kendaraan untuk pulang, Pak Legiman selalu ada.

Kesederhanaan adalah hal lain yang saya ingat dari beliau. Beliau tidak banyak gaya dan tidak pernah terlihat berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Cara hidupnya mengajarkan sesuatu yang kadang tidak ditemukan di dalam buku pelajaran, bahwa seseorang tidak perlu berlebihan untuk menjadi berharga. Dari beliau kami belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang apa yang disampaikan di depan kelas, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani hidup.

Bertahun-tahun kemudian, saya meninggalkan Kalirejo dan melanjutkan perjalanan pendidikan hingga akhirnya menyelesaikan S2 di Taiwan. Banyak hal berubah selama waktu itu, termasuk diri saya sendiri dan jalan hidup yang saya tempuh. Namun ada nama-nama dari masa sekolah yang tetap tinggal dalam ingatan, dan Pak Matius Legiman adalah salah satunya. Ada guru yang kita ingat karena pelajarannya, tetapi ada pula guru yang kita ingat karena kebaikannya.

Pertemuan terakhir saya dengan beliau terjadi ketika saya baru pulang dari Taiwan. Saat itu saya menghadiri pernikahan putri beliau, yang kebetulan merupakan teman seangkatan saya ketika SMA. Pertemuan tersebut terasa sederhana seperti pertemuan dengan guru lama pada umumnya, tetapi hari ini kenangan itu terasa jauh lebih berarti. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebuah perjumpaan yang tampak biasa akan menjadi salah satu kenangan terakhir saya bersama beliau.

Kini ketika mendengar kabar kepergian Pak Matius Legiman, yang terbayang justru angkot hijau itu. Di dalamnya ada anak-anak Paskibra dengan seragam putih, suara tawa siswa, perlengkapan lomba, dan setumpuk buku yang mungkin saja lebih berat daripada yang kami sadari. Di balik kemudi ada seorang guru sederhana yang dengan sabar membawa kami menuju tempat-tempat yang pada akhirnya menjadi bagian dari perjalanan hidup kami.

Selamat jalan, Pak Matius Legiman. Terima kasih untuk setiap perjalanan, setiap kesabaran, setiap pelajaran Geografi, dan setiap kebaikan yang pernah Bapak berikan kepada kami. Bapak mungkin tidak meninggalkan kemewahan atau cerita besar tentang kehidupan, tetapi Bapak meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kenangan tentang seorang guru yang bersahaja dan selalu bersedia mengantarkan murid-muridnya menuju tempat yang mereka tuju. Semoga setiap langkah pengabdian Bapak menjadi amal yang terus mengalir, dan semoga kami yang pernah menjadi murid Bapak tidak pernah lupa pada jalan yang pernah Bapak tunjukkan.

17 SDGs (Gambar : Istimewa)

Waktu tunggu hasil sebenarnya tidak lama, sekitar 20 hari sejak saya mengirim berkas pendaftaran. Tidak ada sesi wawancara segala, semua penilaian murni dari dokumen dan esai yang saya kirim di awal. Begitu email pemberitahuan masuk, saya baca dua kali, khawatir salah tafsir. Ternyata benar, saya lolos, dan harus segera menyiapkan diri untuk berangkat ke Jakarta. Tidak banyak waktu untuk merayakan, langsung tancap gas urus tiket dan izin dari kampus.

Total peserta yang berkumpul pagi ini 50 orang, datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami akan sama-sama menjalani pendidikan selama tiga bulan dengan pola hybrid, campuran tatap muka dan daring. Duduk di antara peserta lain, saya sempat menebak-nebak asal daerah dari logat bicara mereka sebelum sesi perkenalan resmi dimulai. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera bagian utara, macam-macam. Saya sendiri kebagian memperkenalkan diri sebagai satu-satunya wakil dari Bengkulu, provinsi yang kadang masih perlu dijelaskan dulu letaknya di peta.

Begitu sesi perkenalan berlanjut, saya baru sadar peserta di ruangan ini datang dari latar yang jauh lebih beragam dari perkiraan saya. Ada eksekutif dari berbagai perusahaan, ada juga yang selama ini jadi penggerak isu sustainability langsung di akar rumput, tanpa embel-embel jabatan mentereng. Sisanya akademisi seperti saya, dan beberapa orang dari badan-badan pemerintah pusat. Duduk di antara mereka, saya baru sadar skala forum ini jauh lebih besar dari bayangan saya waktu mendaftar dulu.

Acara pembukaan hari ini diisi langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Febrian Alphyanto Ruddyard. Panitia menyebut angkatan kami istimewa, katanya baru kali ini pembukaan dihadiri keduanya sekaligus, bukan hanya salah satu yang biasanya diwakilkan. Saya tidak bisa memastikan itu benar-benar pertama kalinya, tapi yang jelas dua pejabat itu duduk di depan kami, bukan muncul lewat layar video seperti biasanya acara semacam ini. Sambutan Menteri lumayan panjang, membahas soal pentingnya percepatan pencapaian SDGs menuju 2030. Saya mencatat beberapa poin di ponsel, khawatir nanti lupa.

Duduk di ruangan itu, saya sempat merenung sebentar. Bukan cuma soal materi yang akan dipelajari selama tiga bulan ke depan, tapi soal bagaimana saya, dosen dari kampus swasta di Bengkulu, bisa duduk semeja dengan eksekutif perusahaan besar dan pejabat pemerintah pusat. Rasanya seperti dua dunia yang biasanya cuma saya baca di berita, tiba-tiba duduk satu ruangan dengan saya. Saya jadi ingat, perjalanan ke titik ini sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum saya mendaftar program ini.

Persinggungan saya dengan agenda pembangunan berkelanjutan ini sudah dimulai waktu masih kuliah S1 di Jogja. Saat itu namanya belum SDGs, masih MDGs, dikenalkan lewat mata kuliah dan beberapa diskusi kecil-kecilan yang digagas organisasi mahasiswa jurusan tempat saya aktif. Topiknya menyerempet isu kemiskinan global dan target pembangunan dunia, meski waktu itu kami membahasnya lebih sebagai wacana daripada praktik nyata. Saya masih mahasiswa biasa waktu itu, belum kepikiran bakal duduk di ruangan seperti pagi ini.

Dosen menjelaskan delapan target besar MDGs itu lebih banyak lewat kacamata hubungan internasional, siapa berkomitmen apa, negara mana jadi donor, negara mana jadi penerima manfaat. Implementasinya di lapangan, jujur saja, saya pahami secara serampangan. Bagaimana tidak, saat itu saya baru belajar berpikir sistematis, jangankan memahami target pembangunan dunia, mengatur jadwal kuliah sendiri saja kadang masih berantakan. Wajar kalau pemahaman saya soal MDGs waktu itu masih setengah-setengah, lebih banyak menghafal istilah daripada benar-benar mengerti maksudnya.

Bedanya baru terasa jelas belakangan, setelah saya lulus dan mulai bekerja di kampus. MDGs itu delapan target yang disusun tahun 2000, sasarannya condong ke negara berkembang, semacam pekerjaan rumah yang dibebankan dari negara maju ke negara miskin dan menengah. Targetnya juga lebih sempit, fokus ke urusan dasar seperti kemiskinan, pendidikan dasar, dan kesehatan ibu-anak. Rentang waktunya berakhir tahun 2015, dan setelah itu dunia sepakat butuh kerangka baru yang lebih luas.

SDGs lahir menggantikan MDGs pada tahun 2015, isinya melebar jadi 17 tujuan. Bedanya, semua negara ikut terlibat, termasuk negara maju sekalipun, tidak lagi cuma jadi pekerjaan rumah negara berkembang. Pendekatannya juga lebih partisipatif, melibatkan pemerintah daerah, kampus, sampai organisasi masyarakat sipil. Prinsipnya sederhana, tidak ada satu daerah atau kelompok pun yang boleh tertinggal, sering disingkat leave no one behind.

Buat saya pribadi, SDGs jauh lebih mudah dipahami dibanding MDGs, meski jumlah targetnya lebih banyak. Alasannya sederhana, sekarang saya punya pengalaman kerja yang bersentuhan langsung dengan isu-isu itu. Urusan pendidikan berkualitas, kerja sama internasional, sampai kemitraan lintas lembaga, semua itu saya jalani setiap hari sebagai bagian dari tugas di kampus. Umur juga berperan. Dulu saya membaca MDGs sebagai teori di slide dosen, sekarang saya membaca SDGs sambil membayangkan bagaimana caranya diterapkan di kampus tempat saya bekerja.

Waktu menempuh S2 dan S3, isu keberlanjutan itu sebenarnya terus menempel, cuma bukan dalam bingkai SDGs. Riset saya waktu itu bersentuhan dengan pemasaran halal dan rantai pasok yang berkelanjutan, istilah yang dipakai lebih banyak sustainability dalam konteks bisnis, bukan 17 tujuan resmi PBB. SDGs sebagai kerangka formal justru baru benar-benar saya dalami di forum ini. Semacam ironi kecil, sudah bertahun-tahun berkutat dengan keberlanjutan, tapi baru sekarang duduk resmi belajar SDGs dari nol.

Sekarang, urusan kerja sama internasional jadi bagian dari pekerjaan saya sehari-hari, dari menyusun kerja sama dengan kampus luar negeri sampai mengurus mahasiswa asing. Semua itu, disadari atau tidak, sebenarnya berhubungan dengan beberapa tujuan dalam SDGs, khususnya soal pendidikan berkualitas dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan pagi ini, saya duduk di forum ini, mendengarkan Menteri dan Wakil Menteri PPN/Bappenas membuka SDG Academy Indonesia angkatan baru. Ini bukan awal dari perjalanan saya dengan SDGs, ini sambungan dari perjalanan panjang yang sudah dimulai lebih dari satu dekade lalu, sejak masih duduk di bangku kuliah S1.

Ada satu kebetulan kecil yang baru saya sadari setelah sarapan pagi ini. Saya makan di warteg dekat penginapan, lalu memesan ojol untuk berangkat ke lokasi acara. Begitu motor datang, saya sempat melirik pelat nomornya, dan tertulis B XXXX SDG. Entah kebetulan atau memang semesta lagi becanda, tapi rasanya lucu juga, baru mau ikut acara soal SDGs, plat motor yang saya tumpangi malah berakhiran SDG.

Tapi bagaimana ceritanya saya sampai memutuskan mendaftar program ini, itu cerita lain, akan saya tulis di seri berikutnya. Untuk sekarang cukup dulu sampai di sini. Sesi pertama sudah mau dimulai, dan saya harus segera duduk rapi di ruangan sebelum ditegur panitia.