Andi Azhar

Perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda kembali hadir dalam ruang publik Indonesia beberapa waktu terakhir. Aktivis diaspora, akademisi, serta sebagian politisi mengangkat isu ini dengan argumentasi yang relatif serupa. Potensi diaspora disebut belum dimanfaatkan secara optimal. Anak dari perkawinan campuran dinilai menghadapi dilema identitas. Sebagian pihak menilai Indonesia tertinggal dari negara lain yang telah membuka ruang kewarganegaraan ganda. Di tengah arus argumen tersebut, satu pertanyaan mendasar sering terlewat. Apa fondasi utama negara bangsa dan apa konsekuensi ketika fondasi tersebut dilenturkan demi kemudahan administratif.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Gagasan kewarganegaraan ganda sebenarnya bukan konsep baru dalam hukum internasional. Sejumlah negara telah menerapkannya dengan variasi aturan yang berbeda. Perbandingan lintas negara sering muncul dalam perdebatan publik. Amerika Serikat, Inggris, serta Prancis kerap dijadikan contoh negara yang relatif toleran terhadap status kewarganegaraan ganda. Negara tersebut memiliki tradisi hukum panjang, birokrasi yang mapan, serta sistem keamanan yang kuat. Struktur kelembagaan mereka terbentuk melalui proses historis yang panjang. Membandingkan Indonesia dengan negara tersebut tanpa memperhitungkan perbedaan kapasitas institusional menghadirkan analogi yang kurang tepat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berdiri di atas realitas sosial yang kompleks. Lebih dari 17.000 pulau dihuni oleh ratusan kelompok etnis dan bahasa. Penduduknya melampaui 277 juta jiwa. Proyek kebangsaan sejak kemerdekaan berfokus pada pembentukan kohesi nasional dari keberagaman tersebut. Prinsip kewarganegaraan tunggal lahir dari kebutuhan menjaga kesatuan identitas politik. Ia berfungsi sebagai penanda bahwa setiap warga berdiri pada satu garis loyalitas yang sama. Tanpa prinsip tersebut, ikatan konseptual yang menyatukan warga berpotensi melemah.

Loyalitas dan Ketahanan Negara

Dalam diskursus kewarganegaraan, isu loyalitas selalu muncul sebagai titik sentral. Sebagian pendukung kewarganegaraan ganda menganggap isu ini sebagai pandangan lama yang tidak lagi relevan. Mereka berpendapat manusia modern mampu memelihara dua loyalitas secara bersamaan. Pandangan ini terlihat meyakinkan dalam tataran emosional. Akan tetapi kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan identitas personal. Status tersebut mengandung kewajiban hukum yang nyata. Salah satu kewajiban paling mendasar berkaitan dengan pembelaan terhadap negara. Ketika dua negara tempat seseorang memiliki kewarganegaraan berada dalam konflik kepentingan, pertanyaan tentang keberpihakan menjadi sulit dihindari.

Aspek keamanan negara ikut menjadi bagian dari perdebatan ini. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa komunitas diaspora sering dipakai sebagai saluran pengaruh politik. Beberapa kajian lembaga keamanan internasional mencatat strategi semacam ini. Contoh dapat ditemukan pada operasi pengaruh yang dijalankan sejumlah negara melalui jaringan diaspora. Praktik tersebut bukan sekadar spekulasi akademik. Dalam konteks hubungan internasional modern, negara sering memanfaatkan hubungan kultural untuk memperluas pengaruh. Indonesia berada di kawasan Indo Pasifik yang semakin strategis. Keputusan membuka ruang kewarganegaraan ganda memerlukan kehati hatian karena berpotensi menghadirkan kerentanan baru.

Pertimbangan militer tidak dapat dilepaskan dari persoalan ini. Indonesia mengenal prinsip bela negara yang menempatkan setiap warga sebagai bagian dari sistem pertahanan. Status kewarganegaraan ganda memunculkan pertanyaan sederhana namun penting. Kewajiban bela negara mana yang harus dipenuhi jika terjadi konflik kepentingan antara dua negara. Dalam kondisi damai, persoalan tersebut mungkin terasa hipotetis. Realitas geopolitik kawasan menunjukkan dinamika yang berbeda. Sengketa Laut China Selatan terus memicu ketegangan. Persaingan kekuatan besar juga semakin intens. Dalam situasi seperti itu, loyalitas yang terbagi berpotensi menciptakan kerentanan strategis.

Kerumitan Hukum dan Administrasi

Sistem administrasi kependudukan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Data kependudukan ganda sesekali muncul dalam temuan lapangan. Kasus kartu identitas palsu juga pernah terungkap. Ketidakakuratan daftar pemilih sempat menjadi sorotan dalam beberapa pemilu. Persoalan kebocoran data digital menambah kompleksitas pengelolaan informasi warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi administrasi kependudukan masih dalam proses pembenahan. Pengenalan kewarganegaraan ganda pada situasi seperti ini berpotensi menambah beban sistem. Pengelolaan status kewarganegaraan ganda menuntut basis data terintegrasi, mekanisme verifikasi yang kuat, serta pengawasan administratif yang presisi.

Kompleksitas lain muncul dalam bidang hukum perdata. Individu dengan dua kewarganegaraan dapat terlibat dalam konflik yurisdiksi. Persoalan warisan, perceraian, hak asuh anak, atau kepemilikan properti dapat melibatkan dua sistem hukum sekaligus. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya memiliki kerangka untuk menangani konflik lintas yurisdiksi semacam ini. Dalam bidang perpajakan, persoalan menjadi semakin rumit. Pencegahan penghindaran pajak membutuhkan perjanjian bilateral dengan banyak negara. Negosiasi semacam itu memerlukan waktu panjang serta sumber daya diplomatik yang besar. Tanpa kesiapan kelembagaan yang matang, kebijakan kewarganegaraan ganda dapat memunculkan persoalan hukum baru.

Pengalaman sejumlah negara berkembang memberi gambaran tambahan. Beberapa negara Amerika Latin mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan harapan meningkatkan keterlibatan diaspora. Dalam praktiknya muncul persoalan baru. Kelompok elite transnasional memanfaatkan status ganda untuk menghindari proses hukum di negara asal. Kasus korupsi serta penggelapan pajak sering berujung pada pelarian ke negara kedua. Proses ekstradisi menjadi lebih lambat dan kompleks. Laporan lembaga seperti Transparency International dan Financial Action Task Force pernah menyinggung fenomena tersebut. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda membawa konsekuensi yang tidak selalu sederhana.

Dimensi filosofis kewarganegaraan sering terlupakan dalam perdebatan ekonomi. Sebagian argumen memandang kewarganegaraan seperti instrumen mobilitas finansial. Pandangan ini mengabaikan makna konstitusional dari status warga negara. Dalam tradisi politik modern, kewarganegaraan merupakan kontrak sosial antara individu dan negara. Hubungan tersebut memuat hak sekaligus kewajiban yang bersifat timbal balik. Ketika seseorang mengambil sumpah kewarganegaraan, ia menyatakan komitmen politik terhadap negara tersebut. Melemahkan sifat eksklusif dari kontrak sosial tersebut berarti mengubah dasar hubungan antara warga dan negara.

Diaspora dan Pilihan Kebijakan

Narasi mengenai diaspora sering menjadi argumen utama dalam dukungan terhadap kewarganegaraan ganda. Indonesia memang memiliki komunitas diaspora yang tersebar di berbagai negara. Banyak di antara mereka berprestasi dalam bidang akademik, teknologi, maupun bisnis. Meski demikian, mengaitkan rendahnya kontribusi diaspora semata dengan kebijakan kewarganegaraan tunggal terlalu menyederhanakan persoalan. Hambatan yang lebih sering disebut berkaitan dengan iklim investasi, kepastian hukum, serta kualitas birokrasi. Infrastruktur riset dan ekosistem inovasi juga menjadi faktor penting. Tanpa pembenahan kondisi struktural tersebut, status kewarganegaraan ganda tidak otomatis meningkatkan kontribusi diaspora.

Sejumlah kebijakan telah disiapkan pemerintah untuk menjembatani hubungan dengan diaspora. Program visa jangka panjang bagi mantan warga negara Indonesia tersedia dalam beberapa skema. Izin tinggal tetap juga diberikan melalui prosedur tertentu. Kemudahan investasi bagi diaspora mulai diperluas melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kolaborasi riset internasional memberi ruang bagi ilmuwan diaspora untuk terlibat dalam kegiatan akademik di tanah air. Beberapa negara mengembangkan model khusus untuk diaspora tanpa memberikan kewarganegaraan penuh. Pendekatan serupa memberi peluang partisipasi sekaligus menjaga prinsip kewarganegaraan tunggal.

Perhatian khusus sering diarahkan pada anak dari perkawinan campuran. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengatur mekanisme kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 21 tahun. Aturan ini memberi ruang bagi anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraan setelah dewasa. Penyempurnaan mekanisme tersebut masih terbuka. Batas usia dapat ditinjau kembali melalui evaluasi kebijakan. Proses administrasi menuju pilihan kewarganegaraan juga dapat disederhanakan. Dukungan informasi bagi keluarga yang menghadapi situasi ini perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih responsif.

Kerangka konstitusi Indonesia memberi arah penting bagi diskursus ini. Pasal 26 Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan kategori warga negara Indonesia. Rumusan tersebut lahir dari pengalaman sejarah panjang pembentukan negara bangsa. Semangat yang berkembang selama ini mengarah pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Perubahan mendasar dalam kebijakan kewarganegaraan memerlukan proses deliberasi nasional yang luas. Keputusan strategis tidak cukup didasarkan pada tekanan kelompok tertentu. Konsensus publik menjadi syarat penting bagi perubahan kebijakan yang menyentuh fondasi konstitusional.

Letak geografis Indonesia memperkuat urgensi kehati hatian dalam menentukan kebijakan kewarganegaraan. Negara ini berada di persimpangan dua samudra dan dua benua. Posisi tersebut menjadikannya bagian dari dinamika geopolitik global. Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terasa di kawasan Indo Pasifik. Negara negara di kawasan menghadapi tekanan politik yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, komposisi loyalitas warga negara menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan nasional.

Pendekatan analisis kebijakan publik menuntut penilaian terhadap manfaat sekaligus risiko. Pendukung kewarganegaraan ganda sering menekankan potensi peningkatan investasi diaspora. Transfer pengetahuan juga disebut sebagai manfaat tambahan. Manfaat tersebut memang mungkin terjadi. Sifatnya bertahap dan tidak selalu merata. Risiko yang muncul bersifat lebih struktural. Kerentanan keamanan, kompleksitas hukum, serta potensi penyalahgunaan status kewarganegaraan menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan.

Korelasi antara kewarganegaraan ganda dan keberhasilan ekonomi sering dikemukakan dalam diskusi publik. Contoh yang berbeda muncul dari pengalaman Singapura. Negara tersebut dikenal berhasil membangun ekonomi yang kompetitif. Kebijakan kewarganegaraannya justru sangat ketat. Individu yang ingin menjadi warga negara Singapura harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu bergantung pada kebijakan kewarganegaraan ganda. Tata kelola yang transparan dan sistem meritokrasi memberi pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan keadilan sosial juga patut mendapat perhatian. Dalam praktiknya, manfaat kewarganegaraan ganda lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Mereka memiliki jaringan global serta kemampuan mobilitas internasional. Bagi jutaan warga yang tinggal di desa terpencil atau bekerja sebagai buruh migran, isu ini tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari hari. Negara memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan kebutuhan mayoritas warga. Kebijakan publik perlu diarahkan pada persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat luas.

Gelombang wacana kewarganegaraan ganda sering muncul secara periodik dalam ruang publik. Narasi mengenai potensi diaspora yang tidak dimanfaatkan muncul berulang kali. Fenomena ini menunjukkan dinamika pembentukan agenda publik. Kelompok yang paling diuntungkan oleh kebijakan tersebut cenderung lebih aktif menyuarakan dukungannya. Diaspora yang telah memperoleh kewarganegaraan negara lain memiliki kepentingan langsung dalam kebijakan ini. Kepentingan tersebut dapat dipahami secara manusiawi. Meski demikian, kepentingan kelompok tertentu tidak selalu identik dengan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Prinsip kedaulatan negara memberi kewenangan penuh kepada setiap negara untuk menentukan kebijakan kewarganegaraan. Indonesia menggunakan kewenangan tersebut melalui prinsip kewarganegaraan tunggal. Pilihan ini sah dalam kerangka hukum internasional. Ia juga memiliki dasar politik yang kuat dalam sejarah pembentukan negara bangsa. Rekomendasi dari lembaga internasional dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Keputusan akhir tetap berada pada otoritas nasional.

Agenda reformasi yang lebih mendesak bagi Indonesia terletak pada pembenahan kondisi struktural. Ekosistem riset dan inovasi perlu diperkuat melalui investasi yang konsisten. Perguruan tinggi perlu didorong menuju standar kompetisi global. Pasar tenaga kerja memerlukan sistem meritokrasi yang jelas. Kepastian hukum bagi dunia usaha juga menjadi faktor penting. Infrastruktur fisik serta digital perlu terus dikembangkan. Lingkungan yang kondusif bagi inovasi akan menarik kontribusi diaspora secara alami.

Upaya membangun hubungan dengan diaspora telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Pelayanan konsuler bagi warga negara Indonesia di luar negeri terus diperbaiki. Program beasiswa yang mendorong ilmuwan kembali ke tanah air mulai diperluas. Fasilitasi investasi diaspora juga semakin terbuka. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan diaspora tidak harus bergantung pada kebijakan kewarganegaraan ganda. Pendekatan kebijakan yang kreatif dapat menghasilkan hasil yang sama tanpa mengubah prinsip dasar kewarganegaraan.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar mampu menjaga prinsipnya dalam situasi sulit. Indonesia pernah menghadapi berbagai krisis sejak kemerdekaan. Pergolakan politik, krisis ekonomi, serta ancaman disintegrasi pernah menjadi ujian serius. Dalam setiap periode tersebut, prinsip persatuan nasional berperan sebagai penopang utama. Kewarganegaraan tunggal merupakan bagian dari fondasi tersebut. Mengubahnya memerlukan pertimbangan yang sangat matang.

Argumen untuk mempertahankan kewarganegaraan tunggal tidak bersumber dari ketakutan terhadap perubahan. Ia lahir dari kesadaran bahwa pembangunan bangsa masih berlangsung. Konsolidasi identitas nasional memerlukan kejelasan prinsip. Ambiguitas dalam isu dasar bernegara berpotensi memunculkan persoalan baru. Proses nation building membutuhkan stabilitas dalam prinsip kebangsaan.

Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah kebijakan kewarganegaraannya sendiri. Perbandingan internasional sering menghadapi keterbatasan karena perbedaan konteks sejarah dan kelembagaan. Tekanan untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda sering disampaikan dalam bahasa progresif. Setiap kebijakan tetap perlu diuji melalui pertanyaan mendasar. Apakah manfaat yang dijanjikan sebanding dengan risiko yang mungkin muncul. Jika pertanyaan tersebut dijawab secara jujur dan hati hati, arah kesimpulannya menjadi cukup jelas. Indonesia belum berada pada tahap yang tepat untuk mengambil langkah tersebut.

Suatu pagi di Kota Bengkulu, seorang nenek sedang bercerita kepada cucunya tentang masa kecilnya di kampung. Ia bertutur dalam Bahasa Rejang, meluncurkan kata-kata yang sudah ia kenal sejak lahir, yang mengalir seperti sungai di lereng Bukit Barisan. Cucunya mengangguk-angguk, sesekali menjawab dalam bahasa Indonesia karena ia memang tidak fasih berbahasa Rejang. Nenek itu tidak berhenti bercerita. Ia tidak bisa berhenti, karena memori masa kecil hanya bisa ia ungkapkan dalam bahasa ibunya, bukan dalam bahasa yang ia pelajari belakangan. Tapi diam-diam ia tahu, kata-kata yang ia gunakan itu sedang berjalan menuju ujung tanduk. Tidak ada yang menyiapkan pewaris yang benar-benar paham, tidak ada jalur formal yang membuat bahasa itu bisa bertahan melampaui generasinya.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Bengkulu bukan provinsi yang miskin dari segi kekayaan bahasa. Setidaknya ada tiga bahasa asli yang tumbuh dari tanah ini, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu beserta seluruh dialeknya. Badan Bahasa Pusat mencatat bahwa Bengkulu memiliki sembilan dialek yang berbeda, mulai dari dialek Mukomuko di utara hingga dialek Kaur di selatan, dengan dialek Lembak, Serawai, Pekal, Nasal, dan Pasemah berjejer di antaranya. Masing-masing dialek punya kekhasan sendiri, punya cara pengucapan, pilihan kosakata, dan nuansa makna yang tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Dengan kekayaan seperti itu, wajar bila orang mengira ada program akademis yang serius untuk merawatnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena tidak satu pun perguruan tinggi di Bengkulu yang membuka program studi pendidikan bahasa daerah atau sastra daerah hingga hari ini. Provinsi dengan warisan linguistik selengkap ini membiarkan kekayaan itu berjalan sendiri tanpa penyangga institusional yang memadai.

Tidak adanya program studi semacam itu bukan sekadar kelalaian administratif yang bisa diabaikan. Ketika sebuah bahasa tidak memiliki ruang akademis yang merawatnya, ia kehilangan dua hal sekaligus, yaitu sistem dokumentasi yang berkelanjutan dan mekanisme regenerasi penutur yang terlatih. Dokumentasi bahasa bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan sekali lalu selesai. Ia butuh peneliti yang terus-menerus memperbarui data, mencatat perubahan, dan menggali lapisan makna yang tersimpan dalam tuturan sehari-hari masyarakat penuturnya. Regenerasi penutur juga tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada proses alamiah di dalam rumah tangga, terutama ketika tekanan globalisasi membuat generasi muda semakin jauh dari bahasa nenek moyangnya. Proses alamiah itu membutuhkan pendampingan formal agar tidak hanya bergantung pada keajaiban bahwa ada orang tua yang kebetulan masih mau berbahasa daerah kepada anaknya. Tanpa prodi, dua kebutuhan mendasar itu tidak akan pernah terpenuhi secara sistematis.

Warisan yang Terlampau Besar untuk Disia-siakan

Tiga bahasa utama Bengkulu itu masing-masing punya kedudukan dan tingkat keterancaman yang berbeda-beda. Bahasa Melayu Bengkulu dengan segala dialeknya masih cukup hidup sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di berbagai wilayah, meski tekanan bahasa Indonesia terus mempersempitkan ruang pakainya dari tahun ke tahun. Bahasa Rejang lebih rentan lagi, karena meski masih punya banyak penutur di wilayah Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, dan sebagian Bengkulu Tengah, generasi mudanya semakin banyak yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa utama bahkan di ranah privat. Bahasa Enggano adalah yang paling mengkhawatirkan, karena penuturnya hanya tersisa di Pulau Enggano yang terpencil di Samudera Hindia dan jumlahnya sudah sangat kecil. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu mencatat bahwa Bahasa Enggano termasuk bahasa yang sangat terancam punah dengan jumlah penutur aktif yang tersisa tidak sampai seribu orang. Angka itu lebih sedikit dari jumlah peserta ujian masuk sebuah perguruan tinggi dalam satu musim penerimaan. Artinya, kepunahan bahasa itu bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung di depan mata kita.

Bahasa Rejang meninggalkan jejak peradaban yang jauh lebih dalam dari sekadar tradisi lisan. Aksara Ka Ga Nga, aksara asli suku Rejang, adalah salah satu aksara indigenous Nusantara yang masih bisa dilacak keberadaannya hingga sekarang melalui naskah-naskah kuno yang tersimpan di berbagai tempat, mulai dari komunitas lokal hingga koleksi lembaga internasional. Aksara ini menunjukkan bahwa masyarakat Rejang sudah memiliki tradisi keberaksaraan jauh sebelum tulisan Latin diperkenalkan oleh kolonialisme. Di balik lembar-lembar naskah kuno yang menggunakan aksara Ka Ga Nga itu tersimpan pengetahuan tentang pengobatan tradisional, sistem hukum adat, kosmologi lokal, dan sastra yang tidak ada terjemahannya dalam bahasa lain. Segelintir akademisi memang sudah berupaya mendigitalisasi sebagian naskah-naskah itu, dan hasilnya tidak mengecewakan. Tapi upaya digitalisasi tanpa prodi yang merawat kelangsungannya adalah pekerjaan yang bergantung pada satu dua individu, dan ketika mereka tidak ada lagi, tidak ada jaminan pekerjaan itu akan dilanjutkan oleh siapapun. Aksara Ka Ga Nga perlu lebih dari sekadar proyek digitalisasi, ia perlu diajarkan, dikaji, dan dikembangkan secara institusional agar tidak menjadi fosil yang hanya bisa dilihat di museum.

Kepunahan bahasa bukan peristiwa dramatis yang datang seperti gempa bumi atau banjir bandang. Ia datang diam-diam, merayap perlahan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, sampai suatu hari seseorang menyadari sudah tidak ada lagi yang tahu cara menggunakannya dengan benar. Satu per satu penutur tua meninggal dunia tanpa sempat mewariskan pengetahuan bahasanya kepada generasi berikutnya secara tuntas. Satu per satu domain penggunaan bahasa itu menyempit, dari ruang publik ke ruang privat, dari ruang privat ke percakapan sesama lansia, dari percakapan sesama lansia ke sunyi yang tidak berbicara apa-apa. Seseorang yang terakhir berbicara dalam Bahasa Enggano tidak akan menancapkan bendera dan mengumumkan kepada dunia bahwa hari ini sebuah bahasa resmi punah. Ia hanya akan diam, kemudian pergi, dan bahasa itu mengikutinya tanpa kita sadari. Kalau kita menunggu momen dramatis itu untuk mulai bertindak, kita sudah terlambat jauh sebelum momen itu tiba.

Ironisnya, kita tidak sepenuhnya diam menghadapi situasi ini. Ada festival budaya yang digelar tiap tahun dengan pakaian adat dan tarian daerah yang meriah. Ada program muatan lokal di sekolah yang mengajarkan bahasa daerah kepada siswa, mengikuti amanat kurikulum nasional. Ada lomba berbalas pantun dalam bahasa Bengkulu yang diikuti dengan antusias. Ada kegiatan penerjemahan buku cerita anak ke dalam bahasa daerah yang didanai pemerintah. Semua itu niatnya baik dan tidak layak dianggap tidak berguna sama sekali, karena setidaknya ia menjaga semangat dan rasa memiliki. Hanya saja, semua kegiatan itu bersifat episodik dan bergantung pada anggaran tahunan yang bisa saja dipangkas sewaktu-waktu ketika prioritas fiskal berubah. Pelestarian yang tidak memiliki akar institusional di perguruan tinggi adalah pelestarian yang hidupnya dari acara ke acara, bukan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara organik dan berkesinambungan.

Masalah yang paling konkret dan paling sering luput dari perhatian adalah soal siapa yang mengajar bahasa daerah di sekolah-sekolah itu. Muatan lokal bahasa daerah memang sudah masuk kurikulum di banyak sekolah di Bengkulu, dan itu langkah yang patut diapresiasi. Tapi guru yang ditugaskan mengajarkannya umumnya bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa daerah secara formal. Mereka adalah guru bahasa Indonesia, guru seni budaya, atau bahkan guru mata pelajaran lain yang mendapat jam tambahan karena tidak ada guru yang benar-benar terlatih untuk posisi itu. Bayangkan sebuah rumah sakit yang membutuhkan dokter spesialis jantung tapi yang tersedia hanya dokter umum yang belajar kardiologi secara otodidak di sela-sela waktu tugasnya. Niatnya bagus, kemampuannya mungkin lebih dari cukup untuk hal-hal dasar, tapi untuk hal-hal yang lebih dalam dan lebih teknis, ia tidak punya bekal yang memadai. Selama tidak ada prodi yang mencetak guru bahasa daerah yang benar-benar kompeten, kondisi tambal-sulam seperti ini tidak akan berubah.

Semua masalah itu saling berkaitan dan saling memperburuk satu sama lain. Tidak ada prodi berarti tidak ada guru terlatih. Tidak ada guru terlatih berarti muatan lokal diajarkan setengah hati. Muatan lokal yang diajarkan setengah hati tidak mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerahnya. Generasi yang tidak mencintai bahasa daerahnya tidak akan mau menggunakannya di rumah, tidak akan mengajarkannya kepada anaknya, dan siklus kemunduran itu terus berputar tanpa ada yang memutusnya. Pada titik yang paling dalam, yang hilang bukan hanya kemampuan berbicara dalam sebuah bahasa. Yang hilang adalah cara pandang terhadap dunia yang hanya bisa diungkapkan melalui bahasa itu, sistem nilai yang tersimpan dalam kosakata dan ungkapan yang tidak ada padanannya dalam bahasa lain, serta identitas kolektif sebuah komunitas yang sudah ada jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. Kehilangan semua itu adalah kehilangan yang tidak bisa diganti dengan uang atau proyek revitalisasi manapun, tidak peduli berapa pun anggarannya.

Daerah Lain Sudah Bergerak, Kita Masih Berdebat

Lampung layak dijadikan cermin pertama karena ia paling dekat, paling relevan, dan paling mirip kondisinya dengan Bengkulu. Dua provinsi ini bertetangga di ujung Sumatera bagian selatan, sama-sama mewarisi keragaman suku dan bahasa yang tidak sederhana, dan sama-sama menghadapi tekanan demografis dari arus migrasi yang kuat. Bahasa Lampung terbagi menjadi dua rumpun besar, yaitu rumpun Api dengan dialek A yang dipakai suku Abung dan Tulangbawang, serta rumpun Nyo dengan dialek O yang dipakai suku Saibatin dan masyarakat pesisir, dan kedua rumpun itu masih bercabang-cabang menjadi dialek yang lebih kecil lagi. Dengan kerumitan seperti itu, Universitas Lampung tidak menyerah dan tidak memakai keberagaman sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Unila berjuang selama hampir empat belas tahun untuk mendapatkan izin pembukaan Prodi S1 Pendidikan Bahasa Lampung, sampai akhirnya izin itu turun melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/E/O/2021 pada Februari 2021. Empat belas tahun adalah waktu yang sangat panjang, tapi mereka tidak berhenti berjuang. Kegigihan itu tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari kesadaran bahwa ini bukan sekadar urusan akademis sempit, ini urusan kelangsungan identitas sebuah daerah.

Yang membuat perjuangan Unila itu akhirnya berhasil bukan semata kegigihan civitas akademikanya saja. Gubernur Lampung waktu itu secara aktif mendorong pembukaan prodi ini, bahkan mengutus Wakil Gubernur langsung menemui Menristekdikti untuk memperjuangkan izin yang tertunda bertahun-tahun lamanya. Ada komitmen politik yang nyata dari pimpinan provinsi, ada kesediaan menganggarkan dukungan, dan ada kemauan untuk menjadikan bahasa daerah sebagai prioritas yang serius, bukan hanya agenda seremonial. Rektor Unila saat itu juga menegaskan bahwa bahasa dan budaya adalah identitas provinsi yang wajib dipelihara dan dikembangkan secara formal, bukan hanya secara non-formal melalui festival dan lomba-lomba. Pernyataan itu bukan sekadar sambutan protokoler di acara pembukaan. Ia adalah pernyataan komitmen yang kemudian betul-betul dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan janji yang menguap begitu acara selesai. Ketika universitas dan pemerintah provinsi bergerak bersama dengan visi yang sama, hambatan administratif yang tampaknya tidak tertembus pun bisa diatasi satu per satu.

Jauh ke Pulau Jawa, gambaran yang kita temukan bahkan lebih mengesankan lagi. Bahasa Jawa mungkin terlihat seperti bahasa yang mudah dikelola karena penuturnya banyak, tapi kenyataannya kompleksitas bahasa Jawa jauh melampaui bayangan kebanyakan orang. Dialek Banyumasan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya terdengar sangat berbeda dari dialek Mataraman yang dianggap paling "baku" di Yogyakarta dan Solo, sampai-sampai orang Jogja pun kadang butuh adaptasi untuk benar-benar nyambung dengan percakapan orang Banyumas. Dialek Suroboyoan yang ceplas-ceplos dan tidak mengenal basa-basi tingkatan bahasa adalah dunia tersendiri yang sulit dipahami oleh penutur Jawa Tengah. Belum lagi Walikan Malang, yang secara sengaja membalik susunan kata-katanya sehingga orang dari luar kota tidak bisa mengerti. Kerumitan semua itu tidak membuat Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, maupun Universitas Negeri Surabaya gentar, karena ketiganya tetap memiliki prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa dengan kurikulum yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Kerumitan dialek justru menjadi kekayaan akademis, bukan alasan untuk menyerah sebelum mencoba.

Di luar Jawa dan Sumatera, gambaran yang sama kita temukan di berbagai daerah lain yang tidak kalah kompleks kondisi kebahasaannya. Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sudah memiliki Prodi Pendidikan Bahasa Sunda sejak 1957, menjadikannya salah satu prodi bahasa daerah tertua di Indonesia yang kini sudah memasuki usia hampir tujuh dekade dan masih terus berjalan dengan baik. Universitas Udayana di Bali memiliki Prodi Sastra Bali yang mengkaji tidak hanya bahasa melainkan juga sastra, naskah kuno, dan tradisi lisan Bali secara akademis yang mendalam. Universitas Negeri Makassar memiliki Prodi Pendidikan Bahasa Bugis yang bahkan aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Bahasa Bugis sendiri juga tidak monolitik, ada dialek Bone, dialek Wajo, dialek Soppeng, dan dialek-dialek lainnya yang punya perbedaan cukup signifikan satu sama lain. Tapi keberagaman dialek itu tidak dijadikan alasan untuk menunda atau membatalkan pendirian prodi bahasa daerah. Alih-alih, keberagaman itu justru diolah menjadi kekayaan kurikulum yang membuat prodi lebih kaya, lebih relevan, dan lebih menarik bagi mahasiswanya.

Pertanyaan yang sering muncul ketika membicarakan prodi bahasa daerah adalah soal apa yang bisa dikerjakan oleh lulusannya di luar menjadi guru. Pengalaman dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu membuka prodi semacam ini menunjukkan bahwa lapangan kerja lulusannya jauh lebih luas dari yang dibayangkan oleh mereka yang belum pernah menelitinya dengan serius. Tentu saja ada jalur guru, mengisi kekosongan tenaga pendidik bahasa daerah yang terlatih di sekolah-sekolah yang selama ini hanya diisi oleh guru hasil penugasan darurat. Tapi ada juga jalur peneliti di lembaga bahasa pemerintah seperti Kantor Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selalu membutuhkan tenaga ahli berlatar belakang bahasa daerah spesifik. Ada jalur penulis, penerjemah, dan editor untuk penerbitan buku-buku berbasis bahasa dan budaya daerah yang kini semakin berkembang seiring perhatian terhadap literasi lokal. Industri pariwisata berbasis budaya juga semakin membutuhkan orang-orang yang benar-benar paham konteks budaya lokal secara akademis, bukan hanya secara intuitif karena kebetulan lahir di daerah itu. Bahkan ranah kerja sama riset internasional terbuka bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bahasa-bahasa yang masih kurang diteliti, dan bahasa-bahasa Bengkulu dengan segala keunikannya termasuk dalam kategori itu.

Prodi bahasa daerah juga memiliki dimensi riset yang dampaknya jauh melampaui tembok kampus dan jauh melampaui kepentingan akademis semata. Ketika ada program studi yang mendedikasikan diri pada kajian bahasa daerah, maka ada mekanisme untuk terus-menerus mendokumentasikan bahasa itu secara sistematis, generasi demi generasi. Ada mahasiswa yang bisa dikirim ke lapangan untuk mengumpulkan data tuturan dari penutur asli yang semakin tua. Ada dosen yang mengembangkan metodologi kajian dan menerbitkan temuan riset yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkannya. Bayangkan betapa berbedanya nasib Bahasa Enggano kalau ada prodi yang sejak dua puluh tahun lalu sudah mendedikasikan sebagian sumber dayanya untuk mendokumentasikan bahasa itu secara intensif. Kamus Bahasa Enggano yang baru mulai disusun oleh Kantor Bahasa Bengkulu pada 2021 dengan sekitar seribu enam ratus lema mungkin sudah jauh lebih lengkap dan lebih kaya. Naskah-naskah menggunakan aksara Ka Ga Nga yang tersebar di berbagai tangan mungkin sudah lebih banyak yang terdigitalisasi dan terkatalogisasi dengan baik. Dan pengetahuan yang tersimpan di balik bahasa-bahasa itu mungkin tidak terancam hilang secepat yang terjadi sekarang.

Semua contoh itu menunjukkan satu pola yang konsisten di mana pun kita melihatnya. Festival dan lomba bisa menghidupkan suasana kecintaan pada bahasa daerah. Muatan lokal di sekolah bisa memperkenalkan bahasa kepada generasi muda secara terbatas. Tapi yang mengubah situasi secara struktural dan berkelanjutan adalah keberadaan program studi yang mencetak orang-orang terlatih, menghasilkan penelitian yang berkelanjutan, dan melegitimasi bahasa daerah sebagai bidang ilmu yang layak ditekuni secara serius selama bertahun-tahun. Di Jawa, di Sunda, di Bali, di Bugis, di Lampung, rantai itu sudah berputar dengan cukup baik. Guru bahasa daerah yang terlatih mengisi sekolah-sekolah. Peneliti yang kompeten menghasilkan dokumentasi yang memadai. Komunitas akademis yang kritis mendorong lahirnya kebijakan yang lebih mendukung. Di Bengkulu, rantai itu belum juga dimulai, dan setiap tahun yang berlalu tanpa inisiatif nyata adalah satu tahun lagi yang terbuang percuma.

Soal Keberanian untuk Memulai

Balik ke pertanyaan paling mendasar yang seharusnya sudah lama kita tanyakan dengan serius, mengapa Bengkulu belum juga membuka prodi bahasa daerah padahal kondisinya sudah sejelas ini. Jawaban yang paling sering muncul adalah argumen keberagaman, bahwa bahasa Bengkulu terlalu banyak variannya sehingga sulit dirumuskan dalam satu program studi yang koheren dan tidak memihak salah satu suku. Argumen itu terdengar masuk akal di permukaan tapi tidak tahan uji kalau diperiksa lebih jauh dengan melihat contoh dari daerah lain. Kurikulum sebuah program studi tidak harus memilih satu bahasa dan mengabaikan yang lain. Prodi Pendidikan Bahasa Daerah Bengkulu bisa dirancang untuk mencakup tiga bahasa utama sekaligus, dengan porsi yang disesuaikan berdasarkan tingkat keterancaman dan kebutuhan dokumentasinya masing-masing. Bahasa Enggano yang paling terancam bisa mendapat porsi kajian yang lebih besar dan lebih intensif. Bahasa Rejang dengan aksara Ka Ga Naganya bisa mendapat penekanan khusus pada aspek keberaksaraan dan filologi. Keluwesan kurikulum seperti ini bukan sesuatu yang mustahil, dan contohnya sudah ada di banyak tempat lain yang kondisinya tidak jauh berbeda.

Ada pula kekhawatiran soal prospek kerja yang dianggap sempit dan tidak cukup menjanjikan bagi generasi muda yang sedang memikirkan masa depannya. Kekhawatiran itu wajar karena tidak semua orang tua mau mendorong anaknya masuk prodi yang dianggap tidak menghasilkan pekerjaan yang layak secara ekonomi. Tapi kekhawatiran itu sebetulnya bisa diatasi kalau kurikulumnya dirancang dengan pintar dan memperhatikan kebutuhan pasar yang sesungguhnya, bukan hanya kebutuhan yang terlihat di permukaan. Lulusan prodi bahasa daerah yang juga dibekali kemampuan dokumentasi digital, penerjemahan, penulisan kreatif, dan pemahaman kebijakan bahasa akan memiliki profil yang jauh lebih luas dari sekadar calon guru muatan lokal yang jam mengajarnya sangat terbatas. Ada Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu yang membutuhkan tenaga ahli. Ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membutuhkan orang yang paham bahasa dan budaya lokal secara akademis. Ada lembaga adat yang bisa menjadi mitra kerja. Dan ada peluang kerja sama riset internasional yang justru mencari ahli bahasa-bahasa yang jarang diteliti, sebuah ceruk yang kalau diisi dengan tepat bisa membuka pintu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Di balik kedua argumen itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita akui dengan jujur kalau memang kita serius ingin mengubah situasi ini. Ada cara pandang yang sudah lama tertanam bahwa bahasa daerah adalah warisan yang perlu dihormati tapi tidak perlu terlalu dibawa ke ranah akademis yang "serius" dan "bergengsi". Bahasa daerah cocok untuk festival, cocok untuk upacara adat, cocok untuk slogan-slogan di papan nama gedung pemerintahan. Tapi ketika berbicara soal menjadikannya program studi setara dengan Pendidikan Bahasa Inggris atau Pendidikan Bahasa Indonesia, ada keengganan yang sulit dijelaskan secara rasional dan tidak pernah dinyatakan secara terang-terangan. Keengganan itu bukan karena tidak ada anggaran, bukan karena tidak ada SDM, dan bukan karena tidak ada mahasiswa yang potensial untuk mengisinya. Ia lebih seperti rasa minder kolektif, sebuah keyakinan yang tidak pernah diucapkan tapi terasa dalam setiap keputusan yang tidak diambil, bahwa bahasa kita sendiri tidak cukup penting untuk menjadi bidang ilmu tersendiri yang layak berdiri sejajar dengan disiplin lain. Keyakinan itulah yang perlu diubah pertama kali, bahkan sebelum kita mulai berbicara soal prosedur administratif dan persyaratan teknis pendirian prodi.

Persoalan ini juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada satu pihak saja tanpa melihat gambar yang lebih besar. Civitas akademika yang berani mengajukan proposal pembukaan prodi baru membutuhkan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah, bukan hanya dukungan moral dalam sambutan-sambutan resmi yang terdengar manis tapi tidak mengikat siapapun. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengambil posisi yang lebih tegas, seperti yang sudah dilakukan Provinsi Lampung dengan mengerahkan komitmen politik dari level tertinggi sampai ke level teknis yang menangani proses perizinan. Dukungan itu bisa berbentuk anggaran untuk pengembangan kurikulum awal, beasiswa bagi mahasiswa angkatan pertama agar tidak khawatir soal prospek kerja, dan advokasi ke kementerian untuk mempercepat proses perizinan yang notabene memang tidak sederhana. Tanpa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, perjuangan membuka prodi baru akan menjadi pekerjaan yang sangat berat di satu pihak saja. Sejarah Unila yang membutuhkan empat belas tahun itu bisa diperpendek secara signifikan kalau ada koordinasi yang lebih baik dan lebih awal antara kampus dan pemerintah. Bengkulu tidak harus mengulangi perjalanan selambat itu kalau semua pihak duduk bersama dengan visi yang sama sejak sekarang, bukan setelah situasinya sudah semakin memburuk.

Civitas akademika di Bengkulu sebenarnya sudah punya modal yang tidak sedikit untuk memulai langkah ini. Ada fakta bahwa pernah terjalin kerja sama riset tentang Bahasa Enggano bersama University of Oxford dan Australian National University, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa kapasitas akademis untuk mengkaji bahasa daerah Bengkulu itu nyata adanya dan sudah diakui oleh komunitas ilmiah internasional. Ada dosen-dosen dengan minat dan kompetensi di bidang bahasa dan kebudayaan lokal yang selama ini bekerja secara mandiri di sela-sela tugas utama mereka yang padat. Ada pegiat bahasa dan budaya yang bergerak di luar kampus dan bisa dirangkul sebagai mitra sekaligus sumber pengetahuan yang sangat berharga. Fondasi itu sudah ada dan tidak perlu dibangun dari nol. Yang dibutuhkan adalah seseorang atau sekelompok orang yang cukup berani untuk mengangkat semua fondasi yang berserakan itu dan merangkainya menjadi sebuah proposal formal yang sungguh-sungguh diperjuangkan.

Perguruan tinggi perlu memandang urusan ini sebagai bagian dari tanggung jawabnya yang paling mendasar, bukan sebagai program pengabdian masyarakat yang dilakukan di sela-sela tugas utama ketika anggaran sedang longgar. Tugas universitas bukan hanya mencetak sarjana yang siap kerja sesuai kebutuhan industri yang sedang tren saat ini. Ia juga bertugas merawat dan mengembangkan pengetahuan, termasuk pengetahuan yang tersimpan dalam bahasa-bahasa yang terancam punah di daerahnya sendiri. Tidak ada yang lebih dekat dengan tugas itu daripada memastikan bahwa bahasa-bahasa yang tumbuh dari tanah di sekitar kampus itu sendiri tidak hilang karena diabaikan oleh lembaga yang seharusnya paling tahu untuk apa mereka ada. Civitas akademika yang cukup berani untuk mengajukan proposal, cukup gigih untuk menavigasi birokrasi yang tidak sederhana, dan cukup visioner untuk melihat bahwa ini adalah investasi peradaban bukan sekadar penambahan satu prodi baru di daftar panjang yang sudah ada, adalah civitas akademika yang layak disebut benar-benar hadir di tengah masyarakatnya. Keberanian itu bukan sesuatu yang luar biasa atau yang membutuhkan kemampuan khusus yang tidak dimiliki siapapun di Bengkulu. Ia hanya perlu dimulai oleh seseorang yang mau mengambil langkah pertama.

Secara praktis, langkah pertama yang paling masuk akal adalah memulai kajian kelayakan yang serius dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan sejak awal. Kajian itu perlu mencakup pemetaan kebutuhan guru bahasa daerah di sekolah-sekolah, inventarisasi dosen yang potensial untuk mengampu mata kuliah di prodi baru, identifikasi kemitraan dengan lembaga-lembaga yang sudah bekerja di bidang pelestarian bahasa, dan pemetaan peluang kerja sama riset dengan institusi dalam dan luar negeri yang sudah pernah tertarik pada bahasa-bahasa Bengkulu. Proses itu tidak perlu dimulai dari nol karena sudah ada kerja-kerja individual yang bisa dijadikan fondasi dan rujukan. Hasil-hasil riset yang sudah ada bisa menjadi titik berangkat untuk pengembangan kurikulum. Dan pengalaman daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu berjalan, terutama Lampung yang kondisinya paling mirip, bisa menjadi referensi yang menghemat banyak waktu dan energi yang sebaliknya akan habis untuk meraba-raba di kegelapan. Kuncinya adalah ada satu pihak yang mau mengambil inisiatif untuk memulai proses itu secara resmi dan dengan komitmen yang tidak tanggung-tanggung.

Cucu dari nenek yang bercerita dalam Bahasa Rejang di awal tulisan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena tidak fasih berbahasa ibunya. Ia tumbuh di lingkungan yang tidak pernah menyediakan jalur formal untuk belajar bahasa itu dengan serius, tidak ada guru yang benar-benar terlatih, tidak ada bahan ajar yang memadai, tidak ada ruang akademis yang memberinya alasan untuk menganggap bahasa neneknya sebagai sesuatu yang layak dipelajari secara sungguh-sungguh dan dibanggakan di hadapan teman-temannya. Yang bisa dipertanyakan, kalau memang kita mau jujur dengan diri sendiri, adalah sistem yang sudah terlalu lama membiarkan bahasa itu berjalan sendiri tanpa penyangga yang cukup. Sistem itu bukan sesuatu yang abstrak dan tidak bernama. Sistem itu adalah kita semua, para akademisi yang belum cukup gigih mendorong ke arah sana, para pejabat yang belum menjadikannya prioritas yang sungguh-sungguh, para civitas akademika yang tahu masalahnya tapi belum mengambil tindakan yang sepadan dengan beratnya persoalan itu. Mengubah sistem itu dimulai dari kesadaran bahwa menunggu lebih lama hanya akan membuat biaya pemulihannya semakin besar dan semakin sulit ditanggung.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Bengkulu perlu prodi bahasa daerah, karena jawabannya sudah terlampau jelas untuk diperdebatkan lebih lama lagi. Contoh dari Lampung, dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, dari Bali, sudah lebih dari cukup untuk menjawabnya dengan meyakinkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah kapan, siapa yang akan mulai, dan seberapa jauh kita bersedia mendorong agar hal itu terjadi sebelum betul-betul terlambat. Bahasa Enggano sudah hampir di ujung kepunahan dengan penutur yang bisa dihitung dalam hitungan ratus. Bahasa Rejang kehilangan penutur mudanya satu per satu setiap tahunnya. Bahasa Melayu Bengkulu semakin terdesak ke pinggiran kehidupan sehari-hari oleh dominasi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa global. Tiga bahasa itu membawa bersamanya sistem pengetahuan, cara pandang, dan identitas kolektif yang tidak ada gantinya dalam bahasa apapun di dunia ini. Kalau mereka pergi tanpa kita sempat membangun prodi yang merawatnya, maka nenek yang bercerita dalam Bahasa Rejang itu akan menjadi semacam monumen hidup terakhir dari sesuatu yang pernah ada dan kemudian kita biarkan pergi begitu saja tanpa perlawanan berarti. Dan itu adalah kehilangan yang tidak bisa kita maafkan dengan mudah, tidak kepada generasi yang akan datang, dan terutama tidak kepada diri kita sendiri.

Awalnya hanyalah sebuah pelataran kosong yang tampak sunyi di sore hari. Gedung Balai Buntar itu berdiri megah namun terasa dingin tanpa ada keriuhan di sekitarnya. Lalu satu dua pedagang mulai mencoba peruntungan dengan menggelar lapak di sana. Tak disangka sambutan masyarakat begitu luar biasa hingga tempat itu mendadak ramai. Orang-orang datang bukan untuk urusan birokrasi melainkan untuk mencari kegembiraan kecil. Dalam waktu singkat suasana berubah total menjadi pusat perhatian baru di kota. Begitulah sejarah mencatat bagaimana sebuah ruang publik menemukan jiwanya sendiri secara organik.

Fenomena ini kemudian berkembang menjadi pasar kuliner yang sangat masif setiap sore. Hampir semua jenis jajanan kekinian tumpah ruah memenuhi setiap sudut halaman gedung milik Pemprop itu. Asap panggangan bebakaran dan aroma dimsum menyatu dengan gelak tawa pengunjung yang datang silih berganti. Masyarakat merasa punya tempat pelarian yang murah meriah setelah seharian penat bekerja. Pedagang pun tersenyum lebar karena dagangan mereka selalu ludes sebelum matahari benar-benar tenggelam. Pertumbuhan ini terasa begitu cepat dan menjanjikan bagi ekonomi kerakyatan di level paling bawah. Namun dalam setiap keramaian yang instan selalu tersimpan ancaman yang jarang disadari oleh para pelakunya.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Masalah utama muncul ketika pasar kuliner ini dipaksakan untuk buka setiap hari tanpa jeda. Secara psikologis manusia memiliki batas ketertarikan yang bisa mencapai titik kulminasi dengan sangat cepat. Sesuatu yang tersedia setiap saat cenderung akan kehilangan nilai spesialnya di mata konsumen. Anda mungkin sangat menyukai sebuah makanan tapi jika setiap hari melihatnya tentu rasa bosan akan datang. Pasar yang buka tiap hari membutuhkan energi dan inovasi yang luar biasa besar untuk tetap bertahan. Tanpa ada jeda waktu maka rasa rindu konsumen untuk berkunjung akan menguap begitu saja. Inilah awal dari sebuah kejenuhan pasar yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan usaha kecil.

Secara teori, hasil yang semakin menurun atau diminishing return pasti akan terjadi. Ketika sebuah pasar sudah mencapai puncaknya maka langkah selanjutnya adalah penurunan jika tidak ada variabel baru. Konsumen di Bengkulu tentu punya batas daya beli dan batas rasa penasaran yang terbatas. Jika hari ini mereka datang dan besok datang lagi dengan suguhan yang sama maka besok lusa mereka akan absen. Perputaran uang mungkin terlihat besar di awal namun perlahan akan melambat karena frekuensi kunjungan yang menurun. Tidak ada bisnis di dunia ini yang bisa terus meroket tanpa memperhatikan siklus kejenuhan pelanggannya. Begitulah hukum alam bekerja dalam dunia perdagangan yang sangat dinamis dan penuh persaingan ini.

Coba perhatikan produk yang dijual di sepanjang pelataran Balai Buntar belakangan ini. Hampir semuanya seragam dan hanya mengekor tren yang sedang viral di media sosial. Kalau satu pedagang menjual dimsum, maka yang lain akan ikut-ikutan menjual hal yang sama. Tidak ada sentuhan kreativitas atau produk autentik yang benar-benar menjadi pembeda antar lapak. Akibatnya konsumen merasa tidak ada yang baru yang patut untuk dicoba lagi setiap harinya. Kurangnya inovasi dan diferensiasi produk inilah yang mempercepat langkah menuju titik jenuh yang mematikan itu. Padahal sebuah pusat kuliner butuh kejutan-kejutan rasa agar orang selalu punya alasan untuk kembali berkunjung.

Kondisi semakin sulit ketika kebijakan pengelolaan mulai berubah dari yang semula serba gratis. Dulu pedagang bisa berjualan dengan tenang tanpa memikirkan biaya sewa lapak yang membebani. Kini setiap pedagang diwajibkan membayar uang sewa harian sebesar lima ribu rupiah. Angka itu mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang namun bagi pedagang kecil itu adalah biaya tetap yang harus keluar. Dalam kondisi omzet yang sedang turun tentu biaya sekecil apa pun akan terasa sangat mencekik leher. Apalagi pembayaran ini harus dilakukan setiap hari tanpa peduli apakah dagangan ludes atau justru bersisa banyak. Kebijakan ini seolah menambah beban di tengah lesunya minat beli masyarakat yang mulai jenuh.

Pihak pemerintah daerah sebagai pemilik aset tentu ingin ada pemasukan untuk kas daerah atau sekadar biaya kebersihan. Memang masuk akal jika sebuah fasilitas umum dikelola dengan sistem retribusi agar lebih tertata. Namun timing pemberlakuan biaya sewa ini dirasa kurang tepat di saat daya tarik pasar sedang menurun. Pedagang merasa terjepit antara kewajiban membayar sewa dan kenyataan pasar yang mulai sepi pengunjung. Akhirnya banyak yang mulai mengeluh karena keuntungan bersih yang didapat semakin hari semakin menipis saja. Tekanan ekonomi ini membuat suasana berjualan tidak lagi seceria saat awal-awal pasar ini terbentuk.

Bukan hanya pedagang yang terkena imbas perubahan kebijakan tapi juga para pengunjung setia. Dulu parkir kendaraan di kawasan ini tidak dipungut biaya alias gratis bagi siapa saja yang datang. Sejak sebulan terakhir aturannya berubah total dengan diberlakukannya tarif parkir yang cukup terasa. Untuk mobil dikenakan tiga ribu rupiah sedangkan untuk sepeda motor ditarik dua ribu rupiah sekali masuk. Bagi pengunjung yang hanya ingin sekadar jajan es teh tentu biaya parkir ini terasa tidak proporsional. Orang mulai berpikir dua kali untuk sekadar mampir sebentar jika harus mengeluarkan uang tambahan lagi. Hal-hal kecil seperti inilah yang perlahan mengikis jumlah kunjungan masyarakat ke Balai Buntar.

Keluhan lain datang dari warga yang biasa memanfaatkan area ini untuk sarana berolahraga sore. Dulu orang bisa lari santai atau sekadar jalan kaki berkeliling gedung dengan udara yang cukup segar. Sekarang akses untuk bergerak bebas sudah tertutup oleh deretan kendaraan yang parkir sembarangan. Asap kendaraan dan kerumunan orang membuat suasana olahraga menjadi tidak nyaman lagi bagi kesehatan. Banyak orang yang akhirnya memilih mencari tempat lain karena fungsi sosial gedung ini sudah berubah menjadi pasar. Hilangnya ruang untuk berolahraga ini sebenarnya sebuah kerugian bagi kualitas hidup masyarakat perkotaan. Gedung yang harusnya menjadi paru-paru kegiatan positif kini justru terasa menyesakkan karena polusi dan kepadatan.

Kendaraan yang meluber hingga menutup akses jalan utama di sekitar gedung menjadi pemandangan yang menyebalkan. Orang yang hanya ingin lewat atau jalan santai harus berdesakan dengan motor yang terparkir semerawut. Balai Buntar jadi tertutup oleh pemandangan lapak dan kendaraan yang tidak tertata rapi. Estetika lingkungan seolah dikorbankan demi mengejar perputaran rupiah yang sebenarnya mulai melambat. Padahal kenyamanan akses adalah faktor kunci mengapa orang mau datang kembali ke sebuah tempat. Jika untuk berjalan kaki saja sulit maka jangan harap orang akan betah berlama-lama di sana. Ketidakteraturan ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan pasar kuliner ini sedang berada di ambang kekacauan.

Dampaknya sudah mulai terlihat nyata dengan beberapa lapak yang kini sering terlihat kosong ditinggal pemiliknya. Beberapa pedagang memilih angkat kaki karena merasa omzet yang didapat sudah tidak sebanding lagi dengan operasional. Mereka menyadari bahwa berjualan di sana bukan lagi jaminan untuk mendapatkan keuntungan yang pasti. Penurunan jumlah pembeli membuat stok makanan sering bersisa dan akhirnya menjadi kerugian yang menumpuk. Tren penurunan ini seperti bola salju yang jika dibiarkan akan menghancurkan seluruh ekosistem pasar di sana. Begitulah nasib sebuah pasar dadakan jika tidak dikelola dengan strategi jangka panjang yang matang dan cerdas.

Kita sebenarnya perlu belajar dari kesuksesan pasar-pasar di luar negeri seperti Thailand yang sangat cerdik. Di sana ada pasar yang hanya buka pada akhir pekan saja seperti pasar legendaris Chatuchak. Karena hanya buka di hari Sabtu dan Minggu maka orang selalu menanti-nanti waktu untuk berkunjung. Ada rasa rindu dan rasa penasaran yang dipupuk selama hari kerja untuk kemudian ditumpahkan di akhir pekan. Barang yang dijual pun sangat beragam dan selalu ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada pembeli. Model pasar weekend ini menciptakan eksklusivitas yang membuat nilai ekonomi sebuah tempat menjadi sangat tinggi. Kelangkaan waktu operasional justru menjadi daya tarik utama yang mendatangkan massa dalam jumlah besar.

Mungkin sudah saatnya pengelolaan pasar kuliner Balai Buntar diubah total skemanya menjadi pasar akhir pekan. Biarkan pelataran gedung itu beristirahat dari Senin sampai Jumat agar orang kembali merindukan suasananya. Dengan hanya buka di hari Sabtu dan Minggu maka pedagang punya waktu lebih banyak untuk berinovasi menciptakan menu baru. Persaingan antar pedagang juga akan lebih sehat karena volume pembeli akan terkonsentrasi di dua hari tersebut. Konsumen pun tidak akan merasa jenuh karena mereka punya jeda waktu untuk tidak melihat pemandangan yang sama. Strategi ini akan membuat Balai Buntar kembali menjadi primadona yang selalu ditunggu kehadirannya setiap minggu.

Secara teknis pengaturan parkir dan kebersihan juga akan jauh lebih mudah jika operasionalnya dibatasi. Petugas bisa lebih fokus mengatur arus kendaraan karena jadwalnya sudah pasti dan tidak setiap hari dilakukan. Masyarakat yang ingin berolahraga juga tetap memiliki waktu lima hari dalam seminggu untuk menggunakan fasilitas gedung. Keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi ini akan menciptakan harmoni yang indah bagi semua pihak. Pemerintah tetap dapat retribusi yang maksimal sedangkan pedagang mendapatkan omzet yang melonjak tajam karena kunjungan yang padat. Inilah solusi cerdas untuk memecah kebuntuan dari titik jenuh yang sedang melanda pasar kuliner kebanggaan warga Bengkulu ini.

Kita tidak boleh membiarkan sebuah potensi ekonomi kerakyatan mati pelan-pelan hanya karena salah manajemen. Balai Buntar punya sejarah panjang dan posisi strategis yang sangat sayang jika hanya berakhir menjadi pasar yang sepi dan ditinggalkan. Perlu ada keberanian untuk mengubah kebiasaan lama demi menyelamatkan masa depan para pedagang kecil di sana. Mari kita buat setiap kunjungan ke sana menjadi sebuah pengalaman yang berkesan dan selalu dirindukan setiap pekannya. Jika Thailand bisa melakukan itu dengan sangat sukses maka kita pun seharusnya bisa menerapkan hal yang sama. Mari kita ubah kejenuhan ini menjadi sebuah peluang baru yang jauh lebih berbobot dan berkelanjutan bagi ekonomi kita.

Dunia bisnis hari ini sering kali terjebak dalam romantisme masa lalu yang dibalut dengan istilah-istilah bombastis namun keropos secara fundamental. Kita menyaksikan kemunculan konsep Koperasi Desa Merah Putih yang sepintas terlihat sangat patriotik dan berpihak pada rakyat kecil di pedesaan melalui narasi kemandirian. Namun, jika kita membedahnya dengan pisau analisis yang jernih, tampak ada lubang besar yang menganga antara janji manis dan realitas ekonomi mikro di tingkat akar rumput. Memaksakan sebuah entitas bisnis baru untuk langsung memikul beban kewajiban finansial miliaran rupiah adalah tindakan yang sangat berisiko bagi ekosistem desa yang rapuh. Kita tidak boleh sekadar terpukau oleh nama yang nasionalis tanpa menghitung daya dukung ekonomi riil di lapangan yang sering kali sangat terbatas. Transformasi ekonomi desa membutuhkan napas panjang dan fondasi yang kokoh, bukan sekadar suntikan modal yang justru berpotensi menjadi jerat leher bagi para pengelolanya.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Struktur permodalan yang ditawarkan dalam skema ini mencerminkan sebuah kenaifan dalam melihat realitas arus kas di tingkat terbawah. Bayangkan sebuah lembaga ekonomi tingkat desa yang baru seumur jagung sudah harus memikul pinjaman sebesar Rp3 miliar dengan kewajiban pengembalian yang sangat ketat. Alokasi dana sebesar Rp2,5 miliar untuk infrastruktur fisik seperti bangunan dan pengadaan kendaraan merupakan pemborosan aset tetap yang sangat tidak produktif pada tahap awal usaha. Sisa dana yang hanya Rp500 juta sebagai modal kerja justru menunjukkan ketimpangan antara kapasitas sarana dan daya putar operasional bisnis yang sesungguhnya. Modal kerja yang minim tidak akan mampu menggerakkan aset fisik yang jumbo secara optimal sehingga terjadi inefisiensi biaya sejak hari pertama kantor dibuka. Padahal dalam dunia bisnis modern, kelincahan dan minimalisasi aset tetap adalah kunci untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian pasar yang fluktuatif.

Antara Niat Mulia dan Penyimpangan Implementasi

Esensi awal gerakan ini sebenarnya memiliki filosofi yang sangat mulia yakni menjadi perisai bagi petani dari cengkeraman para spekulan pasar. Dengan menyerap hasil bumi masyarakat pada tingkat harga yang layak, koperasi ini seharusnya berfungsi sebagai stabilisator ekonomi desa yang mandiri dan berdaulat. Namun dalam praktik di lapangan, terjadi pergeseran orientasi yang sangat mengkhawatirkan dan jauh dari tujuan orisinal yang telah dicanangkan. Alih-alih menguatkan rantai pasok hasil tani, beberapa implementasi di daerah malah diproyeksikan untuk menggeser raksasa ritel modern yang sudah memiliki sistem mapan. Ini adalah sebuah lompatan yang tidak realistis karena melawan korporasi ritel membutuhkan efisiensi logistik dan teknologi yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Penyimpangan konsep ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara visi besar sang penggagas dengan pemahaman para pelaksana di tingkat teknis lapangan.

Persoalan krusial muncul ketika kita menghitung kewajiban pembayaran setoran bulanan yang mencapai angka Rp50 juta atau sekitar Rp600 juta setiap tahunnya. Angka ini bukanlah dana hibah cuma-cuma dari pemerintah melainkan utang komersial dengan beban bunga yang terus berjalan meskipun unit usaha mungkin belum laba. Dalam kajian manajemen risiko, sebuah bisnis baru biasanya membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama sebelum mampu menghasilkan arus kas positif yang stabil. Memaksa koperasi desa untuk langsung melunasi cicilan sebesar itu sejak bulan pertama adalah resep sempurna menuju kegagalan operasional yang bersifat sistematis. Kita harus menyadari bahwa margin dalam bisnis kebutuhan pokok di wilayah pedesaan sangatlah tipis karena keterbatasan daya beli masyarakat setempat. Kondisi ini menuntut volume penjualan yang sangat masif hanya untuk sekadar menutupi bunga dan pokok pinjaman tanpa menyisakan ruang pengembangan.

Mari kita berhitung secara matematis menggunakan logika pasar yang sederhana agar kita tidak terjebak dalam angan-angan kosong yang menyesatkan publik. Jika margin bersih koperasi dipatok pada angka lima persen, maka pengurus harus mampu mencetak nilai transaksi minimal Rp1 miliar setiap bulannya tanpa henti. Ini berarti koperasi tersebut wajib menghasilkan penjualan sebesar Rp33 juta setiap hari secara konsisten di tengah persaingan ekonomi desa yang sedang lesu. Apakah daya beli masyarakat di sebuah desa tertentu benar-benar cukup kuat untuk menyerap perputaran uang sebesar itu setiap harinya secara berkelanjutan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sirkulasi ekonomi desa sering kali bersifat musiman dan sangat bergantung pada masa panen atau faktor luar. Memaksakan target omzet miliaran rupiah di wilayah dengan populasi terbatas adalah sebuah anomali ekonomi yang sulit diterima secara akal sehat.

Bahaya Kebijakan Top-Down yang Dipaksakan

Koperasi sejati seharusnya tumbuh secara organik berdasarkan kebutuhan kolektif masyarakat dari bawah ke atas bukan karena instruksi birokrasi yang kaku. Skema ini nampak seperti pengulangan sejarah Koperasi Unit Desa di era Orde Baru yang penuh dengan intervensi negara secara berlebihan. Kita tentu ingat bagaimana lembaga tersebut akhirnya terjebak dalam berbagai masalah kronis mulai dari inefisiensi hingga praktik penyimpangan akibat ketergantungan fasilitas. Kebijakan yang bersifat penyeragaman dari pusat ke seluruh penjuru desa tanpa melihat karakteristik lokal adalah langkah yang sangat gegabah secara strategis. Setiap desa memiliki komoditas unggulan dan tantangan pasar yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan dalam satu model bisnis yang kaku. Pendekatan instruktif seperti ini sering kali hanya menghasilkan lembaga papan nama yang hidup segan mati tak mau setelah dana stimulan habis.

Realitas akan menjadi jauh lebih pahit jika kita menggunakan asumsi margin yang lebih realistis bagi bisnis kebutuhan pokok yakni di kisaran tiga persen. Dalam skenario ini, target omzet bulanan meroket menjadi Rp1,67 miliar demi mendapatkan laba bersih Rp50 juta yang seluruhnya habis untuk cicilan. Pertanyaannya kemudian adalah dari mana biaya untuk membayar upah pegawai, biaya listrik, transportasi, hingga penyusutan aset tetap akan diambil jika laba tersedot? Para pengurus yang dijanjikan pembagian keuntungan mungkin hanya akan gigit jari karena laba yang diharapkan tak kunjung menampakkan batang hidungnya di pembukuan. Bisnis yang hanya hidup untuk membayar kewajiban bank adalah bisnis yang tidak memiliki masa depan karena kehilangan kemampuan melakukan reinvestasi. Jangan sampai semangat gotong royong warga desa justru dimanfaatkan untuk menanggung beban finansial yang secara teknis mustahil untuk bisa dipenuhi.

Kapasitas manajerial pengurus di tingkat desa juga menjadi variabel kritis yang sering kali diabaikan oleh para perancang kebijakan di ibu kota. Mengelola bisnis dengan perputaran uang di atas Rp1 miliar per bulan membutuhkan keahlian manajerial, akuntansi, dan strategi pemasaran yang sangat kompleks. Kita perlu jujur bertanya berapa banyak sumber daya di desa yang memiliki rekam jejak mengelola arus kas miliaran rupiah dengan disiplin. Tanpa pendampingan yang intensif dan profesional, dana modal kerja sebesar Rp500 juta itu bisa lenyap dalam sekejap karena salah urus operasional. Kegagalan mengelola persediaan barang dan piutang pelanggan sering kali menjadi penyebab utama bangkrutnya usaha ritel kecil yang mencoba melompat terlalu tinggi. Profesionalisme tidak bisa tumbuh secara instan hanya dengan memberikan pinjaman besar melainkan melalui proses belajar dan pertumbuhan organik yang sehat.

Fenomena pengadaan barang yang mendahului kebutuhan pasar kembali terulang dengan adanya kebijakan mendatangkan mobil pikap secara massal dari luar negeri. Padahal belum tentu setiap unit di desa tersebut benar-benar membutuhkan armada kendaraan dalam jumlah atau jenis yang seragam seperti yang dikirim. Kebijakan ini nampak lebih mengedepankan proyek pengadaan barang secara fisik daripada berbasiskan pada kebutuhan riil yang ditemukan di lapangan selama ini. Dalam kajian manajemen risiko, pengadaan aset tetap yang tidak berkontribusi langsung pada produktivitas harian adalah pemborosan modal yang sangat mematikan bagi bisnis. Kendaraan tersebut akan memerlukan biaya perawatan berkala, bahan bakar, dan penyusutan nilai setiap tahunnya yang harus ditanggung oleh kas yang terbatas. Mengapa kita begitu gemar mengimpor barang fisik sebelum memastikan bahwa sistem manajemen dan pasarnya sudah terbentuk dengan kokoh dan stabil?

Skenario gagal bayar bukanlah sebuah kemungkinan yang jauh melainkan ancaman nyata yang sudah mengintip di balik pintu kantor lembaga tersebut. Dalam kondisi macet ringan di mana laba bersih hanya mencapai Rp35 juta, pengelola sudah akan mengalami defisit sebesar Rp15 juta setiap bulan. Defisit tahunan sebesar Rp180 juta akan memaksa pengurus melakukan penataan ulang utang yang biasanya justru menambah beban bunga di masa yang akan datang. Ketidakmampuan membayar kewajiban ini akan mulai menggerus kepercayaan anggota dan menimbulkan ketegangan internal di antara para pengurus dan warga setempat. Ketika kepercayaan itu retak maka semangat kebersamaan yang menjadi ruh gerakan akan sirna digantikan oleh aksi saling menyalahkan dan kecurigaan. Modal sosial desa yang selama ini terjaga dengan baik bisa hancur berantakan hanya karena urusan utang piutang yang tidak terukur.

Ancaman Crowding Out bagi Pembangunan Desa

Kondisi akan semakin memburuk jika unit usaha masuk ke dalam kategori macet sedang dengan kemampuan bayar hanya separuh dari total kewajiban. Defisit bulanan sebesar Rp25 juta atau Rp300 juta setahun akan menciptakan lubang hitam dalam neraca keuangan yang sulit sekali untuk ditutup kembali. Arus kas operasional akan tertekan hebat sehingga pengelola tidak lagi mampu menyetok barang dagangan atau membayar gaji para pegawainya secara tepat waktu. Pada titik ini operasional bisnis biasanya mulai terganggu dan kualitas layanan menurun drastis sehingga para pelanggan mulai berpaling ke tempat lain. Para pengurus yang awalnya bersemangat akan mulai merasa terbebani secara psikologis dan fisik oleh tekanan penagihan yang terus mengejar tanpa ampun. Fenomena ini sering kali berakhir pada penghentian unit usaha secara paksa karena sudah tidak ada lagi aset yang bisa diputar.

Situasi paling ekstrem adalah gagal total di mana unit bisnis sama sekali tidak menghasilkan laba bersih namun bunga pinjaman tetap berjalan. Kerugian tahunan sebesar Rp600 juta akan langsung menempatkan lembaga tersebut dalam status bermasalah yang merusak reputasi finansial seluruh desa di perbankan. Lubang utang yang semakin dalam ini akan menjadi beban sejarah yang panjang dan sulit untuk diputihkan kembali dalam waktu yang singkat. Tanpa adanya jaminan atau skema proteksi yang jelas, aset-aset yang dibeli dengan uang pinjaman tersebut terancam disita oleh pihak pemberi kredit. Warga desa yang awalnya berharap mendapatkan tambahan penghasilan justru harus menyaksikan aset kolektif mereka hilang karena perencanaan bisnis yang kurang matang. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat desa menjadi kelinci percobaan dari sebuah skema pembiayaan yang tidak memiliki mitigasi risiko yang memadai.

Implikasi yang jauh lebih berbahaya muncul ketika kita melihat ruang fiskal desa yang saat ini sebenarnya sudah sangat sempit dan penuh prioritas. Jika desa diminta ikut bertanggung jawab atau dana desa digunakan untuk menambal kerugian akibat kegagalan bisnis ini maka malapetaka pembangunan terjadi. Dalam ekonomi publik fenomena ini dikenal sebagai crowding out di mana anggaran untuk pelayanan rakyat tersedot untuk membiayai risiko usaha gagal. Pembangunan jalan lingkungan yang sangat dibutuhkan warga terpaksa dihentikan sementara karena uangnya habis untuk membayar cicilan bank yang macet berkepanjangan. Saluran air yang krusial bagi pertanian desa menjadi tertunda pengerjaannya karena prioritas anggaran dialihkan untuk menutupi defisit operasional yang tidak produktif. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pun ikut terpangkas demi menyelamatkan muka pengelola yang terjebak utang miliaran rupiah tanpa hasil.

Infrastruktur kecil di desa yang merupakan urat nadi ekonomi lokal akan terancam mangkrak dan tidak terurus jika anggaran operasional desa dialihkan. Kita harus ingat bahwa dana desa bukan diciptakan untuk menjadi dana talangan bagi spekulasi bisnis yang tidak rasional secara ekonomi manajemen. Membebankan risiko kegagalan bisnis kepada anggaran publik adalah sebuah pelanggaran etika kebijakan yang sangat serius dan mencederai rasa keadilan sosial. Masyarakat luas tidak seharusnya dikorbankan demi menanggung beban dari sebuah proyek yang sejak awal sudah mengandung cacat logika dalam perencanaannya. Pembangunan desa harus tetap difokuskan pada penyediaan barang publik yang memberikan manfaat bagi semua warga bukan untuk membiayai utang kelompok. Jika pola pikir ini tetap dipaksakan kita hanya tinggal menunggu waktu sampai pembangunan di tingkat akar rumput mengalami stagnasi yang nyata.

Ke depan kita memerlukan pendekatan yang lebih membumi dalam membangun ekonomi desa tanpa harus membebani mereka dengan utang yang melampaui batas. Lembaga ekonomi masyarakat seharusnya tumbuh dari kebutuhan nyata warga bukan dipaksakan dari atas dengan skema pinjaman yang sangat membebani sirkulasi keuangan. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang bersifat organik dimulai dari skala kecil yang kemudian membesar seiring peningkatan kapasitas manajerial dan pasar. Jangan sampai ambisi untuk melakukan modernisasi ekonomi desa justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam berbisnis dan pengelolaan keuangan yang sehat. Kita harus kembali ke jati diri koperasi sebagai wadah kerja sama yang meringankan beban anggota bukan justru menjadi sumber beban baru. Mari kita bangun desa dengan kecerdasan finansial yang jernih agar kesejahteraan yang dicita-citakan bukan sekadar fatamorgana di tengah padang pasir utang.

Tahun lalu saya berkesempatan tinggal agak lama di Penang untuk memenuhi undangan sebuah acara kampus di sana. Alih-alih memilih hotel berbintang yang kaku saya justru lebih tertarik mencoba pengalaman baru dengan menginap di sebuah rumah lewat aplikasi AirBnB. Ternyata pilihan itu membawa saya pada sebuah kejutan kecil yang sangat menyenangkan karena pengelolanya adalah seorang perantau asal Indonesia. Beliau sudah belasan tahun menetap di sana dan dipercaya mengelola beberapa aset properti milik warga lokal Malaysia untuk dijadikan penginapan turis. Suasananya sungguh luar biasa nyaman dengan penataan interior yang sangat apik dan lingkungan yang sangat tenang sekali. Namun perhatian saya justru teralihkan pada sebuah benda yang biasanya sangat krusial di setiap penginapan yaitu keberadaan galon air mineral.

Saya sempat kebingungan mencari-cari di mana letak dispenser atau stok air minum kemasan karena tenggorokan sudah terasa sangat kering sekali. Setelah berkeliling dapur beberapa kali saya tidak menemukan tanda-tanda adanya air galon yang biasanya menjadi menu wajib di setiap rumah kita. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya via telepon kepada sang pengelola mengenai cara mendapatkan air minum yang aman selama saya menginap di sana. Beliau tertawa kecil melihat ekspresi bingung saya lalu menunjuk ke arah kran air yang ada di wastafel dapur dengan santai. Katanya saya tidak perlu repot membeli air kemasan karena air dari kran tersebut sudah sangat aman untuk langsung ditenggak begitu saja. Inilah momen di mana saya merasa kembali diingatkan betapa tertinggalnya infrastruktur dasar di negeri sendiri dibandingkan dengan tetangga sebelah.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Kejadian di Penang ini langsung melemparkan ingatan saya pada sebuah tayangan di TV tentang air di Eropa seperti di Perancis. Di sana air kran adalah kemewahan yang merakyat karena kualitasnya benar-benar dijaga dengan standar kesehatan yang sangat ketat oleh pemerintah setempat. Teman saya yang tinggal di Paris pernah bercerita bahwa mereka hampir tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun hanya untuk membeli air minum dalam kemasan. Mereka cukup membawa botol kosong lalu mengisinya di kran rumah. Standar air mereka sudah mencapai level premium yang membuat industri air minum kemasan harus bekerja ekstra keras untuk bisa bersaing di pasar. Tidak ada rasa kaporit yang menyengat atau aroma tanah yang tertinggal di lidah saat kita meminum air langsung dari pipa utama mereka.

Bahkan jika kita bandingkan dengan Taiwan yang teknologi pengolahan airnya sudah sangat maju sekalipun kondisinya ternyata masih tetap berbeda jauh. Di Taiwan air kran memang sangat bersih dan jernih namun pemerintahnya belum berani memberikan jaminan bahwa air tersebut aman diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Masyarakat di sana biasanya memilih menggunakan mesin pengolahan air RO yang harganya sangat terjangkau untuk memastikan kualitas air minum mereka tetap terjaga. Mereka lebih memilih berhati-hati karena pipa-pipa distribusi di bawah tanah terkadang masih merupakan peninggalan lama yang rawan akan kontaminasi bakteri. Namun setidaknya air di Taiwan tidak akan membuat baju putih berubah menjadi coklat kusam setelah dicuci beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa urusan air bukan hanya soal teknologi pengolahan di hulu tetapi juga soal keandalan jaringan pipa di hilir.

Mari kita kembali melihat kenyataan yang terjadi di tanah air yang kita cintai ini dengan mata terbuka lebar-lebar. Di Indonesia kita memiliki lembaga yang namanya sangat mentereng yaitu Perusahaan Air Minum atau yang biasa kita singkat dengan PAM. Di daerah, namanya menjadi PDAM karena merupakan BUMD. Nama itu mengandung kata air minum yang secara semantik seharusnya memberikan jaminan bahwa produk yang dialirkan adalah air yang layak konsumsi. Namun kenyataannya kita semua tahu bahwa meminum air langsung dari kran PDAM adalah tindakan yang sangat nekat dan mengundang risiko kesehatan serius. Jangankan untuk diminum, untuk sekadar mandi atau mencuci piring saja kita sering kali harus mengelus dada melihat kualitas airnya yang memprihatinkan. Sering sekali air yang keluar dari kran rumah kita berwarna coklat pekat menyerupai air sungai yang baru saja dilanda banjir bandang.

Ketidaksinkronan antara nama perusahaan dengan kenyataan produk yang dihasilkan ini sebenarnya adalah sebuah ironi besar yang sudah kita anggap wajar selama berpuluh tahun. Kita seolah sudah maklum bahwa label air minum hanyalah sebuah nama tanpa makna fungsional yang bisa kita pegang janjinya secara nyata. Mengapa air yang asalnya dari sungai tetap saja keruh padahal kabarnya sudah melalui proses penjernihan dengan berbagai bahan kimia di instalasi pengolahan. Masyarakat akhirnya harus menanggung beban ganda dengan membayar tagihan bulanan PDAM sekaligus membeli air galon untuk kebutuhan minum sehari-hari. Ini adalah bentuk inefisiensi ekonomi yang luar biasa besar karena rakyat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sesuatu yang seharusnya menjadi layanan dasar pemerintah. Kita terjebak dalam lingkaran setan di mana kualitas layanan yang buruk membuat warga malas membayar mahal sementara perusahaan butuh modal untuk perbaikan.

Jika kita bedah lebih dalam titik kritis permasalahan air ledeng kita sebenarnya salah satunya terletak pada integritas jaringan pipa distribusi yang sudah sangat uzur sekali. Bayangkan banyak pipa di bawah aspal kota kita adalah warisan zaman kolonial atau pipa tua yang sudah keropos dan banyak mengalami kebocoran di sana-sini. Ketika pipa bocor maka tekanan air akan menurun dan air tanah yang kotor justru akan tersedot masuk ke dalam aliran pipa menuju rumah pelanggan. Itulah sebabnya meskipun di instalasi pengolahan airnya sudah bening kristal namun saat sampai di rumah warga warnanya berubah menjadi seperti kopi susu. Selain itu kehilangan air akibat kebocoran atau non revenue water di Indonesia rata-rata masih berada di angka yang sangat tinggi yaitu di atas tiga puluh persen. Angka ini adalah pemborosan yang sangat menyedihkan karena air yang sudah diolah dengan biaya mahal justru hilang sia-sia di tengah jalan.

Persoalan bahan kimia penjernih air juga menjadi catatan tersendiri yang sangat pelik karena sering kali dosisnya tidak konsisten atau kualitas bahannya kurang bagus. Kadang air tercium sangat tajam bau kaporitnya yang menunjukkan ada upaya paksa untuk membunuh bakteri namun tanpa memperhatikan kenyamanan indra penciuman konsumen. Di negara maju mereka sudah menggunakan teknologi filtrasi membran yang sangat rapat sehingga kotoran sekecil apa pun tidak akan bisa lolos ke jalur utama. Mereka juga menggunakan sistem desinfeksi yang lebih modern seperti sinar ultraviolet atau ozon yang tidak meninggalkan residu rasa pada air minumnya. Indonesia sebenarnya mampu membeli teknologi itu namun biayanya akan terasa sangat berat jika tidak dibarengi dengan perombakan total jaringan pipa yang ada. Membeli mesin pengolah air tercanggih sedunia akan percuma saja jika pipa distribusinya masih bocor dan penuh dengan endapan lumpur hitam.

Data dari Kementerian PUPR sering kali menunjukkan bahwa akses air minum kita memang meningkat secara kuantitas namun secara kualitas masih jauh dari standar kesehatan dunia. Banyak PDAM di daerah yang secara finansial tidak sehat sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan investasi besar-besaran pada infrastruktur baru. Akibatnya mereka hanya melakukan pemeliharaan ala kadarnya yang penting air masih mengalir meskipun warnanya tidak karuan dan debitnya sangat kecil sekali. Politik tarif juga sering menjadi penghambat karena kepala daerah takut menaikkan tarif parkir apalagi tarif air demi menjaga popularitas mereka di mata pemilih. Padahal tanpa tarif yang masuk akal mustahil PDAM bisa mandiri secara finansial dan memberikan layanan yang prima kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Rakyat akhirnya dirugikan karena layanan yang murah biasanya identik dengan kualitas yang murahan juga dalam jangka panjang.

Di luar negeri air kran bisa diminum karena ada komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah untuk menempatkan air sebagai prioritas keamanan nasional. Mereka memandang bahwa air bersih adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikompromikan kualitasnya demi alasan apa pun termasuk alasan anggaran. Sistem pengawasan mereka dilakukan setiap detik secara otomatis dengan sensor yang sangat sensitif terhadap perubahan parameter kimia dan biologi pada air. Jika ada sedikit saja penyimpangan maka aliran air akan otomatis terhenti untuk mencegah terjadinya wabah penyakit di tengah masyarakat luas. Mereka juga rutin melakukan penggantian pipa secara berkala sebelum pipa tersebut mengalami kerusakan atau kebocoran yang parah akibat usia pakai. Inilah rahasia mengapa air di Penang atau Prancis bisa terasa begitu segar dan aman meskipun langsung diambil dari lubang kran di dapur.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah Indonesia bisa meniru kesuksesan negara-negara tersebut dalam mengelola air minum bagi rakyatnya yang jumlahnya sangat besar ini. Jawabannya tentu saja bisa asalkan ada kemauan politik yang luar biasa dari tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah yang paling kecil sekalipun. Kita harus berani memulai proyek raksasa untuk merevitalisasi seluruh jaringan pipa distribusi di kota-kota besar secara bertahap namun konsisten setiap tahunnya. Investasi ini memang akan terasa sangat mahal di awal namun hasilnya akan dirasakan oleh anak cucu kita dalam bentuk kesehatan yang lebih baik dan biaya hidup yang lebih rendah. Kita juga perlu melakukan konsolidasi PDAM agar manajemennya menjadi lebih profesional dan tidak lagi dijadikan tempat penitipan orang-orang titipan partai politik. Air adalah urusan nyawa dan peradaban sehingga pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara amatiran atau sekadar untuk mencari keuntungan sesaat.

Kita perlu belajar dari keberanian pemerintah daerah di luar negeri yang berani menaikkan tarif secara bertahap namun dengan kompensasi peningkatan kualitas yang nyata dan terukur. Masyarakat pasti tidak akan keberatan membayar lebih jika mereka benar-benar bisa langsung meminum air dari kran tanpa perlu lagi membeli air galon yang berat itu. Efisiensi yang dihasilkan dari penghematan pembelian air minum kemasan bisa digunakan warga untuk kebutuhan pendidikan atau investasi masa depan lainnya yang lebih produktif. Bayangkan jika setiap rumah tangga di Bengkulu tidak perlu lagi mengeluarkan ratusan ribu rupiah per bulan hanya untuk membeli air mineral gallonan. Penghematan nasionalnya akan mencapai angka yang sangat fantastis dan bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya dengan sangat cepat sekali. Kita butuh sebuah lompatan besar untuk keluar dari zona nyaman air keruh yang sudah terlalu lama kita nikmati tanpa ada rasa malu.

Pemerintah juga harus mulai melirik teknologi desalinasi atau pengolahan air laut bagi daerah-daerah pesisir yang krisis air bersih namun memiliki sumber daya laut yang melimpah seperti Bengkulu yang berada di tepian sumatera yang menghadap samudera. Teknologi ini memang mahal pada biaya energinya namun seiring dengan perkembangan energi terbarukan biayanya pasti akan semakin turun dan menjadi kompetitif di masa depan. Kita tidak bisa terus menerus bergantung pada air sungai yang kualitasnya semakin menurun akibat pencemaran limbah industri dan domestik yang tidak terkontrol. Sungai-sungai kita sudah sangat menderita dan butuh waktu lama untuk memulihkannya kembali menjadi sumber air baku yang layak untuk diolah secara ekonomis. Diversifikasi sumber air baku adalah kunci agar ketahanan air nasional kita tetap terjaga meskipun terjadi perubahan iklim yang ekstrem atau kekeringan yang panjang. Penegakan hukum terhadap pencemar sungai juga harus diperketat agar biaya pengolahan air tidak semakin membengkak akibat air bakunya terlalu kotor.

Sudah saatnya nama PDAM benar-benar mencerminkan apa yang mereka jual kepada masyarakat bukan sekadar nama kosong yang penuh dengan kebohongan publik. Kita merindukan hari di mana kita bisa dengan bangga menawarkan segelas air kran kepada tamu yang datang ke rumah tanpa rasa takut akan jatuh sakit. Transformasi ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan teknokrat yang andal yang mau bekerja keras di balik layar demi kepentingan publik yang lebih besar. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang mampu membangun gedung pencakar langit yang mewah namun tidak mampu menyediakan air minum yang layak bagi rakyatnya sendiri. Air adalah cermin dari kualitas peradaban sebuah bangsa dan saat ini cermin kita masih terlihat sangat buram dan penuh dengan noda coklat lumpur. Mari kita mulai berbenah sekarang juga sebelum krisis air yang lebih besar menghantam kita tanpa ada persiapan apa pun di masa depan nanti.

Setiap tetes air yang mengalir di kran rumah kita adalah tanggung jawab moral dari negara terhadap setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam retorika manis tentang kemajuan ekonomi jika urusan dasar seperti air saja masih menjadi masalah pelik yang tak kunjung usai. Kesuksesan di Penang seharusnya menjadi pemacu adrenalin bagi para direksi PDAM dan kepala daerah kita untuk membuktikan bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan teknis yang tidak bisa diselesaikan jika ada dana yang cukup dan manajemen yang jujur dalam mengelola setiap proyek infrastruktur air bersih. Kita butuh revolusi air minum yang dimulai dari kesadaran bahwa air bukan hanya komoditas politik tetapi adalah fondasi dari kesehatan dan kesejahteraan nasional. Semoga suatu saat nanti air ledeng di Indonesia tidak lagi menjadi air bohongan yang hanya sekadar basah namun tidak bisa menghilangkan dahaga secara aman.

TENTANG PENULIS

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

KOMIKU

Artikel Populer

TEMATIK

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT