Andi Azhar

Satu waktu saya pernah menerima undangan pernikahan. Bukan dari orangnya langsung, bukan juga dari keluarganya. Melainkan dari kolega saya dulu, sebut saja namanya Pak Roni, yang merupakan teman dari adiknya si pengantin laki-laki. Saya baca undangannya baik-baik. Nama pengantin tidak saya kenal. Nama orang tua tidak saya kenal. Nama desa tempat resepsi pun saya baru dengar. Satu-satunya hal yang saya kenal dari seluruh isi undangan itu hanyalah kata "turut mengundang" di bagian bawah. Saya terdiam cukup lama sambil memegang undangan itu, mencoba mengingat-ingat apakah saya pernah berhubungan dengan pihak keluarga pengantin dalam kapasitas apapun. Hasilnya nihil.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Tapi Pak Roni sepertinya tidak merasa ada yang aneh. Beliau menyerahkan undangan itu dengan penuh keyakinan, seperti orang yang sedang menunaikan tugas mulia kenegaraan. "Dihadiri ya, Mas, biar rame," katanya dengan senyum ramah yang susah ditolak. Saya mengangguk pelan karena tidak punya cukup keberanian untuk bertanya, "Pak, saya ini siapa bagi pengantennya?" Undangan itu kemudian saya taruh di atas meja makan dan menatapnya dengan tatapan bingung yang mungkin mirip ekspresi ayam yang disodori kalkulator. Saya pikir mungkin ini salah satu ujian hidup yang tidak ada di buku agama manapun.

Kalau dipikir-pikir, model persebaran undangan seperti ini sebenarnya sudah mulai marak beberapa tahun terakhir. Yang punya hajat tidak lagi repot-repot mendatangi satu per satu orang yang hendak diundang. Cukup kasihkan beberapa slot kepada saudaranya, lalu saudaranya kasihkan ke temannya, temannya kasihkan ke kenalannya, dan seterusnya seperti skema MLM tapi versi hajatan. Sistemnya efisien, sekilas tampak modern dan praktis. Tapi kalau dicermati lebih dalam sambil minum teh pahit, ada sesuatu yang terasa bergeser dari sistem ini. Sesuatu yang mungkin tidak langsung bisa dirasakan tapi lama-lama mengganjal seperti batu kecil di dalam sepatu.

Dulu, undangan pernikahan itu sakral. Bukan sakral dalam artian harus ada ritual khusus penerimanya, tapi sakral dalam artian undangan itu datang karena ada hubungan. Entah hubungan pertemanan, kekerabatan, pertetanggaan, atau minimal pernah sama-sama antri di warung bakso dan bertatap muka lebih dari tiga detik. Sesederhana apapun hubungannya, tetap ada benang yang menghubungkan si pengundang dengan yang diundang. Ketika benang itu tidak ada sama sekali, maka undangan itu sejatinya bukan undangan. Itu lebih mirip surat edaran.

Saya kemudian bertanya kepada diri sendiri, kenapa ini bisa terjadi. Dan jawaban yang paling masuk akal, yang juga agak menyedihkan kalau diakui terang-terangan, adalah soal amplop. Bukan amplop dalam pengertian spiritual. Amplop dalam pengertian harfiah yang di dalamnya ada uang. Semakin banyak orang datang, semakin banyak amplop masuk, semakin besar kemungkinan biaya resepsi bisa balik modal atau bahkan surplus. Kalau begitu hitungannya, maka undangan bukan lagi ekspresi sukacita mengajak orang-orang tersayang berbagi momen bahagia. Undangan sudah menjelma semacam instrumen penggalangan dana dengan dekorasi bunga plastik dan hiburan organ tunggal.

Jangan marah dulu. Saya tidak sedang menuduh semua orang yang hajatan motifnya ekonomi semata. Sebagian besar pasti masih murni karena ingin berbagi kebahagiaan. Tapi sistem "slot undangan" yang dititipkan ke saudara lalu saudara tebarkan ke jaringannya sendiri ini, kalau ditelusuri logikanya, susah untuk tidak mengarah ke sana. Orang tidak mungkin mengundang ratusan orang yang tidak dikenal hanya karena ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka. Berbagi kebahagiaan itu biasanya butuh koneksi emosional, bukan sekadar koneksi jaringan pertemanan tingkat tiga. Kalau tidak ada koneksi emosional, maka yang tersisa hanya transaksi.

Ada teman saya yang pernah diundang hajatan dengan cara seperti ini. Dia datang dengan pakaian terbaik, bawa amplop yang isinya lumayan karena merasa sungkan. Sampai di sana dia tidak kenal siapapun kecuali orang yang mengajaknya. Pengantin tidak kenal, orang tua pengantin tidak kenal, MC tidak kenal, bahkan kucing yang duduk di bawah kursi tamu pun sepertinya tidak kenal. Dia bilang rasanya seperti masuk ke film orang lain tanpa tahu alur ceritanya. Duduk manis, makan prasmanan, salim dengan pengantin yang juga jelas bingung ini tamu undangan siapa, lalu pulang. Pulangnya, katanya, dia merasa seperti sudah bekerja paruh waktu sebagai figuran tanpa bayaran.

Nah, pengalaman teman saya itu menggambarkan betapa resepsi pernikahan sudah bergeser cukup jauh dari esensinya. Resepsi seharusnya jadi ruang pertemuan yang hangat antara dua keluarga besar dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan mengenal mereka. Tempat di mana tante-tante menangis terharu, teman lama saling bertukar cerita, dan tetangga yang sudah kenal sejak pengantin masih ngompol akhirnya bisa foto bareng. Bukan tempat di mana ratusan orang datang dengan ekspresi canggung sambil bergumam, "Ini resepsinya siapa ya?" sebelum antri nasi kuning.

Yang membuat saya lebih gelisah lagi, penerima slot undangan ini kadang tidak punya pilihan yang nyaman. Kalau ditolak, nanti dianggap tidak menghargai si pemberi slot. Padahal yang memberi slot itu juga tidak ditanya persetujuannya ketika pertama kali menerima jatah undangan tersebut. Semua orang terjebak dalam rantai kewajiban sosial yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar mau, tapi semua merasa harus menjalankan. Seperti grup WhatsApp keluarga besar yang tidak ada yang mau gabung tapi tidak ada yang berani keluar.

Kalau ditilik dari kacamata sosial-budaya yang sedikit lebih serius, fenomena ini sebenarnya mencerminkan bagaimana gotong royong bergeser menjadi mobilisasi. Dulu gotong royong hajatan itu organik, orang datang membantu karena kenal dan peduli. Sekarang yang terjadi adalah mobilisasi massa melalui jaringan undangan berlapis-lapis. Hasilnya memang kuantitas, banyak orang hadir, tapi kualitas kehadirannya kosong seperti gelas aqua yang sudah diminum. Kehadiran tanpa pengenalan itu seperti like di media sosial, ada secara statistik tapi tidak terasa di hati.

Saya juga sempat berpikir, bagaimana perasaan si pengantin sendiri. Berdiri di pelaminan, menyalami tamu satu per satu, tersenyum sopan, lalu bertanya dalam hati, "Ini siapa ya?" kepada hampir setiap orang yang datang. Momen bahagia terbesar dalam hidupnya dikelilingi oleh wajah-wajah asing yang hadir bukan karena mengenalnya, tapi karena mengenal seseorang yang mengenal seseorang yang mengenalnya. Itu kalau dilihat dari sudut tertentu, agak mirip dengan konsep enam derajat keterpisahan yang dipakai buat ngundang hajatan. Kevin Bacon saja pasti bingung.

Belum lagi soal punjungan yang sudah pernah saya tulis sebelumnya (silahkan cari di weblog ini dengan kata kunci "Punjungan" untuk membacanya). Kalau dulu punjungan itu dikirim ke orang-orang yang benar-benar dekat sebagai bentuk berbagi, sekarang punjungan sudah jadi semacam kewajiban logistik yang harus menjangkau sebanyak mungkin penerima. Ditambah sekarang dengan model slot undangan ini, maka lengkaplah sudah reduksi makna hajatan dari dua sisi sekaligus. Dari sisi kehadiran fisik yang diisi orang asing, dan dari sisi punjungan yang sudah berubah jadi operasi distribusi massal. Hajatan bukan lagi perayaan. Hajatan sudah jadi proyek.

Saya tidak munafik. Saya juga pernah datang ke hajatan yang secara teknis saya tidak terlalu kenal empunya. Duduk, makan, berdoa dalam hati semoga mereka bahagia, lalu pulang. Tapi setidaknya saya masih punya sedikit koneksi dengan yang mengundang, bukan hasil dari rantai titipan undangan yang panjangnya seperti rantai makanan di savana Afrika. Ada bedanya antara diundang karena kenal orang yang kenal pengantin, dengan diundang karena kenal orang yang kenal orang yang kenal saudara pengantin. Tipis memang bedanya. Tapi di sana lah letak sisa-sisa martabat undangan itu tinggal.

Mungkin ada yang berargumen bahwa ini soal rezeki, dan rezeki tidak boleh dibatas-batasi. Semakin banyak orang hadir, semakin banyak doa yang dipanjatkan, semakin berkah. Argumen ini secara spiritual terdengar mulia. Tapi kalau mau jujur, apakah orang yang datang karena dapat titipan undangan dari teman kakaknya pengantin itu benar-benar datang sambil membawa doa yang tulus? Ataukah dia datang sambil membawa kebingungan tingkat dewa dan niat utama merasakan prasmanan yang katanya enak? Saya tidak tahu. Yang jelas doanya lebih mungkin tulus kalau pengantinya dikenal.

Fenomena ini juga perlahan mengubah cara orang mempersiapkan diri menghadiri hajatan. Dulu orang memilih baju dengan cermat karena mau ketemu orang yang dikenal dan ingin tampil baik di depan mereka. Sekarang yang terjadi, banyak orang pilih baju seadanya karena toh tidak ada yang kenal. Amplop juga jadi dilema tersendiri, dikasih besar merasa boros untuk orang yang tidak dikenal, dikasih kecil merasa sungkan karena yang ngajak sudah susah payah kasih slot. Semua serba canggung dari awal sampai akhir. Resepsi pernikahan berubah jadi arena ketidaknyamanan kolektif yang dihiasi balon dan backdrop foto.

Ada satu hal lagi yang sering luput diperhatikan. Ketika daftar tamu diisi oleh orang-orang yang tidak saling kenal, maka kehangatan sebuah resepsi otomatis turun drastis. Bayangkan sebuah ruangan besar berisi ratusan orang yang masing-masing hanya mengenal satu atau dua orang di sana. Tidak ada senyum-senyum spontan antara tamu yang saling mengenali. Tidak ada cerita-cerita pendek yang terjalin di antara kursi. Yang ada hanya suara sendok membentur piring, suara MC yang bersemangat sendirian, dan suara bisik-bisik orang yang sama-sama bertanya siapa sebenarnya yang punya hajat ini. Suasananya persis seperti seminar yang ada prasmanannya.

Lucunya, di tengah semua keruwetan ini, si pemberi slot undangan sering tampak paling santai. Tugasnya sudah selesai begitu undangan berpindah tangan. Apakah orang yang menerima slotnya itu akan datang atau tidak, akan nyaman atau tidak, akan kenal pengantin atau tidak, semua itu bukan urusan dia lagi. Dia sudah menunaikan kewajibannya kepada si empunya hajat. Empunya hajat pun senang karena daftar tamu makin panjang. Yang repot hanya orang yang menerima undangan di ujung rantai itu, yang datang ke sebuah perayaan yang asing baginya seperti turis tanpa pemandu wisata.

Kalau saya boleh usul, dan ini usul yang kemungkinan besar tidak akan didengar siapapun, mungkin sudah waktunya kita mulai kembali menempatkan hajatan sebagai sebuah perayaan yang bermakna. Undang orang yang benar-benar dikenal, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Keramaian itu bukan diukur dari berapa ratus kursi yang terisi, tapi dari seberapa hangat ruangan itu terasa ketika semua orang yang hadir saling mengenal satu sama lain. Kalaupun biaya resepsi tidak bisa balik modal, ya tidak apa-apa. Itu resiko dari sebuah perayaan, bukan investasi yang harus menghasilkan return. Kecuali kalau memang dari awal niatnya investasi, ya sudah, saya tidak bisa berbuat banyak.

Dan undangan itu seyogyanya bukan sekadar selembar kertas atau file PDF yang dikirim lewat WhatsApp. Undangan adalah pernyataan bahwa keberadaan seseorang itu berarti bagi kita di momen yang paling penting dalam hidup kita. Ketika undangan itu disebarkan ke orang yang bahkan namanya saja tidak kita kenal, maka pernyataan itu kehilangan isinya. Tinggal amplop kosong yang cantik di luar. Saya yakin semua pasangan pengantin di manapun sebenarnya ingin dikelilingi orang-orang yang benar-benar mencintai mereka di hari bahagia itu, bukan dikelilingi orang asing yang datang karena tidak enak menolak titipan undangan dari teman kakaknya.

Kemarin orang-orang di beberapa tempat turun ke jalan. Mereka memakai kaos merah, membentangkan spanduk, dan berteriak-teriak tentang keadilan dengan semangat yang tidak pernah benar-benar padam meski sudah dilakukan setiap tahun pada tanggal yang sama. Hari Buruh datang seperti ritual tahunan yang semua orang sudah hafal naskahnya, termasuk polisi yang menjaga, pedagang es yang mangkal di pinggir kerumunan, dan wartawan yang sudah menyiapkan template berita dari H-3. Tuntutannya kurang lebih sama dari tahun ke tahun, upah layak, hapus outsourcing, jaminan sosial yang tidak rumit prosedurnya. Dan setiap tahun pula, setelah demonstrasi selesai, orang-orang pulang, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang nadanya antara merespons dan tidak merespons sekaligus, dan kehidupan berjalan seperti biasa sampai 1 Mei tahun berikutnya. Begitulah cara kita merayakan buruh di negeri ini, dengan penuh semangat, dengan rutin, dan dengan hasil yang selalu bisa diperdebatkan. Tapi tahun ini hari buruh di Jakarta dirayakan berbeda. Hari buruh dirayakan dengan joget-joget bersama presiden. Tak ada teriakan dan tuntutan. Yang ada bagi-bagi bantuan atas nama kemanusiaan.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Lalu keesokan harinya, 2 Mei, giliran para guru dan pengajar yang berhari raya. Mereka tidak turun ke jalan, tidak membentangkan spanduk, tidak berteriak-teriak tentang keadilan. Mereka menghadiri upacara, berdiri dalam barisan yang rapi, mendengarkan sambutan pejabat yang menyebut profesi mereka sebagai mulia dan terhormat dengan cara yang terasa terlalu mudah, seperti memuji masakan orang tua tanpa pernah repot-repot mencuci piring setelahnya. Ada pidato tentang generasi emas, tentang masa depan bangsa, tentang betapa pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan peradaban. Semua kalimat itu benar. Semua kalimat itu juga sudah diucapkan tahun lalu, dan tahun sebelumnya, dan tahun sebelum-sebelumnya lagi. Kebenaran yang diulang terlalu sering pada akhirnya kehilangan giginya, ia masih benar, tapi tidak lagi menggigit siapa pun.

Jarak antara 1 Mei dan 2 Mei hanya dua puluh empat jam. Satu malam tidur, dan kita sudah berpindah dari hari rayanya buruh ke hari rayanya guru. Tidak ada tanggal lain di kalender yang berdekatan seperti ini, dua profesi, dua perayaan, dua narasi besar tentang orang-orang yang katanya menjadi tulang punggung kemajuan bangsa, dijejalkan dalam dua hari yang berdampingan. Saya selalu curiga ini bukan kebetulan, atau kalau pun kebetulan, ia adalah kebetulan yang seharusnya kita baca lebih serius. Karena sesungguhnya, apa yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan buruh tidak pernah benar-benar berbeda dalam satu hal yang paling mendasar, yaitu keduanya menukar waktu, tenaga, dan keahlian dengan imbalan yang katanya sepadan, dan keduanya sama-sama sering merasa imbalannya tidak cukup sepadan. Yang membedakan hanya cara mereka meresponsnya, buruh berteriak di jalan, guru mengeluh di grup WhatsApp.

Ada logika yang lebih dalam dari sekadar kedekatan tanggal itu. Guru dan buruh sesungguhnya hidup dalam satu rantai yang saling mengunci. Guru memproduksi manusia terdidik, dan manusia terdidik itu pada akhirnya masuk ke pasar kerja dan menjadi buruh dalam pengertian luasnya, menjadi pekerja, menjadi tenaga kerja, menjadi seseorang yang menjual kemampuannya kepada siapa pun yang bersedia membayar. Kalau begitu, pendidikan adalah hulu dari industri ketenagakerjaan. Dan kalau hulunya bermasalah, hilirnya tidak bisa diharapkan beres hanya dengan menaikkan upah minimum. Kita sering membicarakan mutu angkatan kerja seolah itu masalah yang bisa diselesaikan di tingkat pabrik atau perusahaan, padahal ia bermula jauh sebelum seseorang pertama kali menandatangani kontrak kerja, ia bermula di dalam kelas, di depan papan tulis, di tangan seseorang yang kita beri gelar "pendidik" tapi tidak selalu kita beri penghidupan yang sepadan dengan gelar itu.

Tapi mari kita naik sedikit ke tingkat yang lebih rumit persoalannya, ke tingkat perguruan tinggi, tempat di mana pertanyaan-pertanyaannya menjadi lebih besar dan jawabannya menjadi lebih mudah diperdebatkan. Beberapa hari belakangan ini, dunia kampus diramaikan oleh sebuah wacana yang dilontarkan dari gedung kementerian, yaitu soal program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri dan kemungkinan untuk ditutup atau, setelah keramaian protes mereda, direphrasing menjadi "dikembangkan sesuai kebutuhan". Dua kata yang secara semantik berbeda tapi dalam praktik bisa bermuara ke tempat yang sama. Ditutup terdengar kasar. Dikembangkan terdengar lebih kalem. Tapi kalau hasil akhirnya adalah prodi Filsafat tidak lagi ada mahasiswanya karena tidak ada yang mau masuk setelah pemerintah terang-terangan menyebut prodi semacam itu tidak relevan dengan industri, maka efeknya tidak jauh berbeda, hanya cara mengumumkannya yang lebih sopan.

Argumen pemerintah sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya salah, dan saya rasa penting untuk mengakui ini sebelum terlalu asyik mengkritik. Kampus kita setiap tahun meluluskan sarjana dalam jumlah yang sangat besar, dan sebagian besar dari mereka menghadapi pasar kerja yang tidak siap menyerap mereka dalam kapasitas penuh. Ada prodi-prodi yang lulusannya menumpuk bukan karena ilmunya tidak berguna, tapi karena campuran antara formasi penerimaan yang tidak dikontrol, tren sesaat, dan kampus yang membuka program studi bukan karena ada kebutuhan akademis yang mendesak melainkan karena ada mahasiswa potensial yang bisa membayar SPP. Ini realitas yang tidak nyaman untuk diakui oleh kalangan akademisi, tapi ia nyata. Beberapa kampus membuka prodi bukan sebagai misi pencerdasan bangsa, melainkan sebagai strategi bisnis pendidikan yang dibungkus dalam bahasa visi dan misi yang mulia.

Namun masalahnya, solusi yang ditawarkan, yaitu menutup atau merasionalisasi prodi berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan industri, bertumpu pada sebuah asumsi yang perlu dipertanyakan dengan serius. Asumsinya adalah bahwa "relevan dengan industri" adalah kriteria tertinggi dan paling sah untuk mengukur nilai sebuah program studi. Dan asumsi ini, kalau dibiarkan jalan tanpa koreksi, perlahan mengubah universitas menjadi sesuatu yang berbeda dari yang seharusnya ia menjadi. Universitas bukan sekolah vokasi berskala besar. Ia bukan tempat mencetak teknisi dengan ijazah yang lebih bergengsi. Ia adalah ruang di mana manusia belajar berpikir, bukan hanya belajar mengerjakan sesuatu. Dan berpikir, berpikir yang benar-benar merdeka dan kritis, tidak selalu bisa dipesan sesuai kebutuhan industri kuartal ini.

Kita sedang hidup dalam periode yang sangat aneh dalam sejarah perguruan tinggi. Di satu sisi, dunia kerja berubah lebih cepat dari kemampuan kampus memperbaharui kurikulumnya. Teknologi yang diajarkan hari ini bisa menjadi usang sebelum mahasiswanya sempat lulus. Industri yang dianggap strategis tahun lalu bisa terguncang oleh sesuatu yang tidak ada di peta jalan mana pun. Di sisi lain, kita justru ingin menjadikan industri sebagai kompas utama bagi peta studi akademis. Ini seperti mencoba menavigasi kapal dengan menggunakan bintang yang sedang bergerak, tepat secara prinsip tapi praktiknya selalu tertinggal sedikit dari realitas. Prodi yang dibuka hari ini karena industri membutuhkan lulusannya mungkin akan menghasilkan surplus sarjana pada saat angkatan pertamanya selesai kuliah empat tahun ke depan, karena industrinya sudah bergeser ke kebutuhan yang berbeda.

Yang lebih menggelitik sebenarnya adalah pertanyaan ini, apakah kita sudah terlalu jauh melangkah ke arah filosofis dalam mendefinisikan tujuan pendidikan tinggi, sampai akhirnya lupa bahwa sebagian besar orang yang masuk kampus motivasinya cukup sederhana dan manusiawi? Mahasiswa bukan filsuf yang sedang mencari kebenaran universal. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda dari keluarga biasa yang ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan orang tuanya, yang ingin tidak kembali pulang ke kampung dengan tangan kosong setelah empat tahun dan sekian juta rupiah dikeluarkan. Cita-cita itu bukan cita-cita yang rendah. Itu cita-cita yang sangat manusiawi, dan tidak perlu dianggap sebagai penghinaan terhadap idealisme ilmu pengetahuan. Universitas yang tidak mampu membantu mahasiswanya mewujudkan cita-cita sederhana itu sambil tetap memberi mereka dasar berpikir yang kuat, adalah universitas yang gagal di dua sisi sekaligus.

Tapi ada ironi yang tersembunyi di balik seluruh perdebatan soal relevansi prodi dengan dunia kerja ini. Kita membicarakan bagaimana perguruan tinggi harus lebih responsif terhadap kebutuhan industri, sementara dunia industri sendiri sebenarnya sudah lama bergerak ke arah yang berbeda dari asumsi kita. Perusahaan-perusahaan yang paling inovatif hari ini tidak terlalu peduli dengan nama prodi di ijazah kamu. Yang mereka cari adalah apakah kamu bisa memecahkan masalah, apakah kamu bisa belajar hal baru dengan cepat, apakah kamu bisa bekerja dalam tim yang beragam latar belakangnya, dan apakah kamu bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Semua kemampuan itu tidak eksklusif dimiliki oleh lulusan teknik atau bisnis. Seorang sarjana Sastra yang terlatih membaca teks yang kompleks dan merumuskan argumen yang koheren bisa jadi lebih siap menghadapi dunia kerja modern daripada seorang sarjana Manajemen yang empat tahun kuliahnya dihabiskan menghafal matriks yang sudah usang.

Yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja sekarang, kalau kita mau jujur, adalah skill, bukan gelar. Dan skill itu bisa datang dari mana saja, bisa dari prodi teknik, bisa dari prodi humaniora, bisa bahkan dari orang yang tidak pernah menyelesaikan kuliah formalnya. Silicon Valley sudah lama mengajarkan ini, tapi kita di Indonesia masih sibuk memperdebatkan nama jurusan mana yang boleh tetap hidup dan mana yang harus tutup berdasarkan relevansinya dengan sektor-sektor industri yang sudah kita beri label "strategis". Padahal yang strategis itu berubah, dan sektor yang hari ini tampak tidak relevan mungkin justru akan menjadi paling relevan dua belas tahun ke depan ketika krisis iklim, krisis pangan, atau perubahan geopolitik memaksa kita memikirkan ulang seluruh prioritas ekonomi kita.

Ada ironi lain yang lebih pedih. Kita ingin perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan siap kerja, sementara di sisi lain kita tidak terlalu serius memastikan bahwa orang-orang yang mengajar di perguruan tinggi itu sendiri memiliki kesejahteraan dan kondisi kerja yang memungkinkan mereka mengajar dengan sungguh-sungguh. Dosen-dosen muda dengan status tidak tetap, mengajar dengan beban SKS yang banyak, menulis proposal riset yang sering kali tidak didanai, dan berdiri di depan kelas sambil memutar otak tentang bagaimana membayar kosan bulan depan, tidak mungkin menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi hanya karena nama kampusnya bergengsi. Kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup para pendidiknya. Dan kita belum cukup jujur membicarakan hal ini dalam keramaian debat soal relevansi prodi.

Maka pertanyaan yang lebih fundamental sebenarnya bukan mana prodi yang perlu ditutup atau dikembangkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ini, kita mau menjadikan perguruan tinggi sebagai apa? Kalau jawabannya adalah pusat pengembangan ilmu dan pembentukan manusia yang mampu berpikir, maka relevansi dengan industri adalah salah satu pertimbangan, bukan satu-satunya. Kalau jawabannya adalah lembaga pencetak tenaga kerja terampil, maka kita perlu jujur bahwa yang kita maksud sebenarnya adalah sekolah vokasi berskala besar, dan itu bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi dengan bahasa akademik yang gagah. Dua-duanya pilihan yang sah, tapi keduanya perlu dibicarakan secara terang-terangan, bukan melalui wacana yang dilontarkan di satu forum, menimbulkan kehebohan, lalu diklarifikasi dengan bahasa yang lebih halus seolah tidak pernah ada pernyataan pertama.

Kita hidup di era di mana sebuah pernyataan pejabat tentang penutupan prodi bisa langsung beredar dan menjadi bahan diskusi sebelum pejabatnya selesai makan siang. Dan respons terhadap keramaian itu pun datang cepat, pernyataan kedua yang memperlunak pernyataan pertama, diikuti pernyataan ketiga yang mengklarifikasi pernyataan kedua, sehingga di akhir minggu orang-orang sudah tidak terlalu yakin lagi apa sebenarnya kebijakan yang sedang dijalankan. Ini adalah ritme komunikasi kebijakan publik yang kita sudah sangat hafal. Wacana dilempar untuk melihat suhu publik, kalau panas, didinginkan dengan klarifikasi, kalau dingin, dilanjutkan. Perguruan tinggi dengan segala kompleksitasnya diperlakukan seperti bahan percobaan dalam laboratorium kebijakan yang tidak terlalu ketat metodologinya.

Dan sementara perdebatan itu berlangsung di tingkat wacana, di dalam kelas-kelas perguruan tinggi di berbagai sudut negeri ini, mahasiswa terus belajar dengan harapan yang sederhana namun tidak sederhana untuk diwujudkan, yaitu bahwa ijazah mereka kelak akan membuka pintu yang selama ini tertutup. Para dosen terus mengajar dengan segala keterbatasan dan beban administrasi yang menumpuk. Program studi terus berjalan, kurikulumnya diperbarui perlahan, jauh lebih perlahan dari perubahan dunia di luarnya. Itulah potret sesungguhnya perguruan tinggi kita, bukan dalam pidato wisuda yang megah atau dalam forum simposium nasional yang penuh jargon transformasi, melainkan dalam keseharian yang berjalan dengan susah payah di bawah tekanan anggaran, tekanan akreditasi, dan tekanan tuntutan relevansi yang standarnya terus bergerak tanpa pernah ada yang mendefinisikannya dengan cukup jelas.

Jadi 1 Mei dan 2 Mei, buruh dan guru, jalan raya dan aula kampus, spanduk merah dan toga wisuda, semua itu sesungguhnya adalah wajah-wajah dari satu pertanyaan yang sama yang belum pernah kita jawab dengan sungguh-sungguh. Mau kita apakan manusia Indonesia itu, setelah kita didik, setelah kita lahirkan sebagai sarjana, setelah kita kirim ke pasar kerja yang kadang tidak siap menerima mereka? Dan kalau jawabannya belum jelas, maka semua debat tentang prodi mana yang relevan dan mana yang tidak hanyalah berdebat soal desain seragam kerja sementara pertanyaan tentang apakah ada pekerjaan yang menunggu belum terjawab. Kita ahli berdebat soal hulunya, soal apa yang diajarkan di kampus, tapi kita masih sangat pemula dalam menjawab pertanyaan hilirnya, yaitu mau jadi apa sebetulnya negeri ini, dan butuh manusia yang seperti apa untuk mewujudkannya.

Dan setiap 2 Mei, di antara upacara-upacara yang khidmat itu, tidak ada satu pun yang benar-benar menjawab pertanyaan itu. Kita rayakan hari pendidikan, kita puji guru-guru kita, kita bicara tentang masa depan yang cerah, lalu besoknya kita kembali ke rutinitas yang sama, termasuk rutinitas membiarkan pertanyaan-pertanyaan besar itu tergantung di udara tanpa ada yang benar-benar repot-repot meraihnya dan mencari jawabannya dengan serius. Buruh masih akan berteriak tahun depan di 1 Mei. Guru masih akan berdiri tegak di 2 Mei. Dan kampus-kampus kita masih akan memperdebatkan relevansi, masih akan sibuk merespons wacana terbaru dari kementerian, masih akan menghasilkan sarjana-sarjana yang pintar namun bingung, terdidik namun tidak tahu persis mau diarahkan ke mana oleh negara yang mendidik mereka.

Di Jerman, ada tradisi yang sederhana dan terasa menenangkan. Seorang perwira tinggi Bundeswehr yang pensiun menggelar pertemuan kecil dengan keluarga. Ia menerima jam tangan dari rekan kerja. Setelah itu, ia pergi ke pedalaman Bavaria. Ia menanam kentang atau memelihara lebah. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada orasi nasionalisme. Hanya hidup yang berjalan pelan.

Praktik ini tidak berdiri sendiri. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, masa pensiun militer memang diarahkan ke kehidupan sipil yang tenang. Data OECD menunjukkan usia pensiun perwira berkisar 55 sampai 60 tahun. Tunjangan yang mereka terima cukup untuk hidup layak. Pensiunan jenderal Amerika Serikat, misalnya, mendapat sekitar 70 persen dari gaji terakhir. Mereka juga mendapat fasilitas kesehatan seumur hidup. Kebutuhan hidup tercukupi tanpa harus mencari jabatan baru.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Di Swedia, ada konsep hidup yang disebut lagom. Artinya cukup, tidak berlebihan. Pensiunan jenderal di sana memilih kegiatan sederhana. Mereka menjadi sukarelawan di perpustakaan. Mereka mengajar anak muda. Mereka duduk di tepi danau sambil memancing. Mereka tidak sibuk membangun lembaga atau tampil di ruang publik. Mereka menjalani hidup yang tenang.

Survei Gallup tahun 2022 menunjukkan hal serupa. Pensiunan di negara Nordik termasuk yang paling bahagia. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan untuk berhenti. Berhenti bekerja. Berhenti berkuasa. Berhenti merasa diri selalu dibutuhkan. Tidak semua orang mampu melakukan ini.

Bandingkan dengan satu negara tropis yang akrab bagi kita. Tanahnya subur. Rakyatnya ramah. Para pensiunan jenderalnya tetap aktif di ruang publik. Energinya seolah tidak habis meski sudah tidak memegang jabatan militer.

Di sini, pensiun bukan akhir. Pensiun menjadi jeda sebelum peran baru. Banyak yang masuk ke jabatan sipil. Mereka menjadi komisaris BUMN. Mereka duduk di kabinet. Mereka memimpin lembaga negara. Sebagian menjadi ketua yayasan dengan nama besar. Semua dibingkai sebagai pengabdian.

Narasi yang sering muncul sederhana. Negara masih membutuhkan kami. Kalimat ini terdengar mulia. Di saat yang sama, ia menyimpan asumsi besar. Seolah negara akan goyah tanpa kehadiran mereka. Kalimat ini juga memberi legitimasi pada fasilitas baru. Meja kerja, mobil dinas, staf, dan gaji baru hadir bersamaan dengan tunjangan pensiun yang tetap berjalan.

Harold Lasswell pernah menulis tentang pengaruh kekuasaan pada kepribadian. Orang yang lama berada dalam posisi kuasa terbiasa dihormati dan dipatuhi. Saat semua itu hilang, muncul ruang kosong dalam diri. Tidak semua orang siap menghadapi kondisi ini. Sebagian mencoba mengisinya dengan aktivitas baru yang tetap memberi rasa penting.

Dari situ muncul pola yang mudah dikenali. Pensiunan yang tetap aktif di ruang publik. Mereka menulis memoar tebal. Mereka membentuk organisasi. Mereka hadir di seminar. Mereka berbicara tentang arah negara. Pembuka kalimatnya sering menegaskan identitas sebagai purnawirawan yang mencintai tanah air. Seolah posisi itu memberi otoritas moral tambahan.

Tidak semua seperti itu. Ada juga yang bekerja tanpa sorotan. Mereka turun ke daerah bencana. Mereka membangun sekolah di perbatasan. Mereka bekerja tanpa kamera. Kelompok ini ada dan penting. Kehadiran mereka menunjukkan tidak ada satu wajah tunggal bagi pensiunan serdadu.

Meski begitu, pola umum tetap terlihat. Keterlibatan di ruang sipil dan politik berlangsung terus. Nasionalisme sering dijadikan pelindung dari kritik. Siapa pun yang mempertanyakan mudah dianggap tidak nasionalis. Jika diam, publik dianggap setuju. Situasi ini menciptakan tekanan yang halus tapi efektif.

Ada dugaan sederhana tentang sumber masalah ini. Kehidupan militer membentuk disiplin tinggi. Tubuh dan pikiran terbiasa aktif. Saat struktur itu hilang, energi tidak ikut hilang. Energi itu mencari saluran. Ruang sipil menjadi pilihan paling dekat dan paling bergengsi.

Jika ada program yang mengarahkan energi itu ke aktivitas lain, situasinya mungkin berbeda. Berkebun, mengajar, atau kegiatan komunitas bisa menjadi pilihan. Aktivitas ini memberi makna tanpa membawa dampak politik yang besar. Ini bukan bentuk penurunan derajat. Ini bentuk penyesuaian peran.

Masalah utamanya ada pada desain sistem. Masa pensiun belum dirancang sebagai transisi yang utuh. Di beberapa negara, ada program khusus untuk membantu prajurit kembali ke kehidupan sipil. Ada pelatihan kerja. Ada konseling. Di sini, jalur yang tersedia lebih banyak mengarah ke jabatan baru. Pintu keluar menuju kehidupan biasa terasa sempit.

Akibatnya, siklus terus berulang. Pensiunan masuk ke ruang kekuasaan baru. Publik melihat dan bereaksi dengan cara yang khas. Ada yang menerima. Ada yang menyindir. Ada yang membuat lelucon di media sosial. Semua berjalan bersamaan tanpa perubahan berarti.

Pertanyaan penting perlu diajukan. Apakah kontribusi selalu harus berbentuk jabatan dan kekuasaan. Apakah pengalaman dan pengetahuan tidak bisa disalurkan dengan cara lain. Pilihan ini jarang dibahas secara serius.

Di Bavaria, seorang mantan jenderal memeriksa sarang lebahnya. Hidupnya sederhana. Tidak ada sorotan media. Tidak ada konferensi pers. Ia menjalani hari tanpa mengganggu ruang publik. Gambaran ini terasa jauh. Bukan karena tidak mungkin. Tapi karena belum menjadi kebiasaan.

Satu waktu saya pernah ketemu dengan seorang pegawai dinas di sebuah kabupaten di Pulau Sumatera. Waktu itu sekitar pukul sembilan pagi, dan saya butuh tanda tangan kepala bidang untuk satu lembar surat yang mestinya bisa beres dalam sepuluh menit. Meja kerjanya kosong. Kursinya masih bersih tanpa bekas duduk. Staf yang ada di ruangan itu bilang, "Pak Kabidnya belum datang, Mas." Saya tanya, biasanya jam berapa beliau datang. Jawabannya bikin saya terdiam sebentar, "Ya sekitar setengah sepuluhan, kadang agak siang kalau macet." Saya mengangguk pelan sambil dalam hati bertanya, macet dari mana, wong ini kota kecil yang motor bebek pun bisa tembus jalan utamanya dalam limabelas menit. Tapi ya sudah, saya duduk dan menunggu.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Pengalaman itu saya simpan lama, bukan karena dendam, tapi karena saya penasaran. Apakah pengalaman semacam itu hanya kebetulan saja, atau memang ada sesuatu yang lebih sistemik yang sedang bekerja di baliknya. Kebetulan beberapa waktu setelah itu saya juga punya urusan ke sebuah kementerian di Jakarta, dan suasananya berbeda cukup jauh. Lobi gedungnya ramai sejak pagi, lift selalu penuh, orang-orang berjalan dengan langkah yang punya tujuan, dan staf yang saya temui langsung tahu mau ngapain tanpa perlu saya jelaskan dari awal lagi. Proses yang saya bayangkan bakal berbelit selesai lebih cepat dari perkiraan. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan secara dangkal, tapi kontras itu terlalu kentara untuk diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang berbeda antara dua dunia yang secara formal sama-sama bernama pegawai negeri sipil itu.

Tentu saja saya tidak sedang membangun generalisasi murahan di sini. Tidak semua PNS pusat itu rajin, dan tidak semua PNS daerah itu malas, dan kalimat ini bukan sekadar basa-basi penyeimbang yang biasa diselipkan supaya tulisan terkesan adil. Saya benar-benar percaya bahwa di tiap dinas kabupaten ada pegawai yang datang pagi, pulang sore, dan mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati meski tidak ada yang melihat. Begitu pula di kementerian pusat ada saja pegawai yang kerjanya lebih banyak ngobrol di kantin daripada di depan layar komputer. Tapi data, dan ini yang menarik, data justru memperlihatkan pola yang cukup konsisten. Survei Indeks Profesionalisme ASN yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara pada 2022 menunjukkan rata-rata skor profesionalisme instansi pusat berada di angka 73,7 sementara instansi daerah rata-rata hanya 69,3. Selisihnya mungkin tidak dramatis di atas kertas, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam perilaku nyata di kantor sehari-hari, selisih itu terasa cukup besar.

Lembaga lain juga pernah memotret hal serupa. Ombudsman RI dalam laporan kepatuhan standar pelayanan publik secara konsisten menemukan bahwa unit layanan di tingkat kabupaten dan kota mendapat nilai yang lebih rendah dibanding unit layanan di kementerian dan lembaga pusat. Zona merah dan zona kuning, yang berarti kepatuhan rendah dan sedang, lebih banyak dihuni oleh pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat. Tahun 2023, dari total 509 pemerintah daerah yang dievaluasi, masih cukup banyak yang masuk kategori zona kuning dan bahkan merah. Sementara kementerian dan lembaga pusat mayoritas sudah masuk zona hijau, meski tentu tidak semuanya. Ini bukan soal siapa yang lebih baik sebagai manusia, tapi soal pola kelembagaan yang membentuk perilaku pegawai di dalamnya. Dan pertanyaannya kemudian menjadi, apa yang membentuk pola itu.

Kalau kita mau jujur, soal gaji pokok sebetulnya tidak bisa jadi kambing hitang. Struktur gaji PNS itu seragam se-Indonesia, diatur lewat PP yang sama, dengan golongan yang sama, dan tunjangan umum yang sama. Seorang PNS golongan III/b di Kementerian Dalam Negeri dan seorang PNS golongan III/b di Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menerima gaji pokok dalam jumlah yang sama persis tiap tanggal satu. Jadi kalau ada yang bilang orang daerah lebih loyo karena gajinya kecil, itu argumen yang langsung gugur di titik berangkat. Namun di sinilah ceritanya mulai menarik, karena meskipun gaji pokok sama, ada satu komponen yang berbedanya bisa sangat jauh antar instansi, dan komponen itu namanya tunjangan kinerja.

Tunjangan kinerja, atau yang akrab disebut tukin, inilah yang membelah dunia PNS pusat dan PNS daerah secara sangat signifikan. Di kementerian-kementerian pusat yang besar dan prestise, tukin bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan untuk level tertentu. Kementerian Keuangan, misalnya, dikenal memiliki tukin tertinggi di antara kementerian lainnya, dengan level tertinggi bisa tembus di atas Rp 100 juta per bulan. BPKP, Kemenko Perekonomian, Kemenkominfo, semuanya punya angka tukin yang membuat banyak orang terkejut ketika pertama kali mendengarnya. Sementara di sisi lain, banyak PNS daerah, terutama di kabupaten kecil dengan kapasitas fiskal rendah, menerima tambahan penghasilan pegawai yang jauh lebih kecil, kadang hanya beberapa ratus ribu hingga satu atau dua juta rupiah. Perbedaan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal apa yang dikirimkan angka itu sebagai pesan kepada si penerimanya.

Uang adalah bahasa yang cukup jelas dalam dunia kerja, dan tidak perlu malu mengakuinya. Ketika seseorang tahu bahwa kinerjanya yang lebih baik akan berbuah pada tukin yang lebih besar, dan ketika sistem benar-benar mengeksekusi logika itu secara konsisten, maka insentif untuk bekerja lebih baik menjadi nyata dan terasa. Di kementerian pusat yang sudah menerapkan sistem tukin berbasis kinerja secara ketat, pegawai yang absen terlambat akan kena potongan, yang tidak mencapai target akan dapat nilai kinerja buruk, dan nilai kinerja yang buruk itu langsung berdampak pada besaran tukin yang diterima. Mekanisme ini menciptakan kedisiplinan bukan dari kesadaran moral semata, tapi dari tekanan kalkulasi ekonomi yang sangat rasional. Sementara di banyak pemerintah daerah, sistem seperti ini belum berjalan dengan konsisten, kadang ada di atas kertas tapi pelaksanaannya longgar, dan semua orang tetap dapat jatah yang kurang lebih sama meski kinerjanya berbeda-beda.

Di luar soal tukin dan mekanisme kinerja, ada faktor lain yang jarang disebut tapi sebetulnya sangat berpengaruh, yaitu tekanan sosial dan budaya di lingkungan kerja itu sendiri. Kantor kementerian pusat, terutama yang berlokasi di Jakarta, hidup dalam ekosistem kompetitif yang cukup keras. Banyak stafnya adalah lulusan perguruan tinggi ternama yang sejak awal masuk sudah membawa semangat pembuktian diri. Mereka bersaing untuk promosi, bersaing untuk berangkat diklat atau studi lanjut ke luar negeri, bersaing untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional yang memberikan visibilitas karir. Lingkungan yang kompetitif ini, meski kadang melelahkan, menciptakan tekanan sosial yang membuat malas menjadi pilihan yang memalukan. Di sisi lain, kantor dinas kabupaten yang bersifat lebih komunal dan kekerabatan, kadang justru membuat norma "santai asal aman" lebih mudah bertahan tanpa rasa malu.

Belum lagi soal kualitas kepemimpinan di level atas, yang pengaruhnya sangat besar terhadap kultur kerja di bawahnya. Pimpinan instansi pusat rata-rata melewati proses seleksi yang lebih ketat dan lebih transparan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir seiring reformasi birokrasi yang terus didorong. Jabatan eselon satu dan dua di kementerian kini lebih sering diisi lewat seleksi terbuka, dengan pansel yang melibatkan pihak eksternal, sehingga setidaknya ada mekanisme penyaring yang bekerja. Di tingkat daerah, pengisian jabatan tinggi masih sangat rentan terhadap politik lokal. Kepala dinas bisa saja adalah orang kepercayaan bupati yang baru saja menang pilkada, bukan administrator terbaik yang ada. Dan ketika pemimpinnya datang ke kantor siang, pulang lebih awal, dan tugasnya lebih banyak menemani bupati blusukan, maka jangan heran kalau staf di bawahnya mengikuti ritme yang sama.

Data terkait integritas menambahkan dimensi yang lebih serius lagi ke dalam gambaran ini. KPK dalam berbagai laporan pemberantasan korupsi mencatat bahwa kasus korupsi di daerah, khususnya yang menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran daerah, jumlahnya jauh lebih banyak daripada kasus serupa di pusat. Dari data penindakan KPK dalam rentang 2004 hingga 2023, pelaku dari unsur pemerintah daerah termasuk kepala daerah, anggota DPRD, dan ASN daerah, menyumbang porsi yang sangat dominan. Ini bukan berarti korupsi tidak ada di pusat, karena jelas ada dan kasusnya pun besar-besar, tapi frekuensi dan persebarannya di daerah memang lebih masif. Dan korupsi, dalam banyak hal, adalah cermin dari integritas dan etos kerja yang bermasalah secara bersamaan.

Survei integritas sektor publik yang pernah dilakukan KPK juga memperlihatkan pola yang tidak jauh berbeda. Unit layanan di daerah rata-rata mendapat skor integritas yang lebih rendah dibanding unit layanan pusat, dengan penyumbang utamanya adalah pengalaman suap dan pemberian gratifikasi yang masih terjadi dalam proses pelayanan. Di banyak kabupaten dan kota, praktik amplop dalam proses perizinan, mutasi pegawai, atau pencairan anggaran masih diceritakan oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang lumrah. Bukan berarti semua orang melakukannya, tapi atmosfer di mana hal itu dianggap biasa adalah tanda bahwa sistem pencegahan integritasnya belum bekerja dengan baik. Ketika pelanggaran tidak terasa seperti pelanggaran, maka kita sedang berbicara tentang masalah budaya, bukan sekadar masalah individu.

Salah satu akar masalah yang jarang disentuh adalah soal jenjang pengawasan dan akuntabilitas yang berbeda antara pusat dan daerah. Instansi pusat berada di bawah pengawasan yang relatif lebih berlapis, mulai dari inspektorat jenderal yang cukup independen, pengawasan dari BPK, pengawasan dari DPR lewat rapat komisi, hingga sorotan media nasional yang intensitas dan kapasitasnya jauh lebih besar. Ketika Kementerian Keuangan salah satu pejabatnya berulah, beritanya bisa jadi headline nasional dalam hitungan jam. Tekanan itu nyata dan membuat orang berpikir dua kali. Sementara seorang kepala dinas di kabupaten terpencil bisa beroperasi dengan lebih leluasa karena liputan media lokal yang terbatas, DPRD yang kadang lebih sibuk bernegosiasi daripada mengawasi, dan inspektorat daerah yang sering kali tidak cukup berani menghadapi tekanan politik bupati.

Ada pula soal akses terhadap pengembangan kompetensi yang selama ini timpang antara pusat dan daerah. PNS di kementerian pusat umumnya punya akses yang lebih terbuka ke pelatihan-pelatihan berkualitas, program beasiswa studi lanjut, pertukaran internasional, hingga forum-forum lintas kementerian yang memperluas wawasan. Lembaga Administrasi Negara memang menyediakan pelatihan untuk semua ASN, tapi dalam praktiknya, kuota, kualitas fasilitator, dan relevansi materi yang diterima ASN daerah masih sering kalah dibanding yang diterima ASN pusat. Orang yang terus menerus belajar hal baru, bertemu orang dari berbagai latar belakang, dan terpapar pada cara kerja yang lebih profesional akan cenderung terbentuk menjadi pegawai yang berbeda dengan yang sepanjang karirnya hanya bekerja dalam lingkup kabupaten yang itu-itu saja. Bukan soal kepintaran bawaan, tapi soal ekosistem yang membentuknya.

Faktor kota dan infrastuktur juga punya peran yang tidak kecil, dan ini sering kali luput dari diskusi. PNS pusat yang bekerja di Jakarta hidup dalam ritme kota besar yang tidak memberi banyak ruang untuk bersantai. Macet Jakarta yang legendaris itu, anehnya, justru membentuk disiplin tertentu karena semua orang sudah kalkulasi harus berangkat jam berapa supaya tidak terlambat. Layanan publik di sekitar mereka, dari bank, rumah sakit, hingga restoran, juga bekerja dalam standar yang lebih tinggi, dan secara tidak sadar membentuk ekspektasi mereka tentang seperti apa seharusnya sebuah institusi bekerja. Sementara di kota kecil, ritme hidup yang lebih lambat dan standar layanan sekitar yang juga lebih rendah, bisa menciptakan lingkaran yang saling membenarkan, di mana lambat itu normal dan santai itu bukan masalah.

Namun kita harus hati-hati juga untuk tidak menjadikan kondisi daerah sebagai satu-satunya penjelasan, seolah PNS daerah tidak punya daya untuk berubah. Karena kenyataannya ada daerah-daerah yang berhasil membalik narasi itu. Kota Surabaya di era kepemimpinan Tri Rismaharini, misalnya, berhasil mengubah wajah birokrasi kota secara dramatis hanya dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, sistem pengawasan berbasis teknologi yang konsisten, dan keberanian untuk menindak yang tidak berprestasi. Kabupaten Banyuwangi di era Abdullah Azwar Anas juga sering disebut sebagai contoh bagaimana birokrasi daerah bisa berjalan dengan responsif dan inovatif ketika niat politiknya serius. Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa variabel terpenting bukan pusat atau daerah, tapi komitmen kepemimpinan dan konsistensi sistem.

Sayangnya contoh-contoh baik itu masih menjadi pengecualian yang justru membuktikan betapa sulitnya mereplikasi keberhasilan tersebut secara sistemik. Reformasi birokrasi di daerah sangat bergantung pada siklus kepemimpinan yang tidak bisa diprediksi, karena bupati atau walikota yang visioner bisa digantikan oleh penggantinya yang orientasinya berbeda total setelah pilkada berikutnya. Ketika kepemimpinan berganti dan sistem belum cukup kuat untuk berjalan sendiri di atas relnya, maka kultur lama bisa dengan cepat merayap kembali. Inilah yang membedakannya dengan kementerian pusat yang meski pimpinannya berganti setiap kabinet, tetapi sistem dan budaya kerja yang sudah terlembaga lebih sulit untuk diruntuhkan hanya karena pergantian menteri. Kelembagaan yang kuat, pada akhirnya, lebih bisa diandalkan daripada menunggu munculnya pemimpin luar biasa.

Pemerintah pusat lewat Kementerian PANRB sebetulnya sudah cukup lama mendorong agenda reformasi birokrasi ke daerah melalui sistem penilaian Indeks RB yang juga diberlakukan untuk pemerintah daerah. Setiap tahun ada penilaian, ada asistensi, ada pembinaan. Tapi masalahnya, proses itu sering berhenti di laporan dan dokumen. Instansi daerah yang pintar membuat laporan reformasi birokrasi bisa mendapat nilai bagus tanpa perubahannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berurusan di loket pelayanan. Ketika indikator keberhasilan lebih mudah dipenuhi lewat kelengkapan administrasi daripada bukti perubahan perilaku nyata, maka yang berkembang bukan birokrasi yang lebih baik, tapi birokrasi yang lebih pandai mengisi formulir. Ini bukan fenomena baru, dan semua orang yang terlibat dalam ekosistem ini sebetulnya tahu.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan adalah desain ulang sistem insentif di tingkat daerah secara lebih serius dan lebih berani. Tunjangan kinerja berbasis output yang benar-benar transparan dan konsisten harus menjadi standar di semua pemerintah daerah, bukan pilihan yang bergantung pada kemampuan fiskal atau kebaikan hati kepala daerahnya. Dana alokasi umum dari pusat, yang jumlahnya sangat besar dan menjadi tulang punggung keuangan daerah, seharusnya bisa didesain agar lebih banyak porsinya yang diikat dengan indikator kinerja pelayanan publik dan profesionalisme ASN, bukan hanya diberikan begitu saja berdasarkan formula yang lebih banyak ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Ini bukan wacana baru, tapi pelaksanaannya selalu tergelincir di antara kepentingan politik yang terlalu banyak.

Dan yang tidak kalah penting, masyarakat perlu lebih berani untuk tidak bersikap permisif terhadap buruknya layanan birokrasi di daerahnya. Di sinilah kontrol sosial memainkan peran yang sangat krusial. Ketika warga sudah terbiasa menerima bahwa pegawai yang datang terlambat adalah hal biasa, bahwa proses yang seharusnya tiga hari molor menjadi dua minggu adalah lumrah, dan bahwa amplop kecil adalah harga yang wajar untuk mempercepat urusan, maka birokrasi tidak punya tekanan dari bawah untuk berubah. Padahal tekanan dari bawah itulah, lebih dari tekanan dari atas dalam bentuk evaluasi tahunan yang penuh dokumen, yang paling efektif membentuk perilaku institusi. Masyarakat yang kritis dan punya ekspektasi tinggi terhadap layanan publik adalah salah satu penggerak reformasi yang paling tidak bisa dikorupsi.

Cerita tentang abdi negara di kota kecil dengan meja yang kosong di pukul sembilan itu bukan cerita tentang satu orang. Itu adalah cerita tentang sebuah sistem yang tidak cukup memberi alasan baginya untuk datang lebih awal, tidak cukup memberi konsekuensi ketika ia datang terlambat, dan tidak cukup memberi tekanan dari lingkungan sekitarnya untuk merasa bahwa kemalasan itu memalukan. Ia mungkin orang yang baik, mungkin orangnya penyayang, mungkin di rumah ia ayah yang bertanggung jawab. Tapi di dalam sebuah sistem yang tidak mendesain insentif dan pengawasannya dengan serius, bahkan orang baik pun bisa perlahan-lahan tergelincir ke dalam ritme yang buruk tanpa pernah merasa bersalah. Dan selama sistemnya belum diperbaiki sungguh-sungguh, kita akan terus menulis cerita yang sama, hanya beda nama dinas dan nama kabupatennya saja.

Waktu MotoGP Mandalika ramai dibicarakan beberapa tahun lalu, bukan soal kecepatan motor atau kehebatan pembalapnya yang paling banyak dipercakapkan orang. Melainkan seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di tepi sirkuit, mengangkat tangannya ke langit, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Namanya Rara, pawang hujan yang dihadirkan panitia untuk memastikan langit tetap berbaik hati selama balapan berlangsung. Banyak yang menertawakannya. Banyak juga yang membela. Perdebatan soal ilmiah atau tidak meledak di media sosial dengan intensitas yang luar biasa, seolah itulah satu-satunya hal penting di dunia saat itu. Saya tidak terlalu tertarik pada debat itu. Yang lebih menarik perhatian saya justru pertanyaan lain, kenapa kita masih memanggilnya, kenapa sebuah negara dengan segala kemajuan teknis dan infrastrukturnya tetap merasa perlu menaruh seorang manusia berbaju adat di sisi panggung besar, lalu memintanya berbicara kepada langit.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Ada sebuah logika sosial yang bekerja di balik kehadiran pawang hujan dalam setiap acara besar, dan logika itu tidak bisa dibaca hanya dengan kacamata sains semata. Emile Durkheim, bapak sosiologi yang tulisannya kerap membuat mahasiswa pusing tujuh keliling, pernah menjelaskan bahwa ritual bukan sekadar takhayul yang dilakukan orang-orang bodoh. Ritual adalah cara masyarakat memperkuat ikatan kolektif, cara mereka menegaskan bahwa mereka adalah satu kesatuan yang memiliki keyakinan bersama. Pawang hujan, dalam kerangka itu, bukan soal apakah hujan benar-benar bisa dihalau oleh kemampuan seseorang. Ia lebih berfungsi sebagai simbol bahwa penyelenggara acara telah melakukan segala yang mereka bisa, termasuk hal-hal yang melampaui batas kemampuan teknis. Dan simbol itu punya fungsi sosial yang nyata bagi masyarakat, ia menenangkan, menyatukan, dan memberikan rasa bahwa semuanya sudah ditangani, meskipun yang sesungguhnya menentukan apakah hujan turun atau tidak sama sekali bukan urusan manusia berbaju adat itu.

Bayangkan Anda adalah panitia sebuah konser besar di lapangan terbuka. Anda sudah menyewa sound system terbaik, mendatangkan artis kelas dunia, menjual ribuan tiket. Lalu sepekan sebelum acara, prakiraan cuaca menunjukkan probabilitas hujan yang tinggi. Anda bisa pasang tenda darurat, itu sudah dilakukan. Anda bisa siapkan jas hujan gratis untuk penonton, itu juga sudah dipikirkan. Tapi masih ada ruang kegelisahan yang tidak bisa diselesaikan oleh semua langkah teknis itu, semacam ketidakpastian yang terus berdetak di kepala seperti jam yang tidak bisa dimatikan. Di situlah pawang hujan masuk, bukan karena ia sungguh-sungguh mampu memindahkan awan, melainkan karena kehadirannya memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak bisa dipuaskan oleh spreadsheet dan laporan logistik. Masalahnya, ketika kita membiarkan kebutuhan psikologis itu dipenuhi dengan cara yang keliru, kita sedang membangun kebiasaan berpikir yang berbahaya dalam jangka panjang.

Sponsor pun ternyata punya peran dalam cerita ini. Seorang teman yang bekerja sebagai EO bercerita dengan santai bahwa kehadiran pawang hujan dalam sebuah acara bukan semata keputusan klien, melainkan juga tekanan dari para sponsor. "Sponsor itu ndak mau ambil risiko, Mas," katanya. "Mereka sudah keluar uang besar. Kalau ada pawang hujan dan acaranya lancar, mereka senang. Kalau tidak ada pawang hujan dan hujan turun, pasti yang kena salah kita." Ini adalah sebuah ironi yang menggelikan sekaligus mengkhawatirkan, karena lembaga-lembaga korporasi yang hidup dengan data, dengan KPI, dengan analisis risiko yang rinci, ternyata ikut melegitimasi kepercayaan bahwa hujan bisa dikendalikan oleh manusia tertentu. Yang lebih perlu dikritisi bukan pawang hujannya, melainkan sistem yang terus memproduksi permintaan terhadap jasa ini seolah-olah ia adalah variabel yang bisa diandalkan dalam kalkulasi bisnis modern.

Industri hiburan dan event di Indonesia adalah industri yang perputaran uangnya tidak main-main. Konser musik berskala besar bisa menggerakkan miliaran rupiah, dari tiket, catering, transportasi, hotel, merchandise, sampai jasa-jasa pendukung lainnya. Hujan bukan sekadar soal penonton yang basah-basahan. Hujan adalah risiko finansial yang nyata dan bisa menghancurkan banyak pihak sekaligus dalam satu malam. Di dalam konteks itulah, membayar pawang hujan beberapa juta rupiah tiba-tiba terasa seperti investasi yang masuk akal secara ekonomi. Tapi di sinilah letak persoalannya, kita sedang membangun industri yang menyandarkan sebagian kalkulasi risikonya pada keyakinan bahwa manusia punya kuasa atas cuaca, padahal tidak ada satu pun bukti yang bisa memverifikasi klaim itu. Ketika hujan tidak turun, pawang hujan dipuji. Ketika hujan tetap turun, tidak ada yang mencatat kegagalannya. Mekanisme konfirmasi yang seperti ini yang membuat kepercayaan itu terus bertahan dan tidak pernah benar-benar diuji.

Menariknya, fenomena semacam ini sebenarnya tidak hanya milik Indonesia, meski kita yang paling royal dalam membahasnya. Di Jepang ada ritual doa sebelum pertandingan sumo besar yang dilakukan oleh pendeta Shinto. Di berbagai negara Afrika, tetua adat kerap dilibatkan dalam ritual pembuka sebelum perayaan nasional. Di India, pemanggilan astrolog untuk menentukan hari dan jam terbaik penyelenggaraan acara adalah praktik yang sama sekali tidak dianggap aneh, bahkan oleh kalangan berpendidikan tinggi sekalipun. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan rasa aman di luar jangkauan teknologi adalah kebutuhan yang universal. Tapi universalitas sebuah kebiasaan tidak otomatis menjadikannya benar atau layak dipertahankan tanpa refleksi, terutama ketika kebiasaan itu mulai membentuk cara pandang masyarakat tentang sebab-akibat, tentang kuasa, dan tentang kepada siapa kita seharusnya menggantungkan harapan.

Sosiologi budaya mengenal istilah sinkretisme, perpaduan antara sistem kepercayaan yang berbeda dalam satu praktik sosial. Indonesia adalah laboratorium sinkretisme yang luar biasa kaya, bangsa yang dengan sangat alami menggabungkan berbagai lapisan kepercayaan dalam satu napas kehidupan sehari-hari. Pawang hujan adalah salah satu produk dari perpaduan itu. Tapi sinkretisme yang dibiarkan berjalan tanpa refleksi kritis akan terus mengendapkan keyakinan-keyakinan lama yang tidak pernah diuji, tidak pernah dipertanyakan, dan tidak pernah dikonfrontasikan dengan pertanyaan yang sederhana sekalipun, apakah ini masuk akal, apakah ini benar, dan apakah ini baik untuk cara berpikir kita sebagai masyarakat yang ingin tumbuh. Membiarkannya bukan sikap yang toleran. Membiarkannya adalah cara kita menghindari percakapan yang sebetulnya perlu kita lakukan.

Kalau kita mau jujur, kebiasaan menyandarkan harapan pada hal-hal yang tidak bisa diverifikasi bukan hanya soal pawang hujan. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat terbiasa dengan logika magis dalam berbagai bentuknya, dari jimat, dari hitungan hari, dari ritual sebelum ujian, dari kepercayaan bahwa benda atau manusia tertentu punya kekuatan khusus atas nasib kita. Masalahnya bukan pada individu yang melakukannya, karena manusia di mana pun di dunia ini memang punya kecenderungan mencari pegangan di luar dirinya. Masalahnya adalah ketika logika semacam itu dinormalisasi dalam skala publik, dilakukan di depan ribuan orang, disiarkan lewat televisi nasional, dan diberi legitimasi oleh lembaga-lembaga yang seharusnya mengambil posisi lebih kritis. Pada titik itulah ia bukan lagi sekadar pilihan pribadi, ia menjadi pendidikan sosial yang diam-diam mengajarkan bahwa cuaca bisa dikendalikan manusia tertentu jika Anda cukup percaya.

Ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu tempat untuk konser, festival, atau acara olahraga berskala nasional, yang terjadi bukan sekadar kerumunan manusia yang berdesakan. Durkheim menyebutnya sebagai collective effervescence, letupan energi kolektif yang membuat individu-individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam kondisi seperti itu, pikiran kritis melemah dan kepercayaan komunal menguat, itulah mengapa konser bisa membuat orang menangis tanpa tahu persis kenapa, dan itulah juga mengapa kehadiran pawang hujan di tengah kerumunan besar bisa diterima begitu saja tanpa pertanyaan. Tapi justru di sinilah kita perlu lebih waspada, karena massa yang sedang dilanda collective effervescence adalah massa yang paling mudah menerima klaim apapun tanpa filter. Dan klaim bahwa manusia bisa memindahkan hujan adalah klaim yang seharusnya tidak kita terima begitu saja, apalagi kita rayakan bersama.

Media sosial kemudian mengubah semua ini ke level yang berbeda. Dulu, pawang hujan bekerja dalam keheningan, datang, melakukan ritualnya, dan pergi tanpa terlalu banyak yang tahu. Sekarang, setiap gerakan tangannya direkam, dikliping, disebar, dan dikomentari jutaan orang dalam hitungan jam. Yang menarik bukan perdebatan yang muncul, itu sudah bisa diduga. Yang menarik adalah bagaimana viralitas itu justru memperkuat posisi pawang hujan sebagai figur yang diakui secara publik, karena dalam logika media sosial, sesuatu yang dibicarakan banyak orang otomatis terasa penting dan nyata. Algoritma tidak membedakan antara percakapan yang mengkritisi dan percakapan yang merayakan. Keduanya sama-sama memberi makan pada satu hal yang sama, yaitu keyakinan bahwa pawang hujan adalah bagian sah dari cara kita mengelola acara besar di negeri ini.

Ada hal yang agak ironis dalam cara kelas menengah perkotaan menyikapi pawang hujan. Sebagian besar suara yang paling keras menertawakan praktik ini berasal dari kalangan yang juga paling aktif mengonsumsi produk-produk spiritual ala Barat, crystal healing, manifestasi ala Law of Attraction, moon ritual, journaling yang dikaitkan dengan energi semesta. Tidak ada yang mempermasalahkan itu karena ia dikemas dalam bahasa Inggris dan estetika yang bersih. Pawang hujan ditertawakan bukan karena logikanya lebih lemah dari moon ritual, kalau kita mau jujur, keduanya sama-sama tidak bisa diverifikasi secara empiris. Ia ditertawakan karena tidak estetis, berbau kampung, berbau Indonesia yang tidak keren. Ini adalah bias kelas yang dibungkus dengan bahasa rasionalitas, dan kita perlu jujur bahwa bukan rasionalitas yang mendorong penolakan itu, melainkan selera.

Generasi muda yang tumbuh dalam pusaran media sosial menyikapi semua ini dengan cara yang jauh lebih ambigu. Mereka menonton ritual pawang hujan sambil tertawa, lalu malam harinya mengikuti akun-akun yang mengajarkan cara manifestasi keinginan lewat energi alam semesta. Substansinya sama, keyakinan bahwa ada kekuatan di luar diri yang bisa diajak bekerja sama dengan cara-cara tertentu, hanya kemasannya yang berbeda. Yang perlu kita tanyakan bukan mana yang lebih keren atau lebih terlihat modern. Yang perlu kita tanyakan adalah apakah kita sedang mendidik generasi ini untuk berpikir jernih tentang sebab-akibat, tentang apa yang sungguh-sungguh bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, dan tentang ke mana seharusnya kita membawa ketidakberdayaan kita ketika teknologi sudah mencapai batasnya.

Para orang tua yang mempercayakan acara pernikahan anaknya pada pawang hujan tidak melakukannya karena mereka tidak cerdas. Mereka melakukannya karena tidak ada yang pernah mengajak mereka berdialog secara serius tentang kepercayaan ini, tidak ada yang pernah menemani mereka memeriksa apakah keyakinan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada alternatif yang ditawarkan dengan cukup hangat untuk menggantikan rasa aman yang selama ini mereka cari. Mengkritisi pawang hujan tanpa menyediakan ruang dialog yang manusiawi hanya akan melahirkan defensivitas, bukan refleksi. Yang dibutuhkan bukan ceramah dari atas, melainkan percakapan yang setara, yang menghormati pengalaman hidup mereka sambil perlahan-lahan mengajak mereka memeriksa landasan dari kepercayaan yang sudah lama dipegang itu.

Negara sendiri tidak pernah benar-benar mengambil posisi yang tegas soal ini, dan kekosongan sikap itu punya konsekuensinya sendiri. Tidak ada regulasi yang melarang penggunaan pawang hujan dalam acara publik, tidak ada pula edukasi publik yang cukup serius tentang batas antara tradisi budaya dan klaim supranatural yang berpotensi menyesatkan cara pikir masyarakat. Padahal negara punya perangkat yang cukup, dari kurikulum pendidikan, dari lembaga penyiaran, dari forum-forum kebudayaan yang didanai publik, untuk mendorong masyarakat berpikir lebih kritis tentang praktik-praktik semacam ini tanpa harus bersikap merendahkan. Yang dibutuhkan bukan pelarangan, melainkan percakapan publik yang lebih jujur dan lebih berani tentang apa yang sungguh-sungguh kita percayai dan mengapa.

Profesi pawang hujan sendiri perlu diperlakukan dengan adil dalam percakapan ini. Ada orang-orang yang hidup dari keahlian ini, yang mewariskannya dari generasi ke generasi, yang menjaganya sebagai bagian dari identitas komunitas mereka. Mengkritisi praktik ini bukan berarti merendahkan manusia-manusia itu sebagai pribadi. Yang perlu dikritisi adalah sistemnya, cara masyarakat dan industri besar terus memproduksi permintaan terhadap jasa ini, cara media merayakannya sebagai tontonan tanpa pernah bertanya pertanyaan yang lebih dalam, dan cara kita sebagai masyarakat terus menunda percakapan yang sesungguhnya perlu dilakukan. Pawang hujan ada karena kita memanggilnya. Dan kita terus memanggilnya karena tidak ada yang mengajak kita memikirkan ulang kebiasaan itu dengan serius.

Ilmu pengetahuan telah memberikan kita banyak alat untuk memahami cuaca secara jauh lebih akurat. BMKG hari ini bisa memberikan prakiraan cuaca per jam dengan tingkat akurasi yang terus meningkat. Teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan sudah digunakan dalam berbagai situasi darurat. Semua itu tersedia dan semua itu digunakan, tapi rupanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dalam, kebutuhan untuk merasa bahwa ada yang bisa dipegang ketika ketidakpastian datang. Masalahnya, kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sah dan manusiawi, tapi cara kita memenuhinya selama ini perlu diperiksa. Bukan karena tradisi selalu salah, melainkan karena tidak semua cara menghadapi ketidakpastian membawa kita ke pemahaman yang lebih baik tentang diri kita, tentang alam, dan tentang hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari semua itu.

Cara kita memperlakukan pawang hujan adalah cermin dari cara kita memperlakukan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, tentang kendali, tentang ketidakpastian, dan tentang ke mana kita pergi ketika merasa tidak berdaya. Jika kita terlalu mudah menerima klaim bahwa manusia tertentu punya kuasa atas cuaca, itu bukan tanda bahwa kita toleran terhadap tradisi, itu tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh memikirkan pertanyaan tersebut. Dan jika kita menertawakannya tanpa refleksi, itu juga bukan tanda bahwa kita rasional, itu tanda bahwa kita hanya memilih selera yang berbeda tapi dengan kemalasan berpikir yang sama. Yang dibutuhkan bukan pilihan antara percaya atau menertawakan, melainkan keberanian untuk duduk dengan pertanyaan itu lebih lama dan menjawabnya dengan lebih jujur.

Pertanyaan yang sesungguhnya, dan ini yang paling jarang disentuh dalam semua keramaian perdebatan itu, adalah ke mana kita seharusnya memalingkan wajah ketika merasa tidak berdaya di hadapan sesuatu yang di luar kendali kita. Dalam tradisi keislaman yang bersih dari campuran kepercayaan pra-Islam, doa adalah satu-satunya jalan yang ditempuh ketika manusia sampai pada batas kemampuannya, bukan karena doa adalah teknologi alternatif, melainkan karena doa adalah pengakuan paling jujur bahwa ada yang lebih berkuasa atas hujan, atas angin, atas segala sesuatu yang bergerak di langit dan di bumi. Sholat Istisqa adalah bentuk paling terang dari pengakuan itu, sebuah ibadah yang dilakukan bukan karena manusia yakin bisa memerintah langit, melainkan justru karena ia sadar bahwa langit tidak bisa diperintah oleh siapapun selain Pemiliknya. Keyakinan bahwa manusia tertentu bisa menghalau atau mendatangkan hujan melalui ritual khusus, dalam pandangan ini, bukan sekadar soal takhayul yang memalukan secara intelektual. Ia adalah soal kepada siapa kita benar-benar bergantung, kepada siapa kita benar-benar menyerahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan, dan apakah kita sudah cukup jujur dengan diri sendiri dalam menjawab pertanyaan itu. Dan itu bukan pertanyaan yang cukup dijawab dengan satu perdebatan ramai di kolom komentar.

Di tengah kabar duka gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi di Lebanon, publik kembali bertanya dengan nada yang lebih keras. Untuk apa kita mengirim pasukan ke wilayah konflik yang bahkan tidak memberi ruang membela diri secara penuh. Pertanyaan ini bukan sekadar emosional, tetapi rasional dan layak dijawab dengan jujur. Apalagi dalam situasi global yang semakin tidak pasti, ketika konflik bersenjata tidak lagi tunduk pada norma klasik. Banyak warga mulai melihat misi perdamaian sebagai simbol yang mahal. Mahal secara anggaran dan lebih mahal lagi secara moral. Negara mengirim anak terbaiknya, tetapi tidak memberi mereka mandat yang cukup kuat. Dalam konteks ini, diskursus tentang relevansi peacekeeping menjadi semakin mendesak.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Jika kita mundur sedikit ke belakang, konsep misi perdamaian lahir dari harapan besar pasca Perang Dunia Kedua. Dunia ingin menghindari perang besar berikutnya dengan menciptakan mekanisme kolektif. PBB menjadi aktor utama dalam skema ini. Namun, sejak awal, mandatnya memang dibatasi oleh kompromi politik negara besar. Tidak ada pasukan permanen yang kuat dan independen. Semua bergantung pada kontribusi negara anggota. Sejak saat itu pula, problem klasik muncul. Ketika konflik memburuk, pasukan PBB sering berada dalam posisi serba salah. Mereka hadir, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah keadaan.

Dalam praktiknya, misi perdamaian sering berjalan di antara idealisme dan realitas politik. Idealismenya jelas. Menjaga gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan mendukung proses politik damai. Realitasnya jauh lebih kompleks. Pasukan berada di lapangan tanpa kepastian mandat yang tegas. Mereka harus menahan diri dalam situasi yang sering kali brutal. Ini menciptakan paradoks yang sulit dijelaskan kepada publik. Negara mengirim pasukan bersenjata, tetapi membatasi penggunaannya. Akibatnya, efektivitas menjadi dipertanyakan.

Kritik terhadap peacekeeping bukan hal baru. Sejak tragedi Srebrenica pada 1995, dunia sudah menyadari keterbatasan sistem ini. Pasukan PBB saat itu gagal mencegah pembantaian besar. Mereka ada di lokasi, tetapi tidak memiliki otoritas untuk bertindak lebih jauh. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam diskusi global. Banyak akademisi menyebutnya sebagai kegagalan moral kolektif. Sejak saat itu, istilah robust mandate mulai diperkenalkan. Namun implementasinya tetap terbatas oleh politik Dewan Keamanan.

Masalah utama terletak pada struktur pengambilan keputusan di tingkat global. Dewan Keamanan PBB menjadi penentu mandat setiap misi. Lima negara dengan hak veto memegang kendali penuh. Ketika kepentingan mereka tidak sejalan, mandat menjadi lemah. Ini bukan asumsi, tetapi fakta yang berulang. Banyak resolusi dibuat dengan kompromi yang mengaburkan tujuan. Akibatnya, pasukan di lapangan harus bekerja dengan aturan yang tidak memadai. Dalam konteks ini, kegagalan bukan sepenuhnya di lapangan, tetapi di meja diplomasi.

Indonesia sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar tentu tidak bisa lepas dari dilema ini. Sejak lama, kita bangga dengan kiprah TNI di berbagai misi. Dari Lebanon hingga Kongo, kontribusi ini menjadi bagian dari identitas diplomasi kita. Pemerintah menyebutnya sebagai investasi soft power. Ada logika yang masuk akal di sana. Kehadiran pasukan membuka ruang diplomasi yang lebih luas. Namun pertanyaannya, apakah manfaat itu sebanding dengan risiko yang dihadapi prajurit kita.

Kasus di Lebanon memberi konteks yang sangat konkret. Situasi keamanan di sana semakin tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan antara aktor negara dan non negara meningkat tajam. Dalam kondisi seperti ini, mandat peacekeeping menjadi semakin tidak relevan. Pasukan PBB berada di wilayah yang tidak lagi sekadar menjaga perdamaian, tetapi berada di tengah konflik aktif. Ini mengubah seluruh dinamika operasi. Risiko meningkat, tetapi aturan tetap sama.

Di sisi lain, publik sering tidak mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana aturan engagement bekerja. Rules of Engagement membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri. Ini berarti pasukan tidak bisa mengambil inisiatif ofensif. Dalam banyak kasus, mereka harus menunggu diserang terlebih dahulu. Dalam teori militer, ini adalah posisi yang sangat rentan. Musuh memiliki keunggulan taktis. Sementara pasukan PBB harus bermain defensif. Kondisi ini jelas tidak ideal.

Argumen yang sering digunakan pemerintah adalah soal manfaat diplomatik. Negara yang aktif dalam misi PBB mendapat posisi tawar yang lebih baik. Ini terlihat dalam berbagai forum internasional. Indonesia beberapa kali berhasil mendapatkan posisi strategis. Namun manfaat ini bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung terasa. Sementara risiko di lapangan bersifat langsung dan nyata. Di sinilah terjadi ketidakseimbangan persepsi antara elite dan publik.

Tidak sedikit pula yang menyoroti aspek finansial. PBB memang memberikan reimbursement untuk setiap pasukan yang dikirim. Nilainya cukup signifikan untuk negara berkembang. Namun perhitungan ini tidak sederhana. Ada biaya pelatihan, logistik, dan risiko yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Nyawa prajurit tidak bisa dikompensasi dengan angka. Ketika terjadi korban, narasi finansial menjadi kehilangan relevansinya. Publik akan melihatnya sebagai pengorbanan yang tidak sepadan.

Dalam konteks teori hubungan internasional, fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk collective action problem. Negara sepakat menjaga perdamaian, tetapi enggan menanggung risiko penuh. Akibatnya, mandat yang dihasilkan setengah hati. Tidak cukup kuat untuk menyelesaikan konflik, tetapi cukup untuk menciptakan ilusi stabilitas. Ini menjelaskan mengapa banyak misi berlangsung lama tanpa hasil signifikan. Konflik tidak selesai, tetapi juga tidak meledak sepenuhnya.

Sebagian pengamat mencoba melihat sisi positifnya. Mereka berargumen bahwa tanpa kehadiran PBB, situasi bisa lebih buruk. Ini bukan argumen yang salah. Dalam beberapa kasus, kehadiran pasukan memang mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun kita juga harus jujur melihat batasnya. Mencegah eskalasi bukan berarti menyelesaikan konflik. Jika misi berlangsung puluhan tahun tanpa solusi, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Ini bukan soal menolak perdamaian, tetapi soal mencari cara yang lebih efektif.

Perubahan karakter konflik global juga memperumit situasi. Dulu, konflik lebih banyak melibatkan negara. Sekarang, aktor non negara memainkan peran besar. Kelompok militan, milisi lokal, hingga jaringan transnasional menjadi pemain utama. Mereka tidak tunduk pada norma internasional. Ini membuat mandat peacekeeping semakin sulit diterapkan. Aturan yang dibuat untuk konflik antar negara menjadi tidak relevan. Pasukan PBB harus menghadapi musuh yang tidak terikat aturan.

Dalam konteks Lebanon, kompleksitas ini terlihat jelas. Ada banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Negara, kelompok militan, dan kekuatan regional saling berinteraksi. Dalam situasi seperti ini, pasukan PBB menjadi penonton yang bersenjata. Mereka hadir, tetapi tidak memiliki kontrol penuh. Ini menciptakan risiko yang tidak proporsional. Setiap insiden bisa berujung fatal. Namun ruang untuk bertindak tetap terbatas.

Perdebatan tentang reformasi PBB sebenarnya sudah lama berlangsung. Banyak negara mendorong mandat yang lebih kuat. Namun resistensi dari negara besar tetap tinggi. Mereka tidak ingin kehilangan kontrol. Ini menciptakan stagnasi dalam sistem. Sementara konflik terus berkembang. Dunia berubah lebih cepat daripada institusi yang mengaturnya. Akibatnya, gap antara kebutuhan dan kapasitas semakin lebar.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu melakukan evaluasi serius. Bukan berarti menarik diri sepenuhnya. Tetapi perlu ada kalkulasi ulang yang lebih realistis. Misi mana yang masih relevan, dan mana yang tidak. Risiko apa yang bisa diterima, dan apa yang tidak. Ini bukan soal keberanian, tetapi soal rasionalitas kebijakan. Negara harus memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat.

Kematian tiga prajurit di Lebanon harus menjadi momentum refleksi. Bukan sekadar seremoni dan penghormatan. Tetapi evaluasi kebijakan yang lebih dalam. Apakah kita masih melihat misi ini sebagai investasi strategis. Atau sudah berubah menjadi beban moral. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Namun menghindarinya bukan pilihan yang bijak.

Dalam banyak kasus, negara berkembang menjadi tulang punggung misi PBB. Mereka mengirim pasukan dalam jumlah besar. Sementara negara maju lebih banyak berkontribusi secara finansial. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak selalu disadari. Risiko di lapangan ditanggung oleh negara berkembang. Sementara keputusan strategis tetap berada di tangan negara besar. Struktur ini perlu dikritisi secara terbuka.

Indonesia memiliki posisi unik dalam hal ini. Kita bukan negara besar, tetapi memiliki reputasi yang baik. Ini memberi ruang untuk mendorong reformasi. Namun langkah ini membutuhkan keberanian politik. Tidak cukup hanya mengikuti arus. Perlu ada inisiatif yang lebih proaktif. Misalnya mendorong mandat yang lebih jelas dalam setiap misi.

Di tingkat domestik, transparansi juga menjadi kunci. Publik berhak tahu risiko dan manfaat secara utuh. Tidak hanya narasi heroik, tetapi juga realitas di lapangan. Ini penting untuk menjaga legitimasi kebijakan. Tanpa dukungan publik, kebijakan luar negeri akan kehilangan pijakan. Apalagi jika menyangkut nyawa prajurit.

Sebagian kalangan militer melihat misi ini sebagai ajang peningkatan kapasitas. Pengalaman internasional dianggap penting. Ini ada benarnya. Interoperabilitas dan manajemen krisis memang meningkat. Namun sekali lagi, ini harus ditimbang dengan risiko. Tidak semua pengalaman layak dibayar dengan harga tinggi. Negara harus selektif dalam memilih misi.

Jika melihat tren global, beberapa negara mulai mengurangi kontribusi pasukan. Mereka lebih memilih bentuk kontribusi lain. Ini menunjukkan adanya pergeseran strategi. Dunia mulai menyadari keterbatasan model lama. Indonesia perlu membaca tren ini dengan cermat. Tidak semua praktik global harus diikuti. Tetapi menjadi referensi penting.

Pertanyaan utamanya kemudian tetap sama. Masih perlukah kita mengirim pasukan ke misi PBB. Jawabannya tidak hitam putih. Ada manfaat yang tidak bisa diabaikan. Namun ada pula risiko yang semakin besar. Keseimbangan antara keduanya harus terus dievaluasi. Kebijakan tidak boleh statis.

Dalam kondisi mandat yang lemah, misi perdamaian berisiko menjadi simbol belaka. Simbol komitmen global yang tidak diikuti tindakan nyata. Ini mahal bukan hanya secara finansial. Tetapi juga secara moral. Ketika pasukan tidak bisa melindungi diri atau warga sipil secara optimal, legitimasi misi dipertanyakan.

Indonesia perlu berada di garis depan dalam mendorong perubahan. Bukan hanya sebagai kontributor pasukan, tetapi sebagai pengusul gagasan. Dunia membutuhkan model baru dalam menjaga perdamaian. Model yang lebih adaptif terhadap dinamika konflik modern. Tanpa itu, tragedi serupa akan terus berulang.

Refleksi ini penting bukan untuk menyalahkan siapa pun. Tetapi untuk memastikan bahwa setiap pengorbanan memiliki makna. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Termasuk mereka yang dikirim ke luar negeri. Kebijakan luar negeri harus selalu berpijak pada prinsip ini.

Di tengah kompleksitas global, pilihan kebijakan memang tidak pernah mudah. Namun ketidakpastian bukan alasan untuk menghindari evaluasi. Justru dalam situasi seperti ini, keberanian untuk berpikir ulang menjadi penting. Indonesia memiliki kapasitas untuk itu. Tinggal bagaimana kemauan politik diarahkan.

Perdebatan ini akan terus berlangsung. Dan itu hal yang sehat dalam demokrasi. Yang penting, diskursus tidak berhenti pada emosi. Harus ada basis data, analisis, dan refleksi yang mendalam. Dengan begitu, setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat. Dan setiap pengorbanan tidak sia sia.

TENTANG PENULIS

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

KOMIKU

Artikel Populer

TEMATIK

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT