Andi Azhar

Persoalan parkir di republik ini memang tidak ada matinya karena selalu saja ada celah untuk menjadikannya ladang basah yang sangat menggiurkan bagi banyak pihak. Hampir di setiap jengkal aspal yang strategis pasti akan muncul sosok pria berompi yang tiba-tiba meniup peluit dengan semangat yang luar biasa saat kita hendak pergi. Kita sering dibuat heran bagaimana sebuah lahan kosong dalam sekejap bisa berubah menjadi mesin uang yang tidak pernah berhenti berputar siang dan malam tanpa henti. Urusan parkir bukan lagi sekadar jasa menjaga kendaraan agar tidak hilang atau sekadar merapikan barisan motor yang semrawut di pinggir jalanan kota. Ini sudah menjadi industri bawah tanah yang urat nadinya menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat dari kelas paling bawah sampai ke penguasa wilayah. Fenomena ini tumbuh subur karena kebutuhan akan ruang henti kendaraan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mobil dan motor baru setiap tahunnya.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Kalau kita mau jujur sebenarnya ada aroma persaingan yang sangat tajam di balik lambaian tangan para juru parkir yang tampak santun namun tegas itu. Di balik rompi oranye atau kuning yang mereka kenakan tersimpan struktur kekuasaan yang sangat rapi dan kadang sangat sulit ditembus oleh aturan hukum formal. Ada penguasa lahan yang menentukan siapa yang boleh berdiri di pojok jalan tertentu dan berapa besaran setoran yang harus diserahkan setiap sore hari. Oknum-oknum nakal ini biasanya bekerja dalam bayang-bayang sehingga sulit sekali bagi aparat keamanan untuk menindak mereka secara tegas tanpa menimbulkan gejolak sosial. Parkir dadakan juga sering muncul saat ada acara besar seperti konser atau pasar malam dengan tarif yang kadang tidak masuk akal sehat kita. Rakyat kecil sering kali hanya bisa mengeluh sambil merogoh kocek lebih dalam karena tidak punya pilihan lain selain menyerah pada keadaan tersebut.

Mari kita tengok sejenak ke Kota Bengkulu yang sebenarnya sedang melakukan lompatan besar untuk membenahi urusan yang satu ini. Walikota di sini nampaknya punya nyali yang cukup besar untuk melakukan reformasi perparkiran yang selama ini dianggap sebagai benang kusut yang mustahil diurai. Beliau sudah melangkah lebih maju dengan mendesain sistem pembayaran parkir menggunakan QRIS sebagai senjata utama untuk memerangi kebocoran dan praktik pungutan liar di lapangan. Pilot project ini mulai diterapkan di kawasan strategis seperti Belungguk Point yang menjadi pusat keramaian baru bagi masyarakat kota untuk berkumpul dan beraktivitas. Ini adalah langkah berani yang patut diapresiasi karena mencoba menggeser kebiasaan lama yang serba tunai menjadi sistem yang lebih modern dan tercatat rapi. Namun sebuah inovasi baru tentu tidak akan berjalan mulus tanpa adanya tantangan dan potensi hambatan yang harus diwaspadai sejak awal diluncurkan.

Membicarakan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir di Kota Bengkulu sebenarnya sangatlah menarik jika kita mau membedah data-data resminya. Berdasarkan kalkulasi dari Dinas Perhubungan setempat potensi retribusi parkir di kota ini sebenarnya sanggup menyentuh angka yang cukup fantastis untuk ukuran daerah di Sumatera. Jika terdapat sekitar 300 titik parkir resmi dengan rata-rata pendapatan harian motor dan mobil yang konsisten maka potensinya bisa mencapai Rp 8 miliar pertahun. Angka ini bahkan bisa melonjak hingga Rp 10 miliar atau lebih jika seluruh zona parkir liar berhasil ditertibkan dan masuk ke dalam administrasi resmi. Bayangkan betapa banyak lubang jalan yang bisa ditambal atau fasilitas kesehatan yang bisa diperbaiki dari hasil gemerincing koin di aspal jalanan ini. Sayangnya realisasi yang masuk ke kas daerah sering kali masih di bawah target karena banyaknya tangan yang ikut mencicipi uang tersebut.

Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi fraud atau kecurangan yang tetap bisa terjadi meskipun sudah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Salah satu celah yang paling rawan adalah praktik "QRIS Pribadi" di mana oknum juru parkir menyodorkan kode QR miliknya sendiri bukan kode resmi pemerintah. Masyarakat yang kurang teliti akan merasa sudah membayar secara digital padahal uangnya tidak pernah sampai ke kas daerah melainkan ke rekening pribadi oknum. Selain itu ada juga potensi manipulasi jumlah transaksi di mana petugas parkir tetap meminta uang tunai dengan alasan mesin sedang rusak atau jaringan sedang bermasalah. Potensi kecurangan semacam ini hanya bisa disiasati dengan pengawasan yang sangat ketat dan sistem audit teknologi informasi yang berjalan secara berkala dan mendadak. Pemerintah harus menyediakan tim satuan tugas yang menyamar untuk memastikan bahwa setiap transaksi benar-benar menggunakan kode QR yang sudah terdaftar secara resmi.

Untuk mensiasati agar penggunaan QRIS ini bisa maksimal maka pemerintah perlu memberikan insentif atau sistem poin bagi masyarakat yang rajin membayar secara digital. Misalnya setiap pembayaran parkir lewat QRIS diberikan potongan harga atau poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan layanan publik lainnya yang dikelola pemerintah kota. Selain itu edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif agar mereka berani menolak jika diminta membayar tunai di area yang sudah ditetapkan digital. Transparansi data pendapatan harian dari setiap titik parkir juga harus bisa diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya sendiri. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas langsung maka ruang gerak bagi oknum nakal untuk melakukan fraud akan semakin sempit dan terjepit dengan sendirinya. Inovasi teknologi hanya akan menjadi pajangan jika tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas dari para pelaksana di lapangan dan pengguna jasanya.

Pertanyaan besarnya adalah mengapa potensi yang begitu besar itu tidak pernah bisa optimal masuk ke dalam pundi-pundi anggaran pendapatan daerah kita selama puluhan tahun. Kebocoran itu terjadi bukan karena masyarakat tidak mau membayar karcis parkir yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah yang berlaku secara sah di sana. Masalah utamanya terletak pada rantai birokrasi dan pengawasan yang sangat lemah sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. Karcis parkir yang seharusnya menjadi bukti sah transaksi sering kali tidak pernah diberikan kepada pemilik kendaraan dengan berbagai alasan yang sangat dibuat-buat. Tanpa adanya bukti karcis atau catatan digital maka uang yang dibayarkan oleh warga akan langsung masuk ke kantong pribadi juru parkir tersebut. Sistem setoran tetap yang dikontrakkan kepada pihak ketiga juga sering kali merugikan pemerintah daerah karena angkanya jauh di bawah nilai ekonomi sebenarnya.

Kebocoran ini sifatnya sangat sistemis dan sudah berlangsung lama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh banyak pihak di lingkungan birokrasi perparkiran kita. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa uang parkir adalah uang receh yang tidak perlu diawasi secara ketat layaknya pajak perusahaan besar atau cukai. Padahal jika dikumpulkan sedikit demi sedikit uang receh itu bisa menjadi kekuatan finansial yang sangat besar untuk memperbaiki kualitas hidup warga di kota. Lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang tidak menyetorkan hasil parkir sesuai aturan membuat praktik lancung ini terus berulang tanpa ada rasa takut. Para oknum ini merasa bahwa mereka punya perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang juga ikut menikmati aliran dana segar dari aspal jalanan setiap hari. Akibatnya daerah tetap miskin fasilitas sementara segelintir orang hidup mewah dari hasil memeras keringat pengguna jalan yang setiap hari berlalu lalang.

Sekarang coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Taiwan sebuah pulau yang sistem transportasinya sudah sangat maju dan sangat tertib sekali pengelolaannya. Di sana Anda tidak akan menemukan sosok pria berompi yang tiba-tiba muncul dari balik pohon untuk menagih uang parkir secara langsung kepada para pengendara. Sistemnya sudah sangat otomatis dan tidak melibatkan interaksi fisik yang rentan terhadap praktik pungutan liar atau korupsi di tingkat yang paling bawah. Pembayaran parkir dilakukan melalui mekanisme yang sangat transparan dan bisa dilakukan di berbagai gerai ritel modern yang tersebar luas di mana-mana. Setiap kendaraan yang parkir di pinggir jalan akan dipantau oleh petugas resmi yang hanya bertugas menempelkan slip tagihan pada kaca depan mobil. Tidak ada transaksi tunai di jalanan yang membuat uang menguap tanpa catatan karena semuanya terekam secara digital dalam pusat data pemerintah daerah.

Tagihan parkir di Taiwan itu modelnya progresif yang artinya semakin lama Anda memarkirkan kendaraan maka tagihannya akan semakin mahal dan terus berlipat ganda setiap jam. Setiap satu jam petugas akan berkeliling untuk mengecek apakah kendaraan tersebut masih berada di posisi yang sama dan akan memberikan slip tagihan tambahan lagi. Sistem ini dibuat bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial yang sebesar-besarnya bagi pemerintah kota di sana melainkan untuk tujuan edukasi sosial warga. Tujuannya adalah untuk mendorong warga agar tidak berlama-lama menguasai ruang publik yang seharusnya bisa digunakan secara bergantian oleh warga yang lainnya dengan adil. Selain itu biaya parkir yang mahal akan membuat orang berpikir ulang untuk membawa kendaraan pribadi jika hanya untuk keperluan yang tidak terlalu mendesak. Logikanya sangat sederhana yaitu jika Anda sanggup membeli mobil mewah maka Anda juga harus sanggup membayar biaya sewa lahannya yang mahal.

Strategi mengenakan tarif parkir yang mahal ini sebenarnya adalah bagian dari skenario besar untuk memaksa masyarakat agar mau berpindah menggunakan transportasi umum massal. Pemerintah Taiwan sangat sadar bahwa kemacetan hanya bisa diatasi jika jumlah kendaraan pribadi yang berlalu-lalang di pusat kota bisa dikurangi secara drastis setiap hari. Namun kebijakan menaikkan tarif parkir ini tidak dilakukan secara sepihak tanpa memberikan solusi alternatif yang layak bagi mobilitas warga sehari-hari di kota. Mereka sudah menyiapkan infrastruktur transportasi umum yang sangat mumpuni mulai dari kereta cepat bus kota yang nyaman hingga jalur sepeda yang sangat aman. Dengan adanya pilihan transportasi yang andal maka warga tidak merasa terbebani ketika harus meninggalkan mobil mereka di rumah masing-masing saat hendak bekerja. Inilah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi jika sebuah negara ingin menerapkan sistem parkir yang mahal dan sangat ketat seperti itu di sana.

Di Indonesia tantangannya jauh lebih berat karena kualitas transportasi umum kita masih sangat jauh dari kata ideal untuk menopang seluruh mobilitas warga sehari-hari. Orang lebih memilih membawa motor sendiri karena ongkosnya jauh lebih murah dan bisa menjangkau titik-titik yang tidak dilewati oleh bus kota atau angkutan. Memaksakan tarif parkir yang tinggi di saat transportasi publik masih semrawut justru akan menimbulkan beban ekonomi baru bagi rakyat yang sedang berjuang mencari nafkah. Namun kita juga tidak bisa membiarkan kekacauan parkir ini terus berlanjut tanpa ada upaya serius untuk memperbaikinya mulai dari sekarang secara perlahan. Harus ada keberanian dari kepala daerah seperti di Bengkulu untuk mulai menata sistem perparkiran dengan menggunakan teknologi informasi yang transparan serta akuntabel secara hukum. Kita tidak boleh kalah dengan premanisme yang berlindung di balik rompi parkir hanya karena takut kehilangan dukungan suara dalam pemilihan kepala daerah.

Kunci keberhasilan di Taiwan adalah pada integrasi sistem yang menyeluruh dan ketegasan dalam menjalankan aturan tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu di tengah masyarakat. Masyarakat di sana sudah memiliki kesadaran tinggi bahwa membayar parkir adalah bagian dari kewajiban sosial untuk menjaga ketertiban umum di lingkungan mereka sendiri. Mereka tidak merasa keberatan harus membayar di minimarket karena prosesnya sangat mudah dan uangnya jelas masuk ke kas negara untuk pembangunan fasilitas publik. Bandingkan dengan kita yang sering kali merasa dongkol saat membayar parkir karena tahu uangnya hanya akan berakhir di kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan publik atau public trust adalah modal utama yang harus dibangun terlebih dahulu jika ingin mereformasi sistem perparkiran yang sudah sangat keruh. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka setiap kebijakan baru hanya akan dianggap sebagai upaya pemerasan baru oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri di jalan.

Melihat apa yang dimulai di Belungguk Point kita sebenarnya bisa melihat secercah harapan untuk sistem perparkiran yang lebih bermartabat dan bebas dari praktik curang. Walikota Bengkulu telah memberikan contoh bahwa kemauan politik bisa mengalahkan zona nyaman yang selama ini dipelihara oleh para oknum nakal di lapangan perparkiran. Pemerintah kota bisa terus memperluas jangkauan QRIS ini ke seluruh titik parkir lainnya setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pilot project yang sedang berjalan ini. Para juru parkir yang ada saat ini tidak perlu diusir melainkan dirangkul dan diberikan pemahaman tentang pentingnya sistem digital bagi masa depan kota mereka. Dengan memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih pasti melalui sistem bagi hasil yang adil mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kejujuran sistem tersebut. Perubahan ini memang tidak mudah dan pasti akan mendapat perlawanan dari mereka yang selama ini sudah sangat nyaman menikmati manisnya uang aspal liar.

Manisnya karcis parkir itu seharusnya dirasakan oleh seluruh warga dalam bentuk jalan yang mulus tanpa lubang serta lampu penerangan jalan yang terang benderang. Bukan justru menjadi pemanis bagi kehidupan pribadi para mafia parkir yang bersembunyi di balik kekacauan sistem yang sengaja dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan. Kita harus belajar banyak dari kedisiplinan Taiwan dalam mengelola ruang publik dan keberanian mereka untuk menerapkan teknologi sebagai alat kontrol sosial yang sangat efektif. Masa depan kota-kota di Indonesia sangat tergantung pada bagaimana kita mengelola aset sekecil apa pun termasuk aspal tempat kita memarkirkan kendaraan pribadi. Perjalanan menuju sistem perparkiran yang ideal memang masih sangat panjang dan penuh dengan liku-liku kepentingan yang kadang sangat melelahkan untuk diikuti semua. Tapi setidaknya langkah di Bengkulu sudah menunjukkan ke mana arah yang benar harus melangkah agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam lubang kebocoran yang sama.

Saya jadi teringat sebuah cerita dari seorang kawan lama yang baru saja pulang dari luar negeri dan merasa kaget dengan cara kerja parkir kita. Dia heran mengapa di setiap sudut jalan selalu ada orang yang seolah-olah memiliki kuasa atas tanah milik negara dan menagih pajak tanpa surat tugas. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar dalam urusan tata kelola pemerintahan yang paling dasar sekalipun di daerah. Persoalan parkir ini adalah ujian nyata bagi integritas kita sebagai bangsa yang ingin maju dan sejajar dengan negara-negara besar lainnya di dunia ini. Jika urusan uang dua ribu rupiah saja kita masih sering tidak jujur bagaimana kita bisa mengelola anggaran negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Kejujuran itu harus dimulai dari hal yang paling kecil seperti memberikan karcis parkir atau menempelkan QRIS yang sah kepada setiap warga yang membayar.

Klimaks dari persoalan ini sebenarnya adalah pada kemauan politik dari para pemimpin kita untuk mau bersikap tegas terhadap segala bentuk penyimpangan yang ada. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pandai berwacana di atas panggung tapi juga berani turun ke jalan untuk memberantas mafia parkir yang sangat merugikan. Bengkulu bisa menjadi contoh nasional yang inspiratif jika mereka benar-benar serius melakukan digitalisasi parkir dan menyumbat semua lubang kebocoran PAD yang ada selama ini. Keberhasilan di satu daerah akan menjadi pemantik bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama demi kemajuan bersama di masa depan yang jauh lebih cerah. Manisnya uang parkir tidak boleh lagi menjadi racun bagi pembangunan daerah hanya karena salah kelola atau karena adanya pembiaran terhadap praktik yang salah.

Saatnya kita mengubah paradigma lama bahwa parkir adalah urusan sepele yang tidak perlu diatur dengan sistem yang rumit dan sangat profesional sekali pengelolaannya. Justru dari urusan yang dianggap sepele inilah kita bisa melihat sejauh mana kualitas peradaban sebuah kota dan integritas dari para pengelolanya di birokrasi. Mari kita bayangkan sebuah kota di mana tidak ada lagi suara peluit yang menagih uang tanpa karcis dan semua transaksi dilakukan secara digital. Kota yang tenang di mana setiap kendaraan terparkir dengan rapi dan biayanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas parkir dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Itu bukan sekadar mimpi jika kita semua mau bergerak bersama untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah uang parkir yang kita keluarkan. Aspal jalanan adalah milik publik maka sudah seharusnya hasilnya juga dinikmati oleh publik untuk kepentingan yang lebih luas lagi bagi semua orang.

Tantangan terbesar bukan pada teknologinya melainkan pada konsistensi kita semua dalam menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama demi kebaikan kota yang kita tinggali. Semoga manisnya karcis parkir kali ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat tanpa ada lagi setetes pun yang jatuh ke lubang kebocoran.

Seusai tarawih saya hampir selalu menahan langkah sedikit lebih lama di serambi masjid. Bukan karena sandal tertukar atau obrolan belum selesai, melainkan karena ada kebiasaan lama yang ingin saya pastikan masih hidup. Dulu anak-anak berlarian membawa buku kegiatan Ramadan dengan wajah sumringah. Mereka mengerubungi imam dan penceramah untuk meminta tanda tangan. Kini yang terlihat hanya satu dua anak yang berdiri agak ragu di pinggir saf. Selebihnya halaman masjid dipenuhi orang dewasa yang sibuk dengan urusan masing-masing. Saya berdiri memandangi pemandangan itu seperti menonton adegan yang perlahan memudar.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Pada masa kecil saya meminta tanda tangan bukan sekadar formalitas, tetapi semacam petualangan kecil yang penuh gengsi. Siapa yang paling banyak mengumpulkan paraf dianggap paling rajin dan paling siap menerima hadiah di akhir Ramadan. Di kampung saya kultum justru diadakan setelah Subuh sehingga perburuan tanda tangan berlangsung pagi-pagi sekali. Kami datang lebih awal, duduk paling depan, lalu menyiapkan buku sebelum ustaz turun dari mimbar. Tidak ada kultum saat tarawih sehingga malam hari terasa lebih lengang. Suasana pagi itu memberi warna tersendiri karena udara masih dingin dan mata belum sepenuhnya terbuka. Namun semangat untuk mengisi kolom membuat kantuk tak punya tempat.

Buku kegiatan Ramadan itu bentuknya sederhana, kertasnya tipis dan sampulnya kadang bergambar masjid dengan langit jingga. Di dalamnya terdapat tabel salat lima waktu, puasa, tadarus, dan satu kolom yang cukup menantang yaitu ringkasan ceramah tujuh baris. Kami harus menyimak dengan sungguh-sungguh agar bisa menuliskan inti ceramah secara padat. Tidak boleh lebih dari tujuh baris dan tidak boleh kurang. Pulpen menjadi senjata utama karena tulisan harus jelas agar mudah diperiksa. Setiap kalimat dipilih dengan hati-hati supaya tidak melenceng dari pesan ustaz. Tanpa sadar kami sedang belajar menyaring gagasan.

Setiap pekan buku itu dikumpulkan kepada guru agama Islam di sekolah untuk diperiksa. Beliau membaca ringkasan kami satu per satu dan memberi catatan kecil di pinggir halaman. Jika tulisannya terlalu melebar dari topik, kami diminta memperbaiki di hari berikutnya. Rasanya seperti sedang diuji kemampuan memahami, bukan sekadar diuji hafalan. Dari situ saya belajar bahwa mendengar saja tidak cukup karena yang lebih penting adalah mengerti. Ada kepuasan tersendiri ketika ringkasan dinilai tepat dan rapi. Kami merasa usaha bangun pagi dan menahan kantuk terbayar lunas.

Disiplin tumbuh dari kebiasaan yang tampaknya remeh. Kolom-kolom kosong itu seperti pengingat yang tidak pernah marah tetapi selalu menagih. Jika Subuh terlewat, kami tahu ada ruang yang dibiarkan kosong. Jika tadarus tidak dilakukan, halaman itu akan tampak timpang. Perasaan tidak enak itu yang mendorong kami memperbaiki diri keesokan hari. Kami belajar bertanggung jawab tanpa perlu ceramah panjang tentang manajemen diri. Semuanya berlangsung alami melalui rutinitas sederhana.

Beranjak dewasa saya baru menyadari bahwa latihan itu tidak berhenti di bulan Ramadan. Ketika memasuki dunia kerja saya kerap diminta merangkum rapat panjang menjadi laporan singkat. Banyak orang menuliskan hampir semua yang dibicarakan karena takut ada yang terlewat. Saya justru terbiasa mencari inti dan menuliskannya secara ringkas. Kebiasaan tujuh baris itu membuat saya tidak panik menghadapi tumpukan informasi. Saya tahu bahwa setiap pembicaraan pasti memiliki pokok yang bisa dipadatkan. Di situlah saya merasa masa kecil bekerja diam-diam di belakang layar.

Selain itu kebiasaan mencatat ibadah membentuk cara saya memandang target kerja. Jika dulu saya berusaha agar semua kolom terisi, kini saya berusaha agar semua tanggung jawab terselesaikan tepat waktu. Ada rasa tidak tenang ketika pekerjaan dibiarkan menggantung. Sensasi itu persis seperti melihat kolom salat yang belum dicentang. Buku kecil itu telah menanamkan refleks untuk menuntaskan sesuatu sebelum hari berganti. Tanpa perlu teori produktivitas yang rumit saya sudah mengenal makna konsistensi.

Pengalaman meminta tanda tangan juga mengajarkan keberanian sosial. Sebagai anak kecil mendekati imam bukan hal mudah. Kami harus menyapa dengan sopan dan menunggu hingga beliau selesai berbincang dengan orang dewasa. Ada rasa gugup yang harus dilampaui. Latihan kecil itu kini terasa relevan ketika saya harus berbicara dengan atasan atau klien. Saya terbiasa menyusun kalimat dengan rapi dan menyampaikan maksud secara jelas. Keberanian itu tidak muncul tiba-tiba karena dulu sudah ditempa dalam situasi sederhana.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa generasi sekarang kehilangan segalanya. Mereka memiliki cara belajar yang berbeda dan mungkin lebih praktis. Namun saya merasakan ada pengalaman kolektif yang dulu begitu kuat dan kini mulai jarang terlihat. Buku kegiatan Ramadan dulu menjadi semacam proyek bersama di lingkungan masjid dan sekolah. Anak-anak saling membandingkan catatan dan berdiskusi tentang isi ceramah. Interaksi itu memperkaya pemahaman sekaligus mempererat pertemanan. Ada dinamika sosial yang sulit digantikan oleh layar ponsel.

Dalam rapat kantor saya sering menemukan betapa sulitnya sebagian orang merumuskan inti persoalan. Diskusi bisa berputar-putar karena tidak ada yang berani menyederhanakan. Saya teringat bagaimana dulu kami dipaksa memilih tujuh baris terbaik dari ceramah panjang. Keterbatasan justru melahirkan ketajaman. Dengan ruang yang sempit kami belajar menentukan prioritas. Hal yang tidak penting dengan sendirinya tersingkir. Prinsip ini sangat membantu ketika harus mengambil keputusan cepat.

Kebiasaan itu juga menanamkan rasa akuntabilitas. Setiap klaim ibadah harus disertai paraf. Tidak ada ruang untuk sekadar mengaku. Pola pikir semacam ini memengaruhi cara saya bekerja. Saya terbiasa menyertakan data dan bukti ketika mengajukan usulan. Saya paham bahwa kepercayaan dibangun melalui konsistensi dan transparansi. Semua itu berawal dari buku tipis yang dulu kami bawa dengan bangga.

Ramadan sebagai orang dewasa terasa berbeda karena tidak ada lagi yang memeriksa catatan. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan sendiri. Namun bekal masa kecil membuat saya lebih siap mengelola ritme ibadah. Saya tahu bagaimana mengatur waktu agar tadarus tidak tertinggal. Saya terbiasa menyisihkan momen khusus untuk refleksi. Kebiasaan mencatat membuat saya lebih peka terhadap perkembangan diri. Tanpa disadari pola lama itu tetap bekerja.

Ada pula pelajaran tentang fokus yang saya rasakan hingga kini. Ketika kecil kami harus menyimak ceramah tanpa terganggu oleh obrolan teman. Jika lengah sedikit saja, ringkasan akan kacau. Kemampuan menjaga perhatian itu sangat berguna di era yang penuh distraksi. Saat banyak orang mudah terpecah konsentrasinya, saya teringat bagaimana dulu saya menahan diri agar tidak kehilangan inti ceramah. Fokus adalah keterampilan yang dilatih sejak dini melalui kebiasaan sederhana.

Melihat satu dua anak yang masih membawa buku kegiatan selepas tarawih membuat saya merasa seperti menemukan jejak lama yang belum sepenuhnya hilang. Mereka berdiri sabar menunggu kesempatan mendekat. Wajah mereka memantulkan keseriusan yang jarang terlihat di usia sebaya. Saya membayangkan beberapa tahun ke depan mereka akan mengenang momen ini dengan perasaan yang sama. Mungkin mereka juga baru menyadari manfaatnya ketika sudah dewasa. Tradisi kecil itu bekerja dalam diam.

Saya percaya bahwa yang paling berharga dari buku kegiatan Ramadan bukanlah hadiahnya. Hadiah hanya pemicu kecil agar anak-anak bersemangat. Yang benar-benar tinggal adalah pola pikir yang terbentuk perlahan. Disiplin, keberanian, kemampuan merangkum, dan rasa tanggung jawab tumbuh tanpa terasa. Semua itu menjadi bekal menghadapi kehidupan yang jauh lebih kompleks. Ramadan ternyata bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga latihan karakter.

Di tengah perubahan zaman kita mungkin perlu menemukan bentuk baru yang tetap menyimpan ruh yang sama. Media boleh berubah sesuai kebutuhan generasi. Namun latihan mendengar, mencatat, dan merefleksikan tetap relevan kapan pun. Jika dulu dilakukan dengan buku tipis dan pulpen sederhana, kini bisa saja dengan cara lain. Yang penting semangatnya tidak hilang. Sebab dari kebiasaan kecil itulah pribadi yang tangguh dibentuk.

Setiap kali saya berdiri di serambi masjid selepas tarawih, saya merasa sedang menyaksikan pertemuan masa lalu dan masa kini. Di sana ada kenangan tentang bocah yang bersemangat mengejar tanda tangan. Di sini ada orang dewasa yang memahami arti latihan itu. Keduanya saling terhubung dalam satu garis pengalaman. Buku kegiatan Ramadan mungkin tampak sepele bagi sebagian orang. Namun bagi saya ia adalah sekolah kecil yang membekali banyak hal.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa legenda itu tidak tercipta karena kertasnya istimewa. Ia menjadi melegenda karena menyimpan proses panjang pembentukan diri. Dari kolom-kolom sederhana lahir kebiasaan yang terus terbawa hingga dewasa. Setiap Ramadan datang saya selalu teringat pada buku itu dengan rasa syukur. Di antara doa dan lantunan ayat, ada pelajaran hidup yang diam-diam menyiapkan kami menghadapi dunia nyata. Dan mungkin itulah warisan paling berharga yang sering luput kita sadari.

Di banyak media, akhir-akhir ini sering terdengar optimisme yang menggebu tentang Koperasi Desa Merah Putih dari Menteri yang membidanginya. Nada suaranya penuh keyakinan. Seolah sebuah desain baru sedang lahir untuk menata ulang ekonomi desa. Bahkan ada yang berkata, jika koperasi ini berjalan, tidak perlu lagi minimarket modern masuk desa. Saya menyukai semangat itu. Energi perubahan memang selalu dimulai dari keyakinan. Tetapi keyakinan tanpa perhitungan sering kali berubah menjadi beban kolektif.

Sebagai bangsa, kita memang punya memori panjang tentang koperasi. Pasal 33 UUD 1945 pernah ditafsirkan sebagai legitimasi moral bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Namun sejarah juga mencatat bahwa tidak semua koperasi tumbuh sehat. Banyak yang mati suri, sekadar papan nama. Di atas kertas terlihat ideal. Di lapangan tersandung tata kelola, kompetensi, dan disiplin. Di sinilah saya merasa perlu mengajukan pertanyaan rasional.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Pertanyaan pertama sederhana namun mendasar. Apa model bisnis Kopdes Merah Putih sebenarnya. Apakah ia hendak menjadi peritel kebutuhan harian, agregator hasil bumi, lembaga pembiayaan mikro, atau semuanya sekaligus. Tanpa kejelasan proposisi nilai, koperasi hanya menjadi wadah administratif. Dalam literatur manajemen strategi, model bisnis menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan nilai, mengirimkan nilai, dan menangkap nilai. Jika tiga unsur ini kabur, maka arus kas juga kabur. Dan organisasi yang arus kasnya kabur biasanya berakhir pada subsidi permanen.

Kita bisa belajar dari konsep business model canvas yang diperkenalkan Alexander Osterwalder. Di sana ada sembilan blok yang harus saling terhubung secara logis. Segmen pelanggan harus jelas. Sumber pendapatan harus terukur. Struktur biaya harus realistis. Dalam banyak program berbasis proyek, yang sering ditonjolkan adalah sumber modal. Padahal modal bukanlah model bisnis. Modal hanya memperpanjang napas, bukan menjamin keberlanjutan.

Data Kementerian Koperasi beberapa tahun terakhir menunjukkan ribuan koperasi dibubarkan karena tidak aktif. Ini bukan soal niat. Ini soal tata kelola dan kompetensi manajerial. Bahkan badan usaha milik negara yang mendapat suntikan modal triliunan dan proteksi regulasi pun masih bergulat dengan efisiensi. Jika entitas sebesar itu saja sering tersandung, apalagi koperasi desa yang baru dirintis dan dikejar target. Di sinilah saya mulai melihat risiko sistemik.

Bandingkan dengan perjalanan jaringan seperti Indomaret dan Alfamart. Mereka tumbuh bukan karena retorika. Mereka tumbuh karena disiplin operasi yang ditegakkan tanpa kompromi. Setiap gerai diukur performanya harian. Setiap rak punya hitungan perputaran barang. Setiap promosi dianalisis dampaknya terhadap margin. Ini bukan bisnis kira kira.

Publik sering melihat minimarket sebagai toko kecil berpendingin udara. Padahal di balik satu botol air mineral ada rantai pasok yang kompleks. Ada pusat distribusi regional. Ada sistem ERP yang memantau stok secara real time. Ada algoritma pengisian ulang otomatis berdasarkan data historis penjualan. Permintaan tidak ditebak. Permintaan dihitung dengan disiplin statistik.

Dalam teori ekonomi, skala menciptakan daya tawar. Semakin besar volume pembelian, semakin murah harga per unit. Semakin murah harga per unit, semakin luas ruang margin. Jaringan ritel modern membeli langsung dari principal. Mereka memperoleh rebate volume dan dukungan promosi nasional. Mereka bahkan bisa menentukan syarat pembayaran. Itulah kekuatan agregasi permintaan.

Koperasi desa yang modalnya berasal dari APBN tentu memiliki daya dorong awal. Namun subsidi bukanlah keunggulan kompetitif. Michael Porter sudah lama mengingatkan tentang pentingnya competitive advantage yang berkelanjutan. Keunggulan tidak lahir dari proteksi semata. Ia lahir dari posisi yang unik dan sistem aktivitas yang saling menguatkan. Jika tidak, koperasi hanya menjadi penyalur barang tanpa diferensiasi.

Saya ingin menekankan soal arus kas. Dalam bisnis ritel modern, penjualan dilakukan tunai kepada konsumen. Pembayaran kepada pemasok diberi tempo tiga puluh hingga empat puluh lima hari. Selisih waktu ini menciptakan ruang likuiditas. Namun ruang itu harus dikelola dengan sistem akuntansi yang ketat. Tanpa kontrol, akumulasi kas bisa mengundang moral hazard. Kita sudah terlalu sering mendengar kasus pengelolaan dana yang berujung pada fraud.

Masalah berikutnya adalah sumber daya manusia. Rekrutmen dalam organisasi ritel besar dilakukan dengan standar kompetensi yang jelas. Ada pelatihan berjenjang. Ada audit rutin. Ada sistem sanksi dan penghargaan. Jika Kopdes Merah Putih merekrut pengurus hanya demi mengejar target pembentukan, maka fondasinya rapuh. Organisasi bukan sekadar struktur. Ia adalah perilaku yang dibentuk oleh sistem.

Di sinilah saya melihat potensi mismatch. Desa memiliki dinamika sosial yang khas. Hubungan kekerabatan kuat. Keputusan sering berbasis kompromi sosial. Sementara bisnis ritel menuntut objektivitas angka. Barang yang tidak laku harus dieliminasi meski dipasok oleh kerabat. Piutang yang macet harus ditagih meski kepada tetangga. Tidak semua komunitas siap dengan disiplin seperti ini.

Ada yang berargumen bahwa koperasi tidak perlu terlalu mengejar efisiensi seperti swasta karena ia mengusung misi sosial. Saya sepakat misi sosial penting. Namun tanpa efisiensi, misi sosial tidak berumur panjang. Lihatlah lembaga keuangan mikro sukses seperti Grameen Bank. Ia bertahan karena disiplin pengembalian pinjaman dijaga ketat. Solidaritas sosial berjalan berdampingan dengan akuntabilitas finansial.

Kita juga bisa belajar dari kegagalan banyak proyek top down di berbagai negara berkembang. Modal dikucurkan besar. Gedung dibangun megah. Sistem IT dibeli mahal. Tetapi setelah peresmian, aktivitas merosot. Penyebabnya klasik. Tidak ada ownership yang kuat dari pelaku di lapangan. Ketika rugi, yang disalahkan adalah pasar. Ketika macet, yang diharap adalah tambahan subsidi.

Saya khawatir Kopdes Merah Putih akan berada dalam jebakan yang sama. Ia akan dipaksakan berjalan karena sudah menjadi janji politik. Walau berdarah darah, ia tetap dioperasikan demi citra keberhasilan. Kerugian dianggap investasi sosial. Padahal setiap kerugian berarti potensi gagal bayar. Dan gagal bayar di desa bukan sekadar angka, melainkan trauma kolektif terhadap perbankan.

Perbankan tentu melihat koperasi sebagai entitas legal yang bisa dibiayai. Ada agunan, ada proyeksi usaha, ada dukungan pemerintah. Namun jika proyeksi disusun terlalu optimistis, risiko kredit meningkat. Kita tahu rasio kredit bermasalah UMKM di beberapa periode pernah menanjak ketika ekspansi dilakukan agresif. Desa desa yang gagal mengelola koperasi bisa terjerat kewajiban jangka panjang. Dampaknya bisa menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal.

Sebaliknya, saya melihat peluang bila pemerintah memilih membangun ekosistem ketimbang membangun pemain tunggal. Bayangkan jika negara memperkuat infrastruktur logistik desa. Gudang bersama berbasis teknologi. Sistem inventori terintegrasi yang bisa diakses pelaku usaha lokal. Marketplace B2B untuk menghubungkan warung desa dengan distributor besar. Biarkan pelaku yang disiplin tumbuh secara natural.

Warung tradisional di banyak daerah sebenarnya memiliki daya tahan luar biasa. Mereka hidup dari relasi sosial dan fleksibilitas. Jika diberi akses pada harga beli yang lebih kompetitif dan sistem pasok yang rapi, mereka bisa naik kelas. Pemerintah berperan sebagai orkestrator, bukan operator. Dengan begitu risiko bisnis tidak terkonsentrasi pada satu badan usaha. Kompetisi tetap terjadi secara sehat.

Saya selalu percaya bahwa perubahan tidak cukup digerakkan oleh slogan. Ia membutuhkan arsitektur yang kokoh. Arsitektur itu meliputi model bisnis yang jelas, tata kelola yang transparan, dan disiplin eksekusi. Tanpa tiga hal tersebut, koperasi hanya menjadi simbol. Simbol memang memikat di awal. Namun pasar tidak tunduk pada simbol.

Pada akhirnya, ekonomi adalah soal insentif dan perilaku. Jika pengurus tidak diberi insentif berbasis kinerja, mereka tidak akan berperilaku efisien. Jika kerugian selalu ditutup negara, tidak ada tekanan untuk berbenah. Sistem akan melahirkan mentalitas bergantung. Desa justru kehilangan kesempatan belajar menjadi tangguh.

Maka saya kembali pada semangat awal yang saya apresiasi. Keinginan memajukan desa adalah niat mulia. Tetapi niat harus dipagari nalar. Kita perlu kejujuran untuk mengatakan bahwa menggantikan jaringan ritel modern bukan perkara sederhana. Ia menuntut disiplin puluhan tahun yang ditempa oleh kompetisi keras. Bukan sekadar suntikan dana dan seremonial peresmian.

Di ruang kelas, saya sering mengingatkan bahwa transformasi adalah proses panjang. Ia memerlukan eksperimen kecil yang terukur. Jika Kopdes Merah Putih ingin berhasil, mulailah dengan pilot project yang benar benar diuji profitabilitasnya. Publikasikan laporan keuangannya secara transparan. Biarkan publik menilai dengan data, bukan dengan retorika.

Saya tidak sedang menolak koperasi. Saya justru ingin koperasi berhasil. Tetapi keberhasilan tidak lahir dari ilusi skala. Ia lahir dari disiplin, kejelasan model bisnis, dan keberanian menghadapi realitas pasar. Jika itu dipenuhi, koperasi desa bisa menjadi kekuatan baru. Jika tidak, kita hanya menambah daftar panjang program yang indah dalam pidato namun rapuh dalam praktik.

Dunia politik kita belakangan ini sedang diramaikan oleh sebuah tren yang cukup menggelisahkan bagi mereka yang sehari-hari bergelut di menara gading. Para elite kekuasaan seolah sedang berlomba-lomba mengoleksi gelar akademik tertinggi tanpa melalui proses intelektual yang lazimnya ditempuh oleh para peneliti tulen. Gejala ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di mana simbol-simbol intelektualitas dianggap sebagai aksesori penting untuk mempercantik citra di mata publik. Fenomena ini bukan sekadar urusan personal sang politikus, melainkan cerminan dari struktur insentif yang salah dalam sistem demokrasi kita saat ini. Kita menyaksikan bagaimana panggung akademik perlahan-lahan bertransformasi menjadi panggung sandiwara demi kepentingan elektoral semata. Ironisnya, institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga nalar justru sering kali terseret dalam arus pragmatisme kekuasaan.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Kecenderungan untuk memburu gelar doktor honoris causa maupun profesor kehormatan ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui kacamata sosiologi politik yang melihat gelar sebagai modal simbolis. Merujuk pada pemikiran Pierre Bourdieu, modal simbolis merupakan bentuk akumulasi gengsi dan pengakuan yang bisa dikonversi menjadi legitimasi politik yang kuat. Politikus merasa bahwa dukungan suara saja tidak cukup tanpa adanya embel-embel intelektual yang melekat di depan nama mereka untuk menunjukkan wibawa. Mereka ingin dikesankan sebagai sosok yang tidak hanya pandai beretorika di podium kampanye, tetapi juga memiliki kedalaman berpikir setingkat ilmuwan. Namun, upaya pintas ini justru sering kali memicu sinisme dari kalangan masyarakat yang semakin kritis melihat kejanggalan proses pemberian gelar tersebut. Ada semacam upaya sistematis untuk memanipulasi persepsi publik melalui legitimasi institusi kampus yang seharusnya bersifat independen dan objektif.

Paradox Menara Gading

Jika kita membandingkan upaya para politikus ini dengan perjuangan para mahasiswa doktoral murni, maka kontrasnya akan terasa sangat menyakitkan bagi logika sehat. Seorang akademisi harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bergulat dengan literatur yang membosankan dan melakukan riset lapangan yang menguras energi serta biaya. Mereka dipaksa untuk menemukan research gap yang orisinal agar kontribusi pemikirannya tidak dianggap sekadar pengulangan dari karya-karya sebelumnya. Belum lagi tuntutan untuk menembus jurnal internasional bereputasi atau Scopus yang mensyaratkan standar metodologi yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Semua proses berdarah-darah itu dilakukan demi sebuah pengakuan bahwa mereka memang layak menyandang gelar doktor berdasarkan kualitas pemikirannya. Sebaliknya, seorang politikus bisa mendapatkan gelar serupa hanya dalam waktu singkat melalui sebuah prosesi seremonial yang sering kali kental dengan nuansa lobi-lobi politik.

Absurditas ini semakin nyata ketika kita bertanya mengenai apa sebenarnya novelty atau kebaruan ilmiah yang dihasilkan oleh para penerima gelar kehormatan tersebut. Dalam tradisi akademik yang mapan, sebuah gelar doktoral diberikan karena ada temuan baru yang mampu mendobrak kemapanan teori atau memberikan solusi praktis yang revolusioner. Sangat sulit dibayangkan bagaimana seorang pejabat yang sibuk dengan agenda harian pemerintahan bisa menghasilkan karya ilmiah yang mendalam secara metodologis. Kebanyakan orasi ilmiah yang disampaikan dalam prosesi penganugerahan lebih menyerupai naskah pidato kebijakan publik daripada sebuah analisis teoretis yang tajam. Hal ini mengonfirmasi bahwa yang dikejar bukanlah substansi keilmuan, melainkan sekadar stempel legalitas dari universitas untuk kepentingan personal. Institusi kampus seolah kehilangan daya kritisnya saat berhadapan dengan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam distribusi kekuasaan atau anggaran.

Sistem demokrasi yang bersifat prosedural di Indonesia memang cenderung mendorong munculnya perilaku-perilaku yang mengutamakan bungkus luar daripada isi. Dalam survei-survei opini publik, tingkat kepercayaan terhadap intelektual masih tergolong tinggi dibandingkan terhadap institusi politik lainnya seperti partai. Politikus menyadari betul anomali ini dan mencoba "mencuri" kepercayaan publik tersebut dengan mengenakan jubah akademik yang sebenarnya tidak pas di badan mereka. Mereka beranggapan bahwa gelar profesor atau doktor akan memberikan aura kebijaksanaan yang bisa menutupi defisit kinerja atau rekam jejak yang bermasalah. Akibatnya, terjadi inflasi gelar yang luar biasa di mana makna gelar tersebut perlahan-lahan mengalami devaluasi di mata masyarakat luas. Kita sedang menuju pada sebuah masa di mana gelar akademik tidak lagi menjadi penanda kecerdasan, melainkan penanda seberapa kuat koneksi seseorang dengan elite kampus.

Devaluasi Marwah Intelektual

Pemberian gelar profesor kehormatan kepada mereka yang tidak memiliki rekam jejak mengajar atau meneliti secara konsisten adalah sebuah preseden buruk bagi masa depan pendidikan. Universitas yang seharusnya menjadi tempat persemaian akal budi justru terjebak dalam praktik transaksional yang merugikan kredibilitas mereka sendiri dalam jangka panjang. Ada kekhawatiran bahwa otonomi kampus sengaja digadaikan demi mendapatkan perlindungan politik atau kucuran dana segar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jika tren ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada kendali etika yang ketat, maka semangat riset di kalangan dosen muda akan ikut luruh secara perlahan. Mereka akan melihat bahwa jalan pintas menuju puncak karier akademik ternyata jauh lebih efektif daripada ketekunan meneliti di laboratorium atau perpustakaan. Inilah yang saya sebut sebagai pembusukan dari dalam yang dilakukan oleh institusi yang seharusnya menjadi penjaga moral bangsa.

Masyarakat sipil dan komunitas akademik harus mulai bersuara lebih keras untuk menghentikan praktik obral gelar yang tidak masuk akal ini sebelum semuanya terlambat. Kita membutuhkan regulasi yang lebih ketat dari kementerian terkait untuk memastikan bahwa gelar kehormatan diberikan dengan standar yang sangat tinggi dan selektif. Jangan sampai kemudahan aturan yang ada justru dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk melakukan "pencucian reputasi" melalui jalur pendidikan tinggi. Gelar akademik harus dikembalikan fungsinya sebagai penanda kepakaran yang diperoleh melalui proses dialektika yang jujur dan terbuka bagi kritik. Tanpa adanya integritas dalam pemberian gelar, universitas kita hanya akan menjadi pabrik ijazah yang tidak memiliki ruh intelektual sama sekali. Perlu ada keberanian dari pimpinan universitas untuk menolak tekanan politik dan tetap menjaga kesucian mimbar akademik dari polusi kepentingan sesaat.

Pada akhirnya, kehormatan sejati seorang pemimpin tidaklah terletak pada panjangnya deretan gelar yang tertulis di depan namanya di baliho kampanye. Publik akan lebih menghargai integritas, kejujuran, dan efektivitas kebijakan daripada simbol-simbol akademis yang diperoleh melalui proses yang meragukan. Mari kita hentikan kegemaran memburu citra yang semu dan mulai fokus pada substansi pengabdian kepada rakyat banyak yang lebih membutuhkan solusi nyata. Dunia akademik harus tetap menjadi wilayah yang sakral bagi pencarian kebenaran, bukan sekadar pelengkap penderita dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan politik. Hanya dengan menjaga jarak yang sehat antara kekuasaan dan pengetahuan, kita bisa membangun sebuah bangsa yang benar-benar beradab dan berakal sehat. Semoga paradox ini segera berakhir agar martabat intelektual kita tidak semakin terperosok dalam lubang ketidakpercayaan publik yang lebih dalam.

Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh nalar lama yang masih terpenjara dalam sekat-sekat ekonomi linier. Di sudut Kota Bengkulu, tepatnya di Belungguk Point, kita menyaksikan sebuah ledakan kreativitas yang tidak datang dari ruang perkantoran formal atau gedung tinggi. Anak-anak muda di sana menciptakan kerumunan bukan sekadar untuk nongkrong menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Mereka sedang membangun ekosistem baru yang memadukan antara gaya hidup, teknologi, dan kebutuhan akan pengakuan identitas di ruang publik. Fenomena ini mengingatkan saya pada bagaimana disrupsi bekerja di mana sesuatu yang dianggap remeh justru menjadi motor penggerak ekonomi yang sangat vital. Kita harus melihat lebih dalam bahwa yang terjadi di sana bukan hanya soal jualan makanan atau minuman.

Keanekaragaman aktivitas di Belungguk Point ini sebenarnya mencerminkan bagaimana sebuah lokomotif ekonomi baru sedang menarik gerbong-gerbong kreativitas yang sangat variatif. Kita bisa melihat para anak muda menawarkan aneka kreasi jajanan baru, penjaja aksesori hand-made yang unik, hingga bermacam produk kesehatan alami. Tak ketinggalan, muncul pula para seniman musik yang menggelar "mini konser" yang menambah dinamika pergerakan massa di trotoar. Semua ini adalah bentuk dari mikrobisnis yang tidak lagi mengandalkan etalase kaca yang kaku, melainkan mengandalkan interaksi langsung yang hangat. Keberagaman jenis usaha ini menciptakan sebuah ekosistem mandiri di mana satu unit usaha dengan usaha lainnya saling mendukung tanpa harus bersaing secara berdarah-darah.

Infografis (Diolah dengan AI)

Dalam kerumunan yang semakin padat dan berwarna itu, muncul satu jenis bisnis baru yang belum banyak pesaingnya, yakni street photo booth. Para pelaku usaha muda ini menangkap peluang dengan sangat cerdik karena mereka paham bahwa kamera ponsel saja tidak lagi cukup bagi generasi sekarang. Dalam pandangan saya, konsep ini bernama The Reflexive Aesthetic Orbit yang menjelaskan bagaimana sebuah ruang publik bertransformasi menjadi inkubator ekonomi yang sangat dinamis. Ruang ini menjadi semacam panggung di mana setiap orang ingin menjadi aktor utama dalam narasi digital mereka masing-masing. Mereka tidak hanya membeli jasa foto, melainkan membeli tiket untuk masuk ke dalam lingkaran tren yang sedang bergerak sangat cepat. Tanpa sadar, interaksi yang terjadi di sana telah membentuk sebuah orbit ekonomi baru yang berputar secara mandiri tanpa campur tangan birokrasi yang kaku.

Panggung Validasi Publik

Cermin adalah alat paling purba untuk melihat diri sendiri, namun di tangan anak muda Bengkulu, ruang publik itulah yang menjadi cermin raksasa. Masyarakat kelas menengah baru kita sangat membutuhkan validasi visual untuk menunjukkan bahwa mereka ada dan relevan dengan zaman. Ketika sebuah lokasi seperti Belungguk memiliki estetika yang tepat, secara otomatis ia akan menarik massa yang ingin ikut merasakan atmosfer tersebut. Bisnis kreatif kemudian lahir sebagai satelit yang mengelilingi pusat massa itu untuk melayani kebutuhan akan konten yang berkualitas tinggi. Inilah yang saya sebut sebagai ekonomi validasi di mana nilai sebuah produk ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya terhadap citra diri sang pembeli. Jangan heran jika sebuah usaha kecil yang dikelola dari trotoar bisa menghasilkan omzet yang melampaui toko konvensional di pusat perbelanjaan.

Setiap sudut di Belungguk Point menawarkan peluang bagi mereka yang memiliki mata jeli untuk melihat apa yang sedang diinginkan oleh pasar. Kita sering kali terjebak pada pola pikir bahwa bisnis harus memiliki bangunan fisik yang megah dan stok barang yang sangat banyak. Kenyataannya, anak-anak muda ini hanya bermodalkan kamera, pencahayaan yang ciamik, dan sedikit sentuhan desain untuk memulai usaha yang sangat menjanjikan. Mereka tidak membutuhkan izin usaha yang berbelit-belit untuk sekadar menawarkan kebahagiaan sesaat lewat selembar foto instan yang estetik. Kecepatan mereka dalam beradaptasi dengan keinginan pelanggan adalah kunci mengapa model bisnis seperti ini mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Fleksibilitas ini adalah kekuatan utama dari para pelaku ekonomi kreatif yang lahir dari rahim jalanan namun berpikiran global.

Jika kita perhatikan dengan seksama, para pengunjung yang datang ke area tersebut sebenarnya sedang melakukan ritual sosial yang sangat modern. Mereka datang dengan pakaian terbaik, berdandan rapi, dan siap untuk dipotret untuk kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial. Perilaku kolektif inilah yang kemudian menggerakkan roda ekonomi di sekitarnya mulai dari sektor kuliner hingga jasa pendukung lainnya. Bisnis foto jalanan hanyalah salah satu pengait yang memastikan bahwa pengalaman berkunjung ke Belungguk menjadi sesuatu yang berkesan dan layak dibagikan. Inilah daya pikat dari sebuah orbit estetik yang mampu menyedot perhatian banyak orang tanpa harus melakukan promosi besar-besaran di media massa. Kekuatan komunikasi mulut ke mulut yang kini berpindah ke layar ponsel telah menjadi mesin pemasaran paling efektif bagi UMKM kreatif.

Penyedia jasa foto ini tidak hanya menjual hasil jepretan, melainkan juga menjual "rasa percaya diri" yang dikemas dalam bingkai estetik digital. Mereka sangat paham bahwa di era sekarang, pengalaman yang tidak didokumentasikan dengan baik dianggap sebagai pengalaman yang tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, kehadiran peralatan profesional di pinggir jalan memberikan kesan eksklusivitas yang bisa diakses oleh siapa saja dengan harga yang sangat terjangkau. Hal ini meruntuhkan batasan antara layanan premium yang biasanya hanya ada di studio mahal dengan aksesibilitas ruang publik yang terbuka lebar. Strategi "jemput bola" ini adalah inti dari ekonomi berbagi di mana aset kreativitas dipertemukan langsung dengan kebutuhan eksistensi manusia modern. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa anak muda kita sangat adaptif dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi diri mereka sendiri.

Ledakan Ekonomi Kreatif

Pemerintah daerah sering kali gagal memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu harus dimulai dari proyek infrastruktur raksasa yang menelan biaya triliunan rupiah. Kadang-kadang, yang dibutuhkan masyarakat hanyalah ruang terbuka yang aman, nyaman, dan memiliki karakter visual yang kuat untuk memicu kreativitas. Belungguk Point menjadi bukti bahwa ketika sebuah ruang diberikan nyawa, maka ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya melalui inisiatif warga. Anak muda tidak butuh dikasihani dengan subsidi, mereka hanya butuh ekosistem yang mendukung agar ide-ide gila mereka bisa dieksekusi dengan baik. Transformasi ini menunjukkan bahwa kreativitas adalah bahan bakar yang tidak akan pernah habis selama ruang untuk berekspresi tetap terjaga. Mari kita belajar untuk lebih menghargai setiap upaya kecil yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dalam membangun kotanya sendiri.

Seringkali para ahli ekonomi tradisional memandang sebelah mata terhadap jenis usaha yang dianggap musiman atau sekadar mengikuti tren sesaat saja. Padahal, kemampuan untuk menangkap tren adalah keahlian tingkat tinggi yang menuntut sensitivitas terhadap selera pasar yang terus berubah setiap detik. Para pemilik photo booth jalanan ini adalah contoh nyata dari wirausaha yang lincah dan mampu membaca tanda-tanda zaman dengan sangat akurat. Mereka tidak menunggu bola, melainkan menjemput bola di tempat di mana orang-orang sedang berkumpul dan bersenang-senang. Strategi ini sangat cerdas karena biaya akuisisi pelanggan menjadi sangat rendah akibat massa yang sudah terkumpul secara alami. Inilah esensi dari ekonomi baru yang lebih menekankan pada kolaborasi dan pemanfaatan ruang publik secara maksimal.

Kita harus mulai meninggalkan paradigma lama yang melihat keramaian hanya sebagai potensi gangguan keamanan atau kemacetan lalu lintas semata. Sebaliknya, keramaian adalah aset ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan pendekatan yang lebih humanis dan kreatif. Belungguk telah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana harmoni antara kebutuhan sosial dan peluang ekonomi bisa berjalan beriringan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga agar orbit estetik ini tetap stabil dan tidak hancur karena keserakahan atau aturan yang mematikan. Kreativitas selalu butuh sedikit kebebasan agar bisa bernapas dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar hobi. Jika kita terus mengekang mereka dengan aturan kuno, maka potensi emas ini akan layu sebelum sempat mekar dengan sempurna.

Menjaga Momentum Pertumbuhan

Ekosistem yang sehat di Belungguk harus terus dirawat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tidak kehilangan daya tariknya di masa depan. Kita perlu mendorong agar para pelaku bisnis kreatif ini naik kelas tanpa harus kehilangan jati diri mereka yang organik dan unik. Inovasi harus terus dilakukan agar pengunjung tidak merasa bosan dengan tawaran yang itu-itu saja setiap kali mereka datang berkunjung. Integrasi antara teknologi digital dan pengalaman fisik di lapangan akan menjadi kunci utama untuk memperpanjang usia dari fenomena ekonomi ini. Saya melihat potensi besar jika para kreator ini mulai berkolaborasi dengan jenama lokal untuk menciptakan produk yang lebih eksklusif. Masa depan Bengkulu bisa jadi ditentukan oleh seberapa baik mereka mengelola aset-aset kreatif yang sedang tumbuh subur di trotoar-trotoar kota.

Perjalanan ekonomi kreatif kita memang masih panjang, namun benih-benih harapan itu sudah mulai terlihat jelas di tempat-tempat seperti Belungguk Point. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang hanya pandai mengonsumsi karya orang lain tanpa mampu menciptakan nilai tambah dari potensi sendiri. Anak muda Bengkulu telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menciptakan sesuatu yang mampu menggerakkan ekonomi orang banyak. Mari kita beri ruang lebih luas bagi imajinasi mereka untuk terus menari di tengah orbit estetik yang telah mereka ciptakan sendiri. Dukungan moril dan kebijakan yang pro-kreativitas akan menjadi suplemen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga api semangat mereka tetap menyala. Akhirnya, kita semua ingin melihat kota-kota di Indonesia menjadi tempat yang hidup, berdenyut, dan penuh dengan karya-karya orisinal anak bangsa.

Gelisah itu sebenarnya adalah tanda bahwa nalar kita masih bekerja dengan sehat saat melihat tumpukan skripsi atau tesis manajemen pemasaran yang polanya itu-itu saja. Kita semua seperti terjebak dalam sebuah sekte besar yang menuhankan dikotomi kualitatif dan kuantitatif sebagai harga mati dalam sebuah penelitian ilmiah tanpa mempertanyakan substansinya. Padahal kalau kita mau jujur dan sedikit meluangkan waktu untuk berpikir jernih, pembagian kaku itu sebenarnya hanyalah masalah teknis cara kita menghitung atau bercerita semata. Celakanya, dunia akademik pemasaran kita di Indonesia sudah terlanjur menganggap label kuanti atau kuali itu sebagai wahyu suci yang harus dipilih sebelum kita tahu apa masalahnya. Kita seringkali bertindak seperti koki yang sudah memutuskan mau pakai blender atau pisau padahal belum tahu bahan makanan apa yang tersedia di meja dapur. Akibatnya, penelitian pemasaran kita seringkali menjadi sangat dangkal karena fokusnya hanya pada keindahan prosedur dan kerumitan statistik yang sebenarnya kosong melompati hakikat masalah.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Coba kita tengok judul-judul seperti Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan sebagai Variabel Intervening yang bertebaran di perpustakaan kampus. Judul semacam ini adalah puncak dari kemalasan berpikir karena hanya melakukan bongkar pasang variabel yang sudah dilakukan ribuan kali sejak dekade lalu. Secara ontologis, riset ini rapuh karena menganggap loyalitas manusia yang kompleks bisa diringkas hanya dalam beberapa butir pernyataan setuju atau tidak setuju. Pemasaran tidak akan pernah maju jika hanya berkutat pada pengulangan model yang sama di tempat yang berbeda tanpa menyentuh realitas operasional bisnis. Ilmu ini akan stagnan menjadi sekadar latihan mengisi kuesioner yang hasilnya sudah bisa ditebak bahkan sebelum penelitian itu dilakukan oleh mahasiswa. Kita seolah-olah sedang membangun istana pasir yang tampak megah dari jauh namun langsung ambruk saat diterjang ombak kenyataan dunia industri yang keras.

Kesalahan fatal penelitian berbasis persepsi dalam pemasaran adalah ketika kita mencoba menyimpulkan strategi besar hanya berdasarkan opini individu yang sangat subjektif dan bias. Bayangkan sebuah perusahaan menghabiskan miliaran rupiah hanya karena hasil skala Likert menunjukkan pelanggan merasa puas, padahal data penjualan menunjukkan penurunan drastis setiap bulannya. Ada kesenjangan yang lebar antara apa yang dikatakan orang dalam kuesioner dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan saat berada di depan rak toko. Di sinilah letak bahayanya karena riset persepsi seringkali gagal menangkap perilaku ekonomi yang nyata dan lebih memilih memotret bayangan psikologis yang semu. Manajemen pemasaran yang hanya berpegang pada persepsi akan kehilangan taringnya saat harus berhadapan dengan efisiensi biaya dan target pertumbuhan yang nyata. Jika dunia akademik tidak segera banting stir, maka lulusan kita hanya akan menjadi tukang ketik data yang tidak paham bagaimana cara memenangkan peperangan pasar yang sesungguhnya.

Di era sekarang, dunia kerja sama sekali tidak butuh orang yang jago membagikan kuesioner di pinggir jalan atau di grup WhatsApp keluarga. Perusahaan besar saat ini mencari talenta yang mampu mengolah data besar atau Big Data untuk memprediksi perilaku konsumen secara presisi setiap detiknya. Mereka butuh orang yang paham bagaimana algoritma bekerja dalam membaca jejak digital pelanggan mulai dari apa yang mereka lihat hingga apa yang mereka beli. Analisis pemasaran masa depan bukan lagi tentang bertanya apakah Anda suka produk ini, melainkan tentang menganalisis pola transaksi jutaan orang secara serempak. Jika mahasiswa manajemen masih saja disuruh menghitung korelasi manual antar variabel persepsi, maka mereka akan menjadi dinosaurus yang gagap di tengah ledakan data. Dunia industri membutuhkan kemampuan riset yang bisa mengubah tumpukan data mentah menjadi keputusan strategis yang meningkatkan nilai perusahaan secara konkret.

Teknologi seperti Internet of Things atau IoT telah mengubah cara kita mengumpulkan objek material penelitian dari yang sifatnya opini menjadi fakta fisik yang akurat. Dalam riset manajemen ritel misalnya, kita bisa memasang sensor pada troli belanja untuk melihat rute perjalanan pelanggan di dalam supermarket secara nyata tanpa perlu bertanya. Data dari IoT ini memberikan fakta objektif tentang area mana yang paling sering dikunjungi dan produk mana yang paling lama dilihat oleh calon pembeli. Ini adalah riset yang jauh lebih jujur daripada meminta pelanggan mengingat kembali apa saja yang mereka lihat dalam sebuah kuesioner yang membosankan. Riset semacam ini memungkinkan manajer untuk mengatur tata letak toko berdasarkan perilaku fisik, bukan berdasarkan asumsi atau perasaan subjek semata. Inilah yang disebut dengan riset berbasis ontologi di mana kita meneliti objek materialnya langsung melalui bantuan teknologi sensor yang presisi.

Kemampuan data mining juga menjadi harga mati bagi mahasiswa yang ingin kompetitif dalam bursa kerja global yang semakin kompetitif saat ini. Data mining memungkinkan kita untuk menggali pola-pola tersembunyi dari ribuan data transaksi kartu kredit atau aktivitas media sosial untuk memetakan segmentasi pasar yang sebenarnya. Kita tidak lagi membutuhkan segmentasi berdasarkan usia atau jenis kelamin yang dangkal, melainkan segmentasi berdasarkan perilaku belanja yang terekam secara otomatis dalam sistem database. Riset pemasaran yang tepat seharusnya mampu membedah data ini untuk menemukan anomali atau peluang pasar baru yang tidak mungkin ditemukan melalui kuesioner sederhana. Mahasiswa harus diajarkan bagaimana cara melakukan eksplorasi data secara mendalam agar mereka terbiasa berinteraksi dengan fakta keras di lapangan. Tanpa keahlian ini, riset mereka hanya akan menjadi sampah digital yang tidak memiliki kegunaan praktis dalam dunia pengambilan keputusan bisnis.

Jangan lupakan juga potensi Blockchain dalam riset manajemen rantai pasok yang bisa menjamin transparansi data dari hulu hingga ke hilir secara absolut. Dalam riset pemasaran produk organik misalnya, Blockchain bisa digunakan untuk meneliti kepercayaan konsumen berdasarkan bukti autentik perjalanan produk dari petani hingga ke meja makan. Peneliti tidak lagi meneliti persepsi kepercayaan, melainkan meneliti sistem integritas data yang membuat kepercayaan itu muncul secara alami tanpa perlu dipaksakan. Ini adalah contoh bagaimana teknologi canggih bisa digunakan untuk membedah objek material penelitian secara lebih mendalam dan jujur daripada sekadar menggunakan skala subjektif. Dunia kerja saat ini sangat haus akan inovasi riset yang menggabungkan logika bisnis dengan keamanan dan keakuratan data teknologi mutakhir. Jika riset mahasiswa bisa menyentuh ranah ini, mereka akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan yang sedang melakukan transformasi digital.

Contoh penelitian yang tepat dan dibutuhkan dunia kerja saat ini adalah analisis efektivitas promosi menggunakan pengujian A/B secara langsung pada platform digital perusahaan. Mahasiswa bisa meneliti bagaimana perubahan warna tombol beli atau struktur kalimat iklan memengaruhi tingkat konversi penjualan secara nyata berdasarkan data klik. Penelitian ini tidak menanyakan pendapat orang tentang iklan tersebut, tetapi melihat langsung apakah orang benar-benar menekan tombol beli atau tidak setelah melihat iklan tersebut. Hasilnya adalah data keras berupa angka penjualan yang sangat dicintai oleh direktur keuangan dan manajer pemasaran di perusahaan mana pun. Model riset seperti ini melatih ketajaman logika mahasiswa dalam melihat hubungan sebab-akibat yang nyata antara tindakan manajemen dengan hasil finansial perusahaan. Bekal kemampuan seperti inilah yang akan membuat mereka langsung bisa bekerja dan memberikan dampak nyata bagi organisasi yang merekrut mereka.

Mari kita ambil contoh lain tentang riset sentimen konsumen yang menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP pada ribuan ulasan di platform e-commerce secara otomatis. Daripada menyuruh mahasiswa mencari seratus responden untuk mengisi kuesioner, lebih baik arahkan mereka untuk mengunduh ribuan ulasan produk nyata dan menganalisisnya secara sistematis. Dari sana mereka bisa menemukan keluhan yang paling sering muncul, fitur yang paling disukai, hingga perbandingan kualitas dengan kompetitor secara sangat detail. Data ini jauh lebih kaya dan bermakna bagi pengembangan produk daripada hasil skala Likert yang hanya menyajikan angka rata-rata yang seringkali menipu. Riset berbasis data real ini memberikan gambaran jujur tentang apa yang diinginkan pasar tanpa ada tekanan dari peneliti saat proses pengumpulan data berlangsung. Inilah kompetensi riset modern yang menuntut keahlian teknis sekaligus ketajaman analisis bisnis dalam satu paket yang utuh.

Sudah saatnya studi manajemen pemasaran kita berhenti memuja ritual-ritual metodologi yang sudah usang dan mulai merangkul realitas teknologi yang ada. Kita harus berani mengatakan bahwa kuesioner persepsi hanyalah alat darurat ketika data objektif benar-benar tidak tersedia, bukan menjadi senjata utama dalam setiap penelitian. Masa depan ilmu pemasaran ada pada kemampuan kita untuk memahami manusia melalui jejak nyata yang mereka tinggalkan dalam ekosistem digital dan fisik yang saling terhubung. Mahasiswa harus dibiasakan untuk bertanya tentang hakikat dari fenomena pasar yang mereka lihat sebelum sibuk mencari teori untuk membenarkan asumsi mereka. Hanya dengan cara itulah kita bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya jago bicara teori di kelas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi di dunia nyata. Mari kita kembalikan marwah penelitian ilmiah pada pencarian kebenaran faktual, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif untuk mendapatkan gelar sarjana.

Ponsel saya bergetar terus menerus sejak pagi buta, mengirimkan notifikasi dari berbagai grup WhatsApp yang isinya nyaris seragam. Ternyata ada sebuah tangkapan layar yang sedang viral dan mampir ke beranda media sosial banyak orang, membahas soal kolom pekerjaan di KTP. Isunya spesifik, tentang ada 18 jenis pekerjaan baru atau yang dipertegas, yang boleh dicantumkan secara resmi di kartu identitas kita itu. Masyarakat heboh bukan main, seolah-olah ini adalah penemuan benua baru yang mengubah tatanan hidup mereka sehari-hari secara drastis. Ada yang tertawa, ada yang mencibir, ada pula yang manggut-manggut mencoba memahami jalan pikiran birokrasi kita yang kadang memang ajaib. Sumbernya jelas, ini merujuk pada aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait penatausahaan data kependudukan yang memang selalu diperbarui. Tujuannya tentu baik, untuk merapikan database penduduk agar semakin presisi dan akurat. Namun seperti biasa, respon publik selalu lebih cepat dan lebih liar daripada niat baik pembuat aturan itu sendiri.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Mata warganet, yang jeli bak elang mengincar mangsa, langsung tertuju pada satu poin yang dianggap paling nyentrik di antara daftar itu. Ada kata "Paranormal" yang kini sah dan diakui negara sebagai sebuah profesi yang bisa dicetak di atas blangko e-KTP. Sontak saja jagat maya riuh rendah dengan komentar-komentar lucu yang menggelitik perut siapa saja yang membacanya. Ada yang bertanya apakah nanti syarat melamarnya harus menyertakan sertifikat uji nyali atau surat keterangan mampu melihat makhluk halus. Ada juga yang menyindir bahwa Hogwarts cabang nusantara akhirnya mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah pusat. Padahal, kalau kita mau berpikir sedikit lebih jernih dan tenang, masuknya paranormal itu sebenarnya wajar-wajar saja dalam konteks sosiologi ekonomi.

Paranormal, atau sering kita sebut dukun dalam percakapan sehari-hari, bisa dimaknai sebagai penyedia jasa konsultasi spiritual maupun metafisika. Walaupun dari sudut pandang agama-agama samawi tertentu pekerjaan ini penuh dengan kontroversi dan perdebatan teologis, realitas sosial berkata lain. Faktanya, ada perputaran uang di sana, ada permintaan dari klien, dan ada penawaran jasa dari sang praktisi. Ini murni hukum ekonomi yang sudah berjalan ratusan tahun, bahkan mungkin sejak zaman kerajaan-kerajaan di milenium pertama. Selama ada transaksi dan ada pihak yang menghidupi dirinya dari kegiatan itu, negara wajib mencatatnya sebagai sebuah pekerjaan. Administrasi kependudukan itu buta teologi; ia hanya peduli pada data statistik dan potensi perpajakan yang mungkin bisa digali.

Namun, di tengah hiruk-pikuk orang menertawakan dukun yang kini bisa pamer KTP, perhatian saya justru tersangkut pada hal lain yang jauh lebih menggelitik nalar. Saya tidak peduli dengan paranormal, tapi saya terganggu dengan adanya pilihan "Anggota Legislatif" atau politisi sebagai sebuah jenis pekerjaan. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hati, seperti ada duri dalam daging yang membuat saya sulit menelannya mentah-mentah. Kita perlu duduk sejenak, menyeruput teh hangat, dan merenungkan kembali makna filosofis dari apa yang disebut sebagai wakil rakyat itu. Apakah benar posisi terhormat itu harus dikerdilkan maknanya menjadi sekadar "pekerjaan" administratif semata?

Saya melihat ini seperti ada miskonsepsi besar yang sudah dinormalisasi oleh sistem kita tanpa kita sadari. Posisi anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah, sejatinya bukanlah sebuah pekerjaan dalam arti konvensional. Itu adalah jalan perjuangan, sebuah mandat suci yang diberikan oleh rakyat kepada individu yang dipercaya. Kalau posisi ini didefinisikan sebagai pekerjaan, maka logikanya akan menjadi sangat aneh dan justru berbahaya bagi demokrasi. Pekerjaan, dalam definisi paling purba sekalipun, orientasi utamanya adalah mencari nafkah atau penghasilan untuk menyambung hidup. Sedangkan menjadi anggota dewan, fokus utamanya haruslah mewakili suara masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Coba kita bayangkan apa yang terjadi di alam bawah sadar seseorang ketika ia menganggap kursi dewan itu adalah lapangan kerja. Orientasinya pasti akan bergeser, dari yang tadinya pengabdian menjadi hitung-hitungan untung rugi layaknya pedagang di pasar. Ia akan berpikir berapa modal yang sudah dikeluarkan untuk kampanye dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Gajinya berapa, tunjangannya apa saja, dan fasilitas apa yang bisa didapatkan selama lima tahun menjabat. Ini manusiawi, karena itulah sifat dasar dari sebuah "pekerjaan" yang menuntut imbal balik materi. Akibatnya, fungsi luhur legislasi dan pengawasan akan tergeser menjadi nomor dua, kalah prioritas dibandingkan urusan dapur pribadi.

Kalau memang orientasinya adalah pekerjaan dan penghasilan, maka jangan salahkan mereka jika kinerjanya diukur dari seberapa kaya mereka setelah menjabat. Tujuan utama orang bekerja adalah mendapatkan gaji, bonus, dan pensiun yang menjamin hari tua nanti. Maka, segala daya upaya akan dikerahkan untuk memaksimalkan pendapatan itu, persis seperti karyawan mengejar target penjualan. Bedanya, kalau karyawan swasta mengejar target demi perusahaan, politisi yang merasa "bekerja" ini mengejar target demi siapa? Apakah demi rakyat, atau demi mengamankan posisi "pekerjaan" itu agar bisa diperpanjang di periode berikutnya? Logika ini membuat tupoksi legislatif menjadi kabur dan kehilangan marwahnya sebagai penyeimbang kekuasaan.

Sangat kocak rasanya, bahkan terdengar seperti lelucon satir yang pahit, kalau anggota legislatif dianggap sebagai profesi pencari nafkah. Berarti saat pemilihan umum berlangsung, masyarakat sebenarnya tidak sedang memilih wakil yang akan memperjuangkan nasib mereka. Masyarakat justru sedang menjadi departemen HRD raksasa yang sibuk melakukan wawancara kerja massal untuk ribuan pelamar. Kita semua berbondong-bondong ke TPS bukan untuk menitipkan aspirasi, melainkan untuk membantu orang lain mendapatkan pekerjaan tetap. Lha, kalau begini ceritanya, betapa baiknya hati rakyat Indonesia ini yang rela berpanas-panas demi memberi nafkah orang lain.

Dalam sebuah pekerjaan, lazimnya ada hubungan antara majikan dan buruh atau atasan dan bawahan. Kalau anggota dewan itu pekerja, lantas siapa majikan yang berhak memecatnya jika kerjanya tidak becus? Secara teori majikannya adalah rakyat, tapi dalam praktiknya rakyat tidak punya kuasa memecat di tengah jalan. Mereka hanya bisa "tidak memperpanjang kontrak" lima tahun lagi, itu pun kalau ingat dosa-dosa si pejabat. Hubungan industrial macam apa yang pekerjanya bisa tidur waktu rapat tapi gajinya tetap mengalir lancar tanpa potongan?

Lebih aneh lagi kalau kita melihat kualifikasi "pekerjaan" ini dibandingkan dengan profesi lain yang juga ada di KTP. Seorang dokter harus sekolah bertahun-tahun, koas, ujian kompetensi, baru boleh praktik menyembuhkan orang. Seorang insinyur harus paham hitungan beban supaya jembatan yang dibangunnya tidak rubuh menimpa orang lewat. Tapi untuk "pekerjaan" anggota legislatif, kadang modal utamanya hanyalah popularitas atau isi tas yang tebal. Tidak ada syarat kompetensi teknis yang ketat untuk memastikan mereka paham cara membuat undang-undang yang benar. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan seringkali mentah dan harus direvisi berkali-kali karena yang membuatnya tidak paham substansi.

Saya teringat pada semangat para pendiri bangsa ini puluhan tahun yang lalu saat merumuskan negara. Mereka tidak pernah berpikir bahwa menjadi anggota KNIP atau DPR masa itu adalah sebuah karir untuk menumpuk harta. Bagi Bung Hatta atau Sjahrir, politik adalah jalan yang sunyi, penuh penderitaan, dan seringkali berujung penjara atau pembuangan. Tidak ada dari mereka yang mencantumkan "Revolusioner" atau "Politisi" di kartu identitas mereka sebagai sarana mencari makan. Mereka punya profesi asli sebagai guru, dokter, penulis, pengacara, dan politik adalah sarana bakti mereka pada ibu pertiwi. Pergeseran makna inilah yang membuat kita sekarang merasa ada yang hilang dari kualitas negarawan kita.

Ketika negara melegitimasi posisi politis ini sebagai sebuah mata pencaharian di dokumen resmi, secara tidak langsung negara sedang mendegradasi nilai pengabdian itu sendiri. Kita seolah diajarkan bahwa berpolitik itu ya untuk cari kerja, bukan untuk menyumbangkan pikiran bagi kemajuan bangsa. Anak-anak muda kita akan tumbuh dengan cita-cita menjadi anggota dewan bukan karena ingin memperbaiki sistem, tapi karena tergiur "gaji" yang konon besar itu. Motivasi ekstrinsik berupa materi akan mengalahkan motivasi intrinsik berupa idealisme yang seharusnya menjadi bahan bakar utama. Ini adalah pendidikan politik yang keliru, yang dampaknya akan kita rasakan puluhan tahun ke depan.

Coba kita lihat dari sisi beban kerja dan tanggung jawab moral yang diemban oleh mereka. Pekerja pada umumnya bertanggung jawab pada atasan dan target perusahaan yang sifatnya mikro atau sektoral. Tapi anggota legislatif bertanggung jawab pada nasib jutaan orang, pada kualitas udara yang kita hirup, dan pada harga beras yang kita beli. Menyetarakan beban moral seberat itu dengan sekadar "pekerjaan" administratif adalah sebuah penyederhanaan yang kejam. Seharusnya, status mereka di KTP dikosongkan saja atau diberi tanda khusus sebagai "Pejabat Negara", bukan disamakan dengan buruh, pedagang, atau bahkan paranormal tadi.

Banyak orang yang tidak menyadari bahwa istilah "pekerjaan" itu membawa implikasi psikologis yang kuat pada pelakunya. Seorang pekerja akan selalu menuntut haknya terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajibannya secara maksimal. Kita sering mendengar anggota dewan menuntut gedung baru, menuntut mobil dinas baru, atau fasilitas laptop terbaru. Itu adalah mentalitas karyawan yang merasa fasilitas kantornya kurang memadai untuk menunjang kinerjanya. Padahal, pejuang rakyat seharusnya siap bekerja di bawah pohon rindang sekalipun asalkan aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik.

Kesalahan berpikir ini juga merembet pada bagaimana partai politik melakukan rekrutmen kader-kadernya di daerah. Partai menjadi seperti agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan posisi basah bagi siapa saja yang mau membayar mahar. Kaderisasi tidak lagi didasarkan pada ideologi atau kemampuan berdiplomasi, melainkan pada kemampuan logistik untuk memenangkan "lowongan" tersebut. Jadilah partai politik kita terjebak dalam pragmatisme transaksional yang ujung-ujungnya merugikan rakyat banyak. Siklus ini berputar terus tanpa henti, dan kita sebagai rakyat hanya bisa menonton sambil mengelus dada.

Lalu bagaimana dengan paranormal yang tadi sempat diributkan oleh warganet di awal tulisan ini? Justru paranormal itu lebih jujur statusnya sebagai pekerja karena ada akad jual beli jasa yang jelas antara dia dan pasiennya. Kalau dukun gagal menyembuhkan, pasien bisa komplain atau setidaknya tidak akan datang lagi ke tempat praktik itu. Ada mekanisme pasar yang berjalan adil. Pelayanan buruk berarti tidak laku, pelayanan bagus berarti antrean panjang. Sementara di dunia politik, seringkali pelayanan buruk pun tetap bisa terpilih lagi karena lihai memoles citra atau menebar sembako.

Mungkin sudah saatnya kita merevisi cara pandang kita terhadap definisi profesi dalam administrasi negara kita yang kaku ini. Biarkanlah kolom pekerjaan di KTP itu diisi oleh hal-hal yang sifatnya keahlian atau profesi teknis saja. Politisi, bupati, gubernur, hingga presiden adalah jabatan politik yang sifatnya sementara (adhoc) dan berbatas waktu. Setelah masa jabatannya habis, mereka harus kembali ke pekerjaan aslinya atau menjadi pensiunan yang terhormat. Jangan biarkan jabatan itu melekat seolah-olah itu adalah identitas abadi yang memberi makan anak istri selamanya.

Kita merindukan masa di mana orang masuk ke gedung dewan dengan gemetar karena takut tidak amanah, bukan dengan senyum lebar karena membayangkan slip gaji. Kita butuh orang-orang yang "sudah selesai" dengan dirinya sendiri, yang nafkahnya sudah tercukupi dari sumber lain. Sehingga ketika mereka duduk di kursi empuk itu, yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana membuat rakyat sejahtera. Bukan bagaimana caranya supaya dapur tetap ngebul setelah lima tahun nanti tidak lagi menjabat.

Kondisi sekarang ini ibarat kita sedang membiarkan virus mentalitas "aji mumpung" berkembang biak secara legal dan terstruktur. Kalau terus dibiarkan, jangan kaget kalau nanti kualitas undang-undang kita makin hari makin aneh dan tidak membumi. Karena yang membuatnya bukan lagi para begawan yang bijaksana, melainkan para pencari kerja yang sedang kejar setoran. Dan kita, rakyat jelata, adalah konsumen yang dipaksa membeli produk gagal itu setiap hari.

Ah, sudahlah, mungkin saya saja yang terlalu baper menanggapi urusan administratif sekecil kolom KTP ini. Tapi bukankah dari hal-hal kecil seperti inilah karakter sebuah bangsa terbentuk dan tercermin dengan nyata? Biarlah paranormal tetap ada di sana, setidaknya mereka tidak memakan uang pajak rakyat untuk membeli kemenyan. Sedangkan mereka yang mengaku wakil rakyat itu, biayanya kita yang tanggung, tapi kerjanya entah untuk siapa.

TENTANG PENULIS

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

KOMIKU

Artikel Populer

TEMATIK

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT