Menghadiri acara kumpul keluarga besar atau reuni teman lama itu ibarat memasuki medan perang tanpa senjata, kita datang dengan niat silaturahmi tapi pulang sering kali membawa luka batin yang tak berdarah. Bayangkan saja, Anda sudah dandan maksimal, pakai baju terbaik yang sudah disetrika licin, dan menyemprotkan parfum mahal demi kesan pertama yang menggoda, eh, malah disambut dengan pertanyaan yang meruntuhkan mental. Di Indonesia, basa-basi itu memang budaya luhur, tapi entah kenapa sering kali berubah menjadi ajang interogasi terselubung yang bikin kita pengin menelan taplak meja bulat-bulat. Bukannya menanyakan kabar kesehatan atau membahas isu pemanasan global yang lebih intelektual, topik pembicaraan justru menukik tajam ke ranah privat yang sensitifnya minta ampun. Sepertinya, bagi sebagian orang, belum afdal rasanya kalau bertemu orang lain tanpa melontarkan komentar yang bikin lawan bicaranya senyum kecut sambil menahan gejolak emosi di dada. Niat hati ingin mengakrabkan diri, tapi diksi yang dipilih malah terdengar seperti hakim yang sedang membacakan vonis kesalahan terdakwa di pengadilan.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Salah satu kalimat pembuka yang paling legendaris dan seolah menjadi standar operasional prosedur dalam perjumpaan adalah komentar soal fisik, “Wah, Mas Andi kok sekarang makin subur saja, ya?” Kalimat ini terdengar sopan karena menggunakan kata ‘subur’, padahal kita semua tahu itu cuma eufemisme halus untuk mengatakan “kamu gendut banget sekarang”. Bagi mereka yang melontarkan, mungkin itu sekadar observasi visual yang lewat begitu saja di kepala tanpa filter, semacam refleks mata langsung ke mulut. Namun, bagi si penerima yang mungkin sudah berbulan-bulan mati-matian diet karbo dan lari sore demi menurunkan satu kilogram saja, kalimat itu adalah petir di siang bolong yang menghanguskan semangat. Rasanya ingin sekali saya jawab kalau badan ini membengkak karena kebanyakan menelan omongan tetangga yang tidak bermutu, tapi tentu saja saya hanya bisa nyengir kuda. 

Padahal, urusan berat badan orang lain itu sama sekali tidak merugikan beras di dapur mereka, tapi kenapa mereka yang repot mengurusi lingkar pinggang kita?

Masalahnya tidak berhenti di urusan lemak tubuh semata, karena setelah fisik, sasaran tembak berikutnya biasanya bergeser ke status reproduksi dan demografi keluarga. Bagi pasangan yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum dikaruniai momongan, pertanyaan "Anakmu sudah berapa sekarang?" atau "Kok belum isi juga, nunggu apa lagi?" adalah teror mental yang lebih kejam daripada tagihan pinjol. 

Orang-orang ini bertanya dengan entengnya seolah-olah bikin anak itu semudah bikin akun email baru, tinggal klik daftar dan jadi dalam hitungan detik. Mereka tidak pernah tahu perjuangan macam apa yang sedang dilalui pasangan tersebut, mulai dari program hamil yang menguras tabungan hingga doa-doa malam yang dipanjatkan sambil menangis. Sungguh sebuah ironi, orang sedang berjuang menata hati menerima takdir, malah dihakimi dengan pertanyaan yang sebetulnya tidak butuh jawaban, melainkan cuma butuh kepuasan kepo semata. Mbok ya kalau memang mau basa-basi, tanya saja "Sudah makan belum?" itu jauh lebih manusiawi dan berpotensi menyelamatkan perut yang lapar.

Kalau lolos dari pertanyaan soal anak, jangan senang dulu, karena pos pemeriksaan berikutnya adalah soal pencapaian akademis yang biasanya menghantui para mahasiswa abadi. Pertanyaan "Kapan wisuda?" atau "Skripsinya sampai bab berapa?" itu dampaknya bisa membuat seorang mahasiswa tingkat akhir mendadak mulas dan kehilangan nafsu hidup selama seminggu penuh. Mereka pikir skripsi itu cuma soal mengetik kata-kata di laptop, padahal di baliknya ada drama dosen pembimbing yang susah ditemui, revisi yang tak kunjung usai, dan data penelitian yang sering kali tidak valid. Bertanya kapan lulus kepada mahasiswa tua itu sama tidak sopannya dengan bertanya kapan mati kepada orang yang sedang sakit keras, sama-sama bikin tertekan dan tidak membantu mempercepat proses. Seharusnya, kalau memang peduli, mereka bertanya "Butuh bantuan dana buat ngeprint skripsi nggak?" atau "Mau ditraktir kopi biar ngerjainnya semangat?", itu baru namanya basa-basi yang solutif dan barokah. Tapi ya namanya juga orang Indonesia, lebih suka melempar pertanyaan yang memancing kecemasan daripada menawarkan bantuan yang meringankan beban.

Lalu, tibalah kita pada pertanyaan pamungkas yang menyasar kaum pekerja, sebuah pertanyaan yang tujuannya jelas untuk menakar seberapa sukses (atau gagal) hidup kita di mata mereka. "Sekarang kerja di mana? Jadi PNS atau swasta? Pangkatnya sudah apa?" adalah rangkaian pertanyaan investigatif yang tujuannya untuk mengukur rasa hormat yang akan mereka berikan kepada kita. Kalau jawabannya kita kerja di perusahaan bonafide atau jadi PNS dengan seragam necis, senyum mereka akan merekah lebar penuh kekaguman palsu. Tapi coba kalau kita jawab kerja freelance atau sedang merintis usaha kecil-kecilan, tatapan mereka langsung berubah menjadi tatapan iba yang merendahkan, seolah-olah kita ini pengangguran terselubung yang butuh santunan. Padahal, kebahagiaan dan kecukupan finansial itu tidak melulu harus berseragam dinas dan berangkat pagi pulang sore, tapi menjelaskan konsep ini kepada mereka susahnya minta ampun. Mereka lupa bahwa rezeki itu pintunya banyak, tidak cuma dari pintu kantor pemerintahan atau korporasi raksasa di ibu kota.

Yang paling menyebalkan dari fenomena ini adalah pelakunya bukan hanya orang-orang tua di kampung yang mungkin wawasannya terbatas pada lingkungan sekitar. Jangan salah, kebiasaan basa-basi menyakitkan ini juga marak dilakukan oleh orang-orang kota yang katanya berpendidikan tinggi dan melek literasi digital. Gelar sarjana atau master yang berderet di belakang nama ternyata tidak menjamin seseorang memiliki kecerdasan emosional untuk memilah mana pertanyaan yang pantas dan mana yang kurang ajar. Saya sering bertemu dengan orang-orang perlente di kota yang, saat reuni atau kumpul-kumpul, pertanyaannya tetap saja seputar "Mobil lo ganti baru ya?" atau "Anak lo masuk sekolah favorit yang mana?". Ternyata, kemajuan infrastruktur dan akses informasi tidak serta-merta mengubah mentalitas feodal yang suka membanding-bandingkan nasib orang lain sebagai hiburan. Ini membuktikan bahwa sekolah tinggi itu hanya mengasah otak, tapi belum tentu mampu mengasah rasa tepa selira di dalam hati.

Saya punya teori sendiri kenapa orang-orang ini begitu ringan mulut melontarkan pertanyaan yang berpotensi melukai hati lawan bicaranya. Hipotesis saya sederhana, mereka ini adalah golongan manusia yang "mainnya kurang jauh" dan bergaulnya kurang luas dalam artian yang sesungguhnya. Mereka terjebak dalam gelembung sosial mereka sendiri, di mana semua orang di sekitarnya memiliki standar hidup, pencapaian, dan kondisi fisik yang seragam dan dianggap ideal. Karena mainnya kurang jauh, mereka menganggap bahwa semua orang di dunia ini seharusnya memiliki nasib yang sama mulusnya dengan jalan tol yang mereka lalui setiap hari. Mereka gagal memahami bahwa hidup itu spektrumnya luas sekali, ada yang bahagia dengan tubuh gemuk, ada yang damai tanpa anak, dan ada yang tenang dengan pekerjaan sederhana. 

Ketidakmampuan melihat perspektif lain inilah yang membuat lidah mereka begitu tumpul empati namun tajam menghakimi.

Coba bayangkan betapa damainya dunia ini jika setiap orang menyadari bahwa setiap pertanyaan basa-basi itu punya konsekuensi psikologis bagi penerimanya. Seseorang yang ditanya "Kapan nikah?" mungkin baru saja putus cinta secara tragis atau memang memilih melajang demi merawat orang tuanya yang sakit. 

Ketika pertanyaan itu meluncur, luka lama yang sedang berusaha dikeringkan kembali menganga, dan si penanya dengan tanpa dosa melenggang pergi sambil mengunyah lemper. Basa-basi itu seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati, bukan malah menjadi pisau yang mengiris salah satu pihak demi kepuasan pihak lainnya. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu sopan santun, karena sopan bukan hanya soal mencium tangan orang yang lebih tua, tapi juga soal menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung oleh ucapan kita.

Kadang saya berpikir, apakah mungkin mereka melakukan itu karena bingung mau ngomong apa saking canggungnya suasana pertemuan? Bisa jadi, karena kehabisan topik pembicaraan, otak mereka secara otomatis mengambil jalan pintas dengan menanyakan hal-hal yang sifatnya personal dan umum. Padahal, topik di dunia ini jumlahnya miliaran, mulai dari membahas resep sambal bawang yang enak, cuaca yang makin tak menentu, sampai konspirasi pendaratan manusia di bulan. Kenapa harus memilih topik yang berisiko tinggi menyakiti hati seperti "Kok jerawatan?" atau "Mukanya kusam banget sih sekarang?". Padahal kalau mau jujur, kita juga bisa balik bertanya dengan pertanyaan yang tak kalah menohok, misalnya, "Kok situ mukanya makin tua dan keriput, ya?" Tapi tentu saja kita tidak melakukannya, karena kita masih punya akal sehat dan sisa-sisa kesopanan yang melarang kita menjadi bajingan di acara keluarga.

Sebetulnya, ada satu respons yang selalu ingin saya teriakkan saat menghadapi situasi menyebalkan macam ini, tapi selalu tertahan di tenggorokan karena takut dibilang durhaka. Ingin rasanya ketika ditanya "Gajimu berapa sekarang?", saya jawab dengan lantang, "Cukup buat beli mulutmu biar diam," tapi itu jelas akan memicu perang dunia ketiga di ruang tamu. Jadi, yang bisa kita lakukan biasanya hanya menarik napas panjang, tersenyum simpul (walau hati dongkol), dan mengalihkan pembicaraan secepat kilat. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah dilatih bertahun-tahun oleh jutaan orang Indonesia demi menjaga harmoni sosial yang semu. Kita mengalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar bahwa meladeni orang yang "mainnya kurang jauh" itu hanya akan membuang energi dan tidak akan mengubah pola pikir mereka.

Fenomena kepo berkedok perhatian ini sebenarnya menunjukkan betapa masyarakat kita masih gagap dalam menghargai privasi individu sebagai sebuah hak asasi. Di luar negeri, bertanya soal gaji, status pernikahan, atau berat badan dianggap tabu dan sangat tidak sopan jika bukan dalam konteks yang sangat dekat. Di sini, batas antara perhatian dan campur tangan itu tipis sekali, setipis kulit bawang yang gampang robek kalau disentuh sedikit. Orang merasa berhak tahu urusan dapur orang lain dengan dalih "kita kan saudara" atau "kita kan teman lama", padahal persaudaraan tidak memberikan lisensi untuk mengaudit hidup orang. Perhatian yang tulus itu bentuknya dukungan dan doa, bukan pertanyaan interogatif yang membuat orang merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan.

Mungkin sudah saatnya kita memulai gerakan revolusi mental dalam hal berbasa-basi, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat. Kalau bertemu teman lama yang terlihat lebih berisi, tahan mulutmu untuk tidak berkomentar "Gendutan ya?", ganti dengan "Wah, kelihatan segar dan bahagia ya sekarang." Kalau bertemu saudara yang belum punya anak, jangan tanya "Kapan nyusul?", tapi doakan saja dalam hati atau ajak main keponakan yang lain supaya suasananya cair. Mengubah kebiasaan memang susah, apalagi kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun, tapi kalau tidak dimulai sekarang, sampai kapan kita mau mewariskan budaya nyinyir ini ke anak cucu? Kita harus memutus mata rantai pertanyaan beracun ini agar generasi berikutnya bisa berkumpul dengan lebih nyaman tanpa takut dihakimi.

Sering kali, orang-orang yang gemar bertanya hal sensitif ini berlindung di balik kalimat sakti, "Ah, kamu baperan banget sih, kan cuma nanya." Ini adalah bentuk gaslighting massal yang membuat korban merasa bersalah karena tersinggung, padahal ketersinggungan itu valid. Mereka tidak mau mengakui bahwa pertanyaan merekalah yang bermasalah, malah menyalahkan respons emosional si penerima yang dianggap terlalu sensitif. Padahal, menjadi "baper" itu wajar ketika ranah privasi kita diacak-acak oleh orang yang kontribusinya dalam hidup kita nyaris nol. Kita berhak untuk merasa tidak nyaman, dan kita berhak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sampah yang tidak ada faedahnya itu.

Saya jadi teringat nasihat seorang kawan bijak yang bilang bahwa mulutmu adalah harimau-mu, tapi di zaman sekarang, mulutmu adalah ukuran seberapa jauh mainmu. Semakin jauh seseorang bermain, semakin luas pergaulannya, semakin banyak ragam manusia yang dia temui, biasanya mulutnya akan semakin irit dalam mengomentari hidup orang lain. Dia paham bahwa setiap orang memanggul bebannya masing-masing, membawa beban yang tidak terlihat oleh mata telanjang, jadi dia memilih untuk diam atau bicara yang baik-baik saja. Orang yang mainnya jauh tahu bahwa keberhasilan tidak tunggal, kebahagiaan tidak seragam, dan bentuk tubuh ideal itu hanyalah konstruksi sosial yang fana. Jadi, kalau ada orang yang masih sibuk mengurusi selangkangan atau dompet orang lain, bisa dipastikan radius pergaulannya cuma sebatas dari rumah ke pos ronda.

Sebagai penutup yang (semoga) menggugah nalar, marilah kita sepakati bersama bahwa hidup ini sudah cukup berat dengan segala tagihan, cicilan, dan ketidakpastian masa depan. Janganlah kita menambah beban hidup sesama manusia dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang menyakitkan dan tidak perlu. Kalau memang tidak ada topik pembicaraan yang bermutu, diam itu jauh lebih emas dan berharga daripada berbicara tapi melukai hati kawan sendiri. 

Mari belajar menjadi manusia yang kehadirannya menenangkan, bukan yang kedatangannya membuat orang lain ingin segera pura-pura ke kamar mandi demi menghindari interaksi. Jadilah orang yang asyik, yang mainnya jauh, dan yang paham bahwa sebaik-baiknya basa-basi adalah yang tidak bikin sakit hati.

Manusia modern itu unik, sudah punya alat canggih di saku celana tapi masih saja merindukan benda-benda masa lalu yang fungsinya sudah usang. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan buatan bisa menulis puisi dan mobil bisa menyetir sendiri, tapi birokrasi di salah satu daerah di Negeri Hitam Putih ini sepertinya masih terjebak di era mesin ketik. Kabar terbaru yang bikin alis saya hampir menyatu dengan garis rambut adalah rencana pengadaan kalender dinding tahun 2026 dengan anggaran fantastis mencapai 1,9 miliar rupiah. Angka nolnya berbaris rapi seperti pasukan pengibar bendera, siap menguras kas daerah demi selembar penunjuk tanggal yang nasib akhirnya cuma jadi penutup noda di tembok.

Mari kita bedah angka "wah" ini dengan kalkulator warung kopi biar terasa nalar atau tidaknya. Kabarnya, kalender ini diperuntukkan bagi 45 anggota dewan yang masing-masing mendapat jatah 500 eksemplar untuk disebar ke konstituen. Kalau dihitung pakai matematika dasar anak SD, total kalender yang dicetak adalah 22.500 buah. Nah, jika uang 1,9 miliar itu dibagi rata dengan jumlah cetakan, ketemulah harga pokok produksi per satu kalender di angka sekitar 85 ribu rupiah. Gusti, ini kalender dinding atau menu eksklusif restoran bintang lima? Harga segitu untuk sekadar kertas yang digantung rasanya kok menyakiti hati dompet rakyat jelata.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Padahal kalau kita main ke percetakan umum atau mengecek harga pasar, kalender dinding kualitas premium dengan jilid spiral besi paling mahal jatuhnya di kisaran 15 ribu sampai 25 ribu rupiah saja. Itu pun kertasnya sudah art paper tebal yang licinnya ngalahin lantai baru dipel. Lha ini kok bisa tembus 85 ribu? Apa mungkin tintanya dicampur serbuk emas atau kertasnya diimpor langsung dari pohon papirus yang ditanam di tepi Sungai Nil? Selisih harganya yang begitu jomplang membuat kita bertanya-tanya, fitur ajaib apa yang ditanamkan di kalender itu sampai harganya bisa buat beli paket data setahun.

Katanya sih, spesifikasi kalendernya memang "khusus" dengan isi 6 lembar, yang artinya satu lembar memuat dua bulan. Tapi begini lho, mau sekhusus apa pun jenis kertasnya, mau setebal apa pun gramaturnya, takdir kalender itu ya cuma satu: disobek. Begitu bulan Februari berakhir dan kita masuk Maret, lembar pertama yang harganya mahal itu otomatis jadi sampah tak berguna. Tidak mungkin kan kita membiarkan lembar Januari-Februari tetap terpajang hanya karena sayang kertasnya bagus? Logika "kertas khusus" ini gugur seketika saat berhadapan dengan fungsi kalender yang terikat waktu.

Coba kita bandingkan soal selera estetika antara kalender jatah wakil rakyat dengan kalender toko emas atau bank yang biasanya bergambar pemandangan. Jujur saja, mata kita jauh lebih rileks memandang gambar pegunungan Swiss yang hijau, sawah Ubud yang asri, atau air terjun yang sejuk ketimbang menatap wajah close-up bapak-bapak politisi yang tersenyum kaku. Kalender pemandangan itu punya fungsi terapeutik, bisa bikin adem pikiran saat tanggal tua menyerang. Sedangkan kalender wajah pejabat? Malah bikin kita ingat pajak, ingat jalan rusak, dan ingat janji kampanye yang belum lunas.

Fungsi sekunder kalender di rumah rakyat Indonesia itu biasanya untuk menutupi bagian tembok yang catnya mengelupas atau retak rambut. Nah, kalau yang dipajang adalah gambar danau Toba yang indah, tembok jelek pun jadi terlihat agak artistik dan menenangkan jiwa. Tapi kalau yang dipajang adalah foto politisi dengan pose mengepal tangan, nuansa ruang tamu malah jadi tegang seperti mau ada orasi politik. Secara psikologis, rakyat itu lebih butuh hiburan visual di dinding rumahnya, bukan intimidasi visual dari wajah-wajah yang sering muncul di berita kasus korupsi.

Lagipula, urgensi mencetak kalender fisik di tahun 2026 nanti itu sebenarnya nyaris mendekati nol besar. Coba rogoh saku celana atau tas Anda sekarang, pasti ada benda kotak bernama ponsel pintar yang menyala 24 jam. Di dalamnya sudah ada fitur kalender canggih yang terintegrasi dengan alarm, pengingat ulang tahun, bahkan jadwal rapat RT. Kalender digital di HP tidak perlu disobek, tidak berdebu, dan tidak akan salah cetak tanggal merahnya karena terupdate otomatis via internet.

Terus, kalau alasannya kalender ini dipakai sebagai media "laporan kinerja" wakil rakyat, rasanya kok ya kurang tepat sasaran. Memangnya seberapa banyak narasi laporan yang bisa ditulis di sela-sela angka tanggal dalam 6 lembar kertas itu? Paling-paling isinya cuma slogan normatif semacam "Bekerja Bersama Rakyat" atau "Siap Mengawal Aspirasi". Itu bukan laporan kinerja, Bos, itu namanya copywriting iklan baris. Kalau mau laporan yang detail dan transparan, ya bukan di kalender tempatnya, tapi di dokumen resmi atau minimal website yang bisa diakses publik.

Zaman sekarang ini ada yang namanya media sosial, barang gratisan yang dampaknya jauh lebih masif daripada kertas gantung. Kalau para wakil rakyat itu benar-benar ingin konstituennya tahu apa yang sudah mereka kerjakan, bikin saja konten TikTok atau Reels Instagram. Biayanya murah, cuma modal kuota dan kreativitas admin, tapi yang nonton bisa ribuan orang sambil rebahan. Aneh rasanya kalau masih ngotot pakai cara konvensional yang mahal padahal ada jalan tol digital yang gratis dan cepat sampai.

Kita juga tidak boleh lupa soal nasib akhir dari kalender mahal seharga 85 ribu per eksemplar itu setelah tahun berganti. Nasib terbaiknya mungkin jadi sampul buku pelajaran anak SD, tapi nasib terburuknya (dan yang paling sering terjadi) adalah jadi alas lemari atau bungkus cabai di pasar. Bayangkan, uang rakyat miliaran rupiah berakhir menjadi pembungkus terasi atau tatakan obat nyamuk bakar. Ironi semacam ini harusnya bikin kita elus dada, betapa mubazirnya anggaran yang dibakar demi gengsi sesaat.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, di mana harga beras naik turun dan cari kerja makin susah, rasanya tidak etis menghamburkan 1,9 miliar untuk barang yang umurnya cuma setahun. Uang segitu kalau dibelikan sembako lalu dibagikan ke warga miskin, pahalanya jelas mengalir deras dan doanya tulus menembus langit. Atau kalau mau lebih visioner, pakai buat beasiswa anak putus sekolah di dapil masing-masing. Itu jauh lebih membekas di hati rakyat daripada sekadar dikasih kertas tanggalan yang ujung-ujungnya masuk tong sampah.

Tapi ya mungkin bagi sebagian pejabat di Negeri Hitam Putih sana, proyek fisik itu jauh lebih "seksi" daripada program digital atau bantuan langsung. Ada kepuasan tersendiri mungkin saat melihat tumpukan ribuan kalender siap edar, seolah-olah itu bukti kerja nyata. Padahal kerja nyata itu diukur dari regulasi yang pro-rakyat dan pengawasan anggaran yang ketat, bukan dari seberapa banyak wajah mereka tercetak di kertas art carton gramasi tinggi.

Saya kadang curiga, jangan-jangan "permintaan masyarakat" yang sering dijadikan alasan itu cuma tameng saja. Memang benar ada warga yang minta kalender, tapi itu karena mentalitas gratisan, bukan karena mereka butuh banget. Kalau ditanya milih mana antara dikasih kalender seharga 85 ribu atau dikasih uang tunai 50 ribu saja, saya yakin 100 persen warga bakal milih uangnya. Jadi, argumen bahwa ini demi memenuhi hasrat konstituen itu sebenarnya argumen yang rapuh dan mudah sekali dipatahkan.

Satu lagi yang bikin gemes, desain kalender dinas itu sering kali ajaib dan bikin sakit mata desainer grafis. Warnanya tabrak lari, font-nya tidak konsisten, dan foto pejabatnya sering kali maksa ditempel di background yang tidak nyambung. Bayangkan uang 1,9 miliar menghasilkan karya visual yang estetika desainnya setara dengan poster hajatan dangdut keliling. Mubazirnya jadi dobel, mubazir uang dan mubazir selera seni.

Akhirul kalam, wahai bapak dan ibu yang duduk di kursi empuk dewan, tolonglah berhenti terjebak pada romantisme proyek masa lalu. Rakyat tidak butuh wajah kalian terpampang di dinding rumah mereka untuk tahu tanggal berapa sekarang. Rakyat butuh kehadiran kalian saat harga pupuk mahal, saat sekolah rusak, dan saat jalan berlubang. Simpan saja uang 1,9 miliar itu untuk sesuatu yang lebih berguna, atau kalau bingung mau dikemanakan, sumbangkan saja buat bayar utang negara, siapa tahu bisa ngurangin dosa jariyah pemborosan.

Rutinitas pagi saya yang biasanya berjalan lambat dan syahdu mendadak terusik saat jempol ini iseng berselancar di status WhatsApp kawan saya. Di layar ponsel yang resolusinya pas-pasan itu, muncul sebuah foto anak laki-laki berusia sekitar satu tahun yang sedang duduk manis di sofa. Keterangan fotonya cukup informatif, mengabarkan bahwa si buah hati baru saja selesai menunaikan kewajiban sebagai laki-laki muslim, alias sunat. Saya termangu sebentar, mencoba mencerna fakta bahwa bocah yang jalan saja mungkin masih sering nggeblak itu sudah kehilangan bagian tubuhnya yang paling privat. Rasanya baru kemarin sore bapaknya mengundang saya makan soto di acara aqiqahan, lha kok sekarang anaknya sudah berstatus khitanan. Waktu berjalan dengan kecepatan yang tidak sopan bagi kita yang makin tua ini.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

​Pergeseran zaman memang sering kali membuat nalar saya yang konservatif ini tergopoh-gopoh mengikuti logikanya yang kian pragmatis. Dulu, di era saya masih hobi memburu layangan putus, sunat adalah sebuah monumen kedewasaan yang sakral bagi anak laki-laki menjelang remaja. Kami biasanya disunat saat duduk di bangku sekolah dasar kelas lima atau enam, sebuah usia di mana kami sudah cukup mengerti arti rasa cemas. Hari-hari menjelang eksekusi adalah momen kontemplasi panjang yang melatih mental kami menghadapi ketidakpastian nasib di tangan Pak Mantri. Ada unsur heroik yang kental ketika seorang bocah berani melangkah masuk ke bilik sunat dengan sarung yang dikalungkan di leher. Kini, heroisme itu seolah dipangkas habis karena prosesi sakral tersebut dilakukan saat si anak belum mengerti apa-apa soal dunia.

​Tentu saja, para orang tua milenial punya segudang argumen medis yang sangat masuk akal dan sulit dibantah oleh orang awam seperti saya. Katanya, sunat di usia balita jauh lebih cepat sembuhnya karena regenerasi sel kulit anak kecil sedang bagus-bagusnya. Selain itu, menyunat anak saat masih bayi menghindarkan orang tua dari drama kolosal berupa rengekan dan amukan bocah SD yang ketakutan. Praktis, efisien, dan minim trauma adalah mantra utama pengasuhan modern yang mendasari keputusan sunat dini tersebut. Kami yang dulu harus berjalan mengangkang selama seminggu penuh sembari menahan ngilu di balik sarung jelas dianggap kuno dan kurang taktis. Kenangan perih saat luka sunat tersenggol kain kasar itu tampaknya tidak lagi dianggap sebagai kurikulum wajib menuju kedewasaan.

​Namun, mata saya kemudian tertumbuk pada satu objek janggal yang ikut terpotret di samping si bocah yang sedang tersenyum itu. Ada sebuah lembaran kertas tebal dengan desain bingkai ornamen yang cukup mentereng, mirip sekali dengan piagam penghargaan lomba cerdas cermat. Setelah saya amati lebih teliti, rupanya itu adalah sertifikat sunat resmi yang diterbitkan oleh klinik tempat si bocah menjalani prosedur. Seketika dahi saya berkerut, mencoba mencari relevansi dan urgensi dari selembar kertas yang melegitimasi hilangnya kulup seseorang. Sejak kapan urusan memotong kulit kemaluan membutuhkan bukti tertulis yang divalidasi stempel basah layaknya dokumen negara?

​Keberadaan sertifikat sunat ini memantik imajinasi liar saya tentang betapa birokrasi di negeri ini mungkin sedang merambah ke wilayah yang paling intim. Jangan-jangan, sertifikat ini nantinya akan menjadi dokumen prasyarat yang wajib dilampirkan saat mendaftar sekolah melalui jalur zonasi atau prestasi. Bayangkan betapa repotnya panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jika harus memverifikasi keaslian sertifikat sunat di antara tumpukan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Nasib nahas tentu akan menimpa anak-anak yang disunat oleh dukun sunat tradisional atau mantri senior di kampung yang tidak memiliki fasilitas cetak sertifikat. Mereka akan terancam gagal administrasi hanya karena "burung" mereka tidak memiliki akreditasi tertulis yang diakui oleh sistem pendidikan nasional.

​Saya mencoba berbaik sangka, mungkin sertifikat ini hanyalah bentuk gimmick pemasaran klinik untuk menyenangkan hati orang tua yang haus akan validasi. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, memajang sertifikat sunat di ruang tamu rasanya adalah sebuah keputusan estetika interior yang sangat wagu. Tamu yang berkunjung mungkin akan terjebak dalam kecanggungan luar biasa saat harus memberi selamat atas prestasi si anak yang tertulis di pigura itu. Apa yang harus dikatakan? "Wah, selamat ya, pemotongannya rapi sekali dan terverifikasi," begitu? Rasanya kok absurd sekali jika bukti medis pembuangan jaringan kulit mati disejajarkan dengan piagam kejuaraan karate atau sertifikat kursus bahasa Inggris.

​Pikiran saya kemudian melayang lebih jauh ke dunia kerja yang persyaratannya sering kali menuntut hal-hal di luar nalar manusia normal. Siapa yang bisa menjamin kalau lima belas tahun lagi, sertifikat sunat tidak menjadi syarat mutlak rekrutmen pegawai di perusahaan bonafide? Mungkin nanti di formulir lamaran kerja, ada kolom centang khusus yang menanyakan kepemilikan sertifikat sunat sebagai bukti integritas dan kebersihan pelamar. HRD perusahaan bisa saja beralasan bahwa calon karyawan yang memiliki sertifikat sunat adalah pribadi yang taat prosedur dan peduli pada detail administrasi. Bagi mereka yang sunatnya tidak bersertifikat, siap-siap saja kalah saing dan tersingkir di tahap seleksi berkas yang kejam itu.

​Lalu bagaimana jika fungsi sertifikat ini ternyata jauh lebih fundamental, yakni sebagai dokumen pendukung dalam urusan perjodohan dan pernikahan? Di masa depan, bukan tidak mungkin calon mertua akan menuntut bukti otentik kejantanan calon menantunya secara administratif sebelum memberikan restu. Ini adalah cara paling sopan dan birokratis untuk memastikan bahwa calon menantu sudah menunaikan kewajiban agamanya tanpa harus melakukan inspeksi visual yang memalukan. Cukup sodorkan map berisi sertifikat sunat, maka calon mertua bisa tersenyum lega karena putri mereka berada di tangan laki-laki yang "terstandarisasi". Sertifikat sunat menjadi semacam garansi mutu atau SNI-nya seorang suami di mata hukum adat dan keluarga.

​Fenomena ini sebenarnya mencerminkan betapa masyarakat kita sedang mengalami krisis kepercayaan yang akut, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sangat personal. Dulu, pengakuan lisan seorang laki-laki bahwa ia sudah disunat adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu digugat dengan bukti forensik. Kepercayaan antar manusia masih dijunjung tinggi tanpa perlu perantara secarik kertas yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu. Namun kini, di era di mana segala sesuatu bisa dipalsukan, omongan saja dianggap angin lalu yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kita hidup di zaman di mana validitas seseorang ditentukan oleh seberapa lengkap arsip dokumen yang ia miliki di lemari besi.

​Jika ditelaah dari sisi ekonomi, tren sertifikasi sunat ini jelas merupakan strategi bisnis yang brilian dari industri kesehatan modern. Dengan menambahkan selembar kertas sertifikat yang biaya cetaknya mungkin tak seberapa, klinik bisa menaikkan harga paket sunat dengan label "eksklusif" atau "premium". Orang tua masa kini yang sangat peduli pada citra dan status sosial tentu akan lebih memilih paket bersertifikat demi konten Instagram yang aesthetic. Mereka rela merogoh kocek lebih dalam asalkan pulang membawa bukti fisik yang bisa dipamerkan, daripada sekadar membawa anak yang perbannya masih basah. Esensi sunat sebagai ibadah atau kesehatan pun perlahan tergeser menjadi komoditas gaya hidup yang transaksional.

​Saya jadi merasa kasihan pada nasib generasi saya dan generasi bapak-bapak saya yang dulu sunatnya hanya bermodalkan doa dan keahlian tangan dingin Bengkong desa. Kami adalah generasi "ilegal" yang tidak memiliki bukti otentik atas status kesunatan kami jika diukur dengan standar administrasi kekinian. Jika suatu hari nanti negara mewajibkan sensus sunat nasional berbasis dokumen, kami pasti akan dianggap sebagai warga negara yang datanya tidak valid. Kami hanya bisa pasrah menunjukkan bekas jahitan yang mungkin sudah samar termakan usia sebagai satu-satunya pembelaan diri di hadapan petugas. Sungguh sebuah ironi struktural yang menyedihkan bagi kami, kaum laki-laki tanpa sertifikat.

​Mungkin juga sertifikat itu disiapkan sebagai arsip sejarah bagi si anak itu sendiri, mengingat ia disunat di usia yang memori otaknya belum mampu merekam kejadian. Nanti saat ia dewasa dan meragukan identitas dirinya, ibunya tinggal membuka laci dan menunjukkan sertifikat itu sebagai bukti sejarah yang tak terbantahkan. Ini adalah solusi praktis untuk menjawab pertanyaan eksistensial si anak tanpa perlu melakukan verifikasi fisik yang merepotkan. Sertifikat itu menjadi saksi bisu bahwa ia pernah melewati momen penting tersebut, meskipun ia sendiri sama sekali tidak ingat bagaimana rasanya. Sebuah kenang-kenangan yang unik, meski fungsinya lebih mirip nota tagihan daripada memorabilia.

​Saya juga penasaran, apakah di dalam sertifikat itu tercantum detail teknis mengenai metode sunat yang digunakan oleh sang dokter? Apakah tertulis dengan tinta emas: "Telah disunat dengan metode Smart Clamp Laser Turbo" sebagai penanda kasta sosial? Hal ini bisa memicu stratifikasi sosial baru di kalangan anak-anak, di mana mereka saling membandingkan kecanggihan metode sunat berdasarkan sertifikat masing-masing. Anak yang sunat dengan metode konvensional gunting dan jahit mungkin akan merasa minder di hadapan teman-temannya yang sunat laser. Jika sudah begini, sunat bukan lagi soal kesucian, melainkan ajang pamer teknologi yang tidak ada habisnya.

​Kita memang sedang bergerak menuju masyarakat yang terobsesi pada dokumentasi dan validasi tertulis untuk setiap inci kehidupan biologi kita. Mungkin sebentar lagi akan muncul sertifikat akil baligh bagi remaja, atau sertifikat tumbuh gigi bagi bayi, lengkap dengan tanggal dan jam kejadiannya. Semua fase kehidupan manusia harus dirayakan, dicatat, dan diberi bingkai agar terasa sah dan diakui oleh peradaban. Hidup tidak lagi dirasakan melalui pengalaman batin, melainkan divalidasi melalui tumpukan kertas yang memenuhi lemari arsip keluarga. Kita menjadi birokrat bagi tubuh dan perjalanan hidup kita sendiri.

​Pada akhirnya, saya hanya bisa mendoakan semoga anak kawan saya itu tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan tangguh, terlepas dari sertifikat yang ia miliki. Biarlah kertas itu menjadi misteri yang akan ia tertawakan sendiri kelak saat ia sudah cukup dewasa untuk memahami betapa absurdnya kelakuan orang tuanya. Saya sendiri akan tetap bangga dengan "aset" saya yang meskipun tanpa sertifikat, namun telah teruji oleh waktu dan pengalaman hidup. Lagipula, keaslian dan fungsionalitas sebuah "barang" tidak ditentukan oleh selembar kertas, melainkan oleh performanya di lapangan. Dan untuk urusan itu, saya yakin seyakin-yakinnya, kami kaum tanpa sertifikat masih sangat bisa diandalkan.

Belakangan ini, ada kabar baru dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi, MK baru saja memutuskan menolak lagi untuk kesekian kalianya tentang gugatan soal syarat pendidikan minimal S1 untuk calon presiden, wakil presiden, atau pejabat negara setingkat ketua DPR, DPD, dan MPR. Artinya, aturan lama tetap berlaku. Lulusan SMA sederajat masih sah, halal, dan legal untuk nyalon jadi presiden.

Kalau dipikir-pikir, aturan ini unik sekaligus absurd. Bayangkan, buat jadi guru SD saja, yang kerjaannya "hanya" ngajarin anak-anak berhitung dan membaca, sekarang harus S1 Pendidikan plus wajib lulus PPG. Kalau enggak, ya wassalam, gak bakal dapat NIP atau SK. Lha, jadi presiden yang ngurusin seluruh rakyat Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dari gaji ASN sampai harga cabe, kok malah cukup ijazah SMA?

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Saya jadi ingat nasib dokter. Untuk bisa buka praktik, mereka kuliah bertahun-tahun, koas sampai mata panda, kemudian masih harus ambil profesi. Baru setelah itu boleh buka praktik dan menulis resep paracetamol. Itu pun tetap bisa kena semprot pasien kalau obatnya nggak manjur. Sementara, jadi presiden, yang keputusannya bisa bikin jutaan orang bahagia atau sengsara, ternyata nggak butuh semua itu. Cukup lulus SMA, asal punya partai pendukung. Rasanya kayak ada yang kebalik-balik di sistem logika kita.

Apoteker juga tak kalah tragis. Mereka harus kuliah farmasi, ambil profesi apoteker, baru boleh meracik obat. Salah racik sedikit, bisa masuk berita kriminal. Bandingkan dengan pejabat negara. Salah ngomong di podium, maksimal cuma viral sehari dua hari. Salah bikin kebijakan, ya rakyat yang jadi obat nyamuk. Tapi tetap saja, ijazah SMA sudah cukup buat nyalon. Kalau sudah begini, kita jadi bingung. Mana yang lebih serius diurus negara, kesehatan rakyat atau kursi kekuasaan?

Belum lagi mahasiswa yang sedang skripsi. Mereka bukan hanya harus lulus S1, tapi sekarang juga dituntut punya sertifikasi profesi dari LSP terlisensi BNSP supaya dianggap kompeten di dunia kerja. Jadi, anak muda baru lulus itu sudah kayak bawa dua tentengan: skripsi dan sertifikat. Baru mau kerja di perusahaan, ditanya: "Kamu punya sertifikasi apa?" Padahal, jadi presiden, yang mengatur dunia kerja itu, sertifikasi nggak penting. Modal sertifikat ijazah SMA sudah lebih dari cukup. Tidak akan pernah ditanya: "Anda punya sertifikat kompetensi dengan skema apa? Okupasi, KKNI, atau Klaster?"

Bayangkan kalau ada mahasiswa yang lagi stress skripsi, terus bapaknya bilang, "Nak, buat apa kamu capek-capek kuliah. Lihat tuh, jadi presiden aja cukup lulusan SMA." Bisa-bisa mahasiswa itu langsung gulung tikar, masuk pesantren kopi, lalu buka warung burjo sambil nyiapin diri nyalon DPR. Ini bukan lagi krisis logika, tapi sudah jadi krisis motivasi generasi muda.

Kita tentu nggak sedang meremehkan lulusan SMA. Banyak kok orang pintar lulusan SMA yang cerdas, kreatif, dan sukses. Tapi beda urusannya kalau bicara jabatan publik paling tinggi di negara. Yang dipertaruhkan bukan cuma nasib satu-dua orang, tapi 270 juta jiwa. Kalau begitu, masa iya syaratnya masih seenaknya seperti ini. Bukankah mestinya standar orang yang ngurus negara harus lebih tinggi daripada orang yang ngurus parkiran?

Lucunya, kalau kita mau jadi satpam di bank, biasanya minimal harus lulusan SMA plus ada pelatihan. Jadi satpam aja ditambah "plus-plus". Lah kok presiden cukup SMA? Apa presiden dianggap semacam satpam negara yang kerjanya cuma buka pintu istana dan salam-salaman tiap pagi? Kalau sudah begini, saya makin bingung, jangan-jangan negara ini sedang eksperimen sosial besar-besaran tanpa kasih tahu kita.

Mungkin logika MK sederhana, mereka ingin semua orang punya kesempatan yang sama. Semacam demokrasi yang dibikin terbuka lebar, sampai pintunya jebol. Tapi tetap saja, kesempatan yang sama tidak berarti syaratnya harus minimal banget. Kalau jadi dokter tetap ada batasan, kenapa jadi presiden bebas seperti pendaftaran lomba karaoke di kelurahan? Kalau nyanyi fals masih bisa ditutup musik, tapi kalau bikin kebijakan fals, apa ya cukup ditutup dengan cuitan buzzer di medsos?

Ada juga yang bilang, syarat pendidikan nggak menjamin kualitas kepemimpinan. Betul, memang ada sarjana bodoh dan ada lulusan SMA yang cerdas. Tapi minimal, pendidikan tinggi memberi bekal berpikir sistematis dan kritis. Kalau presiden tidak punya itu, risiko kebijakan asal-asalan makin besar. Kita butuh presiden yang ngerti data, bukan sekadar ngerti dengerin bisikan "tim sukses".

Kadang terlintas pikiran nakal di kepala, apa MK ini diam-diam pengin bikin motivasi baru buat anak SMA. "Hei anak-anak, nggak usah takut masa depan. Gagal kuliah nggak masalah. Masih ada lowongan presiden." Kalau benar begitu, ya selamat. Indonesia jadi negara paling ramah untuk anak-anak malas kuliah, tapi paling galau buat mahasiswa yang baru nyicil KRS semester 3.

Coba bandingkan dengan Jepang. Perdana Menteri mereka lulusan universitas top. Atau Jerman, kanselir mereka dikenal sebagai orang dengan background akademis mumpuni. Sementara kita, dengan gagah berani, memberi opsi lulusan SMA untuk jadi kepala negara. Bedanya memang sederhana. Jepang menaruh negara di tangan orang yang ahli. Kita menaruhnya di tangan siapa pun yang penting lulus ujian nasional. Agak serem, sih.

Yang bikin saya ngakak dalam hati, kalau jadi PNS aja harus ikut tes CAT yang ribetnya kayak soal-soal TPA campur sudoku, lah kok jadi presiden cukup SMA? Padahal presiden otomatis jadi bos besar semua PNS. Jadi bawahannya lebih ribet syaratnya dibanding bosnya.

Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi masalah serius. Bayangkan kalau ada generasi muda yang mikir begini: "Untuk apa kuliah, toh kalau pengin berkuasa cukup SMA?" Itu artinya pendidikan tinggi kita makin kehilangan daya tarik. Semua orientasi pindah ke politik, bukan ke ilmu pengetahuan. Lalu apa gunanya universitas yang tiap tahun sibuk bikin akreditasi dan menambah jumlah prestasi?

Sebagian orang mungkin santai, mereka bilang, "Ah, biarin aja. Nanti rakyat yang milih kok." Tapi jangan lupa, rakyat juga sering dibuat bingung dengan pencitraan. Kalau modalnya cukup SMA plus punya tim medsos jago bikin konten TikTok, bisa-bisa rakyat kepincut. Lalu kita punya presiden yang lebih ahli joget ketimbang bikin strategi ekonomi. Jangan-jangan nanti APBN malah dibuka pakai filter CapCut.

Tentu saja ini bukan berarti kita menutup jalan bagi rakyat biasa. Demokrasi memang harus inklusif. Tapi inklusif bukan berarti asal-asalan. Tetap perlu standar agar jabatan publik tidak dianggap seperti pendaftaran lomba balap karung. Karena taruhannya bukan hadiah panci, tapi arah bangsa. Kalau nggak ada standar, ya siap-siap kita jadi bahan tertawaan dunia internasional.

Yang menarik, MK selalu pakai alasan formal: "Tidak ada masalah konstitusional." Ya memang, konstitusi tidak bilang harus S1. Tapi konstitusi juga nggak pernah melarang ada standar baru. Jadi, bukannya tidak boleh, hanya memang tidak mau. Bedanya tipis, tapi efeknya besar. Lalu kita, rakyat biasa, cuma bisa gigit jari sambil nonton debat di TV.

Kalau mau jujur, ini keputusan yang bikin generasi muda semakin bingung arah hidup. Sementara dosen-dosen sibuk menggenjot mahasiswa biar lulus tepat waktu dan dapat sertifikasi kompetensi, negara malah bilang: "Tenang saja, jadi presiden cukup SMA." Seolah-olah ada dua jalan paralel yang nggak pernah ketemu. Yang satu penuh keringat dan ujian, yang satu penuh baliho dan poster.

Akhirnya, kita harus sadar, keputusan ini bukan sekadar soal syarat ijazah. Ini soal logika negara dalam menghargai pendidikan. Kalau negara saja tak serius memberi standar tinggi untuk jabatan tertinggi, jangan harap rakyat mau menghargai pendidikan tinggi. Besok-besok mungkin ada yang nyeletuk, "Ngapain kuliah, toh bisa jadi presiden dengan modal SMA." Dan kalau itu sampai jadi tren, selamat tinggal motivasi akademik bangsa.

Kalau semua sudah begini, saya jadi teringat kalimat orang tua dulu: "Sekolah tinggi-tinggi biar hidupmu lebih baik." Sekarang, kalimat itu kayak kehilangan makna. Karena ternyata, sekolah tinggi-tinggi tak menjamin apa-apa, bahkan untuk syarat presiden. Jadi, apa masih pantas kita berharap generasi muda rajin kuliah, sementara negara memberi contoh kalau tanpa kuliah pun bisa jadi nomor satu?