RAJA DAN KETUM PARPOL

Post Comment

Baca Juga

Ada satu bagian dari sejarah kerajaan yang dulu bikin saya bingung.

Raja mati.

Anak-anaknya rebutan takhta.

Kadang sampai bunuh-bunuhan.

Saya membaca kisah semacam itu di buku sejarah sambil bertanya dalam hati, “Memangnya tidak ada aturan?”
Ilustrasi (Cr : AI Generated Pic)

Kan ada paugeran. Ada silsilah. Ada adat. Ada orang-orang istana yang hafal hubungan kekerabatan sampai leluhur entah generasi keberapa. Kalau yang dicari cuma pengganti raja, mestinya gampang. Tinggal cocokkan aturan dengan silsilah. Ketemu orangnya. Selesai.

Ternyata saya naif.

Kalau yang diperebutkan kekuasaan, aturan bisa mendadak menjadi benda yang lentur. Bukan karetnya yang lentur. Tafsir manusianya. Yang satu membaca paugeran dari sisi A. Yang lain menemukan sisi B. Semuanya membawa alasan. Semuanya merasa punya hak. Dan biasanya, pihak yang paling keras merasa dirinya paling benar.

Singhasari punya cerita yang bagus untuk menjelaskan ini. Dalam kisah yang dicatat Pararaton, Ken Arok dibunuh Anusapati. Anusapati kemudian dibunuh Tohjaya. Tohjaya lalu digulingkan Ranggawuni. Mereka bukan orang asing. Ini keluarga kerajaan. Hubungan darah, perkawinan, anak kandung, anak dari perempuan berbeda, dan dendam politik bercampur menjadi satu. 

Kalau dibuatkan bagan silsilah, mungkin guru sejarah dulu sebenarnya sedang memberi kita latihan matematika.

Bukan matematika biasa. Matematika kekuasaan.

Sebab anak raja tidak otomatis menjadi raja. Ada soal siapa ibunya, siapa yang lebih tua, siapa yang ditunjuk, siapa yang dianggap paling sah, siapa yang didukung para bangsawan, dan siapa yang punya kekuatan untuk mempertahankan klaimnya. Darah memang penting. Tetapi darah saja ternyata tidak cukup. Kalau cukup, sejarah kerajaan mungkin akan sangat membosankan.

Majapahit juga begitu. Setelah Hayam Wuruk meninggal pada 1389, muncul pertikaian antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabhumi yang berkembang menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Lagi-lagi yang bertengkar bukan dua orang yang baru bertemu kemarin sore. Mereka masih berada dalam lingkaran keluarga dan elite Majapahit. Perebutan legitimasi akhirnya menyeret lebih banyak orang daripada sekadar dua nama yang diperdebatkan. 

Di sinilah saya mulai mengerti kenapa kerajaan bisa begitu gampang retak.

Kerajaan itu kelihatannya besar dari luar. Istana megah. Wilayah luas. Tentara banyak. Raja dipanggil dengan gelar yang panjangnya kadang seperti tidak akan selesai kalau dibacakan saat upacara. Tetapi pusatnya bisa sangat sederhana: siapa yang diakui sebagai pemegang kekuasaan.

Begitu orangnya meninggal, pertanyaan yang kelihatannya kecil mendadak menjadi besar.

“Siapa penggantinya?”

Kalimatnya cuma tiga kata. Efeknya bisa perang bertahun-tahun.

Mataram Islam memberi contoh lain. Konflik politik dan perebutan kekuasaan pada abad ke-18 akhirnya ikut membawa Mataram menuju Perjanjian Giyanti pada 1755. Wilayah Mataram kemudian dibagi antara pihak Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi. Dari situlah lahir dua pusat kekuasaan, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 

Jadi, kalau selama ini kita membayangkan kerajaan pecah karena diserang musuh dari luar, sejarah memberi jawaban yang lebih menyebalkan.

Kadang musuhnya duduk di dalam.

Lebih tepatnya, duduk di sebelah.

Dan masih satu keluarga.

Ada persoalan lain yang sering kita lewatkan. Dalam kerajaan tradisional, kekuasaan bukan cuma urusan administrasi. Ia juga menyangkut kehormatan, tanah, hubungan patronase, kedudukan keluarga, akses terhadap sumber daya, dan jaringan loyalitas. Karena itu, perebutan takhta tidak pernah benar-benar hanya soal satu kursi. Di belakang kursi itu ada banyak orang yang ikut berkepentingan.

Makanya saya sekarang tidak terlalu heran melihat anak raja berkelahi dengan saudara tirinya.

Yang aneh justru kalau kita berharap mereka selalu akur hanya karena sama-sama punya bapak yang sama.

Keluarga tetap keluarga. Tetapi ketika keluarga menjadi mesin kekuasaan, urusannya berubah. Kakak bukan hanya kakak. Ia calon pewaris. Adik bukan hanya adik. Ia bisa menjadi pusat kelompok lain. Ibu bukan hanya ibu. Statusnya bisa ikut menentukan legitimasi anaknya. Istana, akhirnya, menjadi semacam rumah keluarga yang kebetulan seluruh penghuninya tahu bahwa siapa yang duduk di ruang tengah bisa mengatur isi rumah.

Dulu saya kira semua itu sudah selesai.

Itu kan cerita ratusan tahun lalu.

Singhasari sudah lebih dari tujuh abad lewat. Majapahit juga sudah lama sekali menjadi urusan arkeolog, sejarawan, dan anak sekolah yang sedang menghafalkan tahun berdiri kerajaan. Mataram pun sudah berubah menjadi banyak cabang sejarah. Kita sudah masuk republik. Raja-raja tidak lagi menjadi kepala negara. Kita punya konstitusi. Kita punya pemilu. Kita bahkan punya partai politik.

Nah, bagian terakhir ini yang kemudian membuat saya berpikir agak kurang sopan.

Jangan-jangan ketua umum partai politik adalah semacam reinkarnasi jabatan raja.

Tentu bukan dalam arti harfiah. Jangan buru-buru kirim tulisan ini ke forum ahli spiritual. Maksud saya begini: ada kemiripan yang kadang terlalu menarik untuk tidak diperhatikan. Ada tokoh sentral. Ada lingkaran dalam. Ada loyalis. Ada calon penerus. Ada faksi. Ada kongres. Ada perebutan dukungan. Ada orang yang merasa paling pantas. Dan ketika sang ketua hendak diganti, tiba-tiba semua orang rajin sekali membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Paugeran berubah menjadi AD/ART.

Keluarga kerajaan berubah menjadi elite partai.

Bangsawan berubah menjadi pengurus.

Pendukung takhta berubah menjadi loyalis.

Dan kongres, dalam beberapa kasus, terasa seperti versi modern dari perebutan singgasana. Bedanya, sekarang orang tidak membawa keris. Mereka membawa baliho, surat dukungan, rekomendasi, dan kadang-kadang rombongan yang jumlahnya bisa membuat panitia hotel kebingungan.

Tentu saja partai politik modern tidak sama dengan kerajaan. Ada mekanisme organisasi, aturan formal, pemilihan, dan batas-batas kelembagaan. Tetapi watak manusianya bisa saja menemukan pola yang mirip. Ketika satu orang terlalu lama menjadi pusat kekuasaan, pergantian orang itu selalu menjadi ujian. Bukan cuma untuk orang yang mau diganti. Juga untuk seluruh sistem yang selama ini nyaman berada di sekelilingnya.

Dan di situlah otokritik kita bermula.

Kita sering menertawakan raja-raja masa lalu. “Kok rebutan begitu?” “Kok saudara sendiri dilawan?” “Kok kerajaan bisa pecah cuma gara-gara takhta?” Kita merasa sudah jauh lebih modern. Lebih rasional. Lebih demokratis. Lebih beradab. Padahal, mungkin yang berubah hanya kostum dan istilah. Takhta menjadi jabatan. Istana menjadi kantor. Abdi dalem menjadi pengurus. Paugeran menjadi AD/ART. Dan manusia yang ingin terus berada di pucuk tetap manusia yang sama.

Abad boleh berganti.

Teknologi boleh berubah.

Kerajaan boleh berubah menjadi republik.

Tetapi ego kekuasaan, rupanya, tidak berganti sedikit pun.

Mungkin itu sebabnya kisah perebutan takhta selalu terasa dekat, meskipun kejadiannya sudah ratusan tahun lalu. Kita sebenarnya bukan sedang membaca cerita tentang manusia zaman dahulu. Kita sedang membaca diri sendiri dengan pakaian yang berbeda. Mereka dulu bertanya siapa yang paling berhak duduk di singgasana. Kita sekarang mungkin bertanya siapa yang paling berhak duduk di kursi ketua umum. Dan setelah dipikir-pikir, kursinya saja yang berubah.

Yang berebut tetap manusia.

Tags:

Bagikan artikel ini:

0 comments