Negeri ini dipenuhi hiruk-pikuk organisasi, partai, perkumpulan, yang berlomba-lomba mendeklarasikan diri sebagai wadah aspirasi,  benteng perubahan,  pelopor kemajuan.  Namun di balik gegap gempita retorika dan parade slogan,  tersembunyi kenyataan pahit yang kerap luput dari sorotan.  Realitas itu bernama ketergantungan. Ketergantungan yang membelenggu,  melumpuhkan,  dan pada akhirnya mereduksi organisasi menjadi budak kekuasaan.

Organisasi-organisasi ini,  dengan segala atribut dan klaim idealismenya,  kerap kali berdiri di atas fondasi rapuh.  Mereka gagap dalam kemandirian,  terutama dalam hal finansial.  Alih-alih membangun sistem pengelolaan yang sehat dan berkelanjutan,  mereka justru terjebak dalam lingkaran setan;  mengemis belas kasihan,  mengharap kucuran dana,  dari para penguasa.

Awalnya mungkin terasa mudah.  Pintu-pintu terbuka lebar,  dana mengalir deras,  kegiatan berjalan meriah.  Namun perlahan tapi pasti,  jerat ketergantungan mulai mengikat.  Organisasi yang seharusnya menjadi pilar demokrasi,  berubah menjadi pion dalam permainan politik.  Suara kritis terbungkam,  idealime tergadai,  demi menjaga aliran dana yang menjadi napas kehidupan.

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Ironisnya,  fenomena ini terjadi di semua lini.  Partai politik yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan,  justru asyik bermanuver demi mendapatkan jatah kekuasaan.  Organisasi masyarakat sipil yang seharusnya menjadi pengawal demokrasi,  malah tergoda menjadi kepanjangan tangan penguasa.  Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka,  terjerembab dalam kubangan pragmatisme.

Mereka lupa,  atau mungkin pura-pura lupa,  bahwa kemandirian adalah harga mati.  Kemandirian finansial memberi organisasi kekuatan untuk bergerak bebas,  menyuarakan kebenaran,  tanpa takut kehilangan dukungan.  Kemandirian organisasi adalah fondasi utama bagi tegaknya demokrasi yang sehat.  Tanpa kemandirian,  organisasi hanya akan menjadi kumpulan oportunis yang haus kekuasaan.

Lihatlah partai-partai politik kita.  Banyak yang terjebak dalam pusaran pragmatisme.  Ideologi dan platform perjuangan hanya menjadi jargon kosong,  yang siap ditukar dengan kursi empuk dan pundi-pundi rupiah.  Mereka berlomba-lomba mendekati penguasa,  menawarkan dukungan,  demi mendapatkan imbalan.  Akibatnya,  partai politik kehilangan ruhnya sebagai wadah aspirasi rakyat.

Organisasi masyarakat sipil pun tak luput dari jerat ini.  Banyak yang awalnya lahir dari semangat idealisme,  berjuang untuk keadilan,  menyuarakan suara rakyat yang tertindas.  Namun seiring berjalannya waktu,  godaan kekuasaan dan materi mulai menggerogoti.  Mereka terbuai janji-janji manis,  terlena iming-iming proyek,  hingga akhirnya kehilangan independensinya.

Lembaga pendidikan,  yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual,  juga tak kebal dari virus pragmatisme.  Universitas-universitas berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan penguasa,  menawarkan program-program yang menggiurkan,  demi mendapatkan kucuran dana.  Akibatnya,  riset-riset kritis terpinggirkan,  kebebasan akademik terancam,  dan kampus kehilangan marwahnya sebagai tempat pencarian kebenaran.

Ketergantungan pada kekuasaan telah menciptakan budaya ABS (Asal Bapak Senang).  Organisasi-organisasi sibuk menebar pujian,  menutupi borok,  menghindari kritik,  demi menjaga hubungan baik dengan penguasa.  Akibatnya,  ruang publik dipenuhi kepalsuan,  kebenaran dibungkam,  dan masyarakat terjebak dalam ilusi.

Ketergantungan ini juga melahirkan mentalitas instan.  Organisasi-organisasi enggan membangun sistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan.  Mereka lebih memilih jalan pintas,  mengemis dana,  mencari sponsor,  daripada bekerja keras membangun kemandirian.  Akibatnya,  organisasi menjadi rapuh,  rentan terhadap intervensi,  dan mudah dibajak oleh kepentingan politik.

Fenomena ini tentu saja sangat memprihatinkan.  Organisasi-organisasi yang seharusnya menjadi pilar demokrasi,  justru terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan.  Mereka kehilangan ruhnya,  mengorbankan idealismenya,  demi memuaskan dahaga kekuasaan.  Akibatnya,  demokrasi kita berjalan tertatih-tatih,  masyarakat kehilangan kepercayaan,  dan negara terancam stagnasi.

Lalu,  apa yang harus dilakukan?  Tentu saja,  solusinya adalah membangun kemandirian.  Organisasi-organisasi harus berani melepaskan diri dari jerat ketergantungan,  menciptakan sistem pengelolaan yang sehat,  dan mencari sumber pendanaan yang independen.  Hanya dengan kemandirian,  organisasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal,  menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut,  dan menjadi motor penggerak perubahan.

Partai politik harus kembali pada khitahnya sebagai wadah aspirasi rakyat.  Mereka harus berani menolak godaan kekuasaan,  mengutamakan kepentingan rakyat,  dan membangun sistem kaderisasi yang kuat.  Partai politik yang mandiri dan berintegritas adalah kunci bagi tegaknya demokrasi yang sehat.

Organisasi masyarakat sipil harus tetap menjaga independensinya.  Mereka harus berani mengkritik penguasa,  menyuarakan aspirasi rakyat,  dan mengawal jalannya pemerintahan.  Organisasi masyarakat sipil yang kritis dan mandiri adalah pilar penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.

Lembaga pendidikan harus menjadi benteng moral dan intelektual.  Universitas-universitas harus berani menolak intervensi politik,  menjaga kebebasan akademik,  dan memprioritaskan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat.  Lembaga pendidikan yang mandiri dan berintegritas adalah kunci bagi kemajuan bangsa.

Membangun kemandirian memang bukan perkara mudah.  Dibutuhkan komitmen,  kerja keras,  dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman.  Namun,  ini adalah harga yang harus dibayar jika kita ingin membangun organisasi yang kuat,  berintegritas,  dan bermartabat.

Kemandirian adalah kunci bagi tegaknya demokrasi yang sehat.  Organisasi-organisasi yang mandiri akan menjadi pilar-pilar penyangga,  yang mampu menahan terpaan badai dan menjaga keseimbangan.  Mereka akan menjadi pengawal kebenaran,  penyuarakan aspirasi rakyat,  dan motor penggerak perubahan.

Jangan biarkan organisasi kita terjebak dalam belenggu emas kekuasaan.  Mari kita bangun kemandirian,  jaga integritas,  dan perjuangkan idealisme.  Hanya dengan cara itu,  kita dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa,  menciptakan masyarakat yang adil,  makmur,  dan bermartabat.  Ingatlah,  organisasi yang merdeka adalah organisasi yang mandiri!

Setiap kali pemerintah membubarkan sebuah organisasi masyarakat (ormas), publik terbelah antara yang mendukung dan yang mencibir. Namun satu pola yang konsisten muncul: pemerintah terlihat galak kepada ormas yang berbau keagamaan, apalagi jika dikait-kaitkan dengan radikalisme. HTI dibubarkan. FPI dibubarkan. Tanpa pengadilan, tanpa kesempatan membela diri di ruang hukum. Seakan hanya satu jenis ormas yang menjadi ancaman: yang berbicara tentang ideologi.

Ironisnya, pada waktu yang sama, banyak ormas yang justru terang-terangan membuat kekacauan di jalan, menggusur warung rakyat, memukul warga, bahkan menantang aparat. Mereka tidak dibubarkan. Tidak dikejar. Tidak ditertibkan. Mereka dibiarkan tumbuh seperti benalu yang makin hari makin merasa berdaulat.

Ilustrasi (Gambar : GeneratedAI)

Di pelataran hukum, pemerintah kerap berdalih menggunakan Perppu sebagai senjata cepat—mengklaim situasi darurat yang tak bisa menunggu proses pengadilan. Tapi anehnya, darurat itu seperti punya seleksi rasa. Hanya terasa jika ormas tersebut mengusung simbol Islam. Begitu bukan agama, atau tidak membawa isu ideologi negara, pemerintah jadi penonton pasif, penuh pertimbangan yang entah demi siapa.

Beberapa pekan terakhir, publik dibuat terperangah oleh berita tentang ormas yang mengancam pejabat tinggi. Seorang gubernur. Bahkan mantan Panglima TNI. Di negara yang sehat, ancaman semacam itu bisa dianggap kriminal. Tapi di negeri ini, pelakunya justru tenang-tenang saja. Tidak ada pernyataan keras dari pemerintah pusat. Tidak ada tindakan tegas dari aparat. Diam.

Barangkali kita sedang hidup di masa ketika loyalitas politik lebih penting daripada kepatuhan hukum. Ormas-ormas jalanan yang jago mengumpulkan massa mendadak diperlakukan istimewa. Mereka tidak disentuh, karena tahu kapan harus teriak dan kapan harus diam. Mereka menguasai ritme politik lokal dan nasional. Suara mereka dibutuhkan saat kampanye. Maka wajar jika setelah pemilu, mereka seolah mendapat piagam kebal hukum.

Fenomena ini bukan soal satu-dua ormas. Ini tentang sikap negara. Tentang kegagalan pemerintah menjaga konsistensi hukum. Ketika satu kelompok dibubarkan karena dianggap mengancam negara, sementara kelompok lain yang merusak tatanan sipil justru diberi ruang, maka keadilan menjadi ilusi.

Tidak ada negara yang kuat jika aparatnya tunduk pada tekanan jalanan. Indonesia bukan negara preman. Tapi perlakuan istimewa terhadap ormas yang gemar memamerkan otot justru menciptakan ilusi kekuasaan alternatif. Warga pun mulai bertanya: siapa sebenarnya yang berkuasa? Negara atau ormas?

Kekhawatiran ini bukan sekadar teori. Sudah banyak warga yang takut membuka usaha di wilayah tertentu karena harus bayar ‘keamanan’. Harus lapor pada ormas. Bukan polisi. Harus tunduk pada peraturan kampung yang dibuat bukan oleh pemerintah, tapi oleh organisasi sipil yang merasa punya hak menentukan hidup orang lain.

Lalu bagaimana dengan HTI dan FPI? Sekali lagi, bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap ideologi mereka. Tapi soal prosedur. Soal keadilan. Jika mereka dibubarkan tanpa pengadilan, mengapa ormas kekerasan yang tidak berbasis ideologi justru tetap hidup dan bahkan dirawat?

Konstitusi memberi hak berserikat dan berkumpul. Negara boleh membatasi, tapi harus melalui mekanisme hukum. Tanpa itu, negara menjadi pelaku ketidakadilan. Dan ketika negara tidak adil, maka kekacauan justru lahir dari dalam tubuh kekuasaan sendiri.

Kita tidak boleh memaklumi ormas yang mengancam pejabat negara. Apalagi mantan panglima TNI, simbol kekuatan pertahanan kita. Ini bukan soal pribadi, ini soal martabat negara. Jika ancaman itu tidak ditindak, maka pesan yang kita kirim ke publik adalah: siapa pun bisa menantang negara, asal punya massa.

Ada sebuah kalimat lama yang kini terasa relevan: “Jika negara takut pada rakyat, itu demokrasi. Tapi jika negara takut pada ormas, itu malapetaka.” Kita mungkin sedang mendekati titik itu. Negara yang tunduk pada tekanan ormas bukan negara demokrasi, tapi negara yang disandera oleh suara jalanan.

Mengapa pemerintah tidak berani bertindak tegas? Apakah karena sudah terlanjur berhutang suara pada ormas-ormas itu? Atau karena struktur kekuasaan kita kini sudah terlalu tergantung pada mobilisasi politik berbasis massa?

Dalam banyak kasus, kekuasaan memang berhutang pada organisasi yang mampu menggerakkan lapisan bawah. Tapi hutang itu tidak boleh dibayar dengan diamnya hukum. Hukum tidak boleh kalah oleh logistik kampanye. Hukum tidak boleh tunduk pada massa.

Wajah negara tercermin dari keberaniannya bersikap adil, bukan dari kehebatannya membungkam yang lemah. Jika ormas agama bisa dibubarkan karena ideologinya, maka ormas kekerasan berbasis premanisme juga harus dibubarkan karena perilakunya.

Sungguh memalukan jika negara hanya berani menghadapi mereka yang tidak bisa melawan balik. Tapi mendadak lembek ketika berhadapan dengan mereka yang siap kerahkan ratusan orang dalam sehari. Padahal hukum tidak mengenal jumlah pendukung. Hukum hanya mengenal benar dan salah.

Kita juga harus jujur. Sebagian aparat memang punya kedekatan emosional dengan ormas-ormas tertentu. Karena pernah sama-sama “berjuang” di masa lalu, atau karena hubungan pribadi. Tapi negara tidak boleh dikelola dengan rasa sungkan. Negara harus dikelola dengan prinsip dan keberanian.

Apa yang terjadi saat ini bukan hanya soal ketidakadilan, tapi soal krisis keteladanan. Jika rakyat melihat aparat tunduk pada ormas, maka mereka juga akan ikut mencari pelindung informal. Ini melahirkan budaya perlindungan ala mafia: siapa kuat, dia yang mengatur.

Pemerintah harus segera membenahi pendekatan terhadap ormas. Bukan hanya soal siapa dibubarkan dan siapa tidak. Tapi soal konsistensi. Jika HTI dianggap mengancam NKRI, maka ormas yang menantang panglima TNI jelas lebih nyata mengancam. Jangan pura-pura buta.

Ketika aparat takluk pada tekanan massa, maka hukum berubah menjadi alat politik. Ini berbahaya. Karena hukum tidak lagi menjadi pagar yang melindungi warga, tapi menjadi senjata yang diarahkan hanya pada pihak yang tidak menguntungkan kekuasaan.

Kita harus bicara jujur. Di banyak kota, ormas-ormas ini telah mengambil alih peran pemerintah lokal. Mereka menentukan siapa boleh berjualan di mana. Siapa boleh buka warung. Bahkan siapa boleh mengadakan konser. Ini bukan lagi civil society. Ini kekuasaan tandingan.

Mereka memakai jaket ormas, tapi gaya mereka lebih mirip geng jalanan. Premanisme yang dibungkus dengan narasi ‘kearifan lokal’. Mereka menuntut dihormati, tapi tak pernah mau mengikuti hukum. Mereka meminta ruang, tapi tidak pernah memberi rasa aman.

Adalah tanggung jawab kita semua untuk mengingatkan pemerintah: keberanian tidak boleh dipilih-pilih. Jika berani kepada HTI dan FPI, maka harus lebih berani lagi kepada ormas yang melanggar hukum di jalan. Kalau tidak, maka keberanian itu hanya jadi topeng politik.

Saat publik menyaksikan perbedaan perlakuan ini, maka kepercayaan terhadap negara akan terkikis. Negara terlihat tidak adil. Dan ketidakadilan adalah pintu masuk kehancuran negara manapun dalam sejarah dunia.

Mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang: apakah pemerintah masih punya kendali atas negara ini? Ataukah kendali itu sudah diam-diam berpindah ke tangan ormas-ormas yang kini merasa kebal, merasa berhak, merasa berkuasa?

Jika pembubaran ormas harus dilakukan, lakukan dengan adil. Jangan hanya karena mereka tidak punya backing politik. Jangan hanya karena mereka tidak bisa mengancam dengan ribuan massa. Negara tidak boleh bersikap pengecut.

Kita tidak butuh negara yang galak ke satu sisi tapi cengeng ke sisi lain. Kita butuh negara yang tegas kepada semua. Yang adil kepada semua. Karena hanya dengan itu, hukum akan dihormati, dan demokrasi akan tumbuh sehat.

Sudah cukup kita menonton aksi ormas yang menantang negara. Sudah cukup kita membiarkan ancaman pada pejabat dianggap sebagai hal biasa. Ini saatnya negara bangun. Bangkit. Dan berdiri tegak dengan hukum.

Tidak ada kompromi untuk premanisme. Apalagi jika premanisme itu dibungkus baju ormas. Tidak ada ruang untuk kekerasan yang dilabeli perjuangan. Tidak ada tempat untuk tirani jalanan dalam negara hukum.

Semoga keberanian yang dulu dipakai untuk membubarkan ormas agama, bisa juga dipakai untuk membereskan ormas yang justru membuat rakyat takut di negeri sendiri.

Euforia pemekaran daerah seperti penyakit musiman yang selalu kambuh. Setiap kali isu ini muncul, seolah kita sedang menyaksikan drama politik yang sama dengan aktor berbeda – janji manis kemajuan daerah, tapi ujung-ujungnya hanya proyek kekuasaan.  

Sejarah membuktikan betapa banyak bayi daerah yang lahir prematur. Mereka dirayakan sejenak, lalu terlantar karena ketiadaan dana dan kapasitas. Bukannya mandiri, malah menjadi beban baru bagi negara. Ironisnya, pelajaran dari kegagalan ini selalu diabaikan.  

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Di balik hiruk-pikuk wacana pemekaran, ada pertanyaan mendasar yang sengaja dihindari: mengapa anggota dewan dari daerah tersebut tidak mampu memperjuangkan pembangunan di wilayahnya? Bukankah mereka dipilih untuk menjembatani aspirasi, bukan malah mengalihkan masalah dengan wacana pemisahan?  

Fakta di lapangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Banyak politisi yang tiba-tiba menjadi aktivis pemekaran ketika masa jabatan mereka hampir berakhir. Tiba-tiba mereka peduli pada nasib rakyat, padahal selama lima tahun sebelumnya sibuk dengan urusan pribadi.  

Pemekaran seringkali menjadi tameng kegagalan. Alih-alih mengakui ketidakmampuan mereka mendorong pembangunan, para wakil rakyat ini lebih memilih menciptakan entitas baru. Ini seperti dokter yang gagal mengobati pasien, lalu menyarankan untuk memotong anggota badan.  

Di meja rapat DPRD, seharusnya anggaran untuk perbaikan jalan, sekolah, dan puskesmas bisa diperjuangkan. Tapi mengapa yang terjadi justru pembahasan panjang tentang pembentukan DOB? Ini pertanda ada yang salah dengan prioritas kerja para wakil rakyat kita.  

Masyarakat perlu waspada terhadap muslihat terselubung. Banyak kasus menunjukkan bagaimana inisiator pemekaran akhirnya menjadi calon kepala daerah di wilayah baru. Mereka bukan pahlawan pembangunan, tapi penjual mimpi yang cerdik memanfaatkan kekecewaan warga.  

Dana yang seharusnya untuk membangun jalan dan sekolah justru terkuras untuk membentuk struktur pemerintahan baru. Gaji pejabat baru, pembangunan kantor bupati, mobil dinas - semua itu memakan anggaran yang seharusnya bisa langsung dinikmati masyarakat.  

Kinerja anggota dewan seharusnya diukur dari seberapa besar mereka mampu mendorong eksekutif bekerja. Jika selama ini mereka gagal, pemecahan wilayah bukanlah jawaban. Justru itu bukti bahwa mereka perlu diganti dengan wakil yang lebih kompeten.  

Di beberapa daerah, wacana pemekaran justru menciptakan polarisasi baru. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun tiba-tiba terpecah belah oleh isu pemekaran. Persaudaraan warga dikorbankan demi ambisi segelintir elite politik.  

Pendekatan yang lebih rasional adalah memperkuat kapasitas pemerintahan yang ada. Daripada menghabiskan energi untuk pemekaran, lebih baik fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran.  

Kita perlu belajar dari daerah-daerah yang berhasil tanpa pemekaran. Keberhasilan mereka justru datang dari kepemimpinan yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, bukan dari perluasan wilayah administratif.  

Anggaran negara bukanlah sumber daya tanpa batas. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk biaya pemekaran berarti pengurangan dana untuk program-program penting lainnya. Ini soal prioritas yang harus dipikirkan matang-matang.  

Masyarakat seharusnya lebih kritis. Daripada terbuai janji manis pemekaran, tanyakan apa yang sudah dilakukan wakil rakyat selama ini. Jika jawabannya tidak memuaskan, mungkin saatnya meminta pertanggungjawaban mereka.  

Korupsi seringkali menemukan lahan subur di daerah baru. Dengan sistem yang belum matang dan pengawasan yang longgar, uang rakyat mudah diselewengkan. Banyak contoh menunjukkan bagaimana DOB justru menjadi sarang baru praktik korupsi.  

Pemekaran bukan solusi ajaib. Masalah pembangunan harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, bukan dengan menambah jumlah kabupaten. Ini seperti menambahkan kamar pada rumah yang pondasinya sudah keropos.  

Warga perlu menyadari bahwa pemekaran seringkali hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka yang akan menikmati jabatan baru, proyek baru, dan anggaran baru. Sementara masyarakat biasa hanya akan mendapat janji yang mungkin tak pernah terwujud.  

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya menjadi senjata ampuh untuk mendorong pembangunan. Jika selama ini tidak digunakan secara optimal, itu menunjukkan kelemahan sistemik yang harus diperbaiki, bukan dihindari dengan pemekaran.  

Pilihan konsolidasi daerah justru seringkali lebih masuk akal secara ekonomi. Penggabungan beberapa wilayah kecil menjadi satu kabupaten yang lebih kuat bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing.  

Kualitas pelayanan publik tidak otomatis membaik hanya karena pemekaran. Yang lebih menentukan adalah kompetensi birokrasi dan komitmen politik pemimpinnya. Tanpa itu, berapapun jumlah kabupaten tetap akan menghasilkan pelayanan yang buruk.  

Masyarakat harus berani menolak jika pemekaran hanya dijadikan alat politik. Wakil rakyat yang benar-benar peduli akan fokus pada perbaikan sistem, bukan menciptakan wilayah-wilayah baru yang berpotensi menjadi beban.  

Pemekaran yang tidak didasari kajian mendalam ibarat membangun rumah di atas pasir. Awalnya mungkin terlihat megah, tapi lama kelamaan akan tenggelam oleh masalah-masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.  

Kita perlu mengubah paradigma pembangunan daerah. Bukan dengan memperbanyak jumlah kabupaten, tapi dengan meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada. Ini tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi.  

Ketimpangan pembangunan seharusnya diselesaikan dengan distribusi anggaran yang adil dan pengawasan yang ketat, bukan dengan pemecahan wilayah. Masalahnya terletak pada sistem, bukan pada batas administrasi.  

Masyarakat jangan mudah terbuai oleh retorika pemekaran. Tanyakan selalu: siapa yang paling diuntungkan? Jika jawabannya adalah segelintir politisi, maka sudah saatnya kita lebih kritis.  

Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang berani bekerja keras, bukan yang mencari jalan pintas. Pemekaran bukanlah solusi, tapi pengakuan atas kegagalan fungsi representasi. Saatnya kita menuntut lebih dari para wakil kita.  

Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan proyek-proyek politik sesaat. Pemekaran seringkali hanya menjadi batu loncatan bagi ambisi politik, bukan solusi tuntas bagi masyarakat.  

Kita harus berani mengatakan cukup pada wacana pemekaran yang tidak substantif. Energi dan sumber daya harus difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang ada, bukan pada penciptaan entitas baru yang berpotensi bermasalah.  

Masa depan daerah tidak ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah kabupaten, tapi oleh kualitas kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Inilah yang harus menjadi fokus perjuangan para wakil rakyat kita.

Ramadan 2025 menjadi bulan yang istimewa bagi Anies Baswedan. Meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur, apalagi berkandidat dalam kontestasi politik, namanya tetap menjadi buah bibir di kalangan intelektual muda. Fenomena ini terlihat jelas ketika Anies diundang sebagai pembicara di masjid-masjid kampus besar seperti UGM dan ITB. Kehadirannya selalu membludak, berbeda dengan pembicara lain yang mengisi acara serupa di hari-hari sebelumnya atau sesudahnya. Apa yang membuat Anies begitu istimewa? Mengapa ia masih menjadi magnet bagi anak-anak muda terdidik, bahkan di tengah ketiadaan jabatan politik?

Pertama, Anies memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ia bukan sekadar orator ulung, melainkan juga seorang pendidik yang mampu menyampaikan gagasan kompleks dengan bahasa yang mudah dicerna. Di masjid kampus UGM, misalnya, Anies menyoroti bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga. Pola asuh yang baik akan membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai moral yang kuat. Sebagai pesan penutup, Anies mengajak para mahasiswa untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang berdampak luas. Ia menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan inspirasi kepada saudara-saudara di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pesan ini menyentuh hati banyak mahasiswa, karena tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga mengajak mereka untuk bertindak nyata.

Anies di Masjid UGM (Foto : Tiktok)

Kedua, Anies memiliki kemampuan untuk menyentuh hati dan nalar sekaligus. Di ITB, ia menyampaikan tentang sejarah demokrasi, yang sudah tercatat dalam peradaban Islam, seharusnya menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Demokrasi bukan sekadar soal sistem pemerintahan, tetapi lebih kepada ekosistem yang harus terjaga dengan masyarakat yang cerdas, kritis, dan peduli. Mengutip contoh pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, yang menggunakan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, Anies mengajak umat memahami bahwa demokrasi di Indonesia harus didorong oleh partisipasi aktif dari setiap lapisan masyarakat.

Beliau pun menyampaikan bahwa untuk menjaga ekosistem demokrasi yang sehat, masyarakat harus lebih peduli dan aktif dalam pengambilan keputusan. Jika apatis dan enggan berpikir kritis, demokrasi dapat kehilangan arah. Anies mengingatkan, berpikir kritis bukan berarti selalu menolak atau mencurigai, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memahami secara mendalam dan mengambil keputusan yang tepat.

Ketiga, Anies memiliki aura yang sulit ditiru oleh tokoh-tokoh lain. Bandingkan, misalnya, dengan ceramah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lain yang juga diundang ke masjid kampus UGM dan ITB. Meski mereka memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, gaya penyampaian mereka seringkali terasa kaku atau terlalu formal. Anies, sebaliknya, mampu menciptakan suasana yang hangat dan interaktif. Ia sering melontarkan humor segar yang tidak mengurangi kedalaman materi yang disampaikan. Di UGM, misalnya, ia bercanda tentang bagaimana dirinya sering disalahpahami sebagai "calon presiden abadi", yang langsung memecah tawa hadirin. Humor seperti ini membuatnya terlihat lebih manusiawi dan dekat dengan audiens.

Keempat, Anies memiliki kemampuan untuk merespons tantangan zaman dengan gagasan-gagasan segar. Di era di mana banyak anak muda merasa kehilangan arah dan identitas, Anies hadir dengan narasi yang menyejukkan sekaligus mencerahkan. Ia tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Misalnya, dalam ceramahnya di ITB, ia menyoroti pentingnya generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. 

Kelima, Anies memiliki integritas yang diakui banyak kalangan. Meski tidak lagi menjabat, ia tetap konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Ia tidak terlihat tergesa-gesa untuk kembali ke panggung politik, melainkan fokus pada kegiatan-kegiatan yang ia yakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sikap ini membuatnya dipandang sebagai figur yang tulus, bukan sekadar pencari kekuasaan. Hal ini kontras dengan beberapa tokoh lain yang, meski masih aktif, justru kehilangan kredibilitas karena dinilai terlalu pragmatis.

Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh lain yang juga diundang untuk mengisi kuliah Ramadan di masjid kampus UGM dan ITB? Misalnya, seorang menteri yang dikenal sebagai akademisi ternama atau seorang tokoh agama yang memiliki basis massa yang kuat. Meski mereka memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni, respons audiens tidak sefenomenal saat Anies yang mengisi. Acara yang dihadiri Anies selalu dipadati oleh mahasiswa dan anak muda, sementara tokoh-tokoh lain hanya menarik segelintir audiens. Ini menunjukkan bahwa Anies memiliki daya tarik yang unik, yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain.

Salah satu faktor yang membuat Anies begitu populer di kalangan anak muda terdidik adalah kemampuannya untuk merangkul generasi muda dengan cara yang autentik. Ia tidak hanya berbicara tentang teori-teori besar, tetapi juga memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam ceramahnya di UGM, ia menceritakan bagaimana ia dan timnya berhasil mengubah sistem transportasi di Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Cerita-cerita seperti ini membuat audiens merasa bahwa apa yang ia sampaikan bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan.

Di sisi lain, ada tokoh-tokoh yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menarik perhatian anak muda, tetapi justru absen dari forum-forum intelektual dan akademis. Misalnya, Wakil Presiden yang hingga saat ini belum pernah sekalipun hadir berdiskusi di kampus-kampus besar. Padahal, forum-forum seperti ini adalah kesempatan emas untuk berinteraksi langsung dengan generasi muda dan mendengarkan aspirasi mereka. Bahkan, pada saat Muhammadiyah mengundang semua capres dan cawapres untuk berdiskusi di forum akademis, hanya dia yang tidak hadir. Padahal, forum tersebut bukanlah debat kusir, melainkan diskusi yang bersifat intelektual dan akademis. Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan: mengapa tokoh-tokoh seperti ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak muda, sementara Anies justru menjadi magnet yang selalu dinantikan?

Fenomena Anies di Ramadan 2025 ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh-tokoh sipil dalam membangun narasi kebangsaan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi politik, figur seperti Anies menjadi semacam oase yang memberikan harapan. Ia tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, tetapi juga isu-isu kebangsaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuatnya tidak hanya digemari oleh kalangan religius, tetapi juga oleh mereka yang peduli dengan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, fenomena Anies Baswedan di Ramadan 2025 adalah bukti bahwa popularitas tidak selalu identik dengan kekuasaan. Anies menunjukkan bahwa dengan integritas, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi yang baik, seorang tokoh tetap bisa menjadi magnet yang menarik perhatian banyak orang. Ia tidak hanya menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai itu dapat diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kemajuan bangsa. Dan di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, sosok seperti Anies adalah penyejuk yang langka dan sangat dibutuhkan.

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai lebih dari 5% hari ini bukanlah fenomena yang terjadi dalam ruang hampa. Kejadian ini harus dilihat sebagai cerminan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang semakin semrawut sejak awal tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai isu telah muncul, mulai dari efisiensi anggaran yang "ugal-ugalan", kembalinya militer ke jabatan publik, hingga ketidakpastian politik yang mengganggu stabilitas nasional. Semua faktor ini berkontribusi pada melemahnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Tangkapan layar IHSG pada Selasa, 18 Maret 2025 (Foto : Istimewa)

Pertama, mari kita bahas soal efisiensi anggaran yang "ugal-ugalan". Sejak awal tahun, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penghematan anggaran yang dianggap tidak terencana dengan baik. Alih-alih menciptakan efisiensi, kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis dan investor. Pemotongan anggaran di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan dinilai akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investor, yang selalu mencari kepastian dan stabilitas, menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi.

Kedua, kembalinya militer ke jabatan publik juga menjadi isu yang mengganggu stabilitas politik Indonesia. Sejak awal tahun, semakin banyak perwira militer yang ditempatkan di posisi-posisi strategis di pemerintahan. Meskipun hal ini dijustifikasi dengan alasan profesionalisme dan keahlian, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan investor internasional. Kembalinya militer ke ranah publik dianggap sebagai langkah mundur dari proses demokratisasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Investor asing, yang sangat sensitif terhadap isu-isu politik, mulai mempertimbangkan untuk menarik dananya dari Indonesia karena kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpastian politik.

Ketiga, kondisi sosial politik Indonesia yang semakin semrawut juga menjadi faktor penting dalam penurunan IHSG. Sejak awal tahun, berbagai konflik sosial dan politik telah muncul ke permukaan. Demonstrasi besar-besaran, ketegangan antar kelompok masyarakat, dan konflik elit politik telah menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu aktivitas ekonomi. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menghindari pasar yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini. Mereka lebih memilih untuk menempatkan dananya di negara-negara dengan stabilitas politik yang lebih baik.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga memperburuk situasi. Krisis ekonomi di beberapa negara besar, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik telah menciptakan tekanan pada pasar keuangan global. Sebagai negara yang ekonominya terbuka, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak ini. Investor asing, yang selama ini menjadi penyokong utama pasar saham Indonesia, mulai menarik dananya karena risiko yang dirasakan semakin tinggi.

Lalu, apa yang bisa kita harapkan ke depan jika situasi ini terus berlanjut? Jika penurunan IHSG tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat serius bagi perekonomian Indonesia. Pertama, penurunan harga saham akan mengurangi kekayaan investor, baik institusi maupun ritel. Hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, penurunan IHSG juga bisa membuat perusahaan-perusahaan kesulitan mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Ini akan menghambat ekspansi bisnis dan investasi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penurunan IHSG yang terus-menerus bisa memicu pelarian modal asing. Investor asing yang selama ini menanamkan dananya di pasar saham Indonesia mungkin akan mencari tempat yang lebih aman untuk berinvestasi. Jika ini terjadi, nilai tukar rupiah bisa tertekan, yang akan menambah beban bagi perekonomian Indonesia. Depresiasi rupiah akan membuat impor lebih mahal, yang bisa memicu inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait? Pertama, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan investor. Salah satunya adalah dengan mempercepat implementasi reformasi struktural yang selama ini dijanjikan. Reformasi di sektor keuangan, perpajakan, dan birokrasi bisa menjadi kunci untuk menarik kembali minat investor.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga perlu memainkan peran penting dalam menstabilkan pasar. BI bisa mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan jika inflasi terkendali. Suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat kredit lebih murah bagi perusahaan dan konsumen. Namun, BI juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak memicu pelarian modal asing.

Di sisi lain, BEI juga perlu meningkatkan edukasi kepada investor ritel. Investor ritel seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko investasi di pasar saham. Dengan meningkatkan edukasi, diharapkan investor ritel bisa lebih tenang dalam menghadapi fluktuasi pasar dan tidak mudah panik ketika terjadi penurunan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI juga perlu mengambil langkah proaktif. Mereka bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja perusahaan, diharapkan bisa mengurangi ketidakpastian di kalangan investor.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi.

Selain itu, diversifikasi ekonomi juga penting. Selama ini, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas. Dengan diversifikasi ekonomi, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Di tengah ketidakpastian global, kerja sama antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku pasar menjadi kunci. Tanpa koordinasi yang baik, sulit untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasar saham Indonesia. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan di pasar.

Terakhir, investor juga perlu mengambil langkah bijak. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak terpancing emosi dan melakukan aksi jual secara gegabah. Sebaliknya, investor sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil posisi jangka panjang dan memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan untuk membeli saham-saham berkualitas dengan harga yang lebih murah.

Penurunan IHSG hari ini adalah pengingat bahwa pasar saham selalu penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia bisa melewati masa sulit ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang stabil. Semua pihak, mulai dari pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, hingga investor, perlu bekerja sama untuk menciptakan pasar saham yang lebih resilien dan berkelanjutan.