Kita baru saja melewati separuh dekade yang penuh dengan guncangan hebat dan kini berdiri di gerbang pintu masuk tahun 2026 dengan napas yang sedikit lebih lega namun tetap waspada. Dokumen Economic Outlook 2026 yang awal bulan ini dirilis oleh Danantara bukan sekadar tumpukan kertas berisi angka melainkan sebuah manifesto harapan di tengah ketidakpastian yang mulai mereda. Saya membaca laporan ini dengan saksama dan menemukan bahwa ada upaya keras untuk membangun narasi optimisme setelah kita babak belur dihajar volatilitas global. Tahun ini diprediksi sebagai momen pemulihan ketika badai inflasi global mulai melandai dan bank sentral di seluruh dunia mulai melonggarkan ikat pinggang moneter mereka. Namun, pertanyaan mendasar yang selalu mengusik benak saya adalah apakah kita benar-benar siap menjadi pengemudi dalam situasi ini atau sekadar menjadi penumpang yang menikmati cuaca cerah sesaat. Optimisme itu penting sebagai bahan bakar pergerakan ekonomi, tetapi optimisme tanpa pijakan fundamental yang kokoh hanya akan membawa kita pada euforia semu yang berbahaya. Kita harus belajar dari sejarah bahwa angka statistik sering kali menyembunyikan realitas lapangan yang sebenarnya sedang bergejolak. Oleh karena itu, mari kita bedah dokumen ini dengan pisau analisis yang tajam untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar panggung ekonomi kita.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated Picture)

Barangkali kita perlu mengingat kembali bahwa pemulihan ekonomi tidak pernah berjalan dalam garis lurus yang mulus seperti jalan tol yang baru diresmikan. Dalam pandangan Danantara, tahun 2026 digambarkan sebagai fase rebound yang didukung oleh siklus pelemahan dolar Amerika Serikat yang secara historis memang menguntungkan pasar negara berkembang. Teori ini memang valid karena setiap kali The Greenback melemah, arus modal biasanya akan mengalir deras kembali ke negara-negara seperti Indonesia dan memperkuat otot rupiah kita. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa menggantungkan nasib pada faktor eksternal adalah ciri ekonomi yang rapuh dan tidak memiliki kemandirian sejati. Ketergantungan pada weak dollar regime ini ibarat pelaut yang hanya mengandalkan angin buritan tanpa memiliki kemampuan mendayung saat angin tiba-tiba mati. Saya melihat ada risiko besar jika skenario soft landing ekonomi Amerika Serikat ternyata gagal terwujud dan justru berbalik menjadi stagflasi yang mencekik. Kita harus memiliki skenario cadangan yang mumpuni agar tidak kaget jika angin keberuntungan itu mendadak berubah arah. Jangan sampai kita terlena oleh narasi global yang meninabobokan sementara pekerjaan rumah di dalam negeri justru terbengkalai.

Fenomena menarik lainnya yang diangkat dalam laporan tersebut adalah keyakinan bahwa transmisi kebijakan moneter akan mulai terasa dampaknya secara signifikan pada tahun 2026 ini. Penurunan suku bunga acuan yang diperkirakan terjadi sepanjang tahun 2025 memang membutuhkan waktu transmisi atau time lag sekitar dua belas hingga delapan belas bulan untuk benar-benar menggerakkan sektor riil. Logika ini bisa diterima karena perbankan dan dunia usaha membutuhkan waktu untuk menyesuaikan rencana ekspansi mereka dengan biaya dana yang lebih murah. Namun, persoalannya bukan hanya pada seberapa cepat bunga turun, melainkan apakah ada permintaan kredit yang berkualitas dari sektor produktif. Sering kali yang terjadi adalah likuiditas melimpah di sektor keuangan tetapi macet saat hendak disalurkan karena minimnya sektor riil yang layak dibiayai. Kita tidak bisa hanya berharap pada mekanisme pasar otomatis tanpa ada intervensi struktural untuk memecah sumbatan di pipa penyaluran kredit tersebut. Tanpa perbaikan iklim investasi dan kepastian hukum, penurunan bunga hanyalah insentif yang tumpul dan tidak akan memicu ledakan pertumbuhan yang diharapkan.

Konsumsi domestik kembali didapuk sebagai pahlawan penyelamat yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian permintaan ekspor. Laporan Danantara menyoroti adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju barang-barang tersier dan pengalaman gaya hidup yang menunjukkan pulihnya daya beli kelas menengah. Ini adalah sinyal positif yang menandakan bahwa masyarakat kita mulai berani membelanjakan uang mereka untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok. Meskipun demikian, kita harus cermat melihat apakah fenomena ini merata di seluruh lapisan atau hanya dinikmati oleh segmen atas yang memang kebal krisis. Ketimpangan pemulihan atau yang sering disebut sebagai K-shaped recovery masih menjadi hantu yang membayangi struktur sosial ekonomi kita pascapandemi. Jika daya beli kelas bawah masih tergerus oleh inflasi pangan, maka fondasi konsumsi ini sebenarnya rapuh dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas harga pangan jauh lebih krusial daripada sekadar merayakan lonjakan penjualan tiket konser atau barang mewah.

Transformasi atau Sekadar Ganti Baju?

Danantara hadir dengan janji besar untuk menjadi orkestrator baru bagi Badan Usaha Milik Negara yang selama ini sering kali terjebak dalam inefisiensi birokrasi. Salah satu sorotan utama dalam outlook ini adalah klaim keberhasilan awal restrukturisasi raksasa-raksasa yang sempat sakit parah seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel. Narasi yang dibangun adalah bahwa kenaikan harga saham emiten pelat merah tersebut mencerminkan perbaikan fundamental yang didorong oleh tangan dingin manajemen baru. Saya ingin mengingatkan bahwa pasar modal sering kali bergerak berdasarkan sentimen dan ekspektasi jangka pendek, bukan melulu karena cerminan kinerja riil perusahaan. Memoles laporan keuangan untuk terlihat cantik dalam jangka pendek jauh lebih mudah daripada memperbaiki budaya korporasi yang sudah berkarat puluhan tahun. Tantangan sesungguhnya bagi Danantara adalah memastikan bahwa perbaikan ini bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar kosmetik untuk menyenangkan mata investor sesaat. Kita sudah terlalu sering melihat BUMN yang seolah-olah sembuh setelah disuntik modal negara, namun kembali sakit ketika siklus ekonomi memburuk.

Diperlukan perubahan mindset yang radikal dari para pengelola BUMN agar mereka tidak lagi berperan sebagai birokrat yang berbisnis, melainkan sebagai pengusaha sejati yang melayani publik. Laporan ini menyinggung tentang pengurangan jumlah entitas BUMN dari ratusan menjadi jauh lebih sedikit demi efisiensi dan fokus bisnis yang lebih tajam. Langkah konsolidasi ini secara teori sangat bagus untuk menghilangkan duplikasi fungsi dan mematikan anak cucu usaha yang hanya menjadi parasit bagi induknya. Namun, eksekusi di lapangan pasti akan menghadapi resistensi luar biasa dari kelompok kepentingan yang selama ini menikmati kenyamanan dari inefisiensi tersebut. Keberanian Danantara untuk memangkas lemak birokrasi ini akan menjadi ujian nyali yang sesungguhnya bagi kepemimpinan baru di sektor ekonomi negara. Tanpa ketegasan eksekusi, rencana perampingan ini hanya akan berakhir sebagai wacana di atas kertas yang tidak pernah menyentuh akar masalah. Publik menunggu bukti nyata apakah efisiensi ini benar-benar terjadi atau hanya sekadar ganti nama dan ganti logo.

Salah satu inisiatif yang cukup menarik perhatian saya adalah rencana pembentukan bullion bank pertama di Indonesia yang mengintegrasikan ekosistem emas Antam, Pegadaian, dan perbankan syariah. Ini adalah terobosan strategis untuk menahan devisa hasil ekspor sumber daya alam agar tidak lari ke luar negeri dan memperdalam pasar keuangan domestik kita. Selama ini kita terlalu naif membiarkan kekayaan alam kita dikelola dan dinikmati nilai tambahnya oleh sistem keuangan negara lain. Dengan adanya bank emas ini, kita berharap Indonesia bisa menjadi penentu harga dan pemain utama dalam rantai pasok komoditas strategis global. Kendati demikian, membangun kepercayaan pasar terhadap institusi baru ini bukanlah pekerjaan semalam yang bisa diselesaikan dengan gunting pita peresmian. Reputasi, transparansi, dan tata kelola yang berstandar internasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar jika ingin menarik minat investor global. Jika dikelola dengan mentalitas lama yang korup dan tertutup, inisiatif brilian ini pun akan layu sebelum berkembang.

Kinerja BUMN karya yang sempat babak belur akibat beban utang infrastruktur juga mendapatkan porsi pembahasan yang cukup optimistis dalam dokumen tersebut. Disebutkan bahwa fokus ke depan akan beralih dari sekadar mengejar omzet proyek menuju kualitas pendapatan dan disiplin alokasi modal yang lebih ketat. Perubahan orientasi ini sangat krusial karena selama ini banyak BUMN karya terjebak dalam penugasan pemerintah yang secara komersial tidak layak namun harus tetap dikerjakan. Akibatnya, neraca keuangan mereka berdarah-darah dan membebani sistem perbankan nasional yang menjadi kreditur utamanya. Danantara harus berani berkata tidak pada proyek-proyek mercusuar yang tidak memiliki dampak ekonomi jelas dan hanya memuaskan ego politik sesaat. Kesehatan finansial perusahaan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya agar BUMN bisa terus berkontribusi tanpa terus-menerus menyusu pada APBN. Ini adalah era di mana profitability dan sustainability harus berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan satu sama lain.

Saya juga mencermati adanya ambisi untuk menjadikan BUMN sebagai pemain global yang mampu bersaing di kancah internasional melalui ekspansi yang terukur. Ambisi ini sah-sah saja dan bahkan harus didukung selama kita sudah membereskan pekerjaan rumah di kandang sendiri dengan tuntas. Jangan sampai kita gagah-gagahan mengakuisisi perusahaan di luar negeri sementara pelayanan publik di dalam negeri masih amburadul dan mengecewakan. Kasus investasi BUMN yang merugi di luar negeri pada masa lalu harus menjadi pelajaran mahal agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ekspansi global harus didasarkan pada hitungan bisnis yang matang dan sinergi yang jelas, bukan sekadar untuk pencitraan seolah-olah kita sudah menjadi negara maju. Kita membutuhkan world-class management yang benar-benar paham peta persaingan global, bukan jago kandang yang hanya berani bermain di pasar yang diproteksi regulasi. Danantara memegang kunci untuk menyeleksi talenta terbaik yang akan menahkodai ekspansi ini.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah peran teknologi dan digitalisasi dalam transformasi model bisnis BUMN di masa depan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional di era disrupsi teknologi yang begitu cepat mengubah lanskap persaingan. BUMN harus menjadi agile organization yang mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dan menuntut kecepatan layanan. Sayangnya, saya belum melihat elaborasi yang cukup mendalam mengenai strategi transformasi digital ini dalam outlook yang disajikan. Padahal, tanpa adopsi teknologi yang masif, efisiensi yang didengung-dengungkan hanya akan menjadi janji kosong belaka. Transformasi digital bukan sekadar membuat aplikasi atau mendigitalkan dokumen, melainkan mengubah cara berpikir dan cara bekerja seluruh organisasi.

Realitas yang Tak Boleh Diabaikan

Membaca target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam dokumen ini membuat saya teringat pada paradoks likuiditas yang selama ini menjadi penghambat utama akselerasi ekonomi kita. Di satu sisi pemerintah ingin memacu pertumbuhan lewat investasi jumbo, namun di sisi lain likuiditas domestik kita ibarat kolam yang dangkal dan mudah kering. Rasio pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir semakin mempersempit ruang gerak fiskal untuk membiayai program-program ambisius tersebut. Jika pemerintah terlalu agresif menerbitkan surat utang untuk menutup defisit, maka swasta akan kesulitan mendapatkan dana karena tersedot oleh negara atau yang dikenal dengan istilah crowding out. Danantara perlu memberikan jawaban konkret bagaimana dilema likuiditas ini akan dipecahkan tanpa mengorbankan sektor swasta. Mengandalkan dana asing atau hot money sangat berisiko karena sifatnya yang sangat volatil dan bisa keluar kapan saja saat sentimen global memburuk. Kita butuh pendalaman pasar keuangan yang serius agar tabungan domestik bisa tumbuh dan membiayai pembangunan kita sendiri.

Program makan bergizi gratis yang disebut-sebut sebagai salah satu pendorong permintaan domestik juga perlu dikritisi dari sisi keberlanjutan fiskalnya. Secara teori ekonomi Keynesian, program ini memang bisa memacu konsumsi karena uang langsung berputar di masyarakat tingkat bawah. Namun, jika pembiayaannya berasal dari utang baru yang berbunga tinggi, maka beban yang ditanggung generasi mendatang akan sangat berat. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini benar-benar memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang nyata bagi ekonomi lokal. Jangan sampai anggaran raksasa ini bocor di tengah jalan atau hanya dinikmati oleh segmen importir bahan pangan semata. Efektivitas belanja negara harus menjadi mantra baru yang menggantikan mentalitas "habiskan anggaran" yang selama ini melekat di birokrasi kita.

Risiko geopolitik global juga sepertinya dipandang terlalu ringan dalam asumsi dasar penyusunan outlook ekonomi tahun 2026 ini. Eskalasi konflik di berbagai belahan dunia bisa sewaktu-waktu memicu gangguan rantai pasok yang akan melambungkan harga energi dan pangan kembali. Kita tidak boleh naif menganggap bahwa dunia akan damai-damai saja hanya karena ada tanda-tanda meredanya perang dagang. Sejarah membuktikan bahwa black swan event atau kejadian tak terduga sering kali muncul justru saat kita sedang merasa paling aman dan percaya diri. Oleh karena itu, stress test terhadap asumsi makroekonomi harus dilakukan secara berkala dan transparan. Kita harus siap dengan skenario terburuk agar tidak panik dan kehilangan arah saat badai yang sesungguhnya datang menerjang.

Penting juga untuk menyoroti masalah kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi motor penggerak visi besar Danantara ini. Transformasi ekonomi tidak bisa dijalankan oleh mesin atau algoritma semata, tetapi membutuhkan manusia-manusia unggul yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Saya sering menekankan bahwa the man behind the gun jauh lebih penting daripada kecanggihan senjata itu sendiri. Apakah kita sudah memiliki cukup banyak talenta yang siap mengisi posisi-posisi strategis di BUMN hasil konsolidasi nanti? Jika pengisian jabatan masih didasarkan pada koneksi politik dan bagi-bagi kursi kekuasaan, maka lupakan saja mimpi untuk memiliki BUMN kelas dunia. Meritokrasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu jika kita ingin melihat hasil yang berbeda di masa depan.

Isu lingkungan dan transisi energi hijau juga hanya mendapatkan porsi yang minim dan terkesan normatif dalam dokumen outlook tersebut. Padahal, investor global saat ini sangat menuntut penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat sebelum menanamkan modalnya. BUMN kita, terutama yang bergerak di sektor energi dan pertambangan, masih memiliki jejak karbon yang sangat besar dan menjadi sorotan dunia. Jika Danantara tidak serius mendorong transisi hijau ini, kita akan kesulitan mendapatkan pembiayaan murah dari pasar internasional. Transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga relevansi bisnis di masa depan. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik alasan sebagai negara berkembang untuk terus mencemari lingkungan.

Terlepas dari berbagai kritik yang saya sampaikan, saya tetap mengapresiasi upaya Danantara untuk menyusun peta jalan yang jelas bagi masa depan ekonomi kita. Setidaknya kita memiliki dokumen pegangan yang bisa kita debatkan dan kita uji kebenarannya seiring berjalannya waktu. Langkah awal untuk melakukan perubahan adalah dengan memiliki visi, dan dokumen ini sudah menyajikan visi tersebut dengan cukup artikulatif. Namun, sebuah visi tanpa eksekusi yang disiplin hanyalah halusinasi yang membuai kita dalam mimpi indah. Tugas kita bersama, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, adalah mengawal agar visi ini tidak melenceng di tengah jalan. Kita harus menjadi pengkritik yang konstruktif sekaligus mitra yang suportif bagi pemerintah.

Transparansi data dan informasi menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Danantara ke depannya. Jangan ada lagi data yang disembunyikan atau dimanipulasi demi menjaga citra penguasa atau menutupi kegagalan manajemen. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kebohongan publik sekecil apa pun akan segera tercium dan menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Danantara harus berani jujur mengakui jika ada target yang meleset dan segera melakukan koreksi strategi. Kepercayaan pasar adalah mata uang yang paling berharga, dan sekali ia hilang, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Mari kita bangun budaya kejujuran dalam mengelola aset negara demi kemaslahatan rakyat banyak.

Kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta juga harus didorong agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat di lapangan. BUMN seharusnya masuk ke sektor-sektor strategis yang tidak diminati swasta karena risiko tinggi atau modal besar, bukan malah mematikan usaha rakyat. Sinergi yang sehat akan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi semua pemain untuk tumbuh bersama. Outlook 2026 ini harus menjadi momentum untuk menata ulang peran negara dalam ekonomi agar lebih proporsional. Biarkan swasta berkembang dengan kreativitasnya, dan biarkan BUMN menjadi tulang punggung di sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keseimbangan inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju yang berkeadilan.

Menutup tulisan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak sekadar menjadi penonton yang pasif di pinggir lapangan. Perubahan besar sedang terjadi di depan mata kita, dan kita semua memiliki peran untuk memastikan arahnya sudah benar. Tahun 2026 bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu etape dalam perjalanan panjang bangsa ini menuju kemakmuran. Apakah prediksi Danantara akan menjadi kenyataan atau justru jauh panggang dari api, waktu jua yang akan menjawabnya dengan jujur. Namun satu hal yang pasti, masa depan tidak diciptakan oleh ramalan, melainkan oleh kerja keras dan keputusan yang kita buat hari ini. Mari kita bekerja, mari kita berubah.

Saya belakangan ini sering merenung sambil memandangi layar ponsel yang isinya keributan melulu. Rasanya sungguh ajaib melihat bagaimana orang-orang dewasa mendefinisikan arti sebuah kesetiaan dalam pergaulan maupun organisasi. Dulu waktu kita masih kecil dan suka main kelereng di tanah lapang, konsep setia kawan itu sesederhana menemani teman yang takut pulang karena bajunya kotor kena lumpur. Kita akan bilang ke ibunya bahwa dia jatuh didorong anak nakal, padahal aslinya dia sendiri yang terpeleset karena kebanyakan gaya. Tapi, lha kok ndilalah mentalitas menutupi kesalahan teman sepermainan ini dibawa terus sampai kita tua bangka dan punya jabatan mentereng. Bedanya adalah kalau dulu kita melakukannya karena takut dimarahi orang tua, sekarang orang melakukannya demi sebuah konsep abstrak bernama loyalitas yang kebablasan.

Isu yang sedang hangat mampir di telinga kita belakangan ini sungguh menggelitik saraf tawa sekaligus saraf nalar. Ada semacam ajaran baru yang mengatakan bahwa kalau kita loyal pada pimpinan, maka kita harus siap membela dia mati-matian, tidak peduli apakah dia benar atau salah. Kalimat "salah pun harus dibela" ini kalau didengar sekilas terdengar heroik, mirip adegan film aksi di mana sang jagoan melindungi tuannya dari hujan peluru. Namun kalau dipikir pakai logika yang paling sederhana saja, ajaran ini sebenarnya justru menyesatkan dan berbahaya. Bagaimana mungkin kesalahan yang jelas-jelas bengkok mau kita paksa luruskan dengan narasi pembelaan yang mengada-ada dan melawan akal sehat publik.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Coba bayangkan kalau logika "salah pun dibela" ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan tercinta. Ketika suami atau istri kita melakukan kesalahan fatal, misalnya menggadaikan sertifikat rumah buat judi slot, apakah kita akan membelanya di depan keluarga besar dengan dalih kesetiaan cinta? Tentu saja tidak, karena langkah paling rasional adalah menjewernya atau membawanya ke psikiater sebelum rumah benar-benar disita bank. Membela pasangan yang jelas-jelas melakukan tindakan bodoh bukanlah tanda cinta, melainkan tanda bahwa kita berdua sudah sepakat untuk terjun ke jurang bersama-sama. Cinta yang waras itu menyelamatkan, bukan membiarkan orang yang kita sayang terus-menerus berkubang dalam kesalahan yang memalukan.

Para penganut paham loyalitas buta ini biasanya punya alasan klasik bahwa kritik cukup disampaikan di ruang tertutup, sementara di luar kita harus terlihat kompak. Alasan ini terdengar manis dan sangat bijaksana, seolah-olah organisasi adalah keluarga harmonis yang aibnya tidak boleh diumbar ke tetangga. Masalahnya adalah zaman sekarang dinding ruang tertutup itu sudah tipis sekali setipis kulit bawang karena adanya media sosial. Ketika kesalahan pemimpin itu sudah menjadi konsumsi publik dan viral di mana-mana, sikap pura-pura kompak dan membela justru terlihat konyol di mata orang luar. Publik tidak buta dan mereka bisa melihat dengan jelas mana emas dan mana loyang tanpa perlu penjelasan berbusa-busa dari para bawahan yang panik.

Sebenarnya ada nuansa feodalisme yang sangat kental dalam pola pikir bahwa pimpinan tidak boleh terlihat salah di mata rakyat jelata. Ini seperti mentalitas abdi dalem di zaman kerajaan kuno yang menganggap raja adalah titisan dewa yang segala tindak-tanduknya pasti benar dan suci. Padahal kita ini hidup di era modern yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan egaliterianisme, bukan hidup di masa lalu di mana nyawa bawahan tergantung pada suasana hati juragan. Menempatkan pemimpin sebagai sosok yang anti-kritik dan harus selalu dibenarkan adalah langkah mundur yang mencederai akal budi manusia modern. Kita jadi bertanya-tanya, apakah sekolah tinggi-tinggi itu gunanya hanya untuk mencari pembenaran atas kekeliruan orang lain.

Sering kali pembelaan membabi buta ini muncul bukan karena rasa cinta yang tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan kenyamanan. Banyak orang yang merasa posisi dan jabatannya sangat bergantung pada nasib baik si pemimpin, sehingga kalau pemimpinnya jatuh, dia pun akan ikut tersungkur. Jadilah mereka berlomba-lomba menjadi bumper, menjadi tameng hidup, dan menjadi penyambung lidah yang siap memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan muka bos. Ini adalah bentuk pragmatisme yang dibungkus rapi dengan kertas kado bertuliskan kesetiaan, padahal isinya adalah egoisme untuk menyelamatkan periuk nasi sendiri. Mereka tidak sedang berjuang untuk organisasi, mereka sedang berjuang agar dapur mereka tetap ngebul dengan cara yang paling instan.

Justru kalau kita mau jujur, teman atau bawahan yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu bilang "siap bos" dan "bapak benar" dalam segala situasi. Orang-orang tipe penjilat seperti ini adalah racun yang pelan-pelan membunuh kewaspadaan seorang pemimpin. Mereka membuat pemimpin merasa hebat, merasa tak tersentuh, dan merasa paling pintar, padahal sebenarnya pemimpin itu sedang berjalan menuju tepi jurang kehancuran. Sejarah mencatat banyak penguasa besar tumbang bukan karena serangan musuh yang kuat, melainkan karena bisikan manis orang-orang dekatnya yang meninabobokan. Loyalitas model begini adalah loyalitas yang menjerumuskan, sebuah pelukan hangat yang berakhir dengan tikaman di punggung.

Mari kita lihat dari sudut pandang si pemimpin itu sendiri kalau dia memang punya integritas dan jiwa besar. Pemimpin yang waras seharusnya merasa risih dan malu kalau anak buahnya terus-menerus membela kesalahannya di hadapan publik. Dia akan merasa dianggap seperti bayi raksasa yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus selalu diceboki oleh pengasuhnya. Pembelaan yang berlebihan malah merendahkan martabat pemimpin karena menyiratkan bahwa dia adalah sosok lemah yang tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pemimpin sejati akan berani maju ke depan, mengakui kalau dia salah, dan meminta maaf tanpa perlu bersembunyi di balik ketiak anak buahnya.

Fenomena ini juga menunjukkan betapa krisisnya keteladanan dalam berorganisasi di negeri kita tercinta ini. Anak-anak muda yang baru belajar berorganisasi disuguhi tontonan bahwa untuk bisa eksis dan bertahan, mereka harus membuang nalar kritisnya jauh-jauh. Mereka diajari bahwa kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang mengucapkannya dan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Ini adalah pendidikan politik yang buruk, yang akan melahirkan generasi penerus yang bermental bebek dan tidak punya tulang punggung. Kita butuh petarung ide yang berani berdebat, bukan pasukan paduan suara yang hanya bisa menyanyikan lagu pujian sumbang.

Lucunya lagi, biasanya orang-orang yang paling keras berteriak membela kesalahan bos adalah orang yang paling cepat kabur saat kapal benar-benar karam. Loyalitas yang didasari oleh transaksional dan kepalsuan tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian berat. Saat bos masih jaya, mereka akan menempel seperti perangko, tapi saat bos kena masalah hukum atau kehilangan jabatan, mereka mendadak amnesia. Tiba-tiba mereka sibuk mencuci tangan dan bilang bahwa mereka hanya menjalankan perintah, atau bahkan ikut-ikutan mencela mantan bosnya biar terlihat bersih. Itulah siklus alamiah para penjilat, mereka setia pada kekuasaan, bukan pada orang yang memegang kekuasaan itu.

Bahkan kalau kita bicara soal strategi perang atau manajemen konflik sekalipun, membela kesalahan yang sudah telanjang itu adalah strategi yang sangat buruk. Itu sama saja dengan memberi amunisi tambahan kepada lawan untuk terus menyerang dan memperolok organisasi kita. Ibarat orang yang sudah kecebur got, bukannya segera mandi dan ganti baju, malah berteriak bahwa air got itu wangi dan menyehatkan kulit. Orang-orang di pinggir jalan yang melihatnya pasti akan tertawa dan menganggap orang itu sudah gila. Mengakui kesalahan dengan ksatria justru sering kali menjadi cara terbaik untuk meredam serangan dan memenangkan simpati publik kembali.

Kita perlu mengembalikan definisi loyalitas ke tempatnya yang terhormat dan bermartabat, bukan diobral murahan seperti ini. Loyalitas tertinggi seharusnya diberikan kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, bukan kepada sosok manusia yang tempatnya salah dan lupa. Manusia bisa berubah, bisa khilaf, dan bisa tergoda, tapi nilai-nilai luhur akan tetap abadi selamanya. Jika pimpinan kita melenceng dari nilai-nilai itu, tugas kita sebagai loyalis sejati adalah mengingatkannya dan menariknya kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendorongnya makin jauh tersesat. Menjadi kritis kepada pimpinan adalah bentuk loyalitas tertinggi karena kita ingin menjaga pimpinan tetap on the track.

Saya sendiri selalu percaya bahwa persahabatan dan kemitraan kerja yang sehat harus dilandasi oleh kejujuran yang kadang menyakitkan. Saya lebih memilih punya teman yang berani bilang tulisan saya jelek atau ide saya ngawur, daripada teman yang bilang semuanya bagus padahal aslinya hancur lebur. Teman yang jujur itu menyelamatkan saya dari rasa malu yang lebih besar di kemudian hari saat karya saya dinikmati orang banyak. Kritik pedas dari orang terdekat adalah obat pahit yang menyembuhkan, sedangkan pujian palsu adalah gula manis yang diam-diam menyebabkan diabetes akut. Kita harus belajar berterima kasih pada mereka yang berani tidak setuju dengan kita.

Mungkin memang susah menjadi orang yang tegak lurus di tengah budaya yang serba ewuh-pakewuh dan sungkanan ini. Tapi percayalah, tidur kita akan jauh lebih nyenyak kalau kita tidak punya beban moral karena harus membolak-balikkan fakta setiap hari. Kita tidak perlu pusing mengarang alasan baru untuk menutupi kebohongan lama yang sudah kita buat sebelumnya. Hidup dengan integritas itu sederhana dan menenangkan, tidak perlu banyak drama dan akrobat kata-kata. Biarlah orang lain sibuk menjadi bumper sampai penyok, kita cukup menjadi manusia biasa yang waras dan bahagia.

Pada akhirnya, marilah kita sudahi drama loyalitas buta yang melelahkan dan tidak mendidik ini. Sayang energi dan kuota internet kita kalau cuma habis dipakai untuk berdebat membela hal yang sebenarnya tidak perlu dibela. Mending energinya dipakai untuk bekerja, berkarya, atau sekadar ngopi santai sambil mentertawakan kelucuan dunia yang makin hari makin absurd ini. Jadilah loyalis yang cerdas, yang tahu kapan harus mengangguk dan kapan harus menggeleng dengan tegas. Karena di atas segalanya, kita punya tanggung jawab pada akal sehat yang sudah dianugerahkan Tuhan di kepala kita masing-masing.

Sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa, masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membaca kelayakan seorang pemimpin. Kelayakan tidak ditentukan hanya oleh garis keturunan, tetapi juga oleh sesuatu yang dipahami sebagai wahyu kepabron. Wahyu ini dipandang sebagai pertanda kedewasaan batin, kematangan moral, dan kesiapan seseorang memegang amanah besar. Dalam tradisi lama, wahyu kepabron dipercaya hadir bersama pribadi yang mampu menjaga diri, mampu menahan ambisi, dan mampu memelihara harmoni di tengah masyarakatnya. Harmoni menjadi simbol utama bahwa seseorang pantas memimpin. Kepantasan itu dinilai melalui perilaku, bukan sekadar pernyataan.

Cerita-cerita tentang wahyu kepabron menjadi bagian penting dalam narasi kekuasaan kerajaan Jawa. Kisah naik-turunnya raja sering dijelaskan melalui hadir atau hilangnya wahyu tersebut. Ketika seorang raja menjaga kebijaksanaan, keteguhan, dan kehati-hatian, masyarakat menilai bahwa wahyu masih bersamanya. Ketika raja menunjukkan perilaku yang mengganggu harmoni, masyarakat akan membaca bahwa wahyu mulai menjauh. Cara pandang ini membuat masyarakat lebih menilai batin seorang pemimpin daripada apa yang tampak di permukaan. Dengan demikian, wahyu kepabron adalah konsep budaya yang menilai kelayakan moral berdasarkan perilaku nyata.

Ilustrasi Raja di Era Digital (Gambar : AI Generated)

Perubahan besar dalam cara publik menilai kepemimpinan terasa kuat sejak ruang digital menjadi pusat komunikasi sosial. Publik memberikan perhatian bukan lagi dari cerita turun-temurun, tetapi dari jejak tindakan yang muncul setiap hari di layar. Perubahan ini mengatur ulang bagaimana dukungan politik terbentuk dan bagaimana legitimasi dibangun. Dalam kondisi seperti ini, struktur kekuasaan menghadapi tekanan untuk menjadi lebih terbuka dan lebih konsisten. Tekanan tersebut membuat konsep kelayakan pemimpin mengalami pergeseran. Pergeseran ini berlangsung bertahap mengikuti perkembangan teknologi.

Masyarakat Indonesia yang akrab dengan budaya Jawa membawa ingatan lama ketika menilai pemimpin. Konsep wahyu kepabron tetap menjadi rujukan batin, meski wujudnya tidak lagi sama. Dalam Etika Jawa, Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa pemimpin dihargai karena kedalaman wataknya. Kedalaman itu terlihat dari ketenangan, kesabaran, dan kemampuan menjaga harmoni. Pada masa lalu, harmoni dibaca dari tindakan sehari-hari. Kini harmoni itu dibaca dari pola komunikasi digital. Pola ini menjadi rujukan publik untuk membaca kualitas batin pemimpin.

Ruang digital membuat semua tindakan mudah diamati. Pengamatan publik tidak memiliki batas ruang dan waktu. Setiap pernyataan yang tidak tepat akan langsung mendapat respons. Respons publik membentuk persepsi. Persepsi menentukan legitimasi. Legitimasi menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan kebijakan. Legitimasi tidak lagi bergantung pada simbol atau cerita, tetapi pada konsistensi tindakan yang terekam.

Bukti menjadi lebih penting daripada kesan. Bukti itu berupa jejak digital yang bertahan lama dan sulit dihapus. Orang dapat melihat bagaimana pemimpin bersikap dalam krisis, menjawab kritik, dan menjelaskan kebijakan. Semua rekam tindakan itu membentuk gambaran tentang kelayakan. Publik akan mengingat pola, bukan momen tunggal. Pola inilah yang menjadi dasar penilaian masyarakat dalam era digital.

Dinamika tersebut membuat ruang digital menjadi pusat perhatian publik. Setiap unggahan menjadi bagian dari rekam tindakan. Setiap klarifikasi menjadi bagian dari penilaian. Pemimpin harus memahami bahwa penilaian publik tidak hanya mengenai isi pesan, tetapi juga cara menyampaikan pesan. Konsistensi menjadi faktor kunci dalam membangun persepsi positif. Persepsi positif memperkuat legitimasi.

Ketika perhatian bergerak cepat, kejelasan komunikasi menjadi kebutuhan utama. Kejelasan memberi pegangan bagi publik dalam memahami arah kebijakan. Tanpa kejelasan, publik mudah terpengaruh oleh informasi yang lebih cepat, meski tidak akurat. Di sini peran pemimpin diuji untuk tetap menjaga ritme komunikasi yang terukur. Ritme yang terukur membantu membangun stabilitas. Stabilitas menjadi dasar bagi kepercayaan publik.

Di tengah perubahan ini, muncul tantangan besar berupa banjir informasi. Informasi tidak selalu jernih. Namun di balik tantangan itu terdapat peluang untuk membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Ruang digital membuka jalan bagi dialog langsung. Dialog yang terbuka membentuk hubungan yang lebih kuat. Hubungan mengarah pada penerimaan. Penerimaan menjadi unsur penting dalam membangun legitimasi.

Jejak digital membuat standar baru dalam menilai pemimpin. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pemimpin perlu menjaga kesesuaian antara kata dan tindakan. Publik sangat sensitif terhadap ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian memicu keraguan. Keraguan merusak legitimasi. Legitimasi yang rusak membuat pemimpin kehilangan kepercayaan.

Walaupun ruang digital membawa perubahan besar, nilai budaya tetap menjadi bagian penting. Nilai seperti ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri tidak hilang. Nilai itu justru menjadi lebih terlihat dalam cara pemimpin menghadapi tekanan digital. Respon yang tergesa atau emosional akan mudah terbaca. Publik mengharapkan pemimpin yang matang secara batin. Kematangan terlihat dari ritme komunikasi yang stabil.

Stabilitas itu sejalan dengan inti konsep wahyu kepabron. Dalam budaya Jawa, pemimpin yang matang menjaga keseimbangan dalam situasi sulit. Era digital membuat ujian keseimbangan lebih sering muncul. Ujian itu datang dari komentar publik, dari kritik, atau dari informasi salah. Pemimpin yang matang akan menjaga ketenangan. Ketengan akan terlihat dalam rekam digital. Rekam tindakan yang stabil memberi rasa aman bagi publik.

Rasa aman menjadi dasar dari kepercayaan. Kepercayaan menentukan dukungan. Dukungan memberi legitimasi. Legitimasi kemudian memberi ruang bagi pemimpin untuk menjalankan visi. Visi yang kuat memerlukan pijakan kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hadir secara otomatis. Kepercayaan harus dibangun melalui rekam tindakan yang konsisten.

Manuel Castells dalam Communication Power menekankan bahwa kekuasaan di era digital terbentuk melalui kemampuan mengatur arus informasi. Pemimpin yang mampu menjaga aliran informasi tetap jernih memiliki peluang lebih besar mempertahankan dukungan publik. Dukungan publik menjadi penentu ketahanan politik. Ketahanan politik menentukan stabilitas kebijakan. Stabilitas adalah syarat minimum bagi pembangunan jangka panjang.

Fenomena ini membuat pemimpin harus lebih peka terhadap perubahan suasana publik. Publik tidak lagi mengikuti pemimpin hanya karena posisi. Publik menimbang melalui bukti dan rekam tindakan. Penimbangan ini membuat struktur kekuasaan lebih terbuka. Keterbukaan menuntut pemimpin menjaga kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi mempengaruhi legitimasi.

Gabungan antara nilai tradisi dan kecakapan digital menjadi fondasi kepemimpinan masa kini. Nilai tradisi menyediakan kedalaman moral. Kecakapan digital memberikan kemampuan membaca situasi modern. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketika salah satu hilang, kepemimpinan menjadi pincang. Pemimpin membutuhkan keduanya untuk bertahan di tengah perubahan cepat.

Era digital juga menguji ritme komunikasi pemimpin. Ritme yang terlalu sering dapat melelahkan publik. Ritme yang terlalu jarang dapat membuat pemimpin dianggap tidak hadir. Keseimbangan adalah kuncinya. Keseimbangan menunjukkan kematangan. Kematangan memberikan kesan bahwa pemimpin memahami situasi. Pemahaman itu memperkuat kepercayaan.

Dalam budaya Jawa, pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu menjaga batas dan tidak terjebak pada godaan untuk tampil berlebihan. Prinsip itu tetap relevan dalam ruang digital. Pemimpin perlu memilih waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang tepat untuk diam. Diam bukan berarti absen. Diam adalah bagian dari strategi menjaga kejernihan. Kejernihan menjadi tanda kematangan.

Kematangan itu juga terlihat dari cara pemimpin menjaga jarak aman dengan konflik digital. Konflik digital mudah membakar emosi. Pemimpin harus menjaga jarak agar tetap jernih. Jernih dalam menilai situasi. Jernih dalam merumuskan respons. Respons yang jernih memperlihatkan kedewasaan. Kedewasaan menjadi dasar penerimaan publik.

Ketika publik menerima pemimpin, hubungan sosial menjadi lebih stabil. Stabilitas ini memberi ruang bagi pemimpin untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Keberlanjutan membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan rekam tindakan yang konsisten. Konsistensi itulah yang menjadi rujukan utama bagi publik dalam menilai pemimpin masa kini.

Namun konsistensi bukanlah sesuatu yang mudah dijaga. Inkonsistensi menjadi tantangan besar dalam era digital karena publik memiliki memori kolektif. Memori ini tersimpan dalam arsip internet. Pernyataan lama dapat muncul kembali kapan saja. Ketika pernyataan itu tidak selaras dengan tindakan baru, publik akan mempertanyakannya. Pertanyaan itu bisa berkembang menjadi kritik. Kritik yang tidak terkelola akan menggerus legitimasi.

Stabilitas dalam menghadapi kritik menjadi ukuran penting. Publik menghargai pemimpin yang tidak defensif dan tetap rasional. Rasionalitas memberi ruang bagi dialog. Dialog menciptakan hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan yang sehat melahirkan penerimaan sosial. Penerimaan sosial menguatkan posisi politik.

Dalam sistem politik modern, persepsi sering lebih berpengaruh daripada realitas. Persepsi dibentuk oleh rekam tindakan yang mudah dilihat. Rekam yang stabil membentuk persepsi positif. Persepsi positif menciptakan rasa aman. Rasa aman mendorong dukungan. Dukungan mendukung kelangsungan kepemimpinan. Keberlangsungan menciptakan ruang kerja yang lebih tenang.

Di sinilah tradisi dan teknologi bertemu secara nyata. Tradisi memberikan kerangka moral. Teknologi memberikan sarana untuk menampilkan rekam tindakan. Pertemuan keduanya melahirkan cara baru dalam membaca kelayakan pemimpin. Kelayakan tidak hanya dinilai dari nasab atau posisi, tetapi dari rekam tindakan yang dapat diuji. Uji itu berlangsung setiap hari. Setiap hari publik memberikan penilaian.

Ketika penilaian itu konsisten positif, legitimasi tumbuh dengan kuat. Legitimasi kuat mencerminkan bahwa pemimpin memiliki dasar yang kokoh dalam menjalankan tugas. Dasar ini bukan sekadar formalitas. Dasar ini berasal dari penerimaan sosial yang terbentuk dari proses panjang. Proses panjang itu terlihat dalam dengan jelas di ruang digital.

Pada akhirnya, pemimpin masa kini memerlukan dua fondasi utama, yaitu moralitas yang diakui publik dan rekam tindakan yang stabil. Moralitas berasal dari nilai budaya yang menuntut kebijaksanaan dan keseimbangan. Rekam tindakan berasal dari ruang digital yang menyimpan seluruh jejak komunikasi. Ketika kedua fondasi ini berpadu, publik melihat kelayakan yang lengkap. Kelayakan ini menjadi bentuk mutakhir dari tradisi lama yang terus hidup. Bentuk inilah yang kini dikenal sebagai Wahyu Kepabron di Era Digital.