Saya belakangan ini sering merenung sambil memandangi layar ponsel yang isinya keributan melulu. Rasanya sungguh ajaib melihat bagaimana orang-orang dewasa mendefinisikan arti sebuah kesetiaan dalam pergaulan maupun organisasi. Dulu waktu kita masih kecil dan suka main kelereng di tanah lapang, konsep setia kawan itu sesederhana menemani teman yang takut pulang karena bajunya kotor kena lumpur. Kita akan bilang ke ibunya bahwa dia jatuh didorong anak nakal, padahal aslinya dia sendiri yang terpeleset karena kebanyakan gaya. Tapi, lha kok ndilalah mentalitas menutupi kesalahan teman sepermainan ini dibawa terus sampai kita tua bangka dan punya jabatan mentereng. Bedanya adalah kalau dulu kita melakukannya karena takut dimarahi orang tua, sekarang orang melakukannya demi sebuah konsep abstrak bernama loyalitas yang kebablasan.

Isu yang sedang hangat mampir di telinga kita belakangan ini sungguh menggelitik saraf tawa sekaligus saraf nalar. Ada semacam ajaran baru yang mengatakan bahwa kalau kita loyal pada pimpinan, maka kita harus siap membela dia mati-matian, tidak peduli apakah dia benar atau salah. Kalimat "salah pun harus dibela" ini kalau didengar sekilas terdengar heroik, mirip adegan film aksi di mana sang jagoan melindungi tuannya dari hujan peluru. Namun kalau dipikir pakai logika yang paling sederhana saja, ajaran ini sebenarnya justru menyesatkan dan berbahaya. Bagaimana mungkin kesalahan yang jelas-jelas bengkok mau kita paksa luruskan dengan narasi pembelaan yang mengada-ada dan melawan akal sehat publik.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Coba bayangkan kalau logika "salah pun dibela" ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan tercinta. Ketika suami atau istri kita melakukan kesalahan fatal, misalnya menggadaikan sertifikat rumah buat judi slot, apakah kita akan membelanya di depan keluarga besar dengan dalih kesetiaan cinta? Tentu saja tidak, karena langkah paling rasional adalah menjewernya atau membawanya ke psikiater sebelum rumah benar-benar disita bank. Membela pasangan yang jelas-jelas melakukan tindakan bodoh bukanlah tanda cinta, melainkan tanda bahwa kita berdua sudah sepakat untuk terjun ke jurang bersama-sama. Cinta yang waras itu menyelamatkan, bukan membiarkan orang yang kita sayang terus-menerus berkubang dalam kesalahan yang memalukan.

Para penganut paham loyalitas buta ini biasanya punya alasan klasik bahwa kritik cukup disampaikan di ruang tertutup, sementara di luar kita harus terlihat kompak. Alasan ini terdengar manis dan sangat bijaksana, seolah-olah organisasi adalah keluarga harmonis yang aibnya tidak boleh diumbar ke tetangga. Masalahnya adalah zaman sekarang dinding ruang tertutup itu sudah tipis sekali setipis kulit bawang karena adanya media sosial. Ketika kesalahan pemimpin itu sudah menjadi konsumsi publik dan viral di mana-mana, sikap pura-pura kompak dan membela justru terlihat konyol di mata orang luar. Publik tidak buta dan mereka bisa melihat dengan jelas mana emas dan mana loyang tanpa perlu penjelasan berbusa-busa dari para bawahan yang panik.

Sebenarnya ada nuansa feodalisme yang sangat kental dalam pola pikir bahwa pimpinan tidak boleh terlihat salah di mata rakyat jelata. Ini seperti mentalitas abdi dalem di zaman kerajaan kuno yang menganggap raja adalah titisan dewa yang segala tindak-tanduknya pasti benar dan suci. Padahal kita ini hidup di era modern yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan egaliterianisme, bukan hidup di masa lalu di mana nyawa bawahan tergantung pada suasana hati juragan. Menempatkan pemimpin sebagai sosok yang anti-kritik dan harus selalu dibenarkan adalah langkah mundur yang mencederai akal budi manusia modern. Kita jadi bertanya-tanya, apakah sekolah tinggi-tinggi itu gunanya hanya untuk mencari pembenaran atas kekeliruan orang lain.

Sering kali pembelaan membabi buta ini muncul bukan karena rasa cinta yang tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan kenyamanan. Banyak orang yang merasa posisi dan jabatannya sangat bergantung pada nasib baik si pemimpin, sehingga kalau pemimpinnya jatuh, dia pun akan ikut tersungkur. Jadilah mereka berlomba-lomba menjadi bumper, menjadi tameng hidup, dan menjadi penyambung lidah yang siap memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan muka bos. Ini adalah bentuk pragmatisme yang dibungkus rapi dengan kertas kado bertuliskan kesetiaan, padahal isinya adalah egoisme untuk menyelamatkan periuk nasi sendiri. Mereka tidak sedang berjuang untuk organisasi, mereka sedang berjuang agar dapur mereka tetap ngebul dengan cara yang paling instan.

Justru kalau kita mau jujur, teman atau bawahan yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu bilang "siap bos" dan "bapak benar" dalam segala situasi. Orang-orang tipe penjilat seperti ini adalah racun yang pelan-pelan membunuh kewaspadaan seorang pemimpin. Mereka membuat pemimpin merasa hebat, merasa tak tersentuh, dan merasa paling pintar, padahal sebenarnya pemimpin itu sedang berjalan menuju tepi jurang kehancuran. Sejarah mencatat banyak penguasa besar tumbang bukan karena serangan musuh yang kuat, melainkan karena bisikan manis orang-orang dekatnya yang meninabobokan. Loyalitas model begini adalah loyalitas yang menjerumuskan, sebuah pelukan hangat yang berakhir dengan tikaman di punggung.

Mari kita lihat dari sudut pandang si pemimpin itu sendiri kalau dia memang punya integritas dan jiwa besar. Pemimpin yang waras seharusnya merasa risih dan malu kalau anak buahnya terus-menerus membela kesalahannya di hadapan publik. Dia akan merasa dianggap seperti bayi raksasa yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus selalu diceboki oleh pengasuhnya. Pembelaan yang berlebihan malah merendahkan martabat pemimpin karena menyiratkan bahwa dia adalah sosok lemah yang tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pemimpin sejati akan berani maju ke depan, mengakui kalau dia salah, dan meminta maaf tanpa perlu bersembunyi di balik ketiak anak buahnya.

Fenomena ini juga menunjukkan betapa krisisnya keteladanan dalam berorganisasi di negeri kita tercinta ini. Anak-anak muda yang baru belajar berorganisasi disuguhi tontonan bahwa untuk bisa eksis dan bertahan, mereka harus membuang nalar kritisnya jauh-jauh. Mereka diajari bahwa kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang mengucapkannya dan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Ini adalah pendidikan politik yang buruk, yang akan melahirkan generasi penerus yang bermental bebek dan tidak punya tulang punggung. Kita butuh petarung ide yang berani berdebat, bukan pasukan paduan suara yang hanya bisa menyanyikan lagu pujian sumbang.

Lucunya lagi, biasanya orang-orang yang paling keras berteriak membela kesalahan bos adalah orang yang paling cepat kabur saat kapal benar-benar karam. Loyalitas yang didasari oleh transaksional dan kepalsuan tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian berat. Saat bos masih jaya, mereka akan menempel seperti perangko, tapi saat bos kena masalah hukum atau kehilangan jabatan, mereka mendadak amnesia. Tiba-tiba mereka sibuk mencuci tangan dan bilang bahwa mereka hanya menjalankan perintah, atau bahkan ikut-ikutan mencela mantan bosnya biar terlihat bersih. Itulah siklus alamiah para penjilat, mereka setia pada kekuasaan, bukan pada orang yang memegang kekuasaan itu.

Bahkan kalau kita bicara soal strategi perang atau manajemen konflik sekalipun, membela kesalahan yang sudah telanjang itu adalah strategi yang sangat buruk. Itu sama saja dengan memberi amunisi tambahan kepada lawan untuk terus menyerang dan memperolok organisasi kita. Ibarat orang yang sudah kecebur got, bukannya segera mandi dan ganti baju, malah berteriak bahwa air got itu wangi dan menyehatkan kulit. Orang-orang di pinggir jalan yang melihatnya pasti akan tertawa dan menganggap orang itu sudah gila. Mengakui kesalahan dengan ksatria justru sering kali menjadi cara terbaik untuk meredam serangan dan memenangkan simpati publik kembali.

Kita perlu mengembalikan definisi loyalitas ke tempatnya yang terhormat dan bermartabat, bukan diobral murahan seperti ini. Loyalitas tertinggi seharusnya diberikan kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, bukan kepada sosok manusia yang tempatnya salah dan lupa. Manusia bisa berubah, bisa khilaf, dan bisa tergoda, tapi nilai-nilai luhur akan tetap abadi selamanya. Jika pimpinan kita melenceng dari nilai-nilai itu, tugas kita sebagai loyalis sejati adalah mengingatkannya dan menariknya kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendorongnya makin jauh tersesat. Menjadi kritis kepada pimpinan adalah bentuk loyalitas tertinggi karena kita ingin menjaga pimpinan tetap on the track.

Saya sendiri selalu percaya bahwa persahabatan dan kemitraan kerja yang sehat harus dilandasi oleh kejujuran yang kadang menyakitkan. Saya lebih memilih punya teman yang berani bilang tulisan saya jelek atau ide saya ngawur, daripada teman yang bilang semuanya bagus padahal aslinya hancur lebur. Teman yang jujur itu menyelamatkan saya dari rasa malu yang lebih besar di kemudian hari saat karya saya dinikmati orang banyak. Kritik pedas dari orang terdekat adalah obat pahit yang menyembuhkan, sedangkan pujian palsu adalah gula manis yang diam-diam menyebabkan diabetes akut. Kita harus belajar berterima kasih pada mereka yang berani tidak setuju dengan kita.

Mungkin memang susah menjadi orang yang tegak lurus di tengah budaya yang serba ewuh-pakewuh dan sungkanan ini. Tapi percayalah, tidur kita akan jauh lebih nyenyak kalau kita tidak punya beban moral karena harus membolak-balikkan fakta setiap hari. Kita tidak perlu pusing mengarang alasan baru untuk menutupi kebohongan lama yang sudah kita buat sebelumnya. Hidup dengan integritas itu sederhana dan menenangkan, tidak perlu banyak drama dan akrobat kata-kata. Biarlah orang lain sibuk menjadi bumper sampai penyok, kita cukup menjadi manusia biasa yang waras dan bahagia.

Pada akhirnya, marilah kita sudahi drama loyalitas buta yang melelahkan dan tidak mendidik ini. Sayang energi dan kuota internet kita kalau cuma habis dipakai untuk berdebat membela hal yang sebenarnya tidak perlu dibela. Mending energinya dipakai untuk bekerja, berkarya, atau sekadar ngopi santai sambil mentertawakan kelucuan dunia yang makin hari makin absurd ini. Jadilah loyalis yang cerdas, yang tahu kapan harus mengangguk dan kapan harus menggeleng dengan tegas. Karena di atas segalanya, kita punya tanggung jawab pada akal sehat yang sudah dianugerahkan Tuhan di kepala kita masing-masing.

Sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa, masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membaca kelayakan seorang pemimpin. Kelayakan tidak ditentukan hanya oleh garis keturunan, tetapi juga oleh sesuatu yang dipahami sebagai wahyu kepabron. Wahyu ini dipandang sebagai pertanda kedewasaan batin, kematangan moral, dan kesiapan seseorang memegang amanah besar. Dalam tradisi lama, wahyu kepabron dipercaya hadir bersama pribadi yang mampu menjaga diri, mampu menahan ambisi, dan mampu memelihara harmoni di tengah masyarakatnya. Harmoni menjadi simbol utama bahwa seseorang pantas memimpin. Kepantasan itu dinilai melalui perilaku, bukan sekadar pernyataan.

Cerita-cerita tentang wahyu kepabron menjadi bagian penting dalam narasi kekuasaan kerajaan Jawa. Kisah naik-turunnya raja sering dijelaskan melalui hadir atau hilangnya wahyu tersebut. Ketika seorang raja menjaga kebijaksanaan, keteguhan, dan kehati-hatian, masyarakat menilai bahwa wahyu masih bersamanya. Ketika raja menunjukkan perilaku yang mengganggu harmoni, masyarakat akan membaca bahwa wahyu mulai menjauh. Cara pandang ini membuat masyarakat lebih menilai batin seorang pemimpin daripada apa yang tampak di permukaan. Dengan demikian, wahyu kepabron adalah konsep budaya yang menilai kelayakan moral berdasarkan perilaku nyata.

Ilustrasi Raja di Era Digital (Gambar : AI Generated)

Perubahan besar dalam cara publik menilai kepemimpinan terasa kuat sejak ruang digital menjadi pusat komunikasi sosial. Publik memberikan perhatian bukan lagi dari cerita turun-temurun, tetapi dari jejak tindakan yang muncul setiap hari di layar. Perubahan ini mengatur ulang bagaimana dukungan politik terbentuk dan bagaimana legitimasi dibangun. Dalam kondisi seperti ini, struktur kekuasaan menghadapi tekanan untuk menjadi lebih terbuka dan lebih konsisten. Tekanan tersebut membuat konsep kelayakan pemimpin mengalami pergeseran. Pergeseran ini berlangsung bertahap mengikuti perkembangan teknologi.

Masyarakat Indonesia yang akrab dengan budaya Jawa membawa ingatan lama ketika menilai pemimpin. Konsep wahyu kepabron tetap menjadi rujukan batin, meski wujudnya tidak lagi sama. Dalam Etika Jawa, Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa pemimpin dihargai karena kedalaman wataknya. Kedalaman itu terlihat dari ketenangan, kesabaran, dan kemampuan menjaga harmoni. Pada masa lalu, harmoni dibaca dari tindakan sehari-hari. Kini harmoni itu dibaca dari pola komunikasi digital. Pola ini menjadi rujukan publik untuk membaca kualitas batin pemimpin.

Ruang digital membuat semua tindakan mudah diamati. Pengamatan publik tidak memiliki batas ruang dan waktu. Setiap pernyataan yang tidak tepat akan langsung mendapat respons. Respons publik membentuk persepsi. Persepsi menentukan legitimasi. Legitimasi menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan kebijakan. Legitimasi tidak lagi bergantung pada simbol atau cerita, tetapi pada konsistensi tindakan yang terekam.

Bukti menjadi lebih penting daripada kesan. Bukti itu berupa jejak digital yang bertahan lama dan sulit dihapus. Orang dapat melihat bagaimana pemimpin bersikap dalam krisis, menjawab kritik, dan menjelaskan kebijakan. Semua rekam tindakan itu membentuk gambaran tentang kelayakan. Publik akan mengingat pola, bukan momen tunggal. Pola inilah yang menjadi dasar penilaian masyarakat dalam era digital.

Dinamika tersebut membuat ruang digital menjadi pusat perhatian publik. Setiap unggahan menjadi bagian dari rekam tindakan. Setiap klarifikasi menjadi bagian dari penilaian. Pemimpin harus memahami bahwa penilaian publik tidak hanya mengenai isi pesan, tetapi juga cara menyampaikan pesan. Konsistensi menjadi faktor kunci dalam membangun persepsi positif. Persepsi positif memperkuat legitimasi.

Ketika perhatian bergerak cepat, kejelasan komunikasi menjadi kebutuhan utama. Kejelasan memberi pegangan bagi publik dalam memahami arah kebijakan. Tanpa kejelasan, publik mudah terpengaruh oleh informasi yang lebih cepat, meski tidak akurat. Di sini peran pemimpin diuji untuk tetap menjaga ritme komunikasi yang terukur. Ritme yang terukur membantu membangun stabilitas. Stabilitas menjadi dasar bagi kepercayaan publik.

Di tengah perubahan ini, muncul tantangan besar berupa banjir informasi. Informasi tidak selalu jernih. Namun di balik tantangan itu terdapat peluang untuk membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat. Ruang digital membuka jalan bagi dialog langsung. Dialog yang terbuka membentuk hubungan yang lebih kuat. Hubungan mengarah pada penerimaan. Penerimaan menjadi unsur penting dalam membangun legitimasi.

Jejak digital membuat standar baru dalam menilai pemimpin. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pemimpin perlu menjaga kesesuaian antara kata dan tindakan. Publik sangat sensitif terhadap ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian memicu keraguan. Keraguan merusak legitimasi. Legitimasi yang rusak membuat pemimpin kehilangan kepercayaan.

Walaupun ruang digital membawa perubahan besar, nilai budaya tetap menjadi bagian penting. Nilai seperti ketenangan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri tidak hilang. Nilai itu justru menjadi lebih terlihat dalam cara pemimpin menghadapi tekanan digital. Respon yang tergesa atau emosional akan mudah terbaca. Publik mengharapkan pemimpin yang matang secara batin. Kematangan terlihat dari ritme komunikasi yang stabil.

Stabilitas itu sejalan dengan inti konsep wahyu kepabron. Dalam budaya Jawa, pemimpin yang matang menjaga keseimbangan dalam situasi sulit. Era digital membuat ujian keseimbangan lebih sering muncul. Ujian itu datang dari komentar publik, dari kritik, atau dari informasi salah. Pemimpin yang matang akan menjaga ketenangan. Ketengan akan terlihat dalam rekam digital. Rekam tindakan yang stabil memberi rasa aman bagi publik.

Rasa aman menjadi dasar dari kepercayaan. Kepercayaan menentukan dukungan. Dukungan memberi legitimasi. Legitimasi kemudian memberi ruang bagi pemimpin untuk menjalankan visi. Visi yang kuat memerlukan pijakan kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hadir secara otomatis. Kepercayaan harus dibangun melalui rekam tindakan yang konsisten.

Manuel Castells dalam Communication Power menekankan bahwa kekuasaan di era digital terbentuk melalui kemampuan mengatur arus informasi. Pemimpin yang mampu menjaga aliran informasi tetap jernih memiliki peluang lebih besar mempertahankan dukungan publik. Dukungan publik menjadi penentu ketahanan politik. Ketahanan politik menentukan stabilitas kebijakan. Stabilitas adalah syarat minimum bagi pembangunan jangka panjang.

Fenomena ini membuat pemimpin harus lebih peka terhadap perubahan suasana publik. Publik tidak lagi mengikuti pemimpin hanya karena posisi. Publik menimbang melalui bukti dan rekam tindakan. Penimbangan ini membuat struktur kekuasaan lebih terbuka. Keterbukaan menuntut pemimpin menjaga kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi mempengaruhi legitimasi.

Gabungan antara nilai tradisi dan kecakapan digital menjadi fondasi kepemimpinan masa kini. Nilai tradisi menyediakan kedalaman moral. Kecakapan digital memberikan kemampuan membaca situasi modern. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketika salah satu hilang, kepemimpinan menjadi pincang. Pemimpin membutuhkan keduanya untuk bertahan di tengah perubahan cepat.

Era digital juga menguji ritme komunikasi pemimpin. Ritme yang terlalu sering dapat melelahkan publik. Ritme yang terlalu jarang dapat membuat pemimpin dianggap tidak hadir. Keseimbangan adalah kuncinya. Keseimbangan menunjukkan kematangan. Kematangan memberikan kesan bahwa pemimpin memahami situasi. Pemahaman itu memperkuat kepercayaan.

Dalam budaya Jawa, pemimpin ideal adalah pemimpin yang mampu menjaga batas dan tidak terjebak pada godaan untuk tampil berlebihan. Prinsip itu tetap relevan dalam ruang digital. Pemimpin perlu memilih waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang tepat untuk diam. Diam bukan berarti absen. Diam adalah bagian dari strategi menjaga kejernihan. Kejernihan menjadi tanda kematangan.

Kematangan itu juga terlihat dari cara pemimpin menjaga jarak aman dengan konflik digital. Konflik digital mudah membakar emosi. Pemimpin harus menjaga jarak agar tetap jernih. Jernih dalam menilai situasi. Jernih dalam merumuskan respons. Respons yang jernih memperlihatkan kedewasaan. Kedewasaan menjadi dasar penerimaan publik.

Ketika publik menerima pemimpin, hubungan sosial menjadi lebih stabil. Stabilitas ini memberi ruang bagi pemimpin untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Keberlanjutan membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan rekam tindakan yang konsisten. Konsistensi itulah yang menjadi rujukan utama bagi publik dalam menilai pemimpin masa kini.

Namun konsistensi bukanlah sesuatu yang mudah dijaga. Inkonsistensi menjadi tantangan besar dalam era digital karena publik memiliki memori kolektif. Memori ini tersimpan dalam arsip internet. Pernyataan lama dapat muncul kembali kapan saja. Ketika pernyataan itu tidak selaras dengan tindakan baru, publik akan mempertanyakannya. Pertanyaan itu bisa berkembang menjadi kritik. Kritik yang tidak terkelola akan menggerus legitimasi.

Stabilitas dalam menghadapi kritik menjadi ukuran penting. Publik menghargai pemimpin yang tidak defensif dan tetap rasional. Rasionalitas memberi ruang bagi dialog. Dialog menciptakan hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Hubungan yang sehat melahirkan penerimaan sosial. Penerimaan sosial menguatkan posisi politik.

Dalam sistem politik modern, persepsi sering lebih berpengaruh daripada realitas. Persepsi dibentuk oleh rekam tindakan yang mudah dilihat. Rekam yang stabil membentuk persepsi positif. Persepsi positif menciptakan rasa aman. Rasa aman mendorong dukungan. Dukungan mendukung kelangsungan kepemimpinan. Keberlangsungan menciptakan ruang kerja yang lebih tenang.

Di sinilah tradisi dan teknologi bertemu secara nyata. Tradisi memberikan kerangka moral. Teknologi memberikan sarana untuk menampilkan rekam tindakan. Pertemuan keduanya melahirkan cara baru dalam membaca kelayakan pemimpin. Kelayakan tidak hanya dinilai dari nasab atau posisi, tetapi dari rekam tindakan yang dapat diuji. Uji itu berlangsung setiap hari. Setiap hari publik memberikan penilaian.

Ketika penilaian itu konsisten positif, legitimasi tumbuh dengan kuat. Legitimasi kuat mencerminkan bahwa pemimpin memiliki dasar yang kokoh dalam menjalankan tugas. Dasar ini bukan sekadar formalitas. Dasar ini berasal dari penerimaan sosial yang terbentuk dari proses panjang. Proses panjang itu terlihat dalam dengan jelas di ruang digital.

Pada akhirnya, pemimpin masa kini memerlukan dua fondasi utama, yaitu moralitas yang diakui publik dan rekam tindakan yang stabil. Moralitas berasal dari nilai budaya yang menuntut kebijaksanaan dan keseimbangan. Rekam tindakan berasal dari ruang digital yang menyimpan seluruh jejak komunikasi. Ketika kedua fondasi ini berpadu, publik melihat kelayakan yang lengkap. Kelayakan ini menjadi bentuk mutakhir dari tradisi lama yang terus hidup. Bentuk inilah yang kini dikenal sebagai Wahyu Kepabron di Era Digital.