ROHINGYA ; BANGSA TANPA NEGARA [Bag. 1]

Beberapa waktu yang lalu, ada salah seorang teman yang menghubungi untuk minta pendapat dan gambaran utuh tentang kondisi Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Saya sendiri sebenarnya tidak qualified untuk menggambarkan isu dan konflik ini, karena saya sudah lama tidak mendalami isu-isu ke-HI-an. Namun saya coba memberikan gambaran utuh berdasarkan sumber-sumber yang ada (saya tidak bisa mengatakan sumbernya 100% valid, namun saya berusaha mengambil sumber-sumber primer yang mendapat data di lapangan). Tulisan ini saya buat berdasarkan resume dan kumpulan dari tulisan para actor pejuang kemanusiaan yang terjun langsung ke Myanmar, artikel media massa, laporan penelitian NGO, literature sejarah, catatan orang yang pernah tinggal dan melakukan riset di Myanmar, dan hasil diskusi dengan para akademisi melalui jejaring social (lebih lengkapnya ada di catatan kaki). Perlu disampaikan bahwa tulisan ini tidak bertendensi apapun, hanya mencoba merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia harus bersikap.

***

Dalam memahami isu Rohingya, kita harus melihat fakta sejarah bahwa ini bukan sekedar isu yang baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun sudah puluhan tahun. Kita harus melihatnya secara utuh karena keduanya saling berkaitan. Saya akan coba membaginya dalam 2 era, yaitu Rohingya Kuno dan Rohingya Modern, dimana Rohingya kuno adalah masa sebelum kemerdekaan Burma dan Rohingya Modern adalah masa setelah Burma merdeka dari Inggris.

Sebelum Inggris menguasai Myanmar, wilayah/propinsi (state) yang saat ini disebut “Rakhine”, terdiri atas 2 bagian. Sebagian dibawah wilayah Bengal dan sebagian lagi dibawah kerajaan Arakan. Penting untuk sedikit memahami apa yang terjadi sebelumnya di wilayah Rakhine, baik di utara (dekat dengan Bangladesh) dan selatan (dekat dengan Burma/Myanmar). Bengal sejak 1947 berada dalam wilayah Pakistan, namun masyarakat Bengal merasa didiskriminasi oleh Pakistan, salah satunya karena bahasa; karena meskipun mereka adalah mayoritas di wilayah tersebut, bahasa resmi yang digunakan pemerintah adalah bahasa Urdu dan bukan Bengali. Banyak gerakan separatis masyarakat Bengal dan akhirnya pada tahun 1971 Bengal merdeka dari Pakistan dan menjadi negara Bangladesh. Dalam proses menuju kemerdekaan Bangladesh, tentunya banyak rakyat sipil yang mengungsi, lari dari perang. Sebagian lari menuju ke Selatan, masuk ke wilayah (bekas) kerajaan Arakan, yang saat itu sudah berada di bawah Burma. Pengungsi ini kemudian ditampung sementara, namun sebagian besar dikembalikan lagi ke Bangladesh karena tidak diakui sebagai warga Myanmar.
Di selatan, bagian Burma, saat terjadi pembasmian gerakan separatis Muslim di Rakhine di tahun 1950; banyak juga penduduk yang berusaha lari dan bermigrasi ke Bengal (Pakistan). Nasib mereka sama, sesampainya di Bengal, mereka ditampung sementara dan akhirnya dikembalikan ke Myanmar. Tentu ada sebagian yang lolos sebagai imigran ilegal di kedua negara dan akhirnya bisa hidup turun temurun di negara baru mereka [1]

Rohingya Kuno
Cikal-bakal kelompok Rohingya terlacak pada awal abad ke-15. Pada 1404, pasukan dari Ava, ibukota kerajaan Burma kala itu, menyerang kerajaan Arakan yang membuat Raja Narameikhla mengungsi ke negeri Bengali (kini Bangladesh). Dua puluh empat tahun kemudian, bersama bala bantuan dari Sultan Bengali, dia kembali untuk merebut Arakan. Menurut Wilhem Klein dalam Burma, The Golden, selama di Bengali, Narameikhla belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, dan Islam di kota Gaur. Ketika kembali menjadi penguasa Arakan, pengaruh Islam yang didapatkannya di pengasingan begitu terasa. Dia mengubah namanya menjadi Solaiman Shah. Dia juga membangun masjid, mendirikan pengadilan yang memadukan budaya Budha dan Islam, serta mendirikan sebuah kota bernama Mrauk U yang akan menjadi kota terpenting di wilayah itu. Pengaruh Islam tetap bersemayam dalam diri setiap penguasa Arakan, kendati Arakan tetaplah kerajaan Budha yang merdeka [2].

Baca juga : Rohingya ; Bangsa Tanpa Negara (Bag. 2)

Pada 1784, Bodawphaya, raja Burma dari Dinasti Konbaung, mengerahkan tentara untuk menginvasi wilayah Arakan. Ribuan orang tewas dan ditawan. Menurut sejarawan Inggris G. E. Harvey dalam Outline of Burmese History, setidaknya 20.000 tawanan termasuk simpatisan Muslim, seniman, dan ilmuwan digelandang menuju pusat Burma melintasi bukit Arakan. Ratusan di antaranya tewas selama di perjalanan. Pemerintahan Arakan jatuh. Dimulailah perseteruan antara etnis Burma dan orang-orang Arakan, terutama penganut Islam, yang berlarut-larut hingga kini. Kekuasaan Inggris, yang menginvasi Burma dalam apa yang dikenal sebagai Perang Anglo-Burma I pada 1823, tak menyurutkan perseteruan itu. Selama memerintah Arakan, Inggris mendatangkan orang-orang Muslim yang sebelumnya terusir ke Chittagong, Bengali, karena membutuhkan tenaga kerja di lahan-lahan pertanian serta membangun infrastruktur [2].

Kerajaan Inggris menguasai daerah Rakhine mulai tahun 1826, setelah perang Anglo-Burmese. Salah satu hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah bentukan Inggris yaitu melakukan sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk, suku-suku dan agama yang ada di Burma. Dari beberapa sensus yang dilakukan, tidak ada yang mengidentifikasi diri mereka sebagai suku/ etnis Rohingya. [3] [4]. Orang etnis India (berkulit hitam) di Burma pada masa itu dijuluki Hindus (bila mereka beragama Hindu) dan Mohamedans (kalau mereka Muslim). Mereka yang berasal dari Bengal, disebut Chittagonians atau Bengalis [1].

Pertemuan Menlu RI dengan Aung San Suu Kyi, 5 September 2017 (Sumber : FP Kemenkumham RI)

Banyak yang sering menggabungkan “Rohingya” (baca: Ro-hin-jya) dengan “Muslim”. Muslim Rohingya, begitu sering diberitakan – dimana Rohingya diidentikkan dengan orang beragama Islam. Ada juga beberapa media yang menyebutnya “Etnis Rohingya”, dimana Rohingya diidentikkan dengan sebuah suku. Lalu yang mana yang paling tepat? Kata Rohingya berasal dari Bahasa Bangladesh (Bengali), kata “Rohang” yang merupakan sebutan lain untuk “Arakan” (kerajaan Arakan). Istilah ini pertama kali didokumentasikan oleh Dr. Francis Buchanan, seorang botanis, geografer, ahli bahasa dan peneliti budaya dan sejarah Bengal. Pada tahun 1795, dia mengunjungi kerajaan Amarapura setelah jatuhnya kerajaan Arakan. Di sana dia bertemu penduduk setempat dan saat ditanya dari mana asalnya, mereka menjawab dari Rohang. Rohingya (orang yang berasal dari Rohang), adalah istilah yang muncul atas latar belakang geografis, bukan suku atau agama. Mereka adalah orang-orang Bengal yang tinggal di wilayah kerajaan Arakan. [3]. Yang menarik, istilah Rohingya ini hanya ada di Rakhine bagian Myanmar. Saat dilakukan penelitian pada orang dari Rakhine bagian Bangladesh, disana tidak dikenal istilah Rohingya [1].

Rohingya Modern
Pada 1942, Jepang menginvasi Burma. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi penganut Budha di Arakan. Terjadilah kerusuhan yang menewaskan sekitar 100.000 Muslim dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengali. Di bawah kekuasaaan Jepang, umat Budha menjadi mayoritas di Arakan. Kerusuhan ini membagi wilayah Arakan menjadi dua bagian: selatan dihuni penganut Budha, utara dihuni orang-orang Muslim Rohingnya. Inggris, yang terdesak ke Arakan utara, menjalin hubungan dengan orang-orang Rohingya. Ketika Inggris menyusun rencana perang gerilya dengan sandi “V Force” pada April 1943, dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, orang-orang Rohingya ikut dilatih sebagai calon tentara. Tentara Arakan yang tergabung dalam “V Force” berperan penting dalam upaya Inggris merebut kembali Arakan pada 1945. Merasa andil dalam memenangkan Inggris, orang-orang Rohingya menuntut imbalan berupa kemerdekaan di sebuah wilayah bernama Maungdaw di Arakan. Permintaan ini dikabulkan. Para pengungsi Rohingya, yang terusir ke Bengali dalam kerusuhan tahun 1942, akhirnya kembali ke kampungnya. Untuk mengamankan kekuasaan, mereka tak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada orang-orang Budha; suatu keadaan yang memperdalam sentimen kebencian. Sebagai hasil dari Konferensi London, kekuasaan Inggris akhirnya diserahkan kepada Burma pada 4 Januari 1948. Tanggal ini kemudian dijadikan hari kemerdekaan Burma [2].

Sayangnya, pasca kemerdekaan, keberadaan orang-orang Rohingya justru tak diakui. Dalam draf konstitusi Burma yang baru disusun, mereka tak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Konsekuensinya, mereka tak berhak mendapatkan hak-hak minoritas seperti kuota di parlemen dan perlindungan hukum. Perlakuan ini memicu kembali perlawanan orang-orang Rohingya. Banyak di antara mereka bergabung dalam gerakan Mujahidin yang dipimpin Jafar Kawal. Gerakan ini ditandingi Burma Teritorial Force (BTF) yang dibentuk Jenderal Ne Win. Ribuan Muslim dan rumah mereka dimusnahkan pasukan Jenderal Ne Win. Salah satu keberhasilan gerakan Mujahidin adalah memaksa pemerintah Burma memberikan distrik otonom yang terdiri dari Maungdaw, Rathedaung, dan Buthidaung pada 1950. Wilayah ini nantinya dikenal sebagai Mayu Frontier [2].

Menlu RI bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan pimpinan junta militer Myanmar (Sumber : FP Kemenkumham RI)


Pada tahun 1978 pemerintah Burma melakukan operasi imigran ilegal yang dikenal dengan King Dragon Operation. Tujuannya untuk “membasmi” anggota dan simpatisan gerakan Mujaheedin atau gerakan pemberontakan lainnya. Banyak rakyat muslim yang dipenjara dan dibunuh dalam operasi ini. Banyak juga yang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk mencari perlindungan. Sebagian dari mereka ditampung sebagai pengungsi, namun sebagian lagi bergabung dengan berbagai gerakan pemberontakan lainnya. Dengan larinya penduduk muslim ke perbatasan, ini menjadi ladang yang subur untuk melakukan rekrutmen. Ada yang bergabung dengan motivasi balas dendam, untuk mencari perlindungan dan juga untuk berjihad [1].

Rohingya mengalami keadaan lebih baik semasa U Ba Swe menjabat Menteri Pertahanan pada 1959. U Ba Swe mengakui orang-orang Rohingya sama seperti ras-ras lainnya di Burma sehingga memiliki hak setara. Orang-orang Rohingya pun bisa ikut pemilihan umum pada 1960. Pemerintah bahkan membentuk Mayu Frontier Administration (MFA). Burma Broadcasting Service (BBS), stasiun radio milik pemerintah, juga mulai menyiarkan berita-berita berbahasa Rohingya dalam acara bertajuk Rohingya Language Program. Namun, nasib baik orang-orang Rohingya tak berlangsung lama. Pada 1962, Jenderal Ne Win mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Seketika Burma pun berubah menjadi pemerintahan junta militer. Program-program yang berpihak kepada orang-orang Rohingya seperti MFA dihapus. Setelah nasionalisasi ekonomi besar-besaran oleh pemerintahan Dewan Revolusioner Ne Win pada 1963, orang-orang Rohingya melintas ke Bengali. Pemberontak Mujahidin membubarkan diri, namun segera muncul gerakan baru bernama Rohingya Independence Force (RIF) pada 26 Maret 1963. Setelah itu muncul Rohingya Independence Army, Rohingya Patriotic Front (RPF), dan Rohingya National Alliance (RNA) yang bertujuan menuntut pembentukan daerah otonom bagi Muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma. Gerakan-gerakan tersebut memunculkan kesadaran baru bagi orang-orang Rohingya untuk memperjuangkan wilayah dengan pemerintahan sendiri. Namun, di sisi lain, ia meningkatkan tindakan represif dari junta militer. Identitas Rohingya pelan-pelan dihapus. Arakan, nama wilayah yang selalu identik dengan orang-orang Rohingya, secara resmi diubah menjadi Rakhine pada 1974. Empat tahun kemudian, pemerintah menggelar operasi militer bernama Naga Min. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa kartu identitas penduduk. Semua yang tercatat sebagai Rohingya diusir. Terjadi pula pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya, yang mendorong 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Tak lama setelah operasi Naga Min, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Dalam undang-undang tersebut termaktub bahwa pemerintah hanya mengakui 135 kelompok warga negara yang disebut “national race”. Celakanya, Rohingya tak termasuk di dalamnya. “Rohingya adalah rakyat tanpa negara,” maklumat Jenderal Ne Win. Sejak itulah orang-orang Rohingya tak memiliki status kewarganegaraan. Akses sekolah dan rumah sakit ditutup. Orang-orang Rohingya juga kembali mengalami pengusiran. Simpul penting dalam kisah pengusiran orang-orang Rohingya adalah dibentuknya Nay-Sat Kut-Kwey Ye atau NaSaKa di Rakhine utara. NaSaKa terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara. Lembaga ini menjadi alat junta militer untuk mengusir orang-orang Rohingya [2].

bersambung ke bagian 2............

Share:

0 komentar