MENPORA vs MENDIKBUD ; SIAPA YANG LEBIH LAYAK DICOPOT?

Usai sudah gelaran pesta olahraga di kawasan ASEAN, dengan diumumkannya peringkat antar negara dalam kompetisi 2 tahunan tersebut. Malaysia sebagai tuan rumah, berada pada puncak klasemen yang ini berarti mendaulatkan Malaysia sebagai juara umum SEA Games 2017. Dan Indonesia, berada pada peringkat ke-5 yang merupakan prestasi terburuk sepanjang keiikutsertaan Indonesia dalam ajang SEA Games sejak pertama kali bergabung pada tahun 1977.

Apa yang dicapai oleh tim Indonesia, adalah akumulasi dari semua supporting system yang ada. Baik dari rekrutmen, pembinaan, pelatihan, hingga anggaran yang ada. Tulisan ini tidak akan menguliti factor-faktor tersebut secara mendalam, tapi mencoba memberikan wacana lain dengan menteri lainnya yang saat ini sedang digoyang-goyang untuk mundur Karena kebijakan yang diambilnya.

Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Muhadjir Effendi, banyak didemo oleh kader-kader salah satu organisasi, agar bisa mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya Karena kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang oleh mereka disalahartikan menjadi Full Day School dan Five Days School, dianggap berbahaya dan mengancam eksistensi Madrasah Diniyah, TPA, dan sebagainya. Anggapan ini mereka dapatkan dari hanya membaca framing­ berita-berita di media cetak, elektronik, maupun media social. Padahal yang menjadi anggapan mereka itu, tidak pernah terbukti. Semua sudah dijelaskan secara gamblang baik melalui saluran resmi Kemendikbud maupun pernyataan-pernyataan staff lainnya.

Pertanyaannya, mana yang sebenarnya layak mundur, Menpora atau Mendikbud?

HASIL AUDIT BPK

Hampir di semua program pemerintah, anggaran adalah factor yang krusial. Sukses tidaknya sebuah kebijakan / program sebuah kementerian, sangat tergantung dukungan anggaran yang ada. Namun dalam pengelolaan anggaran, ada hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI sebagai indicator kinerja pengelolaan anggaran sebuah kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam hasil audit pengelolaan keuangan tahun 2016 yang diserahkan oleh BPK RI kepada Presiden pada tanggal 23 Mei 2017, Kemenpora RI mendapat predikat disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari BPK RI. Mengutip dari laman Wikipedia, Opini tidak menyatakan pendapat (TMP / Disclaimer) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. BPK sendiri memiliki 4 jenis opini terhadap hasil audit yang dilakukannya. Keempat opini tersebut yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).

Ilustrasi (Sumber : http://keuangan.co/audit-dan-kesejahteraan-rakyat/)

Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah komando Prof. Muhadjir, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kemendikbud melaporkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 1,24 triliun atau 4,7% dari anggaran Kemendikbud dan realisasi sebesar 38,56 triliun atau 88,4% dari alokasi anggaran Kemendikbud.

Mengutip pemberitaan koran Tempo.co tanggal 23 Mei 2017, tertulis disana, “Pantauan Tempo di lokasi, Jokowi menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaannya dengan jelas. Selain dua kali menampilkan nama-nama kementerian dan lembaga yang mendapat status disclaimer ke para peserta acara, Jokowi meminta menteri-menteri terkait menunjukkan diri ke hadirin. Hal itu pun ia sampaikan dengan nada keras dan muka kesal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung angkat tangan begitu Jokowi menyebut kembali nama-nama kementerian dan lembaga yang berstatus disclaimer. Sementara itu, Menteri Pemuda Imam Nahrawi berdiri kala nama lembaganya disebut dan langsung menundukkan kepala sebagai permintaan maaf”.

ANGGARAN UNTUK RAKYAT

Pada tahun 2017, Kemenpora mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp. 3,14 triliun, dimana Rp. 1,5 triliun dialokasikan untuk program kepemudaan dan keolahragaan, serta Rp, 1,3 triliun untuk pembinaan olahraga prestasi. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 122,2 Miliar untuk pengembangan tenaga keolahragaan dan pencarian bibit atlet di daerah-daerah (Kompas, 20 Januari 2017).

Namun dari jumlah anggaran Kemenpora untuk tahun 2017 tersebut, sebanyak Rp. 8 miliar digunakan untuk penyelenggaraan liga santri nusantara tahun 2017. Kompetisi bola khusus santri yang digelar mulai tanggal 9 Agustus 2017 ini, menurut Menpora merupakan hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikan santri tak hanya ahli dalam ilmu agama tetapi juga bisa mengembangkan potensi dan cita-cita dalam dunia olahraga. Liga santri nusantara ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Pengurus Pusat Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Ajang LSN 2017 yang melibatkan sekitar 20.000-an santri dari 23.000 pesantren di bawah PBNU, menurutnya adalah ajang yang bisa memunculkan bakat-bakat sepak bola nasional.

Namun agak disayangkan, dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 8 miliar tersebut, hasil yang didapat belum signifikan. Pada pelaksanaan tahun 2015 dan 2016 misalnya, LSN hanya menghasilkan tiga pemain yang sempat dipanggil oleh Indra Sjafri untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-19.

Padahal di lain pihak, untuk memberangkatkan seluruh kontingen SEA Games 2017, Kemenpora justru hanya mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 30,5 miliar yang dinilai banyak pihak, sangat jauh dari cukup untuk memberangkatkan 841 dengan rincin 620 atlet, 221 offisial yang terdiri dari manager, pelatih dan pendukungnya. Dan hasilnya bisa ketahui bersama pasca penutupan SEA Games 2017 yang menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-5.

Belum usai masalah anggaran tersebut, hari ini viral curhatan dari salah seorang atlet yang mendapatkan emas dalam SEA Games 2017. Dalam postingan di akun media sosialnya, Eki Febri yang mendapat emas di cabang tolak peluru menulis, “Saya atlet peraih emas sea games 2017. Uang Akomodasi (Makan, Penginapan,dll) belum juga dibayar dari bulan Januari-Agustus. Padahal Sea Games sudah hampir selesai. Gmana mau maju? Birokrasi dan sistem olahraga di Indonesia yang ribet! @ina_seagames2017 bilang min pemerintah juga harus introspeksi terkait penyebab knp indonesia tidak maksimal di sea games skrg!”.

Agak disayangkan rasanya ditengah keterbatasan anggaran untuk para atlet berprestasi, Kemenpora justru mengadakan sebuah kompetisi yang hanya mewadahi komunitas tertentu saja. Padahal output yang diperoleh tidak sesignifikan anggaran yang dikeluarkan. Kalau boleh ikut mengusulkan, sebenarnya anggaran 8 miliar tersebut bisa dialokasikan untuk para atlet ini dan menutupi kekurangan anggaran untuk persiapan SEA Games 2017 yang lalu.

Di sisi yang lain, Kemendikbud RI mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp, 39,82 triliun yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pembangunan unit sekolah baru (USB) serta ruang kelas baru. Anggaran Kemendikbud pada tahun 2017 juga difokuskan pada empat hal lainnya, yaitu rehab sekolah dan ruang kelas, pembangunan laboratorium sekolah dan perpustakaan sekolah, pemberian tunjangan profesi guru non-PNS, dan pendampingan 74-ribu sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Kemendikbud sendiri akan membangun 221 unit sekolah baru dan 2.500 ruang kelas baru. Kemendikbud juga akan melakukan rehab atau perbaikan untuk 305 sekolah dan 42-ribu ruang kelas.

Salah satu tugas dari Prof Muhadjir selaku pelaksana mandat Presiden RI di bidang pendidikan adalah mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar dan membenahi sistemnya. Sebelum Prof Muhadjir menjabat sebagai Mendikbud, realisasi KIP hanya sekitar 22 persen. Namun kini, 80 persen KIP sudah didistribusikan kepada siswa pasca Muhadjir menjabat Mendikbud. Untuk tahun 2017, per agustus ini penyalurannya rata-rata sudah mencapai diatas 45 % (lihat grafik yang ada).

Tabel Status Penyaluran dan Pencairan KIP (Sumber : http://pip.kemdikbud.go.id/index/summary)

Untuk penyerapan anggaran tahun 2016 sendiri di Kemendikbud, mencapai angka 98,03 persen, dan termasuk yang tertinggi dari semua kementerian / lembaga yang ada.

***

Dari hanya 2 faktor pembanding diatas, kita bisa melihat bagaimana kinerja dari kementerian tersebut. Saat kita menginginkan suatu menteri diganti / dicopot, tentu harus ada alasan mendasar dan krusial, bukan sekedar ikut-ikut arus media social, apalagi hanya mengikuti instruksi pimpinan partai atau organisasi tanpa membuat kajian mendalam terlebih dahulu.

Sebagai orang yang ngakunya akademis, tentu banyak dari kita seharusnya membuat kajian-kajian ilmiah dengan data-data valid dan reliabel, sebelum kemudian menilai apakah suatu posisi yang dijabat seseorang layak dipertahankan atau diturunkan. Tapi toh nyatanya tidak seperti itu, karena Menteri kan jabatan politis, bukan seperti professor atau dosen yang harus mati-matian beradu argument disertai data saat mengusulkan sesuatu.

Jadi, siapa sebenarnya yang layak dicopot?

Share:

10 komentar

  1. Ulasan bagus dengan data akurat. Yang seperti ini yang seharusnya banyak dibaca agar menjadi subyektif

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih Bu Retno. Semoga kita bisa semakin arif melihat isu-isu yang berkembang

      Hapus
  2. Berikan aku 10 Andi Azhar, maka akan aku goncang dunia.
    Tulisan renyah nya enak om, :)
    Selalu Istiqomah yaa..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau ada 10 orang Andi Azhar, gaswat mas. Nanti bingung mana Andi yang asli. Hehehehe.....

      Anw, terimakasih sudah berkenan mampir mas.
      Semoga bermanfaat.

      Hapus
  3. Ulasa yang menarik, Om. Mulai berburu dolar sepertinya. Mampirlah ke sini om www.guruberbahasa.com

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hehehehe...... Sampingan Pak. Itupun belum muncul. Masih newbie ini. Punya ente sudah 4 euy yg masuk. Mbok dibagi-bagi ilmunya :)

      Hapus
    2. Sama-sama newbie harus saling mendukung. hehehehe....

      Hapus
    3. Ayo saling BW pak guru. Hehehe

      Hapus