MENYOAL RENCANA PENGGABUNGAN DITJEN PAJAK DAN BEA CUKAI

Selama ini, dua lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan negara adalah Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan pajak. Namun, sering kali muncul pertanyaan, apakah sudah saatnya kedua lembaga ini disatukan menjadi satu lembaga baru yang diberi nama Badan Penerimaan Negara? 

Sebelum membahas lebih lanjut apakah merger antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara adalah sebuah langkah yang tepat, kita perlu menggali lebih dalam mengenai fungsi dan peran masing-masing lembaga tersebut.

Ilustrasi (Gambar : SindoNews/Istimewa)

Bea Cukai bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, serta pengenaan bea masuk dan pajak atas barang-barang tersebut. Sementara itu, Ditjen Pajak memiliki tugas mengumpulkan dan menagih pajak atas penghasilan dan kekayaan masyarakat serta perusahaan. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara.

Namun, apakah menggabungkan kedua lembaga ini akan membawa banyak manfaat? Sebelumnya, beberapa negara telah mencoba untuk menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka, misalnya Amerika Serikat dengan Internal Revenue Service (IRS) yang menggabungkan pengaturan pajak dan bea cukai. Namun, hasilnya tidak selalu sukses. Faktanya, pada tahun 2003, Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk memisahkan kembali kedua lembaga ini.

Satu alasan yang sering muncul adalah bahwa menggabungkan dua lembaga ini menjadi satu dapat mengurangi efisiensi dan kinerja mereka. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan keterampilan yang berbeda, dan menggabungkannya dapat menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dan kesulitan dalam mengatur lembaga baru juga menjadi masalah yang sering muncul.

Namun, tidak semua negara memiliki pengalaman buruk dalam menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka. Sebagai contoh, Malaysia telah berhasil menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka menjadi satu lembaga yang diberi nama Inland Revenue Board of Malaysia. Dengan penggabungan ini, Malaysia berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Penggabungan antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara tidaklah menjadi satu-satunya solusi yang tepat. Lebih tepatnya, kedua lembaga ini perlu untuk memperkuat kerjasama dan sinergi di antara mereka. 

Memperkuat kerjasama antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak akan dapat membawa manfaat yang lebih besar, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing lembaga. Kerjasama yang baik akan memungkinkan keduanya untuk saling mendukung dalam pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan efisiensi dan kinerja mereka.

Selain itu, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan integrasi teknologi dan sistem informasi antara kedua lembaga. Dengan demikian, Bea Cukai dan Ditjen Pajak dapat bekerjasama dalam memperkuat pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara secara efisien dan efektif.

Keputusan untuk menggabungkan Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Dari berbagai contoh dan praktik sukses maupun yang gagal dari negara lain, penggabungan kedua lembaga ini menjadi satu tidaklah selalu menjadi solusi yang tepat. Lebih pentingnya adalah memperkuat kerjasama dan sinergi di antara keduanya, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lembaga. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dikelola secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi negara.