Aku berdiri di tengah kota yang tak pernah tidur ini, di antara ribuan langkah yang saling bersenggolan tapi tak pernah benar-benar bersua. Lampu-lampu neon berkedip, menawarkan cahaya yang palsu, seolah-olah mereka bisa menggantikan hangatnya lara-lara di rumah. Tapi di sini, di tengah gemuruh yang tak henti, justru sunyi itu yang paling nyaring terdengar.  

Bukan sepi yang kosong, bukan. Ini sepi yang penuh—penuh dengan suara orang-orang yang berbicara tapi tak pernah menyentuh, tertawa tapi tak pernah merasuk. Aku dikelilingi wajah-waajh asing yang setiap hari bertukar salam, tapi tak satu pun yang mengenal gurat-gurat kesepian di dahiku.  

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Aku punya teman, ya. Tapi pertemuan kami seperti dua gelas kopi yang tak pernah benar-benar tercampur—meski duduk berdekatan, rasanya tetap terpisah. Mereka bercerita tentang hal-hal yang tak pernah sampai ke relung hatiku, dan aku pun mengangguk, seolah mengerti, padahal yang kupahami hanyalah betapa jauhnya jarak antara satu frekuensi dengan frekuensi lainnya.  

Kadang aku merindukan obrolan di beranda rumah, di mana senyap pun terasa ramai karena diisi oleh kehadiran yang saling mengerti. Di sini, keramaian justru menjadi tembok—sebuah ilusi kebersamaan yang tak pernah cukup hangat untuk menghangatkan malam-malam yang terasa panjang.  

Aku bertanya: apakah kesepian ini bentuk pengkhianatan tempat baru, atau justru pengakuan bahwa ada ruang-ruang dalam diri yang hanya bisa diisi oleh mereka yang sudah lama mengenal diam-diam kita?  

Tapi hidup harus berjalan. Aku belajar menelan sepi ini seperti menelan nasi sehari-hari—dikunyah, dirasakan, lalu dibiarkan mengendap di perut, menjadi tenaga untuk melangkah lagi.  

Sebab, mungkin, di balik semua ini, kesepian adalah cara bumi berbisik: bahwa kita, pada akhirnya, hanya bisa benar-benar bersama ketika berani jujur pada sunyi yang kita bawa.  

*(Titik. Tapi sepi tak pernah benar-benar berakhir.)*

Sepi. Itulah kesan pertama yang menyergap ketika saya menginjakkan kaki di kampung halaman saya di sebuah desa di Lampung Tengah. Jalan-jalan yang biasanya riuh oleh deru motor pemudik kini sunyi. Warung-warung di sepanjang jalan provinsi yang biasa buka hingga larut menjelang Lebaran justru menutup tirai lebih awal. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sepuluh tahun silam.  

Ekonomi memang sedang tidak bersahabat. Namun yang terjadi tahun ini bukan sekadar perlambatan biasa, melainkan sebuah pergeseran struktural yang mengubah wajah tradisi Lebaran secara permanen. Jika dulu mudik adalah kebutuhan sosial yang tak tergoyahkan, kini ia berubah menjadi variabel ekonomi yang bisa dikompromikan.

Ilustrasi Penjual Parsel yang Sepi Pembeli (Gambar : GenerateAI)

Di balik sepinya jalanan kampung tersembunyi sebuah tragedi ekonomi yang lebih besar. Daya beli masyarakat yang terus tergerus inflasi telah memaksa mereka membuat skala prioritas baru. Ketika biaya hidup harian saja sudah menyulitkan, pulang kampung berubah dari kewajiban budaya menjadi kemewahan yang tak terjangkau.  

Pasar tradisional, yang biasanya menjadi episentrum keramaian pra-Lebaran, kini lebih mirip museum yang sepi pengunjung. Beberapa pedagang masih bertahan, tetapi sorot mata mereka sudah kehilangan cahaya harapan.

Yang menarik adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika dulu orang berlomba membeli baju baru dan perlengkapan Lebaran, kini mereka lebih memilih memakai barang-barang tahun sebelumnya. Bukan karena kesadaran hemat yang tiba-tiba muncul, melainkan karena terpaksa oleh keadaan.  

Toko-toko ritel modern memang masih ramai, tetapi itu hanya ilusi dari konsumsi yang terkonsentrasi. Masyarakat berbelanja lebih sedikit, lebih hemat, dan hanya untuk kebutuhan pokok. Silaturahmi yang dulu dirayakan dengan berbagai hidangan kini disederhanakan. Sebuah bentuk rasionalisasi di tengah ketidakpastian.  

PHK massal di berbagai sektor telah menciptakan efek domino yang mengerikan. Para pekerja yang kehilangan penghasilan tak hanya mengurangi konsumsi mereka sendiri, tetapi juga memengaruhi penghasilan pedagang kecil di kampung halaman mereka. Ekosistem ekonomi tradisional yang selama ini mengandalkan siklus tahunan seperti Lebaran mulai kehilangan ritme.  

Dampak sosialnya lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Tradisi mudik bukan sekadar tentang pulang kampung, melainkan sebuah mekanisme redistribusi ekonomi alami. Uang yang dibawa perantau mengalir ke pedagang kecil, tukang ojek, dan usaha mikro di desa. Ketika siklus ini terputus, seluruh rantai ekonomi lokal ikut mati suri.  

Generasi muda perkotaan mungkin tak merasakan dampak besar dari perubahan ini. Bagi mereka, silaturahmi virtual melalui layar gadget sudah cukup. Namun di desa-desa, kehadiran fisik adalah segalanya. Tatap mata langsung, pelukan, dan canda di teras rumah adalah mata uang sosial yang tak tergantikan.  

Pemerintah mungkin bisa membanggakan pertumbuhan ekonomi makro yang tetap positif, tetapi angka-angka itu menjadi tak berarti ketika di lapangan pasar-pasar tradisional mati perlahan. Kebijakan bantuan sosial mungkin bisa meredam gejolak, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya.  

Yang terjadi sekarang adalah sebuah disrupsi sosial-budaya yang dipicu oleh tekanan ekonomi. Masyarakat tidak lagi kehilangan kemampuan finansial untuk mudik, tetapi juga mulai kehilangan motivasi budaya. Ketika tahun demi tahun Lebaran terasa semakin hambar, pada titik tertentu tradisi ini akan punah dengan sendirinya.  

Ironisnya, justru di era di mana teknologi seharusnya memudahkan mobilitas, orang semakin enggan bepergian. Bukan karena tidak ada transportasi, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa dibawa pulang selain rasa khawatir akan masa depan.  

Pergeseran ini juga mengubah lanskap usaha di pedesaan. Warung makan yang biasa buka 24 jam selama Lebaran kini memilih tutup lebih awal. Penginapan-penginapan darurat yang setiap tahun bermunculan di pinggir jalan bahkan tidak dibangun sama sekali.  

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek jangka panjang pada struktur sosial masyarakat. Mudik selama ini berfungsi sebagai perekat hubungan antar generasi. Anak kota kembali mengenal sanak saudara di desa, mendengarkan nasihat orang tua, dan merasakan akar budaya mereka. Tanpa itu, identitas kolektif perlahan akan terkikis.  

Di tingkat makro, ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita. Ketika sebuah tradisi sekuat mudik Lebaran bisa ambruk oleh tekanan ekonomi, artinya ketahanan masyarakat kita berada di ambang yang mengkhawatirkan.  

Pola konsumsi yang berubah juga mencerminkan sebuah transformasi nilai. Lebaran yang dulu tentang berbagi dan kebersamaan, kini tereduksi menjadi sekadar ritual wajib yang dilakukan seperlunya. Semangat berbagi tak lagi datang dari kelapangan hati, melainkan dari kewajiban sosial yang dibebani rasa sungkan.  

Bahkan tradisi bagi-bagi THR mulai kehilangan makna. Jika dulu THR adalah bentuk syukur dan kebanggaan bisa berbagi, kini ia lebih sering dibicarakan sebagai beban yang harus dipenuhi. Perubahan narasi ini menunjukkan pergeseran nilai yang fundamental dalam masyarakat kita.  

Pertanyaannya sekarang: apakah ini hanya sebuah fase sementara, atau awal dari sebuah perubahan permanen? Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan kita membaca tanda-tanda zaman.  

Jika kita cermati, apa yang terjadi sekarang adalah percepatan dari tren yang sebenarnya sudah dimulai sebelum krisis. Masyarakat perkotaan generasi baru memang semakin terpisah dari kampung halamannya secara emosional. Tekanan ekonomi hanya mempercepat proses yang sudah berjalan.  

Solusinya tidak bisa sekadar stimulus ekonomi temporer. Diperlukan pendekatan holistik yang memulihkan baik daya beli maupun ikatan sosial. Pasar tradisional butuh bukan sekadar bantuan modal, tetapi juga transformasi model bisnis yang bisa bersaing di era modern.  

Di tingkat kebijakan, perlu ada pengakuan bahwa masalahnya bukan sekadar siklus ekonomi, melainkan pergeseran peradaban. Ketika orang memilih tidak mudik, mereka tidak hanya merespon kondisi keuangan, tetapi juga mempertanyakan relevansi tradisi itu sendiri.  

Mungkin inilah saatnya kita memikirkan kembali makna Lebaran di era baru. Bukan dengan menyerah pada perubahan, tetapi dengan menemukan bentuk-bentuk baru yang tetap mempertahankan esensinya.  

Karena pada akhirnya, Lebaran bukan tentang keramaian pasar atau kemacetan jalan. Ia tentang manusia yang mengingat asal-usulnya, tentang masyarakat yang menjaga ikatan-ikatan dasarnya. Jika kita kehilangan itu, maka yang tersisa hanyalah tanggal di kalender tanpa makna.  

Tahun depan, mungkin jalanan akan kembali ramai. Tapi apakah keramaian itu akan sama seperti dulu? Ataukah ia hanya menjadi bayangan dari sebuah tradisi yang perlahan memudar? Jawabannya ada pada kita semua.  

Yang pasti, Lebaran 2025 telah memberikan pelajaran berharga: bahwa tradisi sekuat apapun bisa runtuh ketika fondasi ekonomi dan sosial yang menyangganya mulai retak. Dan sekali runtuh, membangunnya kembali akan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan ekonomi - tetapi sebuah komitmen kolektif untuk mempertahankan apa yang membuat kita tetap menjadi manusia.

Di antara gemuruh mesin kendaraan dan riuh rendah terminal, terpancar sebuah kerinduan yang tak terbendung – kerinduan akan tanah kelahiran. Inilah esensi mudik yang sesungguhnya, sebuah perjalanan jiwa sebelum kaki melangkah pulang.  

Bukan kebetulan bila tradisi ini tetap lestari meski zaman terus bergulir. Ada semacam kekuatan magis dalam mudik yang mampu menyatukan kembali apa yang tercerai-berai oleh rutinitas modern. Sebuah magnet sosial yang tak tergantikan.  

Pemudik Motor Bersiap Meninggalkan Kapal di Pelabuhan Bakauheni (Foto : FB Lampung Eksis)

Sosiolog mungkin akan menyebut ini sebagai mekanisme pertahanan budaya. Ketika globalisasi menggerus identitas lokal, mudik justru menjadi penjaga gawang yang menghalau serbuan nilai-nilai asing.  

Lihatlah bagaimana para pemudik rela berdesakan di angkutan umum selama berjam-jam. Bukan sekadar transportasi yang mereka cari, melainkan pengalaman bersama yang mengingatkan pada rasa kebersamaan.  

Pernahkah kita bertanya mengapa tradisi serupa tidak ditemukan di negara maju? Jawabannya mungkin terletak pada cara kita memaknai hubungan kekerabatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar ikatan darah.  

Di balik bingkisan yang dibawa pulang, tersimpan cerita-cerita heroik tentang perjuangan di perantauan. Setiap dusun memiliki versinya sendiri tentang "anak yang merantau dan pulang membawa keberhasilan".  

Tapi mudik juga kerap menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ia mempertahankan tradisi, di sisi lain ia memperlihatkan jurang antara kehidupan urban dan pedesaan. Sebuah cermin sosial yang kadang menyakitkan untuk dilihat.  

Generasi milenial mulai mempertanyakan ritual ini. Bagi mereka, apakah masih relevan menghabiskan waktu dan biaya besar hanya untuk memenuhi kewajiban sosial yang mungkin sudah usang?  

Namun data menunjukkan sesuatu yang menarik. Justru di era digital ini, minat mudik malah meningkat. Seolah ada kebutuhan psikologis yang tak terpenuhi oleh pertemuan virtual.  

Psikolog budaya menjelaskan fenomena ini sebagai kebutuhan akan "grounding" – menyentuh kembali akar-akar identitas di tengah kehidupan perkotaan yang serba mengambang.  

Coba amati interaksi di warung kopi kampung saat lebaran. Di sanalah terjadi transfer pengetahuan lintas generasi yang tak ternilai harganya. Sebuah ruang pembelajaran organik yang tak bisa digantikan sekolah manapun.  

Ekonom melihat mudik sebagai fenomena unik. Uang yang mengalir ke desa-desa selama musim mudik sering kali melebihi anggaran pembangunan daerah setempat. Tapi apakah ini pembangunan yang berkelanjutan?  

Mungkin kita perlu belajar dari filosofi di balik tradisi ini. Bukan soal jumlah uang yang dibawa pulang, melainkan tentang bagaimana kita memaknai pulang itu sendiri.  

Desa-desa sebenarnya menyimpan harapan besar setiap kali musim mudik tiba. Bukan hanya harapan akan bantuan materi, tapi lebih pada harapan akan kembalinya putra-putri terbaiknya untuk membangun tanah kelahiran.  

Sayangnya, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Mudik menjadi ajang pamer kesuksesan semu, di mana orang berlomba menunjukkan kemewahan yang kadang dibeli dengan hutang.  

Pernahkah terpikir bahwa sebenarnya mudik adalah bentuk protes halus terhadap kehidupan urban? Sebuah cara mengatakan bahwa di balik gedung-gedung pencakar langit, kita tetap merindukan kesederhanaan kampung halaman.  

Anak-anak kota yang diajak mudik sebenarnya sedang menjalani proses pendidikan multikultural yang paling autentik. Mereka belajar bahwa Indonesia tidak hanya tentang mall dan apartemen mewah.  

Tapi tradisi ini juga menyimpan keprihatinan. Betapa banyak orang tua di desa yang hanya bertemu anaknya setahun sekali. Sebuah ironi di era yang diklaim semakin terhubung ini.  

Mungkin inilah saatnya kita memikirkan mudik yang lebih bermakna. Bukan sekadar pulang, tapi bagaimana membuat pulang itu memberi dampak nyata bagi kampung halaman.  

Bayangkan jika setiap pemudik tidak hanya membawa bingkisan, tapi juga membawa pulang keterampilan, ide-ide segar, dan komitmen untuk membangun daerah asalnya.  

Sebenarnya, pemerintah sudah mencoba memanfaatkan momen ini dengan berbagai program. Tapi tanpa kesadaran dari bawah, upaya tersebut hanya akan menjadi proyek sesaat belaka.  

Kita perlu bertanya: masih relevankah model mudik massal seperti sekarang? Atau sudah saatnya kita memikirkan pola distribusi yang lebih merata sepanjang tahun?  

Yang tak boleh dilupakan, mudik pada hakikatnya adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Tentang bagaimana kita tetap mempertahankan empati di tengah kerasnya kehidupan modern.  

Di terminal-terminal, kita bisa menyaksikan solidaritas sesama pemudik yang mungkin tak akan terjadi di kehidupan sehari-hari. Sebuah pelajaran tentang kemanusiaan yang terjadi secara organik.  

Mudik seharusnya mengajarkan kita tentang arti kesederhanaan. Tapi justru belakangan ini, tradisi ini sering dikapitalisasi menjadi ajang konsumerisme baru.  

Pemikir sosial melihat mudik sebagai bentuk resistensi terhadap individualisme. Di saat masyarakat modern semakin teratomisasi, mudik justru menyatukan kembali apa yang tercerai-berai.  

Tapi resistensi saja tidak cukup. Kita perlu mentransformasi nilai-nilai mudik menjadi energi positif untuk membangun negeri.  

Pernah terpikir mengapa banyak pengusaha sukses justru menemukan inspirasi bisnisnya saat mudik? Karena di sanalah mereka melihat potensi riil yang sering terlewatkan di kota.  

Mudik seharusnya menjadi laboratorium sosial tempat kita belajar tentang realitas bangsa yang sebenarnya. Bukan hanya tentang kemacetan dan kelelahan.  

Di balik semua romantisme mudik, tersimpan pertanyaan kritis: sampai kapan tradisi ini bisa bertahan? Apakah generasi digital native masih akan mempertahankannya?  

Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan kita untuk merevitalisasi makna mudik. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan jiwa yang dalam.  

Kita perlu menciptakan ekosistem dimana mudik tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi sosial budaya yang bernilai tinggi.  

Pada akhirnya, mudik mengajarkan kita satu hal penting: sejauh apapun kita merantau, ada bagian dari diri yang selalu ingin pulang.  

Dan mungkin, di situlah letak kekuatan bangsa ini – dalam kesadaran kolektif bahwa kita selalu memiliki tempat untuk kembali. Sebuah nilai sosial yang tak ternilai harganya.  

Maka, mari kita jaga tradisi ini bukan sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai living tradition yang terus berevolusi mengikuti zaman.  

Sebab mudik yang sesungguhnya bukan hanya tentang pulang ke kampung halaman, tapi tentang menemukan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang santun dan bersaudara.  

Di tengah gempuran budaya global, mudik tetap menjadi benteng terakhir yang mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur Nusantara.  

Dan itulah mengapa, meski berat, kita tetap akan terus mudik – karena di sanalah hati kita sebenarnya tak pernah benar-benar pergi.

Dulu, mudik Jogja-Lampung bukan sekadar perjalanan, tapi semacam festival jalanan. Sejak keluar dari Gamping-Jogja sampai masuk Pringsewu-Lampung, posko-posko mudik berjejer seperti stan pameran. Ada yang sekadar tenda seadanya, ada yang mewah dengan baliho operator seluler warna-warni. Setiap 10 kilometer, hampir pasti ada yang menawarkan teh hangat, bubur kacang hijau, atau sekadar tempat meregangkan kaki.  

Yang paling berkesan justru posko-posko operator seluler. Mereka seperti duta besar perusahaan telekomunikasi di pinggir jalan. Telkomsel dengan "Siaga"-nya, Indosat dengan jargon-jargon kreatif, bahkan banyak provider GSM yang waktu itu masih baru ikut meramaikan. Bukan cuma bagi-bagi minuman, tapi juga stiker, gantungan kunci, sampai charger HP gratis.

Posko Mudik Tahun 2010 (Foto : Senkom Mitra Polri / Istimewa)

Ada ritual tak tertulis di setiap posko. Pemudik motor pasti berhenti, meski cuma lima menit. Minum teh, isi bensin, periksa ban, lalu lanjut lagi. Yang naik mobil pun sering mampir, sekadar buka puasa bersama atau ambil takjil gratis. Suasana seperti pasar malam dadakan—riuh tapi hangat. Sekarang, jalanan lebih sepi. Bukan karena pemudik berkurang, tapi karena posko-posko itu banyak yang tidak lagi didirikan dan raib entah ke mana. Memang masih ada beberapa, tapi jumlahnya tidak sesignifikan zaman dulu.

Dulu, posko mudik adalah tempat interaksi sosial paling jujur. Tukang pijat dadakan yang rela memijat pemudik pegal-pegal tanpa bayaran. Relawan yang antusias mengisi buku tamu pengunjung. Bahkan polisi yang biasanya galak di pos pemeriksaan, tiba-tiba ramah menyodorkan gorengan. Sekarang, kalau ada posko pun, lebih mirip formalitas. Tenda kosong, panitia lebih banyak main HP, dan pemudik lewat begitu saja.  

Kenapa posko mudik kehilangan pesonanya? Salah satu jawabannya: kita sudah terlalu dimanjakan teknologi. Dulu, pemudik butuh tempat istirahat karena navigasi masih pakai peta fisik, HP cepat lowbat, dan SPBU jarang. Sekarang? Google Maps bisa kasih tahu resto terdekat, power bank menjamur, dan SPBU buka 24 jam. Posko mudik jadi terasa kurang relevan.  

Tapi bukan cuma soal teknologi. Dulu, posko mudik adalah ajang branding perusahaan yang riil terasa. Operator seluler berlomba-lomba dapat simpati dengan memberi layanan gratis. Sekarang, branding lebih banyak terjadi di dunia digital. Buat apa repot-repot pasang tenda di pinggir jalan kalau bisa viralkan hashtag #MudikAman di Twitter?  

Ada juga faktor perubahan perilaku pemudik. Dulu, mudik adalah perjalanan marathon yang harus dinikmati pelan-pelan. Sekarang, semua ingin cepat sampai. Motor dibikin ngebut, mobil pakai tol trans-Jawa. Tak ada lagi waktu untuk mampir posko sekadar ngopi-ngopi ala pemudik 2000-an.  

Jangan lupa, dulu posko mudik adalah proyek gengsi pemerintah daerah. Bupati dan walikota berlomba-lomba menyambut pemudik dengan tenda megah. Sekarang, mungkin anggarannya dialihkan untuk bayar influencer endorsemen. Atau sekadar dianggarkan di atas kertas, tapi realisasinya sekadarnya.  

Tapi yang paling terasa hilang adalah nuansa gotong royongnya. Dulu, posko mudik sering diisi relawan yang benar-benar tulus membantu. Sekarang, lebih banyak proyek instan—dibayar sekian hari, kerja sekadarnya. Jiwa sukarelawan yang dulu menghangatkan posko, kini menguap digantikan transaksi formal.  

Padahal, sebenarnya kebutuhan akan posko mudik tak pernah hilang. Masalahnya, bentuknya mungkin harus berubah. Pemudik sekarang butuh charging station cepat, WiFi gratis, atau tempat istirahat yang benar-benar nyaman. Bukan sekadar tenda pengap dengan teh manis yang sudah dingin.  

Ada satu hal yang mungkin terlupa: posko mudik dulu adalah tempat berbagi cerita. Pemudik dari berbagai daerah bertemu, ngobrol, saling tukar pengalaman. Sekarang, setiap orang sibuk dengan gadget-nya sendiri. Interaksi itu mati, dan posko kehilangan salah satu ruhnya.  

Mungkin ini soal generasi. Pemudik era 2000-an masih menikmati proses, sementara generasi sekarang lebih suka efisiensi. Dulu, berhenti di posko adalah bagian dari petualangan mudik. Sekarang, itu dianggap pemborosan waktu.  

Tapi jangan salahkan pemudiknya. Sistem transportasi kita memang berubah. Dulu, jalur pantura adalah satu-satunya pilihan. Sekarang, ada tol, ada pesawat murah, ada kereta cepat. Posko-posko di pinggir jalan jadi terpinggirkan secara alami.  

Lalu apa yang tersisa dari nostalgia posko mudik? Mungkin hanya foto-foto lama di media sosial, atau cerita orang tua yang bilang, "Dulu, mudik itu lebih berwarna." Kini, yang ada hanya jalanan panjang dengan pom bensin dan minimarket seragam.  

Sebenarnya, beberapa komunitas masih bertahan menggelar posko mudik. Tapi skalanya kecil, dan lebih banyak bergantung pada donasi pribadi. Tak ada lagi gebyar perusahaan besar atau pemerintah daerah. Semua serba swadaya, serba terbatas.  

Mungkin inilah konsekuensi kemajuan. Banyak hal menjadi lebih praktis, tapi sesuatu yang hangat dan personal perlahan menghilang. Posko mudik adalah salah satu korban dari efisiensi modern—digantikan oleh aplikasi, rest area, dan layanan digital.  

Tapi saya masih ingin percaya bahwa semangat posko mudik belum mati. Hanya berubah bentuk. Sekarang, mungkin wujudnya bukan lagi tenda di pinggir jalan, tapi media sosial yang saling bantu info macet, atau warung makan yang dengan ikhlas memberi diskon untuk pemudik.  

Yang pasti, generasi 2000-an akan selalu punya cerita tentang posko mudik. Tentang teh hangat di tengah hujan, tentang senyum relawan yang menyambut, tentang rasa lelah yang terobati oleh keramahan orang asal. Itu tak bisa digantikan oleh teknologi apa pun.  

Dan mungkin, suatu saat nanti, ketika segala sesuatu sudah serba digital, akan ada yang merindukan tenda-tenda sederhana di pinggir jalan itu. Seperti sekarang, kita merindukan masa di mana mudik bukan sekadar sampai tujuan, tapi juga menikmati perjalanannya.

Euforia pemekaran daerah seperti penyakit musiman yang selalu kambuh. Setiap kali isu ini muncul, seolah kita sedang menyaksikan drama politik yang sama dengan aktor berbeda – janji manis kemajuan daerah, tapi ujung-ujungnya hanya proyek kekuasaan.  

Sejarah membuktikan betapa banyak bayi daerah yang lahir prematur. Mereka dirayakan sejenak, lalu terlantar karena ketiadaan dana dan kapasitas. Bukannya mandiri, malah menjadi beban baru bagi negara. Ironisnya, pelajaran dari kegagalan ini selalu diabaikan.  

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Di balik hiruk-pikuk wacana pemekaran, ada pertanyaan mendasar yang sengaja dihindari: mengapa anggota dewan dari daerah tersebut tidak mampu memperjuangkan pembangunan di wilayahnya? Bukankah mereka dipilih untuk menjembatani aspirasi, bukan malah mengalihkan masalah dengan wacana pemisahan?  

Fakta di lapangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Banyak politisi yang tiba-tiba menjadi aktivis pemekaran ketika masa jabatan mereka hampir berakhir. Tiba-tiba mereka peduli pada nasib rakyat, padahal selama lima tahun sebelumnya sibuk dengan urusan pribadi.  

Pemekaran seringkali menjadi tameng kegagalan. Alih-alih mengakui ketidakmampuan mereka mendorong pembangunan, para wakil rakyat ini lebih memilih menciptakan entitas baru. Ini seperti dokter yang gagal mengobati pasien, lalu menyarankan untuk memotong anggota badan.  

Di meja rapat DPRD, seharusnya anggaran untuk perbaikan jalan, sekolah, dan puskesmas bisa diperjuangkan. Tapi mengapa yang terjadi justru pembahasan panjang tentang pembentukan DOB? Ini pertanda ada yang salah dengan prioritas kerja para wakil rakyat kita.  

Masyarakat perlu waspada terhadap muslihat terselubung. Banyak kasus menunjukkan bagaimana inisiator pemekaran akhirnya menjadi calon kepala daerah di wilayah baru. Mereka bukan pahlawan pembangunan, tapi penjual mimpi yang cerdik memanfaatkan kekecewaan warga.  

Dana yang seharusnya untuk membangun jalan dan sekolah justru terkuras untuk membentuk struktur pemerintahan baru. Gaji pejabat baru, pembangunan kantor bupati, mobil dinas - semua itu memakan anggaran yang seharusnya bisa langsung dinikmati masyarakat.  

Kinerja anggota dewan seharusnya diukur dari seberapa besar mereka mampu mendorong eksekutif bekerja. Jika selama ini mereka gagal, pemecahan wilayah bukanlah jawaban. Justru itu bukti bahwa mereka perlu diganti dengan wakil yang lebih kompeten.  

Di beberapa daerah, wacana pemekaran justru menciptakan polarisasi baru. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun tiba-tiba terpecah belah oleh isu pemekaran. Persaudaraan warga dikorbankan demi ambisi segelintir elite politik.  

Pendekatan yang lebih rasional adalah memperkuat kapasitas pemerintahan yang ada. Daripada menghabiskan energi untuk pemekaran, lebih baik fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran.  

Kita perlu belajar dari daerah-daerah yang berhasil tanpa pemekaran. Keberhasilan mereka justru datang dari kepemimpinan yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, bukan dari perluasan wilayah administratif.  

Anggaran negara bukanlah sumber daya tanpa batas. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk biaya pemekaran berarti pengurangan dana untuk program-program penting lainnya. Ini soal prioritas yang harus dipikirkan matang-matang.  

Masyarakat seharusnya lebih kritis. Daripada terbuai janji manis pemekaran, tanyakan apa yang sudah dilakukan wakil rakyat selama ini. Jika jawabannya tidak memuaskan, mungkin saatnya meminta pertanggungjawaban mereka.  

Korupsi seringkali menemukan lahan subur di daerah baru. Dengan sistem yang belum matang dan pengawasan yang longgar, uang rakyat mudah diselewengkan. Banyak contoh menunjukkan bagaimana DOB justru menjadi sarang baru praktik korupsi.  

Pemekaran bukan solusi ajaib. Masalah pembangunan harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, bukan dengan menambah jumlah kabupaten. Ini seperti menambahkan kamar pada rumah yang pondasinya sudah keropos.  

Warga perlu menyadari bahwa pemekaran seringkali hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka yang akan menikmati jabatan baru, proyek baru, dan anggaran baru. Sementara masyarakat biasa hanya akan mendapat janji yang mungkin tak pernah terwujud.  

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya menjadi senjata ampuh untuk mendorong pembangunan. Jika selama ini tidak digunakan secara optimal, itu menunjukkan kelemahan sistemik yang harus diperbaiki, bukan dihindari dengan pemekaran.  

Pilihan konsolidasi daerah justru seringkali lebih masuk akal secara ekonomi. Penggabungan beberapa wilayah kecil menjadi satu kabupaten yang lebih kuat bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing.  

Kualitas pelayanan publik tidak otomatis membaik hanya karena pemekaran. Yang lebih menentukan adalah kompetensi birokrasi dan komitmen politik pemimpinnya. Tanpa itu, berapapun jumlah kabupaten tetap akan menghasilkan pelayanan yang buruk.  

Masyarakat harus berani menolak jika pemekaran hanya dijadikan alat politik. Wakil rakyat yang benar-benar peduli akan fokus pada perbaikan sistem, bukan menciptakan wilayah-wilayah baru yang berpotensi menjadi beban.  

Pemekaran yang tidak didasari kajian mendalam ibarat membangun rumah di atas pasir. Awalnya mungkin terlihat megah, tapi lama kelamaan akan tenggelam oleh masalah-masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.  

Kita perlu mengubah paradigma pembangunan daerah. Bukan dengan memperbanyak jumlah kabupaten, tapi dengan meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada. Ini tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi.  

Ketimpangan pembangunan seharusnya diselesaikan dengan distribusi anggaran yang adil dan pengawasan yang ketat, bukan dengan pemecahan wilayah. Masalahnya terletak pada sistem, bukan pada batas administrasi.  

Masyarakat jangan mudah terbuai oleh retorika pemekaran. Tanyakan selalu: siapa yang paling diuntungkan? Jika jawabannya adalah segelintir politisi, maka sudah saatnya kita lebih kritis.  

Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang berani bekerja keras, bukan yang mencari jalan pintas. Pemekaran bukanlah solusi, tapi pengakuan atas kegagalan fungsi representasi. Saatnya kita menuntut lebih dari para wakil kita.  

Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan proyek-proyek politik sesaat. Pemekaran seringkali hanya menjadi batu loncatan bagi ambisi politik, bukan solusi tuntas bagi masyarakat.  

Kita harus berani mengatakan cukup pada wacana pemekaran yang tidak substantif. Energi dan sumber daya harus difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang ada, bukan pada penciptaan entitas baru yang berpotensi bermasalah.  

Masa depan daerah tidak ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah kabupaten, tapi oleh kualitas kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Inilah yang harus menjadi fokus perjuangan para wakil rakyat kita.