Perut saya melilit bukan main saat menghadiri sebuah acara di Kalimantan 2 tahun lalu lalu, rasanya seperti diperas-peras kain basah. Badan juga terasa lemas karena harus bolak balik toilet. Sebenarnya kondisi tubuh memang sudah memberi sinyal merah sejak di sebelum berangkat, tapi saya paksakan untuk tetap senyum. Diare dan maag bersekongkol menyerang di waktu yang sangat tidak tepat, yakni saat jadwal padat menanti. Teman saya yang menemani saya langsung panik melihat wajah saya yang mungkin sudah pucat. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil mobil kampus untuk membawa saya ke fasilitas kesehatan terdekat, melupakan agenda seminar yang sudah disusun rapi. Keringat dingin sudah membasahi kemeja, rasanya ingin segera rebahan dan disuntik obat pereda nyeri. Saya hanya bisa pasrah dibawa kemana saja, asalkan ada dokter yang bisa segera menolong penderitaan perut ini.

Kami sampai di sebuah klinik kecil di dekat kampus, namun parkirannya penuh sesak oleh sepeda motor. Rupanya antrean pasien sudah mengular sampai ke teras, membuat harapan saya untuk cepat ditangani langsung pupus. Teman saya berinisiatif, ia langsung tancap gas lagi menuju sebuah rumah sakit daerah yang lebih besar. Di sana lobi tampak lebih dingin dan tenang, membuat napas saya sedikit lebih lega. Saya menyodorkan kartu BPJS Kesehatan dari dompet, berharap prosedur administrasi bisa berjalan kilat. Namun, petugas administrasi menatap layar komputernya dengan kening berkerut, lalu menatap saya dengan tatapan meminta maaf. Kalimat yang keluar dari mulutnya sudah saya duga, tapi tetap saja terdengar menyebalkan di telinga orang sakit.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Petugas itu bilang kartu saya tidak bisa digunakan di sana untuk rawat jalan biasa, kecuali masuk IGD dengan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Alasannya klasik, fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes 1) saya terdaftar di provinsi lain, bukan di Kalimantan. Sistem komputer menolak karena ini dianggap kasus rawat jalan yang harusnya minta rujukan dulu dari Faskes asal. Saya sempat ingin berdebat, tapi rasa nyeri di ulu hati lebih mendominasi daripada ego saya untuk protes. Birokrasi memang tidak mengenal rasa sakit yang nanggung, ia hanya mengenal data biner, ya atau tidak. Akhirnya saya lambaikan tangan, meminta jalur umum saja, bayar tunai, asalkan saya segera diperiksa.

Begitu masuk jalur umum, segalanya berubah menjadi serba cepat dan pintu-pintu ruangan dokter terbuka lebar. Saya jadi merenung, betapa sekat-sekat wilayah ini masih menjadi tembok tebal bagi pemegang kartu hijau itu. Padahal kita ini tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi urusan sakit masih terkotak-kotak oleh zonasi administratif. Kejadian di Kalimantan itu menyadarkan saya betapa sistem JKN kita, meski sudah sangat membantu, masih punya celah yang merepotkan mobilitas. Orang modern itu bergeraknya dinamis, hari ini di Jawa, besok bisa di Sulawesi, lusa di Sumatera. Tapi jaminan kesehatannya seolah-olah dipaksa untuk statis, diam di satu kecamatan tempat ia mendaftar.

Mari kita bedah sebentar "jeroan" sistem JKN yang kita banggakan ini, kenapa kok harus ada sistem berjenjang. Konsep dasarnya adalah kendali mutu dan kendali biaya, sebuah istilah teknis yang sering dipakai para birokrat kesehatan. Faskes tingkat pertama—Puskesmas atau klinik pratama—dijadikan sebagai gatekeeper atau penjaga gawang utama. Tujuannya mulia, agar rumah sakit besar tidak penuh sesak oleh orang yang hanya sakit flu ringan atau gatal-gatal. Dana yang dikucurkan pun menggunakan sistem kapitasi, dibayar di muka ke Faskes 1 berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Jadi, kalau Anda berobat ke tempat lain, Faskes tempat Anda terdaftar itu "makan gaji buta" karena kapitasi tetap masuk tapi tidak melayani Anda.

Logika finansial ini masuk akal bagi pengelola dana, tapi seringkali tidak masuk akal bagi rasa kemanusiaan dan kepraktisan. Akibatnya muncullah sistem rujukan yang bagi sebagian orang terasa seperti birokrasi berbelit-belit yang tiada ujung. Orang mau periksa jantung, yang jelas-jelas butuh spesialis kardiologi, tetap harus antre dulu di klinik umum. Dokter umum di Faskes 1 harus membuat surat pengantar, baru pasien bisa meluncur ke rumah sakit tipe C atau B. Itu pun belum tentu bisa langsung ketemu dokter ahli jantungnya di hari yang sama. Seringkali harus daftar ulang, antre lagi di loket berbeda, dan menunggu jadwal yang kadang tidak pasti.

Keluhan seperti ini sudah menjadi menu sehari-hari di kolom pembaca atau status media sosial masyarakat kita. Bayangkan orang tua yang sudah sepuh, harus bolak-balik hanya untuk selembar kertas bernama "Surat Rujukan". Belum lagi masa berlaku surat rujukan itu ada batasnya, kalau habis ya harus mulai lagi dari nol. Proses ini memakan waktu, tenaga, dan ongkos transportasi yang kadang lebih mahal dari biaya obatnya sendiri. Bagi mereka yang punya uang, "Jalur Umum" adalah jalan pintas membeli kenyamanan dan waktu. Tapi bagi rakyat kecil, mau tidak mau ya harus menempuh jalan memutar yang melelahkan itu.

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem ini dibuat untuk menjaga agar dana BPJS tidak jebol alias bangkrut. Kalau semua orang bebas ke RS besar tanpa filter, biaya klaim akan meledak tak terkendali. Dokter spesialis akan kehabisan waktu melayani batuk pilek, sementara pasien tumor tidak terpegang. Itu argumen yang selalu didengungkan pengelola, efisiensi dan prioritas penanganan. Tapi apakah efisiensi harus selalu mengorbankan kenyamanan peserta yang sudah rutin bayar iuran tiap bulan? Bukankah teknologi digital harusnya bisa memangkas birokrasi fisik yang membelenggu itu?

Coba kita tengok ke utara sedikit, ke sebuah pulau yang sistem kesehatannya sering dipuji dunia, yaitu Taiwan. Di sana ada yang namanya NHI (National Health Insurance), saudara kembar tapi beda nasib dengan JKN kita. Saya pernah tinggal cukup lama di Taiwan dan merasakan manfaat dari NHI-nya, kartu NHI itu benar-benar "sakti" dalam arti sebenarnya. Kita bisa berobat di klinik mana saja, di rumah sakit mana saja di seluruh Taiwan, tanpa peduli domisili KTP-nya. Mau kita tinggal di Taipei lalu sakit saat liburan di Kaohsiung, kartunya tetap bisa digesek dan dilayani. Tidak ada itu cerita ditolak karena "Faskes Anda bukan di sini".

Kebebasan akses ini membuat persaingan antar fasilitas kesehatan di Taiwan menjadi sangat sehat dan berorientasi pada pelayanan. Klinik dan Rumah Sakit berlomba-lomba memberikan servis terbaik agar pasien mau datang ke tempat mereka. Kalau pelayanannya judes atau lama, pasien tinggal pindah ke klinik sebelah tanpa perlu urus surat pindah faskes yang ribet. Pasien adalah raja yang sesungguhnya karena uang (klaim) mengikuti kemana pasien pergi, bukan tertahan di satu tempat. Sistem ini memaksa dokter dan perawat untuk selalu ramah dan profesional. Di kita, seringkali pasien merasa seperti pengemis yang butuh belas kasihan karena terikat aturan zonasi.

Hebatnya lagi, semua data rekam medis di sana sudah terintegrasi dalam IC Card (semacam smart card) atau cloud system. Jadi ketika Anda berobat di ujung pulau pun, dokter di sana bisa melihat riwayat penyakit dan obat apa yang Anda minum sebelumnya. Tidak perlu lagi pasien menceritakan ulang kronologi penyakitnya dari zaman purba setiap kali pindah dokter. Di Indonesia, data kita masih tercecer; di RS A punya rekam medis sendiri, di RS B bikin baru lagi. Aplikasi Mobile JKN sebenarnya sudah ada, tapi fungsinya belum sampai ke tahap integrasi data klinis yang seamless antar RS. Impian single data kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) raksasa bagi kementerian kesehatan kita.

Memimpikan BPJS Kesehatan bisa borderless seperti kartu ATM yang bisa tarik tunai di mana saja, tentu sangat indah. Bayangkan Anda sakit di Papua, tinggal tunjukkan NIK atau pindai wajah, langsung dilayani layaknya di Jakarta. Tidak ada lagi sekat Faskes 1, 2, atau 3 yang kaku, yang ada hanyalah kebutuhan medis pasien. Dokter umum tetap menjadi filter, tapi filternya berdasarkan kompetensi medis, bukan berdasarkan lokasi gedung klinik. Rujukan bisa dilakukan secara digital dalam hitungan detik antar sistem rumah sakit. Ah, membayangkannya saja sudah membuat sakit maag saya terasa sembuh.

Namun, pertanyaan besarnya adalah Mungkinkah Indonesia menerapkan sistem free access seperti itu dalam waktu dekat? Secara teknologi, saya sangat yakin anak-anak muda IT kita mampu membangun sistemnya. Gojek dan Tokopedia saja bisa menghubungkan jutaan orang secara real-time, masa urusan data pasien tidak bisa? Masalah utamanya bukan di kabel optik atau server, melainkan di struktur pendanaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan yang belum merata. RS di Jawa menumpuk, sementara di luar Jawa masih sangat jarang, sehingga kalau dibuka bebas, semua orang akan terbang ke Jawa. Terjadi penumpukan beban yang luar biasa di satu titik geografis.

Selain itu, ada harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kenyamanan bernama "tanpa rujukan wilayah". Di Taiwan, premi yang dibayarkan rakyatnya jauh lebih tinggi persentasenya dibanding iuran BPJS kelas 3 kita. Pemerintahnya juga menyuntikkan dana yang sangat besar untuk menutupi selisih biaya operasional yang tinggi itu. Jika kita ingin bebas memilih dokter dan RS di mana saja, konsekuensi logisnya adalah iuran harus naik signifikan. Ada rupa ada harga, tidak mungkin kita minta fasilitas bintang lima dengan harga kaki lima. Pertanyaannya, relakah masyarakat kita merogoh kocek lebih dalam demi kebebasan itu?

Atau mungkin bisa dibuat skema hibrida, yang mau ribet antre bayar murah, yang mau bebas akses bayar premi "platinum". Tapi ini akan mencederai asas gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi roh BPJS itu sendiri. Dilema ini memang pelik, seperti makan buah simalakama bagi para pembuat kebijakan di Jakarta sana. Tapi setidaknya, mimpi itu harus tetap dijaga, agar suatu saat nanti orang sakit tidak perlu ditambah pusing oleh urusan administrasi. Cukup pusing karena penyakitnya saja, jangan ditambah pusing karena kartunya ditolak. Semoga.

Saya belakangan ini sering merenung sambil memandangi layar ponsel yang isinya keributan melulu. Rasanya sungguh ajaib melihat bagaimana orang-orang dewasa mendefinisikan arti sebuah kesetiaan dalam pergaulan maupun organisasi. Dulu waktu kita masih kecil dan suka main kelereng di tanah lapang, konsep setia kawan itu sesederhana menemani teman yang takut pulang karena bajunya kotor kena lumpur. Kita akan bilang ke ibunya bahwa dia jatuh didorong anak nakal, padahal aslinya dia sendiri yang terpeleset karena kebanyakan gaya. Tapi, lha kok ndilalah mentalitas menutupi kesalahan teman sepermainan ini dibawa terus sampai kita tua bangka dan punya jabatan mentereng. Bedanya adalah kalau dulu kita melakukannya karena takut dimarahi orang tua, sekarang orang melakukannya demi sebuah konsep abstrak bernama loyalitas yang kebablasan.

Isu yang sedang hangat mampir di telinga kita belakangan ini sungguh menggelitik saraf tawa sekaligus saraf nalar. Ada semacam ajaran baru yang mengatakan bahwa kalau kita loyal pada pimpinan, maka kita harus siap membela dia mati-matian, tidak peduli apakah dia benar atau salah. Kalimat "salah pun harus dibela" ini kalau didengar sekilas terdengar heroik, mirip adegan film aksi di mana sang jagoan melindungi tuannya dari hujan peluru. Namun kalau dipikir pakai logika yang paling sederhana saja, ajaran ini sebenarnya justru menyesatkan dan berbahaya. Bagaimana mungkin kesalahan yang jelas-jelas bengkok mau kita paksa luruskan dengan narasi pembelaan yang mengada-ada dan melawan akal sehat publik.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Coba bayangkan kalau logika "salah pun dibela" ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan tercinta. Ketika suami atau istri kita melakukan kesalahan fatal, misalnya menggadaikan sertifikat rumah buat judi slot, apakah kita akan membelanya di depan keluarga besar dengan dalih kesetiaan cinta? Tentu saja tidak, karena langkah paling rasional adalah menjewernya atau membawanya ke psikiater sebelum rumah benar-benar disita bank. Membela pasangan yang jelas-jelas melakukan tindakan bodoh bukanlah tanda cinta, melainkan tanda bahwa kita berdua sudah sepakat untuk terjun ke jurang bersama-sama. Cinta yang waras itu menyelamatkan, bukan membiarkan orang yang kita sayang terus-menerus berkubang dalam kesalahan yang memalukan.

Para penganut paham loyalitas buta ini biasanya punya alasan klasik bahwa kritik cukup disampaikan di ruang tertutup, sementara di luar kita harus terlihat kompak. Alasan ini terdengar manis dan sangat bijaksana, seolah-olah organisasi adalah keluarga harmonis yang aibnya tidak boleh diumbar ke tetangga. Masalahnya adalah zaman sekarang dinding ruang tertutup itu sudah tipis sekali setipis kulit bawang karena adanya media sosial. Ketika kesalahan pemimpin itu sudah menjadi konsumsi publik dan viral di mana-mana, sikap pura-pura kompak dan membela justru terlihat konyol di mata orang luar. Publik tidak buta dan mereka bisa melihat dengan jelas mana emas dan mana loyang tanpa perlu penjelasan berbusa-busa dari para bawahan yang panik.

Sebenarnya ada nuansa feodalisme yang sangat kental dalam pola pikir bahwa pimpinan tidak boleh terlihat salah di mata rakyat jelata. Ini seperti mentalitas abdi dalem di zaman kerajaan kuno yang menganggap raja adalah titisan dewa yang segala tindak-tanduknya pasti benar dan suci. Padahal kita ini hidup di era modern yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan egaliterianisme, bukan hidup di masa lalu di mana nyawa bawahan tergantung pada suasana hati juragan. Menempatkan pemimpin sebagai sosok yang anti-kritik dan harus selalu dibenarkan adalah langkah mundur yang mencederai akal budi manusia modern. Kita jadi bertanya-tanya, apakah sekolah tinggi-tinggi itu gunanya hanya untuk mencari pembenaran atas kekeliruan orang lain.

Sering kali pembelaan membabi buta ini muncul bukan karena rasa cinta yang tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan kenyamanan. Banyak orang yang merasa posisi dan jabatannya sangat bergantung pada nasib baik si pemimpin, sehingga kalau pemimpinnya jatuh, dia pun akan ikut tersungkur. Jadilah mereka berlomba-lomba menjadi bumper, menjadi tameng hidup, dan menjadi penyambung lidah yang siap memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan muka bos. Ini adalah bentuk pragmatisme yang dibungkus rapi dengan kertas kado bertuliskan kesetiaan, padahal isinya adalah egoisme untuk menyelamatkan periuk nasi sendiri. Mereka tidak sedang berjuang untuk organisasi, mereka sedang berjuang agar dapur mereka tetap ngebul dengan cara yang paling instan.

Justru kalau kita mau jujur, teman atau bawahan yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu bilang "siap bos" dan "bapak benar" dalam segala situasi. Orang-orang tipe penjilat seperti ini adalah racun yang pelan-pelan membunuh kewaspadaan seorang pemimpin. Mereka membuat pemimpin merasa hebat, merasa tak tersentuh, dan merasa paling pintar, padahal sebenarnya pemimpin itu sedang berjalan menuju tepi jurang kehancuran. Sejarah mencatat banyak penguasa besar tumbang bukan karena serangan musuh yang kuat, melainkan karena bisikan manis orang-orang dekatnya yang meninabobokan. Loyalitas model begini adalah loyalitas yang menjerumuskan, sebuah pelukan hangat yang berakhir dengan tikaman di punggung.

Mari kita lihat dari sudut pandang si pemimpin itu sendiri kalau dia memang punya integritas dan jiwa besar. Pemimpin yang waras seharusnya merasa risih dan malu kalau anak buahnya terus-menerus membela kesalahannya di hadapan publik. Dia akan merasa dianggap seperti bayi raksasa yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus selalu diceboki oleh pengasuhnya. Pembelaan yang berlebihan malah merendahkan martabat pemimpin karena menyiratkan bahwa dia adalah sosok lemah yang tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pemimpin sejati akan berani maju ke depan, mengakui kalau dia salah, dan meminta maaf tanpa perlu bersembunyi di balik ketiak anak buahnya.

Fenomena ini juga menunjukkan betapa krisisnya keteladanan dalam berorganisasi di negeri kita tercinta ini. Anak-anak muda yang baru belajar berorganisasi disuguhi tontonan bahwa untuk bisa eksis dan bertahan, mereka harus membuang nalar kritisnya jauh-jauh. Mereka diajari bahwa kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang mengucapkannya dan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Ini adalah pendidikan politik yang buruk, yang akan melahirkan generasi penerus yang bermental bebek dan tidak punya tulang punggung. Kita butuh petarung ide yang berani berdebat, bukan pasukan paduan suara yang hanya bisa menyanyikan lagu pujian sumbang.

Lucunya lagi, biasanya orang-orang yang paling keras berteriak membela kesalahan bos adalah orang yang paling cepat kabur saat kapal benar-benar karam. Loyalitas yang didasari oleh transaksional dan kepalsuan tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian berat. Saat bos masih jaya, mereka akan menempel seperti perangko, tapi saat bos kena masalah hukum atau kehilangan jabatan, mereka mendadak amnesia. Tiba-tiba mereka sibuk mencuci tangan dan bilang bahwa mereka hanya menjalankan perintah, atau bahkan ikut-ikutan mencela mantan bosnya biar terlihat bersih. Itulah siklus alamiah para penjilat, mereka setia pada kekuasaan, bukan pada orang yang memegang kekuasaan itu.

Bahkan kalau kita bicara soal strategi perang atau manajemen konflik sekalipun, membela kesalahan yang sudah telanjang itu adalah strategi yang sangat buruk. Itu sama saja dengan memberi amunisi tambahan kepada lawan untuk terus menyerang dan memperolok organisasi kita. Ibarat orang yang sudah kecebur got, bukannya segera mandi dan ganti baju, malah berteriak bahwa air got itu wangi dan menyehatkan kulit. Orang-orang di pinggir jalan yang melihatnya pasti akan tertawa dan menganggap orang itu sudah gila. Mengakui kesalahan dengan ksatria justru sering kali menjadi cara terbaik untuk meredam serangan dan memenangkan simpati publik kembali.

Kita perlu mengembalikan definisi loyalitas ke tempatnya yang terhormat dan bermartabat, bukan diobral murahan seperti ini. Loyalitas tertinggi seharusnya diberikan kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, bukan kepada sosok manusia yang tempatnya salah dan lupa. Manusia bisa berubah, bisa khilaf, dan bisa tergoda, tapi nilai-nilai luhur akan tetap abadi selamanya. Jika pimpinan kita melenceng dari nilai-nilai itu, tugas kita sebagai loyalis sejati adalah mengingatkannya dan menariknya kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendorongnya makin jauh tersesat. Menjadi kritis kepada pimpinan adalah bentuk loyalitas tertinggi karena kita ingin menjaga pimpinan tetap on the track.

Saya sendiri selalu percaya bahwa persahabatan dan kemitraan kerja yang sehat harus dilandasi oleh kejujuran yang kadang menyakitkan. Saya lebih memilih punya teman yang berani bilang tulisan saya jelek atau ide saya ngawur, daripada teman yang bilang semuanya bagus padahal aslinya hancur lebur. Teman yang jujur itu menyelamatkan saya dari rasa malu yang lebih besar di kemudian hari saat karya saya dinikmati orang banyak. Kritik pedas dari orang terdekat adalah obat pahit yang menyembuhkan, sedangkan pujian palsu adalah gula manis yang diam-diam menyebabkan diabetes akut. Kita harus belajar berterima kasih pada mereka yang berani tidak setuju dengan kita.

Mungkin memang susah menjadi orang yang tegak lurus di tengah budaya yang serba ewuh-pakewuh dan sungkanan ini. Tapi percayalah, tidur kita akan jauh lebih nyenyak kalau kita tidak punya beban moral karena harus membolak-balikkan fakta setiap hari. Kita tidak perlu pusing mengarang alasan baru untuk menutupi kebohongan lama yang sudah kita buat sebelumnya. Hidup dengan integritas itu sederhana dan menenangkan, tidak perlu banyak drama dan akrobat kata-kata. Biarlah orang lain sibuk menjadi bumper sampai penyok, kita cukup menjadi manusia biasa yang waras dan bahagia.

Pada akhirnya, marilah kita sudahi drama loyalitas buta yang melelahkan dan tidak mendidik ini. Sayang energi dan kuota internet kita kalau cuma habis dipakai untuk berdebat membela hal yang sebenarnya tidak perlu dibela. Mending energinya dipakai untuk bekerja, berkarya, atau sekadar ngopi santai sambil mentertawakan kelucuan dunia yang makin hari makin absurd ini. Jadilah loyalis yang cerdas, yang tahu kapan harus mengangguk dan kapan harus menggeleng dengan tegas. Karena di atas segalanya, kita punya tanggung jawab pada akal sehat yang sudah dianugerahkan Tuhan di kepala kita masing-masing.

Menghadiri acara kumpul keluarga besar atau reuni teman lama itu ibarat memasuki medan perang tanpa senjata, kita datang dengan niat silaturahmi tapi pulang sering kali membawa luka batin yang tak berdarah. Bayangkan saja, Anda sudah dandan maksimal, pakai baju terbaik yang sudah disetrika licin, dan menyemprotkan parfum mahal demi kesan pertama yang menggoda, eh, malah disambut dengan pertanyaan yang meruntuhkan mental. Di Indonesia, basa-basi itu memang budaya luhur, tapi entah kenapa sering kali berubah menjadi ajang interogasi terselubung yang bikin kita pengin menelan taplak meja bulat-bulat. Bukannya menanyakan kabar kesehatan atau membahas isu pemanasan global yang lebih intelektual, topik pembicaraan justru menukik tajam ke ranah privat yang sensitifnya minta ampun. Sepertinya, bagi sebagian orang, belum afdal rasanya kalau bertemu orang lain tanpa melontarkan komentar yang bikin lawan bicaranya senyum kecut sambil menahan gejolak emosi di dada. Niat hati ingin mengakrabkan diri, tapi diksi yang dipilih malah terdengar seperti hakim yang sedang membacakan vonis kesalahan terdakwa di pengadilan.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Salah satu kalimat pembuka yang paling legendaris dan seolah menjadi standar operasional prosedur dalam perjumpaan adalah komentar soal fisik, “Wah, Mas Andi kok sekarang makin subur saja, ya?” Kalimat ini terdengar sopan karena menggunakan kata ‘subur’, padahal kita semua tahu itu cuma eufemisme halus untuk mengatakan “kamu gendut banget sekarang”. Bagi mereka yang melontarkan, mungkin itu sekadar observasi visual yang lewat begitu saja di kepala tanpa filter, semacam refleks mata langsung ke mulut. Namun, bagi si penerima yang mungkin sudah berbulan-bulan mati-matian diet karbo dan lari sore demi menurunkan satu kilogram saja, kalimat itu adalah petir di siang bolong yang menghanguskan semangat. Rasanya ingin sekali saya jawab kalau badan ini membengkak karena kebanyakan menelan omongan tetangga yang tidak bermutu, tapi tentu saja saya hanya bisa nyengir kuda. 

Padahal, urusan berat badan orang lain itu sama sekali tidak merugikan beras di dapur mereka, tapi kenapa mereka yang repot mengurusi lingkar pinggang kita?

Masalahnya tidak berhenti di urusan lemak tubuh semata, karena setelah fisik, sasaran tembak berikutnya biasanya bergeser ke status reproduksi dan demografi keluarga. Bagi pasangan yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum dikaruniai momongan, pertanyaan "Anakmu sudah berapa sekarang?" atau "Kok belum isi juga, nunggu apa lagi?" adalah teror mental yang lebih kejam daripada tagihan pinjol. 

Orang-orang ini bertanya dengan entengnya seolah-olah bikin anak itu semudah bikin akun email baru, tinggal klik daftar dan jadi dalam hitungan detik. Mereka tidak pernah tahu perjuangan macam apa yang sedang dilalui pasangan tersebut, mulai dari program hamil yang menguras tabungan hingga doa-doa malam yang dipanjatkan sambil menangis. Sungguh sebuah ironi, orang sedang berjuang menata hati menerima takdir, malah dihakimi dengan pertanyaan yang sebetulnya tidak butuh jawaban, melainkan cuma butuh kepuasan kepo semata. Mbok ya kalau memang mau basa-basi, tanya saja "Sudah makan belum?" itu jauh lebih manusiawi dan berpotensi menyelamatkan perut yang lapar.

Kalau lolos dari pertanyaan soal anak, jangan senang dulu, karena pos pemeriksaan berikutnya adalah soal pencapaian akademis yang biasanya menghantui para mahasiswa abadi. Pertanyaan "Kapan wisuda?" atau "Skripsinya sampai bab berapa?" itu dampaknya bisa membuat seorang mahasiswa tingkat akhir mendadak mulas dan kehilangan nafsu hidup selama seminggu penuh. Mereka pikir skripsi itu cuma soal mengetik kata-kata di laptop, padahal di baliknya ada drama dosen pembimbing yang susah ditemui, revisi yang tak kunjung usai, dan data penelitian yang sering kali tidak valid. Bertanya kapan lulus kepada mahasiswa tua itu sama tidak sopannya dengan bertanya kapan mati kepada orang yang sedang sakit keras, sama-sama bikin tertekan dan tidak membantu mempercepat proses. Seharusnya, kalau memang peduli, mereka bertanya "Butuh bantuan dana buat ngeprint skripsi nggak?" atau "Mau ditraktir kopi biar ngerjainnya semangat?", itu baru namanya basa-basi yang solutif dan barokah. Tapi ya namanya juga orang Indonesia, lebih suka melempar pertanyaan yang memancing kecemasan daripada menawarkan bantuan yang meringankan beban.

Lalu, tibalah kita pada pertanyaan pamungkas yang menyasar kaum pekerja, sebuah pertanyaan yang tujuannya jelas untuk menakar seberapa sukses (atau gagal) hidup kita di mata mereka. "Sekarang kerja di mana? Jadi PNS atau swasta? Pangkatnya sudah apa?" adalah rangkaian pertanyaan investigatif yang tujuannya untuk mengukur rasa hormat yang akan mereka berikan kepada kita. Kalau jawabannya kita kerja di perusahaan bonafide atau jadi PNS dengan seragam necis, senyum mereka akan merekah lebar penuh kekaguman palsu. Tapi coba kalau kita jawab kerja freelance atau sedang merintis usaha kecil-kecilan, tatapan mereka langsung berubah menjadi tatapan iba yang merendahkan, seolah-olah kita ini pengangguran terselubung yang butuh santunan. Padahal, kebahagiaan dan kecukupan finansial itu tidak melulu harus berseragam dinas dan berangkat pagi pulang sore, tapi menjelaskan konsep ini kepada mereka susahnya minta ampun. Mereka lupa bahwa rezeki itu pintunya banyak, tidak cuma dari pintu kantor pemerintahan atau korporasi raksasa di ibu kota.

Yang paling menyebalkan dari fenomena ini adalah pelakunya bukan hanya orang-orang tua di kampung yang mungkin wawasannya terbatas pada lingkungan sekitar. Jangan salah, kebiasaan basa-basi menyakitkan ini juga marak dilakukan oleh orang-orang kota yang katanya berpendidikan tinggi dan melek literasi digital. Gelar sarjana atau master yang berderet di belakang nama ternyata tidak menjamin seseorang memiliki kecerdasan emosional untuk memilah mana pertanyaan yang pantas dan mana yang kurang ajar. Saya sering bertemu dengan orang-orang perlente di kota yang, saat reuni atau kumpul-kumpul, pertanyaannya tetap saja seputar "Mobil lo ganti baru ya?" atau "Anak lo masuk sekolah favorit yang mana?". Ternyata, kemajuan infrastruktur dan akses informasi tidak serta-merta mengubah mentalitas feodal yang suka membanding-bandingkan nasib orang lain sebagai hiburan. Ini membuktikan bahwa sekolah tinggi itu hanya mengasah otak, tapi belum tentu mampu mengasah rasa tepa selira di dalam hati.

Saya punya teori sendiri kenapa orang-orang ini begitu ringan mulut melontarkan pertanyaan yang berpotensi melukai hati lawan bicaranya. Hipotesis saya sederhana, mereka ini adalah golongan manusia yang "mainnya kurang jauh" dan bergaulnya kurang luas dalam artian yang sesungguhnya. Mereka terjebak dalam gelembung sosial mereka sendiri, di mana semua orang di sekitarnya memiliki standar hidup, pencapaian, dan kondisi fisik yang seragam dan dianggap ideal. Karena mainnya kurang jauh, mereka menganggap bahwa semua orang di dunia ini seharusnya memiliki nasib yang sama mulusnya dengan jalan tol yang mereka lalui setiap hari. Mereka gagal memahami bahwa hidup itu spektrumnya luas sekali, ada yang bahagia dengan tubuh gemuk, ada yang damai tanpa anak, dan ada yang tenang dengan pekerjaan sederhana. 

Ketidakmampuan melihat perspektif lain inilah yang membuat lidah mereka begitu tumpul empati namun tajam menghakimi.

Coba bayangkan betapa damainya dunia ini jika setiap orang menyadari bahwa setiap pertanyaan basa-basi itu punya konsekuensi psikologis bagi penerimanya. Seseorang yang ditanya "Kapan nikah?" mungkin baru saja putus cinta secara tragis atau memang memilih melajang demi merawat orang tuanya yang sakit. 

Ketika pertanyaan itu meluncur, luka lama yang sedang berusaha dikeringkan kembali menganga, dan si penanya dengan tanpa dosa melenggang pergi sambil mengunyah lemper. Basa-basi itu seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati, bukan malah menjadi pisau yang mengiris salah satu pihak demi kepuasan pihak lainnya. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu sopan santun, karena sopan bukan hanya soal mencium tangan orang yang lebih tua, tapi juga soal menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung oleh ucapan kita.

Kadang saya berpikir, apakah mungkin mereka melakukan itu karena bingung mau ngomong apa saking canggungnya suasana pertemuan? Bisa jadi, karena kehabisan topik pembicaraan, otak mereka secara otomatis mengambil jalan pintas dengan menanyakan hal-hal yang sifatnya personal dan umum. Padahal, topik di dunia ini jumlahnya miliaran, mulai dari membahas resep sambal bawang yang enak, cuaca yang makin tak menentu, sampai konspirasi pendaratan manusia di bulan. Kenapa harus memilih topik yang berisiko tinggi menyakiti hati seperti "Kok jerawatan?" atau "Mukanya kusam banget sih sekarang?". Padahal kalau mau jujur, kita juga bisa balik bertanya dengan pertanyaan yang tak kalah menohok, misalnya, "Kok situ mukanya makin tua dan keriput, ya?" Tapi tentu saja kita tidak melakukannya, karena kita masih punya akal sehat dan sisa-sisa kesopanan yang melarang kita menjadi bajingan di acara keluarga.

Sebetulnya, ada satu respons yang selalu ingin saya teriakkan saat menghadapi situasi menyebalkan macam ini, tapi selalu tertahan di tenggorokan karena takut dibilang durhaka. Ingin rasanya ketika ditanya "Gajimu berapa sekarang?", saya jawab dengan lantang, "Cukup buat beli mulutmu biar diam," tapi itu jelas akan memicu perang dunia ketiga di ruang tamu. Jadi, yang bisa kita lakukan biasanya hanya menarik napas panjang, tersenyum simpul (walau hati dongkol), dan mengalihkan pembicaraan secepat kilat. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah dilatih bertahun-tahun oleh jutaan orang Indonesia demi menjaga harmoni sosial yang semu. Kita mengalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar bahwa meladeni orang yang "mainnya kurang jauh" itu hanya akan membuang energi dan tidak akan mengubah pola pikir mereka.

Fenomena kepo berkedok perhatian ini sebenarnya menunjukkan betapa masyarakat kita masih gagap dalam menghargai privasi individu sebagai sebuah hak asasi. Di luar negeri, bertanya soal gaji, status pernikahan, atau berat badan dianggap tabu dan sangat tidak sopan jika bukan dalam konteks yang sangat dekat. Di sini, batas antara perhatian dan campur tangan itu tipis sekali, setipis kulit bawang yang gampang robek kalau disentuh sedikit. Orang merasa berhak tahu urusan dapur orang lain dengan dalih "kita kan saudara" atau "kita kan teman lama", padahal persaudaraan tidak memberikan lisensi untuk mengaudit hidup orang. Perhatian yang tulus itu bentuknya dukungan dan doa, bukan pertanyaan interogatif yang membuat orang merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan.

Mungkin sudah saatnya kita memulai gerakan revolusi mental dalam hal berbasa-basi, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat. Kalau bertemu teman lama yang terlihat lebih berisi, tahan mulutmu untuk tidak berkomentar "Gendutan ya?", ganti dengan "Wah, kelihatan segar dan bahagia ya sekarang." Kalau bertemu saudara yang belum punya anak, jangan tanya "Kapan nyusul?", tapi doakan saja dalam hati atau ajak main keponakan yang lain supaya suasananya cair. Mengubah kebiasaan memang susah, apalagi kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun, tapi kalau tidak dimulai sekarang, sampai kapan kita mau mewariskan budaya nyinyir ini ke anak cucu? Kita harus memutus mata rantai pertanyaan beracun ini agar generasi berikutnya bisa berkumpul dengan lebih nyaman tanpa takut dihakimi.

Sering kali, orang-orang yang gemar bertanya hal sensitif ini berlindung di balik kalimat sakti, "Ah, kamu baperan banget sih, kan cuma nanya." Ini adalah bentuk gaslighting massal yang membuat korban merasa bersalah karena tersinggung, padahal ketersinggungan itu valid. Mereka tidak mau mengakui bahwa pertanyaan merekalah yang bermasalah, malah menyalahkan respons emosional si penerima yang dianggap terlalu sensitif. Padahal, menjadi "baper" itu wajar ketika ranah privasi kita diacak-acak oleh orang yang kontribusinya dalam hidup kita nyaris nol. Kita berhak untuk merasa tidak nyaman, dan kita berhak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sampah yang tidak ada faedahnya itu.

Saya jadi teringat nasihat seorang kawan bijak yang bilang bahwa mulutmu adalah harimau-mu, tapi di zaman sekarang, mulutmu adalah ukuran seberapa jauh mainmu. Semakin jauh seseorang bermain, semakin luas pergaulannya, semakin banyak ragam manusia yang dia temui, biasanya mulutnya akan semakin irit dalam mengomentari hidup orang lain. Dia paham bahwa setiap orang memanggul bebannya masing-masing, membawa beban yang tidak terlihat oleh mata telanjang, jadi dia memilih untuk diam atau bicara yang baik-baik saja. Orang yang mainnya jauh tahu bahwa keberhasilan tidak tunggal, kebahagiaan tidak seragam, dan bentuk tubuh ideal itu hanyalah konstruksi sosial yang fana. Jadi, kalau ada orang yang masih sibuk mengurusi selangkangan atau dompet orang lain, bisa dipastikan radius pergaulannya cuma sebatas dari rumah ke pos ronda.

Sebagai penutup yang (semoga) menggugah nalar, marilah kita sepakati bersama bahwa hidup ini sudah cukup berat dengan segala tagihan, cicilan, dan ketidakpastian masa depan. Janganlah kita menambah beban hidup sesama manusia dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang menyakitkan dan tidak perlu. Kalau memang tidak ada topik pembicaraan yang bermutu, diam itu jauh lebih emas dan berharga daripada berbicara tapi melukai hati kawan sendiri. 

Mari belajar menjadi manusia yang kehadirannya menenangkan, bukan yang kedatangannya membuat orang lain ingin segera pura-pura ke kamar mandi demi menghindari interaksi. Jadilah orang yang asyik, yang mainnya jauh, dan yang paham bahwa sebaik-baiknya basa-basi adalah yang tidak bikin sakit hati.

Manusia modern itu unik, sudah punya alat canggih di saku celana tapi masih saja merindukan benda-benda masa lalu yang fungsinya sudah usang. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan buatan bisa menulis puisi dan mobil bisa menyetir sendiri, tapi birokrasi di salah satu daerah di Negeri Hitam Putih ini sepertinya masih terjebak di era mesin ketik. Kabar terbaru yang bikin alis saya hampir menyatu dengan garis rambut adalah rencana pengadaan kalender dinding tahun 2026 dengan anggaran fantastis mencapai 1,9 miliar rupiah. Angka nolnya berbaris rapi seperti pasukan pengibar bendera, siap menguras kas daerah demi selembar penunjuk tanggal yang nasib akhirnya cuma jadi penutup noda di tembok.

Mari kita bedah angka "wah" ini dengan kalkulator warung kopi biar terasa nalar atau tidaknya. Kabarnya, kalender ini diperuntukkan bagi 45 anggota dewan yang masing-masing mendapat jatah 500 eksemplar untuk disebar ke konstituen. Kalau dihitung pakai matematika dasar anak SD, total kalender yang dicetak adalah 22.500 buah. Nah, jika uang 1,9 miliar itu dibagi rata dengan jumlah cetakan, ketemulah harga pokok produksi per satu kalender di angka sekitar 85 ribu rupiah. Gusti, ini kalender dinding atau menu eksklusif restoran bintang lima? Harga segitu untuk sekadar kertas yang digantung rasanya kok menyakiti hati dompet rakyat jelata.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Padahal kalau kita main ke percetakan umum atau mengecek harga pasar, kalender dinding kualitas premium dengan jilid spiral besi paling mahal jatuhnya di kisaran 15 ribu sampai 25 ribu rupiah saja. Itu pun kertasnya sudah art paper tebal yang licinnya ngalahin lantai baru dipel. Lha ini kok bisa tembus 85 ribu? Apa mungkin tintanya dicampur serbuk emas atau kertasnya diimpor langsung dari pohon papirus yang ditanam di tepi Sungai Nil? Selisih harganya yang begitu jomplang membuat kita bertanya-tanya, fitur ajaib apa yang ditanamkan di kalender itu sampai harganya bisa buat beli paket data setahun.

Katanya sih, spesifikasi kalendernya memang "khusus" dengan isi 6 lembar, yang artinya satu lembar memuat dua bulan. Tapi begini lho, mau sekhusus apa pun jenis kertasnya, mau setebal apa pun gramaturnya, takdir kalender itu ya cuma satu: disobek. Begitu bulan Februari berakhir dan kita masuk Maret, lembar pertama yang harganya mahal itu otomatis jadi sampah tak berguna. Tidak mungkin kan kita membiarkan lembar Januari-Februari tetap terpajang hanya karena sayang kertasnya bagus? Logika "kertas khusus" ini gugur seketika saat berhadapan dengan fungsi kalender yang terikat waktu.

Coba kita bandingkan soal selera estetika antara kalender jatah wakil rakyat dengan kalender toko emas atau bank yang biasanya bergambar pemandangan. Jujur saja, mata kita jauh lebih rileks memandang gambar pegunungan Swiss yang hijau, sawah Ubud yang asri, atau air terjun yang sejuk ketimbang menatap wajah close-up bapak-bapak politisi yang tersenyum kaku. Kalender pemandangan itu punya fungsi terapeutik, bisa bikin adem pikiran saat tanggal tua menyerang. Sedangkan kalender wajah pejabat? Malah bikin kita ingat pajak, ingat jalan rusak, dan ingat janji kampanye yang belum lunas.

Fungsi sekunder kalender di rumah rakyat Indonesia itu biasanya untuk menutupi bagian tembok yang catnya mengelupas atau retak rambut. Nah, kalau yang dipajang adalah gambar danau Toba yang indah, tembok jelek pun jadi terlihat agak artistik dan menenangkan jiwa. Tapi kalau yang dipajang adalah foto politisi dengan pose mengepal tangan, nuansa ruang tamu malah jadi tegang seperti mau ada orasi politik. Secara psikologis, rakyat itu lebih butuh hiburan visual di dinding rumahnya, bukan intimidasi visual dari wajah-wajah yang sering muncul di berita kasus korupsi.

Lagipula, urgensi mencetak kalender fisik di tahun 2026 nanti itu sebenarnya nyaris mendekati nol besar. Coba rogoh saku celana atau tas Anda sekarang, pasti ada benda kotak bernama ponsel pintar yang menyala 24 jam. Di dalamnya sudah ada fitur kalender canggih yang terintegrasi dengan alarm, pengingat ulang tahun, bahkan jadwal rapat RT. Kalender digital di HP tidak perlu disobek, tidak berdebu, dan tidak akan salah cetak tanggal merahnya karena terupdate otomatis via internet.

Terus, kalau alasannya kalender ini dipakai sebagai media "laporan kinerja" wakil rakyat, rasanya kok ya kurang tepat sasaran. Memangnya seberapa banyak narasi laporan yang bisa ditulis di sela-sela angka tanggal dalam 6 lembar kertas itu? Paling-paling isinya cuma slogan normatif semacam "Bekerja Bersama Rakyat" atau "Siap Mengawal Aspirasi". Itu bukan laporan kinerja, Bos, itu namanya copywriting iklan baris. Kalau mau laporan yang detail dan transparan, ya bukan di kalender tempatnya, tapi di dokumen resmi atau minimal website yang bisa diakses publik.

Zaman sekarang ini ada yang namanya media sosial, barang gratisan yang dampaknya jauh lebih masif daripada kertas gantung. Kalau para wakil rakyat itu benar-benar ingin konstituennya tahu apa yang sudah mereka kerjakan, bikin saja konten TikTok atau Reels Instagram. Biayanya murah, cuma modal kuota dan kreativitas admin, tapi yang nonton bisa ribuan orang sambil rebahan. Aneh rasanya kalau masih ngotot pakai cara konvensional yang mahal padahal ada jalan tol digital yang gratis dan cepat sampai.

Kita juga tidak boleh lupa soal nasib akhir dari kalender mahal seharga 85 ribu per eksemplar itu setelah tahun berganti. Nasib terbaiknya mungkin jadi sampul buku pelajaran anak SD, tapi nasib terburuknya (dan yang paling sering terjadi) adalah jadi alas lemari atau bungkus cabai di pasar. Bayangkan, uang rakyat miliaran rupiah berakhir menjadi pembungkus terasi atau tatakan obat nyamuk bakar. Ironi semacam ini harusnya bikin kita elus dada, betapa mubazirnya anggaran yang dibakar demi gengsi sesaat.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, di mana harga beras naik turun dan cari kerja makin susah, rasanya tidak etis menghamburkan 1,9 miliar untuk barang yang umurnya cuma setahun. Uang segitu kalau dibelikan sembako lalu dibagikan ke warga miskin, pahalanya jelas mengalir deras dan doanya tulus menembus langit. Atau kalau mau lebih visioner, pakai buat beasiswa anak putus sekolah di dapil masing-masing. Itu jauh lebih membekas di hati rakyat daripada sekadar dikasih kertas tanggalan yang ujung-ujungnya masuk tong sampah.

Tapi ya mungkin bagi sebagian pejabat di Negeri Hitam Putih sana, proyek fisik itu jauh lebih "seksi" daripada program digital atau bantuan langsung. Ada kepuasan tersendiri mungkin saat melihat tumpukan ribuan kalender siap edar, seolah-olah itu bukti kerja nyata. Padahal kerja nyata itu diukur dari regulasi yang pro-rakyat dan pengawasan anggaran yang ketat, bukan dari seberapa banyak wajah mereka tercetak di kertas art carton gramasi tinggi.

Saya kadang curiga, jangan-jangan "permintaan masyarakat" yang sering dijadikan alasan itu cuma tameng saja. Memang benar ada warga yang minta kalender, tapi itu karena mentalitas gratisan, bukan karena mereka butuh banget. Kalau ditanya milih mana antara dikasih kalender seharga 85 ribu atau dikasih uang tunai 50 ribu saja, saya yakin 100 persen warga bakal milih uangnya. Jadi, argumen bahwa ini demi memenuhi hasrat konstituen itu sebenarnya argumen yang rapuh dan mudah sekali dipatahkan.

Satu lagi yang bikin gemes, desain kalender dinas itu sering kali ajaib dan bikin sakit mata desainer grafis. Warnanya tabrak lari, font-nya tidak konsisten, dan foto pejabatnya sering kali maksa ditempel di background yang tidak nyambung. Bayangkan uang 1,9 miliar menghasilkan karya visual yang estetika desainnya setara dengan poster hajatan dangdut keliling. Mubazirnya jadi dobel, mubazir uang dan mubazir selera seni.

Akhirul kalam, wahai bapak dan ibu yang duduk di kursi empuk dewan, tolonglah berhenti terjebak pada romantisme proyek masa lalu. Rakyat tidak butuh wajah kalian terpampang di dinding rumah mereka untuk tahu tanggal berapa sekarang. Rakyat butuh kehadiran kalian saat harga pupuk mahal, saat sekolah rusak, dan saat jalan berlubang. Simpan saja uang 1,9 miliar itu untuk sesuatu yang lebih berguna, atau kalau bingung mau dikemanakan, sumbangkan saja buat bayar utang negara, siapa tahu bisa ngurangin dosa jariyah pemborosan.

Rutinitas pagi saya yang biasanya berjalan lambat dan syahdu mendadak terusik saat jempol ini iseng berselancar di status WhatsApp kawan saya. Di layar ponsel yang resolusinya pas-pasan itu, muncul sebuah foto anak laki-laki berusia sekitar satu tahun yang sedang duduk manis di sofa. Keterangan fotonya cukup informatif, mengabarkan bahwa si buah hati baru saja selesai menunaikan kewajiban sebagai laki-laki muslim, alias sunat. Saya termangu sebentar, mencoba mencerna fakta bahwa bocah yang jalan saja mungkin masih sering nggeblak itu sudah kehilangan bagian tubuhnya yang paling privat. Rasanya baru kemarin sore bapaknya mengundang saya makan soto di acara aqiqahan, lha kok sekarang anaknya sudah berstatus khitanan. Waktu berjalan dengan kecepatan yang tidak sopan bagi kita yang makin tua ini.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

​Pergeseran zaman memang sering kali membuat nalar saya yang konservatif ini tergopoh-gopoh mengikuti logikanya yang kian pragmatis. Dulu, di era saya masih hobi memburu layangan putus, sunat adalah sebuah monumen kedewasaan yang sakral bagi anak laki-laki menjelang remaja. Kami biasanya disunat saat duduk di bangku sekolah dasar kelas lima atau enam, sebuah usia di mana kami sudah cukup mengerti arti rasa cemas. Hari-hari menjelang eksekusi adalah momen kontemplasi panjang yang melatih mental kami menghadapi ketidakpastian nasib di tangan Pak Mantri. Ada unsur heroik yang kental ketika seorang bocah berani melangkah masuk ke bilik sunat dengan sarung yang dikalungkan di leher. Kini, heroisme itu seolah dipangkas habis karena prosesi sakral tersebut dilakukan saat si anak belum mengerti apa-apa soal dunia.

​Tentu saja, para orang tua milenial punya segudang argumen medis yang sangat masuk akal dan sulit dibantah oleh orang awam seperti saya. Katanya, sunat di usia balita jauh lebih cepat sembuhnya karena regenerasi sel kulit anak kecil sedang bagus-bagusnya. Selain itu, menyunat anak saat masih bayi menghindarkan orang tua dari drama kolosal berupa rengekan dan amukan bocah SD yang ketakutan. Praktis, efisien, dan minim trauma adalah mantra utama pengasuhan modern yang mendasari keputusan sunat dini tersebut. Kami yang dulu harus berjalan mengangkang selama seminggu penuh sembari menahan ngilu di balik sarung jelas dianggap kuno dan kurang taktis. Kenangan perih saat luka sunat tersenggol kain kasar itu tampaknya tidak lagi dianggap sebagai kurikulum wajib menuju kedewasaan.

​Namun, mata saya kemudian tertumbuk pada satu objek janggal yang ikut terpotret di samping si bocah yang sedang tersenyum itu. Ada sebuah lembaran kertas tebal dengan desain bingkai ornamen yang cukup mentereng, mirip sekali dengan piagam penghargaan lomba cerdas cermat. Setelah saya amati lebih teliti, rupanya itu adalah sertifikat sunat resmi yang diterbitkan oleh klinik tempat si bocah menjalani prosedur. Seketika dahi saya berkerut, mencoba mencari relevansi dan urgensi dari selembar kertas yang melegitimasi hilangnya kulup seseorang. Sejak kapan urusan memotong kulit kemaluan membutuhkan bukti tertulis yang divalidasi stempel basah layaknya dokumen negara?

​Keberadaan sertifikat sunat ini memantik imajinasi liar saya tentang betapa birokrasi di negeri ini mungkin sedang merambah ke wilayah yang paling intim. Jangan-jangan, sertifikat ini nantinya akan menjadi dokumen prasyarat yang wajib dilampirkan saat mendaftar sekolah melalui jalur zonasi atau prestasi. Bayangkan betapa repotnya panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jika harus memverifikasi keaslian sertifikat sunat di antara tumpukan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Nasib nahas tentu akan menimpa anak-anak yang disunat oleh dukun sunat tradisional atau mantri senior di kampung yang tidak memiliki fasilitas cetak sertifikat. Mereka akan terancam gagal administrasi hanya karena "burung" mereka tidak memiliki akreditasi tertulis yang diakui oleh sistem pendidikan nasional.

​Saya mencoba berbaik sangka, mungkin sertifikat ini hanyalah bentuk gimmick pemasaran klinik untuk menyenangkan hati orang tua yang haus akan validasi. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, memajang sertifikat sunat di ruang tamu rasanya adalah sebuah keputusan estetika interior yang sangat wagu. Tamu yang berkunjung mungkin akan terjebak dalam kecanggungan luar biasa saat harus memberi selamat atas prestasi si anak yang tertulis di pigura itu. Apa yang harus dikatakan? "Wah, selamat ya, pemotongannya rapi sekali dan terverifikasi," begitu? Rasanya kok absurd sekali jika bukti medis pembuangan jaringan kulit mati disejajarkan dengan piagam kejuaraan karate atau sertifikat kursus bahasa Inggris.

​Pikiran saya kemudian melayang lebih jauh ke dunia kerja yang persyaratannya sering kali menuntut hal-hal di luar nalar manusia normal. Siapa yang bisa menjamin kalau lima belas tahun lagi, sertifikat sunat tidak menjadi syarat mutlak rekrutmen pegawai di perusahaan bonafide? Mungkin nanti di formulir lamaran kerja, ada kolom centang khusus yang menanyakan kepemilikan sertifikat sunat sebagai bukti integritas dan kebersihan pelamar. HRD perusahaan bisa saja beralasan bahwa calon karyawan yang memiliki sertifikat sunat adalah pribadi yang taat prosedur dan peduli pada detail administrasi. Bagi mereka yang sunatnya tidak bersertifikat, siap-siap saja kalah saing dan tersingkir di tahap seleksi berkas yang kejam itu.

​Lalu bagaimana jika fungsi sertifikat ini ternyata jauh lebih fundamental, yakni sebagai dokumen pendukung dalam urusan perjodohan dan pernikahan? Di masa depan, bukan tidak mungkin calon mertua akan menuntut bukti otentik kejantanan calon menantunya secara administratif sebelum memberikan restu. Ini adalah cara paling sopan dan birokratis untuk memastikan bahwa calon menantu sudah menunaikan kewajiban agamanya tanpa harus melakukan inspeksi visual yang memalukan. Cukup sodorkan map berisi sertifikat sunat, maka calon mertua bisa tersenyum lega karena putri mereka berada di tangan laki-laki yang "terstandarisasi". Sertifikat sunat menjadi semacam garansi mutu atau SNI-nya seorang suami di mata hukum adat dan keluarga.

​Fenomena ini sebenarnya mencerminkan betapa masyarakat kita sedang mengalami krisis kepercayaan yang akut, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sangat personal. Dulu, pengakuan lisan seorang laki-laki bahwa ia sudah disunat adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu digugat dengan bukti forensik. Kepercayaan antar manusia masih dijunjung tinggi tanpa perlu perantara secarik kertas yang ditandatangani di atas materai sepuluh ribu. Namun kini, di era di mana segala sesuatu bisa dipalsukan, omongan saja dianggap angin lalu yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kita hidup di zaman di mana validitas seseorang ditentukan oleh seberapa lengkap arsip dokumen yang ia miliki di lemari besi.

​Jika ditelaah dari sisi ekonomi, tren sertifikasi sunat ini jelas merupakan strategi bisnis yang brilian dari industri kesehatan modern. Dengan menambahkan selembar kertas sertifikat yang biaya cetaknya mungkin tak seberapa, klinik bisa menaikkan harga paket sunat dengan label "eksklusif" atau "premium". Orang tua masa kini yang sangat peduli pada citra dan status sosial tentu akan lebih memilih paket bersertifikat demi konten Instagram yang aesthetic. Mereka rela merogoh kocek lebih dalam asalkan pulang membawa bukti fisik yang bisa dipamerkan, daripada sekadar membawa anak yang perbannya masih basah. Esensi sunat sebagai ibadah atau kesehatan pun perlahan tergeser menjadi komoditas gaya hidup yang transaksional.

​Saya jadi merasa kasihan pada nasib generasi saya dan generasi bapak-bapak saya yang dulu sunatnya hanya bermodalkan doa dan keahlian tangan dingin Bengkong desa. Kami adalah generasi "ilegal" yang tidak memiliki bukti otentik atas status kesunatan kami jika diukur dengan standar administrasi kekinian. Jika suatu hari nanti negara mewajibkan sensus sunat nasional berbasis dokumen, kami pasti akan dianggap sebagai warga negara yang datanya tidak valid. Kami hanya bisa pasrah menunjukkan bekas jahitan yang mungkin sudah samar termakan usia sebagai satu-satunya pembelaan diri di hadapan petugas. Sungguh sebuah ironi struktural yang menyedihkan bagi kami, kaum laki-laki tanpa sertifikat.

​Mungkin juga sertifikat itu disiapkan sebagai arsip sejarah bagi si anak itu sendiri, mengingat ia disunat di usia yang memori otaknya belum mampu merekam kejadian. Nanti saat ia dewasa dan meragukan identitas dirinya, ibunya tinggal membuka laci dan menunjukkan sertifikat itu sebagai bukti sejarah yang tak terbantahkan. Ini adalah solusi praktis untuk menjawab pertanyaan eksistensial si anak tanpa perlu melakukan verifikasi fisik yang merepotkan. Sertifikat itu menjadi saksi bisu bahwa ia pernah melewati momen penting tersebut, meskipun ia sendiri sama sekali tidak ingat bagaimana rasanya. Sebuah kenang-kenangan yang unik, meski fungsinya lebih mirip nota tagihan daripada memorabilia.

​Saya juga penasaran, apakah di dalam sertifikat itu tercantum detail teknis mengenai metode sunat yang digunakan oleh sang dokter? Apakah tertulis dengan tinta emas: "Telah disunat dengan metode Smart Clamp Laser Turbo" sebagai penanda kasta sosial? Hal ini bisa memicu stratifikasi sosial baru di kalangan anak-anak, di mana mereka saling membandingkan kecanggihan metode sunat berdasarkan sertifikat masing-masing. Anak yang sunat dengan metode konvensional gunting dan jahit mungkin akan merasa minder di hadapan teman-temannya yang sunat laser. Jika sudah begini, sunat bukan lagi soal kesucian, melainkan ajang pamer teknologi yang tidak ada habisnya.

​Kita memang sedang bergerak menuju masyarakat yang terobsesi pada dokumentasi dan validasi tertulis untuk setiap inci kehidupan biologi kita. Mungkin sebentar lagi akan muncul sertifikat akil baligh bagi remaja, atau sertifikat tumbuh gigi bagi bayi, lengkap dengan tanggal dan jam kejadiannya. Semua fase kehidupan manusia harus dirayakan, dicatat, dan diberi bingkai agar terasa sah dan diakui oleh peradaban. Hidup tidak lagi dirasakan melalui pengalaman batin, melainkan divalidasi melalui tumpukan kertas yang memenuhi lemari arsip keluarga. Kita menjadi birokrat bagi tubuh dan perjalanan hidup kita sendiri.

​Pada akhirnya, saya hanya bisa mendoakan semoga anak kawan saya itu tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan tangguh, terlepas dari sertifikat yang ia miliki. Biarlah kertas itu menjadi misteri yang akan ia tertawakan sendiri kelak saat ia sudah cukup dewasa untuk memahami betapa absurdnya kelakuan orang tuanya. Saya sendiri akan tetap bangga dengan "aset" saya yang meskipun tanpa sertifikat, namun telah teruji oleh waktu dan pengalaman hidup. Lagipula, keaslian dan fungsionalitas sebuah "barang" tidak ditentukan oleh selembar kertas, melainkan oleh performanya di lapangan. Dan untuk urusan itu, saya yakin seyakin-yakinnya, kami kaum tanpa sertifikat masih sangat bisa diandalkan.