Andi Azhar
  • Beranda
  • Mimbar
    • Khazanah Islam
    • Kolak Pisang
    • Pendidikan
    • Sosial Politik
    • Persyarikatan
    • #SeloSeloan
    • Perguruan Tinggi
    • Sains Teknologi
    • Financial Teknologi
    • Bengkulu
    • Bisnis
  • Lakon
    • Formosa
    • Nusantara
    • Ramadhan Bercerita
  • Soneta
  • Interlokal
    • Education
    • Politic
    • Technology
    • Economic
  • Pariwara
    • Competition
    • Endorsement
    • Komiku
  • Jejak
  • Sangu
    • MoE Taiwan
    • HES Taiwan
    • ICDF Taiwan
  • Hubungi Kami

Kita mulai dari sunyi.  

Sebelum cahaya, sebelum suara, kita sudah lebih dulu mengenal diam. Di dalam rahim yang gelap, dalam kesendirian yang hangat, kita ada sebelum ada. Tak ada nama, tak ada wajah—hanya denyut dan desiran darah ibu yang menemani.  

Kitab suci mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi setetes mani yang disimpan di tempat yang kokoh. Itulah kesunyian pertama kita. Sebelum nafas, sebelum tangis, sebelum segala keramaian hidup dimulai.  

Lalu kita lahir, dan dunia pun berteriak menyambut.  

Ilustrasi (Foto : GeneratedAI)

Tawa, tangis, panggilan nama, gemuruh pasar, deru mesin, lagu-lagu cinta, gema adzan—semua memenuhi hari-hari kita. Kita lupa bahwa sunyi pernah menjadi rumah kita. Kita sibuk mengikat diri pada orang-orang, pada benda-benda, seolah mereka akan selamanya ada.  

Tapi waktu bergerak.  

Peluk ibu yang dulu hangat, kini tinggal kenangan. Suara ayah yang dulu membimbing, sekarang hanya bisikan dalam ingatan. Teman-teman sebaya satu per satu menghilang, ada yang pergi lebih dulu, ada yang tinggal hanya dalam foto yang memudar.  

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itulah janji yang tak bisa ditawar. Dan ketika saatnya tiba, kita akan dikembalikan kepada-Nya—sendirian, seperti saat pertama kali diciptakan.  

Keramaian itu perlahan menipis.  

Anak-anak tumbuh, punya dunia mereka sendiri. Suara hiruk-pikuk kehidupan mulai redup. Tiba-tiba kita duduk di sore yang sunyi, menyadari bahwa hidup ini seperti lingkaran: kita datang sendiri, dan akan pergi sendiri.  

Di akhir, yang tersisa hanyalah kita dan sepi.  

Seperti dulu, di dalam kandungan.  

Seperti nanti, di dalam tanah.  

Kita datang sendirian, dan kita akan pergi dengan cara yang sama—meninggalkan segala yang pernah dikumpulkan, menghadap Sang Pencipta dengan hanya membawa amal dan dosa kita sendiri.  

Maka sebelum sepi itu tiba, sebelum kita kembali kepada-Nya dalam kesendirian yang tak terelakkan...  

Ingatlah bahwa sunyi adalah pengingat terakhir:  

Kita bukan milik dunia.  

Kita milik-Nya.  

Dan kepada-Nya kita kembali.

Aku berdiri di tengah kota yang tak pernah tidur ini, di antara ribuan langkah yang saling bersenggolan tapi tak pernah benar-benar bersua. Lampu-lampu neon berkedip, menawarkan cahaya yang palsu, seolah-olah mereka bisa menggantikan hangatnya lara-lara di rumah. Tapi di sini, di tengah gemuruh yang tak henti, justru sunyi itu yang paling nyaring terdengar.  

Bukan sepi yang kosong, bukan. Ini sepi yang penuh—penuh dengan suara orang-orang yang berbicara tapi tak pernah menyentuh, tertawa tapi tak pernah merasuk. Aku dikelilingi wajah-waajh asing yang setiap hari bertukar salam, tapi tak satu pun yang mengenal gurat-gurat kesepian di dahiku.  

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Aku punya teman, ya. Tapi pertemuan kami seperti dua gelas kopi yang tak pernah benar-benar tercampur—meski duduk berdekatan, rasanya tetap terpisah. Mereka bercerita tentang hal-hal yang tak pernah sampai ke relung hatiku, dan aku pun mengangguk, seolah mengerti, padahal yang kupahami hanyalah betapa jauhnya jarak antara satu frekuensi dengan frekuensi lainnya.  

Kadang aku merindukan obrolan di beranda rumah, di mana senyap pun terasa ramai karena diisi oleh kehadiran yang saling mengerti. Di sini, keramaian justru menjadi tembok—sebuah ilusi kebersamaan yang tak pernah cukup hangat untuk menghangatkan malam-malam yang terasa panjang.  

Aku bertanya: apakah kesepian ini bentuk pengkhianatan tempat baru, atau justru pengakuan bahwa ada ruang-ruang dalam diri yang hanya bisa diisi oleh mereka yang sudah lama mengenal diam-diam kita?  

Tapi hidup harus berjalan. Aku belajar menelan sepi ini seperti menelan nasi sehari-hari—dikunyah, dirasakan, lalu dibiarkan mengendap di perut, menjadi tenaga untuk melangkah lagi.  

Sebab, mungkin, di balik semua ini, kesepian adalah cara bumi berbisik: bahwa kita, pada akhirnya, hanya bisa benar-benar bersama ketika berani jujur pada sunyi yang kita bawa.  

*(Titik. Tapi sepi tak pernah benar-benar berakhir.)*

Ada yang menggelitik dari cara kepala daerah di Indonesia berpakaian belakangan ini. Dari yang semula sederhana, kini semakin banyak yang tampil dengan seragam kebesaran penuh atribut—bordiran nama jabatan di dada, brevet berjejer, pin mengilap, bahkan tak jarang tongkat komando ikut serta. Kalau tak hati-hati, sekilas mirip parade perwira militer, bukan pejabat sipil yang seharusnya mewakili keramahan birokrasi.  

Memang, tak ada yang melarang seorang gubernur atau bupati mengenakan seragam resmi. Tapi ketika atribut itu menumpuk seperti medali di dada jenderal, pertanyaannya menjadi lain: apa sebenarnya yang ingin mereka tunjukkan? Kewibawaan? Atau justru hasrat terselubung untuk tampil bak panglima di tengah rakyatnya?  

Ilustrasi Pejabat Sipil Dengan Atribut Seperti di Militer (Gambar : GenerateAI)

Yang menarik, fenomena ini kian mencolok di kalangan kepala daerah yang berlatar belakang militer atau polisi. Meski sudah pensiun, bintang di kerah tetap dipakai, wing di dada masih lengkap, seakan jabatan sipil yang diembannya hanyalah kelanjutan dari karier kemiliteran. Padahal, memimpin daerah bukanlah memimpin pasukan. Rakyat bukanlah anak buah yang harus digertak dengan simbol-simbol.  

Di negara demokrasi, seharusnya tak ada ruang untuk glorifikasi atribut militeristik dalam kepemimpinan sipil. Tapi realitanya, kita justru melihat semakin banyak pejabat daerah yang—entah sadar atau tidak—mengadopsi gaya seragam militer sebagai bagian dari citra diri. Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri, sehingga mereka merasa perlu "berdandan" seperti tentara agar dianggap berwibawa?  

Presiden Soekarno pernah punya penjelasan menarik soal ini. Dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno mengaku bahwa rakyat Indonesia—secara tidak sadar—merindukan figur "Raja". Itulah mengapa ia kerap tampil dengan seragam kebesaran militer, lengkap dengan tongkat komando dan berbagai atribut yang membuatnya terlihat seperti penguasa. Tapi itu era 60-an. Apakah logika yang sama masih berlaku hari ini?  

Yang pasti, demokrasi seharusnya mengikis mentalitas feodal semacam itu. Kepala daerah bukanlah raja, bukan pula jenderal. Mereka adalah pelayan publik yang dipilih untuk mengurus urusan warganya, bukan untuk pamer medali atau bintang jabatan. Tapi ketika seragam dan atribut menjadi lebih penting daripada substansi kerja, kita patut bertanya: apakah ini pertanda bahwa budaya politik kita masih terjebak dalam simbolisme kekuasaan ala Orde Baru?  

Coba bandingkan dengan gaya kepemimpinan kepala daerah di era awal reformasi. Dulu, pejabat lebih sering tampil dengan kemeja batik atau safari sederhana. Atribut yang mencolok justru dianggap tidak perlu, bahkan bisa dilihat sebagai upaya menggiring opini bahwa kekuasaan harus terlihat "angker". Sekarang, kita malah menyaksikan tren sebaliknya: semakin banyak bupati atau gubernur yang seragamnya lebih mirip perwira aktif ketimbang birokrat sipil.  

Lalu, apa fungsi sebenarnya dari seabreg pin, brevet, atau bordiran nama jabatan itu? Jika tujuannya sekadar identifikasi, name tag sederhana sudah cukup. Tapi ketika atribut itu dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai seragam dinas kepolisian atau TNI, kesannya jadi berbeda. Seolah ada hasrat untuk mencitrakan diri sebagai sosok yang "harus dihormati", bukan karena kinerja, melainkan karena simbol yang menempel di bajunya.  

Tidak ada yang salah dengan seragam, selama proporsional. Tapi ketika seorang bupati—yang sehari-hari berurusan dengan petani dan pedagang kecil—tampil dengan seragam penuh atribut bak komandan lapangan, bukankah itu justru menciptakan jarak? Alih-alih mendekatkan diri pada konstituen, gaya berpakaian seperti itu malah bisa terkesan arogan, seakan ingin menegaskan, "Saya berbeda, saya berwewenang."  

Mungkin sebagian akan berargumen bahwa seragam dan atribut itu bagian dari "branding" politik. Tapi jika branding yang dimaksud adalah mencitrakan diri sebagai sosok otoriter ala militer, apakah itu yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatif? Kepemimpinan yang baik semestinya dibangun melalui kerja nyata, bukan lewat gemerlap pin di dada.  

Yang lebih mengkhawatirkan, tren ini bisa jadi cermin dari cara berpikir yang belum sepenuhnya lepas dari mentalitas feodal. Dalam budaya politik kita, sering kali "wibawa" diidentikkan dengan ketegasan ala militer, bukan dengan kemampuan merangkul dan mendengarkan. Akibatnya, banyak kepala daerah yang—mungkin tanpa sadar—terjebak dalam gaya kepemimpinan "top-down", karena menganggap itulah yang diharapkan rakyat.  

Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, rakyat sebenarnya lebih menghargai pemimpin yang rendah hati dan mudah diakses. Lihat saja bagaimana figur seperti Jokowi—yang sejak jadi walikota hingga presiden tetap memilih gaya berpakaian sederhana—justru lebih diterima karena dinilai dekat dengan rakyat. Tapi sayang, tidak semua kepala daerah menangkap sinyal ini.  

Mungkin inilah yang disebut sebagai "glamorisasi kekuasaan". Ketika seseorang menduduki jabatan politik, ada godaan besar untuk mempercantik diri dengan berbagai atribut yang membuatnya terlihat penting. Dan dalam konteks Indonesia—yang secara historis pernah lama berada di bawah bayang-bayang militer—simbol-simbol kemiliteran sering kali dipandang sebagai cara tercepat untuk mendapatkan pengakuan.  

Tapi apakah efektif? Belum tentu. Justru di era media sosial sekarang, gaya kepemimpinan yang terlalu militaristik mudah menjadi bahan kritik. Rakyat kini lebih kritis dan tidak mudah terkesan dengan gemerlap atribut. Mereka lebih peduli pada kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari ketimbang berapa banyak pin yang menempel di dada pemimpinnya.  

Lalu, bagaimana seharusnya kepala daerah bersikap? Idealnya, mereka bisa menemukan keseimbangan antara kesan resmi dan keramahan. Seragam dinas boleh ada, tapi tidak perlu berlebihan. Atribut jabatan bisa dipakai, asal tidak sampai menimbulkan kesan ingin "bermain peran" sebagai perwira. Lagipula, kewibawaan tidak lahir dari bintang di kerah, melainkan dari integritas dan kerja keras.  

Jika kita konsisten sebagai negara demokrasi yang menjunjung supremasi sipil, sudah saatnya budaya seragam dan atribut berlebihan ini dikikis. Birokrasi sipil harusnya humanis, tidak perlu dibebani dengan simbol-simbol yang justru mengingatkan pada era otoritarian. Kepala daerah bukanlah komandan, dan rakyat bukanlah pasukan yang harus selalu dihadapkan dengan simbol-simbol kekuasaan.  

Atau jangan-jangan, ini semua adalah bentuk ketakutan? Ketakutan bahwa tanpa atribut dan seragam kebesaran, wibawa mereka akan luntur. Jika benar begitu, itu justru menunjukkan kerapuhan. Sebab, pemimpin sejati tidak membutuhkan bintang atau brevet untuk dihormati.  

Mungkin sudah waktunya kita mengingatkan para kepala daerah: wibawa tidak dijual di toko seragam. Ia dibangun melalui pelayanan, kejujuran, dan kedekatan dengan rakyat. Daripada sibuk menghias diri dengan berbagai pin, lebih baik fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.  

Kita bukan negara militer. Kita adalah negara demokrasi, di mana pemimpin harusnya menjadi pelayan, bukan raja. Dan pelayan sejati tidak perlu berlagak seperti jenderal.

Sepi. Itulah kesan pertama yang menyergap ketika saya menginjakkan kaki di kampung halaman saya di sebuah desa di Lampung Tengah. Jalan-jalan yang biasanya riuh oleh deru motor pemudik kini sunyi. Warung-warung di sepanjang jalan provinsi yang biasa buka hingga larut menjelang Lebaran justru menutup tirai lebih awal. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sepuluh tahun silam.  

Ekonomi memang sedang tidak bersahabat. Namun yang terjadi tahun ini bukan sekadar perlambatan biasa, melainkan sebuah pergeseran struktural yang mengubah wajah tradisi Lebaran secara permanen. Jika dulu mudik adalah kebutuhan sosial yang tak tergoyahkan, kini ia berubah menjadi variabel ekonomi yang bisa dikompromikan.

Ilustrasi Penjual Parsel yang Sepi Pembeli (Gambar : GenerateAI)

Di balik sepinya jalanan kampung tersembunyi sebuah tragedi ekonomi yang lebih besar. Daya beli masyarakat yang terus tergerus inflasi telah memaksa mereka membuat skala prioritas baru. Ketika biaya hidup harian saja sudah menyulitkan, pulang kampung berubah dari kewajiban budaya menjadi kemewahan yang tak terjangkau.  

Pasar tradisional, yang biasanya menjadi episentrum keramaian pra-Lebaran, kini lebih mirip museum yang sepi pengunjung. Beberapa pedagang masih bertahan, tetapi sorot mata mereka sudah kehilangan cahaya harapan.

Yang menarik adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika dulu orang berlomba membeli baju baru dan perlengkapan Lebaran, kini mereka lebih memilih memakai barang-barang tahun sebelumnya. Bukan karena kesadaran hemat yang tiba-tiba muncul, melainkan karena terpaksa oleh keadaan.  

Toko-toko ritel modern memang masih ramai, tetapi itu hanya ilusi dari konsumsi yang terkonsentrasi. Masyarakat berbelanja lebih sedikit, lebih hemat, dan hanya untuk kebutuhan pokok. Silaturahmi yang dulu dirayakan dengan berbagai hidangan kini disederhanakan. Sebuah bentuk rasionalisasi di tengah ketidakpastian.  

PHK massal di berbagai sektor telah menciptakan efek domino yang mengerikan. Para pekerja yang kehilangan penghasilan tak hanya mengurangi konsumsi mereka sendiri, tetapi juga memengaruhi penghasilan pedagang kecil di kampung halaman mereka. Ekosistem ekonomi tradisional yang selama ini mengandalkan siklus tahunan seperti Lebaran mulai kehilangan ritme.  

Dampak sosialnya lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Tradisi mudik bukan sekadar tentang pulang kampung, melainkan sebuah mekanisme redistribusi ekonomi alami. Uang yang dibawa perantau mengalir ke pedagang kecil, tukang ojek, dan usaha mikro di desa. Ketika siklus ini terputus, seluruh rantai ekonomi lokal ikut mati suri.  

Generasi muda perkotaan mungkin tak merasakan dampak besar dari perubahan ini. Bagi mereka, silaturahmi virtual melalui layar gadget sudah cukup. Namun di desa-desa, kehadiran fisik adalah segalanya. Tatap mata langsung, pelukan, dan canda di teras rumah adalah mata uang sosial yang tak tergantikan.  

Pemerintah mungkin bisa membanggakan pertumbuhan ekonomi makro yang tetap positif, tetapi angka-angka itu menjadi tak berarti ketika di lapangan pasar-pasar tradisional mati perlahan. Kebijakan bantuan sosial mungkin bisa meredam gejolak, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya.  

Yang terjadi sekarang adalah sebuah disrupsi sosial-budaya yang dipicu oleh tekanan ekonomi. Masyarakat tidak lagi kehilangan kemampuan finansial untuk mudik, tetapi juga mulai kehilangan motivasi budaya. Ketika tahun demi tahun Lebaran terasa semakin hambar, pada titik tertentu tradisi ini akan punah dengan sendirinya.  

Ironisnya, justru di era di mana teknologi seharusnya memudahkan mobilitas, orang semakin enggan bepergian. Bukan karena tidak ada transportasi, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa dibawa pulang selain rasa khawatir akan masa depan.  

Pergeseran ini juga mengubah lanskap usaha di pedesaan. Warung makan yang biasa buka 24 jam selama Lebaran kini memilih tutup lebih awal. Penginapan-penginapan darurat yang setiap tahun bermunculan di pinggir jalan bahkan tidak dibangun sama sekali.  

Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek jangka panjang pada struktur sosial masyarakat. Mudik selama ini berfungsi sebagai perekat hubungan antar generasi. Anak kota kembali mengenal sanak saudara di desa, mendengarkan nasihat orang tua, dan merasakan akar budaya mereka. Tanpa itu, identitas kolektif perlahan akan terkikis.  

Di tingkat makro, ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita. Ketika sebuah tradisi sekuat mudik Lebaran bisa ambruk oleh tekanan ekonomi, artinya ketahanan masyarakat kita berada di ambang yang mengkhawatirkan.  

Pola konsumsi yang berubah juga mencerminkan sebuah transformasi nilai. Lebaran yang dulu tentang berbagi dan kebersamaan, kini tereduksi menjadi sekadar ritual wajib yang dilakukan seperlunya. Semangat berbagi tak lagi datang dari kelapangan hati, melainkan dari kewajiban sosial yang dibebani rasa sungkan.  

Bahkan tradisi bagi-bagi THR mulai kehilangan makna. Jika dulu THR adalah bentuk syukur dan kebanggaan bisa berbagi, kini ia lebih sering dibicarakan sebagai beban yang harus dipenuhi. Perubahan narasi ini menunjukkan pergeseran nilai yang fundamental dalam masyarakat kita.  

Pertanyaannya sekarang: apakah ini hanya sebuah fase sementara, atau awal dari sebuah perubahan permanen? Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan kita membaca tanda-tanda zaman.  

Jika kita cermati, apa yang terjadi sekarang adalah percepatan dari tren yang sebenarnya sudah dimulai sebelum krisis. Masyarakat perkotaan generasi baru memang semakin terpisah dari kampung halamannya secara emosional. Tekanan ekonomi hanya mempercepat proses yang sudah berjalan.  

Solusinya tidak bisa sekadar stimulus ekonomi temporer. Diperlukan pendekatan holistik yang memulihkan baik daya beli maupun ikatan sosial. Pasar tradisional butuh bukan sekadar bantuan modal, tetapi juga transformasi model bisnis yang bisa bersaing di era modern.  

Di tingkat kebijakan, perlu ada pengakuan bahwa masalahnya bukan sekadar siklus ekonomi, melainkan pergeseran peradaban. Ketika orang memilih tidak mudik, mereka tidak hanya merespon kondisi keuangan, tetapi juga mempertanyakan relevansi tradisi itu sendiri.  

Mungkin inilah saatnya kita memikirkan kembali makna Lebaran di era baru. Bukan dengan menyerah pada perubahan, tetapi dengan menemukan bentuk-bentuk baru yang tetap mempertahankan esensinya.  

Karena pada akhirnya, Lebaran bukan tentang keramaian pasar atau kemacetan jalan. Ia tentang manusia yang mengingat asal-usulnya, tentang masyarakat yang menjaga ikatan-ikatan dasarnya. Jika kita kehilangan itu, maka yang tersisa hanyalah tanggal di kalender tanpa makna.  

Tahun depan, mungkin jalanan akan kembali ramai. Tapi apakah keramaian itu akan sama seperti dulu? Ataukah ia hanya menjadi bayangan dari sebuah tradisi yang perlahan memudar? Jawabannya ada pada kita semua.  

Yang pasti, Lebaran 2025 telah memberikan pelajaran berharga: bahwa tradisi sekuat apapun bisa runtuh ketika fondasi ekonomi dan sosial yang menyangganya mulai retak. Dan sekali runtuh, membangunnya kembali akan membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan ekonomi - tetapi sebuah komitmen kolektif untuk mempertahankan apa yang membuat kita tetap menjadi manusia.

Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, ada satu fenomena yang kian menggeliat: obsesi pejabat terhadap gelar akademik. Mereka berlomba meraih doktor, bahkan mendadak mengejar titel profesor, seolah-olah itu adalah medali yang harus dikalungkan di dada. Padahal, tak sedikit dari mereka yang tak pernah sekalipun menginjak ruang kuliah sebagai pengajar.  

Ini bukan soal larangan bagi pejabat untuk menempuh pendidikan tinggi. Justru, idealnya, semakin terdidik seorang pemimpin, semakin baik kapasitasnya dalam memimpin. Tapi, pertanyaannya: apakah gelar-gelar itu benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya, atau sekadar jadi aksesori kekuasaan?  
Obral Honoris Causa (Ilustrasi/Ghraito Arip H.)

Lihatlah realitasnya. Banyak kepala daerah yang hanya bermodalkan ijazah SMA—bahkan ada yang lewat jalur kesetaraan—bisa menduduki kursi pemerintahan. Ironisnya, ketika mereka sudah berkuasa, tiba-tiba muncul hasrat untuk mengejar gelar doktor atau profesor. Seolah-olah gelar itu bisa menutupi minimnya kompetensi.  

Padahal, dalam dunia kerja biasa, syarat S1 sudah menjadi standar minimal. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya lulus SMA bisa memimpin sebuah daerah, sementara rakyatnya sendiri dipaksa memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi sekadar untuk jadi pegawai honorer?  

Persoalannya bukan sekadar gelar, melainkan relevansi. Jika seorang bupati atau gubernur ingin melanjutkan pendidikan, seharusnya ia memilih bidang yang memperkuat kapasitas kepemimpinannya—misalnya administrasi publik, kebijakan sosial, atau ekonomi pembangunan. Tapi yang terjadi? Ada yang mengambil doktor di bidang pendidikan agama Islam, padahal ia tak pernah sekalipun mengajar di madrasah.  

Apa gunanya? Apakah gelar itu akan membantunya merumuskan kebijakan tata kota, mengentaskan kemiskinan, atau meningkatkan pelayanan kesehatan? Atau jangan-jangan, ini hanya soal gengsi—sebuah upaya untuk mempercantik CV politik?  

Yang lebih memprihatinkan adalah gelincirnya etika akademik. Gelar profesor sejatinya adalah penghargaan bagi para dosen yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar dan meneliti. Bukan sekadar titel yang bisa dibeli atau diraih lewat koneksi. Tapi kini, jabatan akademik tertinggi itu diincar oleh pejabat yang tak pernah sekalipun memegang kapur tulis.  

Bagaimana mungkin seseorang bisa disebut profesor jika ia tak pernah membimbing mahasiswa, tak pernah meneliti dengan rigor, dan tak pernah berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan?

Yang terjadi adalah komersialisasi gelar. Beberapa kampus, demi kepentingan politis atau finansial, rela membuka pintu lebar-lebar bagi pejabat yang ingin "instan" bergelar doktor atau profesor. Prosesnya dipersingkat, persyaratan dilonggarkan, dan tiba-tiba sang pejabat sudah bisa menyandang gelar mentereng tanpa pernah merasakan jerih payah akademik yang sesungguhnya.  

Ini bukan hanya merusak integritas pendidikan tinggi, tapi juga menciptakan preseden buruk. Jika gelar bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang, lalu apa arti sebuah keahlian? Apa bedanya seorang profesor sejati yang menghabiskan puluhan tahun untuk riset, dengan pejabat yang tiba-tiba menyandang gelar serupa hanya karena ia punya akses?  

Dampaknya sudah terlihat. Publik mulai memandang sinis gelar akademik pejabat. Setiap kali ada menteri atau kepala daerah yang mengumumkan gelar barunya, yang muncul bukan apresiasi, melainkan kecurigaan: "Dapatnya dari mana?"  

Ini adalah krisis legitimasi. Gelar seharusnya menjadi penanda kompetensi, bukan sekadar hiasan nama. Ketika seorang pejabat lebih sibuk menumpuk gelar daripada membenahi kinerjanya, yang terjadi adalah disorientasi kepemimpinan.  

Lihatlah negara-negara dengan pemerintahan yang efektif. Para pemimpinnya tak perlu berkoar-koar tentang gelar doktor atau profesor. Mereka diukur dari kebijakan yang dibuat, dari dampak nyata yang dirasakan rakyat. Di Indonesia? Kita justru terjebak dalam fetisisme gelar - seolah olah deretan huruf di depan nama bisa menutupi kegagalan mengurus rakyat.  

Jika memang niatnya menuntut ilmu, mengapa tidak dilakukan sebelum menjabat? Kenapa harus menunggu sampai berkuasa baru tiba-tiba kuliah? Jangan-jangan, ini memang strategi pencitraan—sebuah upaya untuk memberi kesan "intelek" di mata publik.  

Dan celakanya, media sering terjebak dalam narasi ini. Setiap kali ada pejabat yang meraih gelar baru, pemberitaan seolah-olah mengukuhkannya sebagai sosok yang pantas dipuji. Padahal, pertanyaan kritisnya adalah: apa kontribusinya bagi ilmu pengetahuan? Apa relevansinya bagi jabatan yang diemban?  

Waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk menjalankan amanah rakyat, justru terkuras untuk mengejar gelar. Sementara masalah di daerah—kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang amburadul—terus menumpuk.  

Ini bukan hanya persoalan individual, melainkan sistemik. Ada mekanisme yang memungkinkan pejabat dengan mudah mendapatkan gelar tanpa melalui proses akademik yang ketat. Dan selama sistem ini dibiarkan, selama itu pula gelar akan menjadi komoditas, bukan penanda keahlian.  

Lalu, apa solusinya? Pertama, dunia akademik harus berani menolak praktik jual-beli gelar. Kampus bukanlah toko yang bisa memenuhi pesanan titel bagi siapa pun yang punya uang atau kuasa. Kedua, publik harus lebih kritis—tidak mudah terkesima oleh deretan gelar, tapi menuntut bukti nyata dari pemimpinnya.  

Terakhir, pejabat sendiri harus sadar. Gelar tidak otomatis membuatmu lebih kompeten. Jika ingin diakui sebagai pemimpin yang berkualitas, tunjukkan melalui kerja nyata, bukan melalui huruf-huruf di depan dan belakang nama.  

Kita tidak butuh pejabat yang bergelar mentereng tapi kebingungan saat dimintai solusi atau memberikan solusi yang tidak rasional seperti ide untuk memanfaatkan AI guna mengatasi banjir dan macet di kala lebaran. Kita butuh pemimpin yang mungkin sederhana ijazah dan gelarnya, tapi paham betul bagaimana mengurus rakyat.  

Gelar akademik seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kapasitas, bukan topeng untuk menutupi ketidakmampuan. Jika tidak, ia hanya akan menjadi bagian dari teater kekuasaan—sebuah sandiwara yang diperagakan para pejabat untuk menipu rakyatnya sendiri.

Di antara gemuruh mesin kendaraan dan riuh rendah terminal, terpancar sebuah kerinduan yang tak terbendung – kerinduan akan tanah kelahiran. Inilah esensi mudik yang sesungguhnya, sebuah perjalanan jiwa sebelum kaki melangkah pulang.  

Bukan kebetulan bila tradisi ini tetap lestari meski zaman terus bergulir. Ada semacam kekuatan magis dalam mudik yang mampu menyatukan kembali apa yang tercerai-berai oleh rutinitas modern. Sebuah magnet sosial yang tak tergantikan.  

Pemudik Motor Bersiap Meninggalkan Kapal di Pelabuhan Bakauheni (Foto : FB Lampung Eksis)

Sosiolog mungkin akan menyebut ini sebagai mekanisme pertahanan budaya. Ketika globalisasi menggerus identitas lokal, mudik justru menjadi penjaga gawang yang menghalau serbuan nilai-nilai asing.  

Lihatlah bagaimana para pemudik rela berdesakan di angkutan umum selama berjam-jam. Bukan sekadar transportasi yang mereka cari, melainkan pengalaman bersama yang mengingatkan pada rasa kebersamaan.  

Pernahkah kita bertanya mengapa tradisi serupa tidak ditemukan di negara maju? Jawabannya mungkin terletak pada cara kita memaknai hubungan kekerabatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar ikatan darah.  

Di balik bingkisan yang dibawa pulang, tersimpan cerita-cerita heroik tentang perjuangan di perantauan. Setiap dusun memiliki versinya sendiri tentang "anak yang merantau dan pulang membawa keberhasilan".  

Tapi mudik juga kerap menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ia mempertahankan tradisi, di sisi lain ia memperlihatkan jurang antara kehidupan urban dan pedesaan. Sebuah cermin sosial yang kadang menyakitkan untuk dilihat.  

Generasi milenial mulai mempertanyakan ritual ini. Bagi mereka, apakah masih relevan menghabiskan waktu dan biaya besar hanya untuk memenuhi kewajiban sosial yang mungkin sudah usang?  

Namun data menunjukkan sesuatu yang menarik. Justru di era digital ini, minat mudik malah meningkat. Seolah ada kebutuhan psikologis yang tak terpenuhi oleh pertemuan virtual.  

Psikolog budaya menjelaskan fenomena ini sebagai kebutuhan akan "grounding" – menyentuh kembali akar-akar identitas di tengah kehidupan perkotaan yang serba mengambang.  

Coba amati interaksi di warung kopi kampung saat lebaran. Di sanalah terjadi transfer pengetahuan lintas generasi yang tak ternilai harganya. Sebuah ruang pembelajaran organik yang tak bisa digantikan sekolah manapun.  

Ekonom melihat mudik sebagai fenomena unik. Uang yang mengalir ke desa-desa selama musim mudik sering kali melebihi anggaran pembangunan daerah setempat. Tapi apakah ini pembangunan yang berkelanjutan?  

Mungkin kita perlu belajar dari filosofi di balik tradisi ini. Bukan soal jumlah uang yang dibawa pulang, melainkan tentang bagaimana kita memaknai pulang itu sendiri.  

Desa-desa sebenarnya menyimpan harapan besar setiap kali musim mudik tiba. Bukan hanya harapan akan bantuan materi, tapi lebih pada harapan akan kembalinya putra-putri terbaiknya untuk membangun tanah kelahiran.  

Sayangnya, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Mudik menjadi ajang pamer kesuksesan semu, di mana orang berlomba menunjukkan kemewahan yang kadang dibeli dengan hutang.  

Pernahkah terpikir bahwa sebenarnya mudik adalah bentuk protes halus terhadap kehidupan urban? Sebuah cara mengatakan bahwa di balik gedung-gedung pencakar langit, kita tetap merindukan kesederhanaan kampung halaman.  

Anak-anak kota yang diajak mudik sebenarnya sedang menjalani proses pendidikan multikultural yang paling autentik. Mereka belajar bahwa Indonesia tidak hanya tentang mall dan apartemen mewah.  

Tapi tradisi ini juga menyimpan keprihatinan. Betapa banyak orang tua di desa yang hanya bertemu anaknya setahun sekali. Sebuah ironi di era yang diklaim semakin terhubung ini.  

Mungkin inilah saatnya kita memikirkan mudik yang lebih bermakna. Bukan sekadar pulang, tapi bagaimana membuat pulang itu memberi dampak nyata bagi kampung halaman.  

Bayangkan jika setiap pemudik tidak hanya membawa bingkisan, tapi juga membawa pulang keterampilan, ide-ide segar, dan komitmen untuk membangun daerah asalnya.  

Sebenarnya, pemerintah sudah mencoba memanfaatkan momen ini dengan berbagai program. Tapi tanpa kesadaran dari bawah, upaya tersebut hanya akan menjadi proyek sesaat belaka.  

Kita perlu bertanya: masih relevankah model mudik massal seperti sekarang? Atau sudah saatnya kita memikirkan pola distribusi yang lebih merata sepanjang tahun?  

Yang tak boleh dilupakan, mudik pada hakikatnya adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Tentang bagaimana kita tetap mempertahankan empati di tengah kerasnya kehidupan modern.  

Di terminal-terminal, kita bisa menyaksikan solidaritas sesama pemudik yang mungkin tak akan terjadi di kehidupan sehari-hari. Sebuah pelajaran tentang kemanusiaan yang terjadi secara organik.  

Mudik seharusnya mengajarkan kita tentang arti kesederhanaan. Tapi justru belakangan ini, tradisi ini sering dikapitalisasi menjadi ajang konsumerisme baru.  

Pemikir sosial melihat mudik sebagai bentuk resistensi terhadap individualisme. Di saat masyarakat modern semakin teratomisasi, mudik justru menyatukan kembali apa yang tercerai-berai.  

Tapi resistensi saja tidak cukup. Kita perlu mentransformasi nilai-nilai mudik menjadi energi positif untuk membangun negeri.  

Pernah terpikir mengapa banyak pengusaha sukses justru menemukan inspirasi bisnisnya saat mudik? Karena di sanalah mereka melihat potensi riil yang sering terlewatkan di kota.  

Mudik seharusnya menjadi laboratorium sosial tempat kita belajar tentang realitas bangsa yang sebenarnya. Bukan hanya tentang kemacetan dan kelelahan.  

Di balik semua romantisme mudik, tersimpan pertanyaan kritis: sampai kapan tradisi ini bisa bertahan? Apakah generasi digital native masih akan mempertahankannya?  

Jawabannya mungkin terletak pada kemampuan kita untuk merevitalisasi makna mudik. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan jiwa yang dalam.  

Kita perlu menciptakan ekosistem dimana mudik tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi sosial budaya yang bernilai tinggi.  

Pada akhirnya, mudik mengajarkan kita satu hal penting: sejauh apapun kita merantau, ada bagian dari diri yang selalu ingin pulang.  

Dan mungkin, di situlah letak kekuatan bangsa ini – dalam kesadaran kolektif bahwa kita selalu memiliki tempat untuk kembali. Sebuah nilai sosial yang tak ternilai harganya.  

Maka, mari kita jaga tradisi ini bukan sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai living tradition yang terus berevolusi mengikuti zaman.  

Sebab mudik yang sesungguhnya bukan hanya tentang pulang ke kampung halaman, tapi tentang menemukan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang santun dan bersaudara.  

Di tengah gempuran budaya global, mudik tetap menjadi benteng terakhir yang mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur Nusantara.  

Dan itulah mengapa, meski berat, kita tetap akan terus mudik – karena di sanalah hati kita sebenarnya tak pernah benar-benar pergi.

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

TENTANG PENULIS


Ayah penuh waktu. Penyuka kue lupis dan tempe goreng. Bekerja sebagai penulis partikelir semi-amatir. Kadang-kadang juga jadi tukang dongeng

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

My Courses

KOMIKU

Memuat komik...

Artikel Populer

  • PROGRAM KULIAH MAGANG KERJA DI TAIWAN ; BENAR ATAU PENIPUAN?
  • KALAU MAU KAYA, JANGAN JADI DOSEN
  • KETIKA BUKU BER-ISBN DIPAKSA MEMILIKI HAKI
  • MENGUJI NYALI DANANTARA
  • KAMUS BESAR BAHASA MELAYU-INDONESIA

TEMATIK

Ramadan Bercerita
Tulisan di Media Massa
Opini 1
Kompas.ID
Papan Bunga: antara Ekspresi Tulus dan Konsumerisme Berlebihan
Opini 2
DetikNews
Birokratisasi Kepahlawanan
Opini 3
DetikNews
Tsunami Jurnal di Indonesia
Opini 4
DetikNews
Disrupsi Alam dan Kebutaan Akademik Kita
Opini 1
DetikNews
Pendidikan (Tanpa) Kompetisi
Opini 2
DetikNews
Tanggung Jawab Media Sosial Pascapemilu
Opini 3
DetikNews
Senjakala Sekolah Negeri?
Opini 4
DetikNews
Kado Manis untuk Pekerja Migran
Opini 4
DetikNews
Rapat dan Efisiensi Anggaran
Opini 4
DetikNews
Menggugat Jurnal-Jurnal Pengabdian Masyarakat
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Konsep Pariwisata Bengkulu yang Berkelanjutan
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Bengkulu dan Krisis Hospitality yang Menggerus Potensi Pariwisatanya
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba
TribunNews Bengkulu
Menyelamatkan Ekonomi Bengkulu dari Krisis Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai
Opini 4
Tirto.ID
Senjakala Toko Buku di Indonesia, Adaptasi Jadi Kunci Bertahan
Opini 4
Tirto.ID
Empat Titik Kerawanan Pemungutan Suara di Luar Negeri
Opini 4
Tirto.ID
Salah Kaprah Susu Kental Manis: Literasi Gizi dan Tipu-Tipu Iklan
Opini 4
Taipei Times
University attraction to Indonesia
Opini 4
Media Indonesia
Pentingnya Literasi Digital di Era Modern

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

ADVERTORIAL 2
DMCA.com Protection Status

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT

Copyright © 2013-2024 Andi Azhar. Oleh Andi Azhar