Dulu, mudik Jogja-Lampung bukan sekadar perjalanan, tapi semacam festival jalanan. Sejak keluar dari Gamping-Jogja sampai masuk Pringsewu-Lampung, posko-posko mudik berjejer seperti stan pameran. Ada yang sekadar tenda seadanya, ada yang mewah dengan baliho operator seluler warna-warni. Setiap 10 kilometer, hampir pasti ada yang menawarkan teh hangat, bubur kacang hijau, atau sekadar tempat meregangkan kaki.  

Yang paling berkesan justru posko-posko operator seluler. Mereka seperti duta besar perusahaan telekomunikasi di pinggir jalan. Telkomsel dengan "Siaga"-nya, Indosat dengan jargon-jargon kreatif, bahkan banyak provider GSM yang waktu itu masih baru ikut meramaikan. Bukan cuma bagi-bagi minuman, tapi juga stiker, gantungan kunci, sampai charger HP gratis.

Posko Mudik Tahun 2010 (Foto : Senkom Mitra Polri / Istimewa)

Ada ritual tak tertulis di setiap posko. Pemudik motor pasti berhenti, meski cuma lima menit. Minum teh, isi bensin, periksa ban, lalu lanjut lagi. Yang naik mobil pun sering mampir, sekadar buka puasa bersama atau ambil takjil gratis. Suasana seperti pasar malam dadakan—riuh tapi hangat. Sekarang, jalanan lebih sepi. Bukan karena pemudik berkurang, tapi karena posko-posko itu banyak yang tidak lagi didirikan dan raib entah ke mana. Memang masih ada beberapa, tapi jumlahnya tidak sesignifikan zaman dulu.

Dulu, posko mudik adalah tempat interaksi sosial paling jujur. Tukang pijat dadakan yang rela memijat pemudik pegal-pegal tanpa bayaran. Relawan yang antusias mengisi buku tamu pengunjung. Bahkan polisi yang biasanya galak di pos pemeriksaan, tiba-tiba ramah menyodorkan gorengan. Sekarang, kalau ada posko pun, lebih mirip formalitas. Tenda kosong, panitia lebih banyak main HP, dan pemudik lewat begitu saja.  

Kenapa posko mudik kehilangan pesonanya? Salah satu jawabannya: kita sudah terlalu dimanjakan teknologi. Dulu, pemudik butuh tempat istirahat karena navigasi masih pakai peta fisik, HP cepat lowbat, dan SPBU jarang. Sekarang? Google Maps bisa kasih tahu resto terdekat, power bank menjamur, dan SPBU buka 24 jam. Posko mudik jadi terasa kurang relevan.  

Tapi bukan cuma soal teknologi. Dulu, posko mudik adalah ajang branding perusahaan yang riil terasa. Operator seluler berlomba-lomba dapat simpati dengan memberi layanan gratis. Sekarang, branding lebih banyak terjadi di dunia digital. Buat apa repot-repot pasang tenda di pinggir jalan kalau bisa viralkan hashtag #MudikAman di Twitter?  

Ada juga faktor perubahan perilaku pemudik. Dulu, mudik adalah perjalanan marathon yang harus dinikmati pelan-pelan. Sekarang, semua ingin cepat sampai. Motor dibikin ngebut, mobil pakai tol trans-Jawa. Tak ada lagi waktu untuk mampir posko sekadar ngopi-ngopi ala pemudik 2000-an.  

Jangan lupa, dulu posko mudik adalah proyek gengsi pemerintah daerah. Bupati dan walikota berlomba-lomba menyambut pemudik dengan tenda megah. Sekarang, mungkin anggarannya dialihkan untuk bayar influencer endorsemen. Atau sekadar dianggarkan di atas kertas, tapi realisasinya sekadarnya.  

Tapi yang paling terasa hilang adalah nuansa gotong royongnya. Dulu, posko mudik sering diisi relawan yang benar-benar tulus membantu. Sekarang, lebih banyak proyek instan—dibayar sekian hari, kerja sekadarnya. Jiwa sukarelawan yang dulu menghangatkan posko, kini menguap digantikan transaksi formal.  

Padahal, sebenarnya kebutuhan akan posko mudik tak pernah hilang. Masalahnya, bentuknya mungkin harus berubah. Pemudik sekarang butuh charging station cepat, WiFi gratis, atau tempat istirahat yang benar-benar nyaman. Bukan sekadar tenda pengap dengan teh manis yang sudah dingin.  

Ada satu hal yang mungkin terlupa: posko mudik dulu adalah tempat berbagi cerita. Pemudik dari berbagai daerah bertemu, ngobrol, saling tukar pengalaman. Sekarang, setiap orang sibuk dengan gadget-nya sendiri. Interaksi itu mati, dan posko kehilangan salah satu ruhnya.  

Mungkin ini soal generasi. Pemudik era 2000-an masih menikmati proses, sementara generasi sekarang lebih suka efisiensi. Dulu, berhenti di posko adalah bagian dari petualangan mudik. Sekarang, itu dianggap pemborosan waktu.  

Tapi jangan salahkan pemudiknya. Sistem transportasi kita memang berubah. Dulu, jalur pantura adalah satu-satunya pilihan. Sekarang, ada tol, ada pesawat murah, ada kereta cepat. Posko-posko di pinggir jalan jadi terpinggirkan secara alami.  

Lalu apa yang tersisa dari nostalgia posko mudik? Mungkin hanya foto-foto lama di media sosial, atau cerita orang tua yang bilang, "Dulu, mudik itu lebih berwarna." Kini, yang ada hanya jalanan panjang dengan pom bensin dan minimarket seragam.  

Sebenarnya, beberapa komunitas masih bertahan menggelar posko mudik. Tapi skalanya kecil, dan lebih banyak bergantung pada donasi pribadi. Tak ada lagi gebyar perusahaan besar atau pemerintah daerah. Semua serba swadaya, serba terbatas.  

Mungkin inilah konsekuensi kemajuan. Banyak hal menjadi lebih praktis, tapi sesuatu yang hangat dan personal perlahan menghilang. Posko mudik adalah salah satu korban dari efisiensi modern—digantikan oleh aplikasi, rest area, dan layanan digital.  

Tapi saya masih ingin percaya bahwa semangat posko mudik belum mati. Hanya berubah bentuk. Sekarang, mungkin wujudnya bukan lagi tenda di pinggir jalan, tapi media sosial yang saling bantu info macet, atau warung makan yang dengan ikhlas memberi diskon untuk pemudik.  

Yang pasti, generasi 2000-an akan selalu punya cerita tentang posko mudik. Tentang teh hangat di tengah hujan, tentang senyum relawan yang menyambut, tentang rasa lelah yang terobati oleh keramahan orang asal. Itu tak bisa digantikan oleh teknologi apa pun.  

Dan mungkin, suatu saat nanti, ketika segala sesuatu sudah serba digital, akan ada yang merindukan tenda-tenda sederhana di pinggir jalan itu. Seperti sekarang, kita merindukan masa di mana mudik bukan sekadar sampai tujuan, tapi juga menikmati perjalanannya.

Euforia pemekaran daerah seperti penyakit musiman yang selalu kambuh. Setiap kali isu ini muncul, seolah kita sedang menyaksikan drama politik yang sama dengan aktor berbeda – janji manis kemajuan daerah, tapi ujung-ujungnya hanya proyek kekuasaan.  

Sejarah membuktikan betapa banyak bayi daerah yang lahir prematur. Mereka dirayakan sejenak, lalu terlantar karena ketiadaan dana dan kapasitas. Bukannya mandiri, malah menjadi beban baru bagi negara. Ironisnya, pelajaran dari kegagalan ini selalu diabaikan.  

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Di balik hiruk-pikuk wacana pemekaran, ada pertanyaan mendasar yang sengaja dihindari: mengapa anggota dewan dari daerah tersebut tidak mampu memperjuangkan pembangunan di wilayahnya? Bukankah mereka dipilih untuk menjembatani aspirasi, bukan malah mengalihkan masalah dengan wacana pemisahan?  

Fakta di lapangan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Banyak politisi yang tiba-tiba menjadi aktivis pemekaran ketika masa jabatan mereka hampir berakhir. Tiba-tiba mereka peduli pada nasib rakyat, padahal selama lima tahun sebelumnya sibuk dengan urusan pribadi.  

Pemekaran seringkali menjadi tameng kegagalan. Alih-alih mengakui ketidakmampuan mereka mendorong pembangunan, para wakil rakyat ini lebih memilih menciptakan entitas baru. Ini seperti dokter yang gagal mengobati pasien, lalu menyarankan untuk memotong anggota badan.  

Di meja rapat DPRD, seharusnya anggaran untuk perbaikan jalan, sekolah, dan puskesmas bisa diperjuangkan. Tapi mengapa yang terjadi justru pembahasan panjang tentang pembentukan DOB? Ini pertanda ada yang salah dengan prioritas kerja para wakil rakyat kita.  

Masyarakat perlu waspada terhadap muslihat terselubung. Banyak kasus menunjukkan bagaimana inisiator pemekaran akhirnya menjadi calon kepala daerah di wilayah baru. Mereka bukan pahlawan pembangunan, tapi penjual mimpi yang cerdik memanfaatkan kekecewaan warga.  

Dana yang seharusnya untuk membangun jalan dan sekolah justru terkuras untuk membentuk struktur pemerintahan baru. Gaji pejabat baru, pembangunan kantor bupati, mobil dinas - semua itu memakan anggaran yang seharusnya bisa langsung dinikmati masyarakat.  

Kinerja anggota dewan seharusnya diukur dari seberapa besar mereka mampu mendorong eksekutif bekerja. Jika selama ini mereka gagal, pemecahan wilayah bukanlah jawaban. Justru itu bukti bahwa mereka perlu diganti dengan wakil yang lebih kompeten.  

Di beberapa daerah, wacana pemekaran justru menciptakan polarisasi baru. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun tiba-tiba terpecah belah oleh isu pemekaran. Persaudaraan warga dikorbankan demi ambisi segelintir elite politik.  

Pendekatan yang lebih rasional adalah memperkuat kapasitas pemerintahan yang ada. Daripada menghabiskan energi untuk pemekaran, lebih baik fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran.  

Kita perlu belajar dari daerah-daerah yang berhasil tanpa pemekaran. Keberhasilan mereka justru datang dari kepemimpinan yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, bukan dari perluasan wilayah administratif.  

Anggaran negara bukanlah sumber daya tanpa batas. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk biaya pemekaran berarti pengurangan dana untuk program-program penting lainnya. Ini soal prioritas yang harus dipikirkan matang-matang.  

Masyarakat seharusnya lebih kritis. Daripada terbuai janji manis pemekaran, tanyakan apa yang sudah dilakukan wakil rakyat selama ini. Jika jawabannya tidak memuaskan, mungkin saatnya meminta pertanggungjawaban mereka.  

Korupsi seringkali menemukan lahan subur di daerah baru. Dengan sistem yang belum matang dan pengawasan yang longgar, uang rakyat mudah diselewengkan. Banyak contoh menunjukkan bagaimana DOB justru menjadi sarang baru praktik korupsi.  

Pemekaran bukan solusi ajaib. Masalah pembangunan harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, bukan dengan menambah jumlah kabupaten. Ini seperti menambahkan kamar pada rumah yang pondasinya sudah keropos.  

Warga perlu menyadari bahwa pemekaran seringkali hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka yang akan menikmati jabatan baru, proyek baru, dan anggaran baru. Sementara masyarakat biasa hanya akan mendapat janji yang mungkin tak pernah terwujud.  

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya menjadi senjata ampuh untuk mendorong pembangunan. Jika selama ini tidak digunakan secara optimal, itu menunjukkan kelemahan sistemik yang harus diperbaiki, bukan dihindari dengan pemekaran.  

Pilihan konsolidasi daerah justru seringkali lebih masuk akal secara ekonomi. Penggabungan beberapa wilayah kecil menjadi satu kabupaten yang lebih kuat bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing.  

Kualitas pelayanan publik tidak otomatis membaik hanya karena pemekaran. Yang lebih menentukan adalah kompetensi birokrasi dan komitmen politik pemimpinnya. Tanpa itu, berapapun jumlah kabupaten tetap akan menghasilkan pelayanan yang buruk.  

Masyarakat harus berani menolak jika pemekaran hanya dijadikan alat politik. Wakil rakyat yang benar-benar peduli akan fokus pada perbaikan sistem, bukan menciptakan wilayah-wilayah baru yang berpotensi menjadi beban.  

Pemekaran yang tidak didasari kajian mendalam ibarat membangun rumah di atas pasir. Awalnya mungkin terlihat megah, tapi lama kelamaan akan tenggelam oleh masalah-masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.  

Kita perlu mengubah paradigma pembangunan daerah. Bukan dengan memperbanyak jumlah kabupaten, tapi dengan meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada. Ini tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi.  

Ketimpangan pembangunan seharusnya diselesaikan dengan distribusi anggaran yang adil dan pengawasan yang ketat, bukan dengan pemecahan wilayah. Masalahnya terletak pada sistem, bukan pada batas administrasi.  

Masyarakat jangan mudah terbuai oleh retorika pemekaran. Tanyakan selalu: siapa yang paling diuntungkan? Jika jawabannya adalah segelintir politisi, maka sudah saatnya kita lebih kritis.  

Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang berani bekerja keras, bukan yang mencari jalan pintas. Pemekaran bukanlah solusi, tapi pengakuan atas kegagalan fungsi representasi. Saatnya kita menuntut lebih dari para wakil kita.  

Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan proyek-proyek politik sesaat. Pemekaran seringkali hanya menjadi batu loncatan bagi ambisi politik, bukan solusi tuntas bagi masyarakat.  

Kita harus berani mengatakan cukup pada wacana pemekaran yang tidak substantif. Energi dan sumber daya harus difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang ada, bukan pada penciptaan entitas baru yang berpotensi bermasalah.  

Masa depan daerah tidak ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah kabupaten, tapi oleh kualitas kepemimpinan dan sistem pemerintahan. Inilah yang harus menjadi fokus perjuangan para wakil rakyat kita.

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Mudik itu bukan sekadar soal berpindah tempat, dari kota yang bising ke kampung halaman yang sunyi. Lebih dari itu, mudik adalah tentang menemukan kembali diri sendiri. Kita pulang bukan hanya untuk melepas rindu, tapi juga untuk mengisi ulang baterai jiwa yang mulai redup.

Bayangkan saja, setahun penuh kita bergelut dengan rutinitas yang kadang bikin kepala mau pecah. Deadline, macet, bos yang entah kenapa selalu benar. Mudik adalah jeda, ruang untuk bernapas lega.

Dan yang paling penting, mudik adalah soal bakti pada orang tua. Ada aroma masakan ibu yang selalu bikin air mata mau tumpah. Ada senyum bapak yang menyimpan sejuta cerita. Momen-momen seperti ini yang bikin kita sadar, harta paling berharga di dunia ini adalah keluarga.

Buat para lelaki, mudik itu bukan sekadar soal hati dan rindu. Ada surga yang menanti di balik senyum ibu. Jangan pernah tunda untuk pulang, jangan biarkan kesibukan merampas kesempatan untuk membahagiakan mereka.

Rindu ibu itu candu. Sekali merasakan pelukannya, kita akan selalu ingin kembali. Ada hangat yang tidak bisa digantikan oleh apa pun di dunia ini. Bahkan oleh secangkir kopi robusta kesukaanmu.

Mudik itu soal pulang ke rumah, bukan cuma bangunan, tapi juga hati. Pulang ke pelukan orang-orang yang selalu menanti kita dengan cinta tanpa syarat.

Ada cerita-cerita lama yang kembali bersemi di ruang tamu. Ada tawa yang pecah saat kita mengenang masa kecil yang penuh kenakalan. Momen-momen seperti ini yang bikin kita merasa utuh.

Di kampung halaman, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kita bisa duduk berjam-jam di teras, menikmati teh hangat sambil mendengarkan suara jangkrik bernyanyi. Tidak ada deadline, tidak ada notifikasi email yang mengganggu.

Mudik itu soal menemukan kembali identitas kita. Kita pulang bukan hanya sebagai anak rantau yang sukses, tapi juga sebagai anak kampung yang bangga dengan asal-usulnya.

Ada pelajaran hidup yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah atau dari buku-buku motivasi. Pelajaran tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan cinta tanpa batas.

Mudik itu soal memberi dan menerima. Kita memberi waktu dan perhatian, dan kita menerima cinta dan doa dari orang-orang terkasih. Sebuah pertukaran yang sederhana, tapi sangat berharga.

Jangan pernah remehkan kekuatan mudik. Pulanglah, bukan hanya untuk melepas rindu, tapi juga untuk mengisi ulang energi positif yang akan kita butuhkan untuk menghadapi kerasnya hidup di kota.

Mudik itu investasi. Investasi kebahagiaan, investasi cinta, dan investasi surga. Jangan ragu untuk menghabiskan cuti tahunanmu untuk pulang kampung.

Pulanglah.......... 

Jalan syurgamu menunggumu pulang

Ramadan 2025 menjadi bulan yang istimewa bagi Anies Baswedan. Meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur, apalagi berkandidat dalam kontestasi politik, namanya tetap menjadi buah bibir di kalangan intelektual muda. Fenomena ini terlihat jelas ketika Anies diundang sebagai pembicara di masjid-masjid kampus besar seperti UGM dan ITB. Kehadirannya selalu membludak, berbeda dengan pembicara lain yang mengisi acara serupa di hari-hari sebelumnya atau sesudahnya. Apa yang membuat Anies begitu istimewa? Mengapa ia masih menjadi magnet bagi anak-anak muda terdidik, bahkan di tengah ketiadaan jabatan politik?

Pertama, Anies memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Ia bukan sekadar orator ulung, melainkan juga seorang pendidik yang mampu menyampaikan gagasan kompleks dengan bahasa yang mudah dicerna. Di masjid kampus UGM, misalnya, Anies menyoroti bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga. Pola asuh yang baik akan membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai moral yang kuat. Sebagai pesan penutup, Anies mengajak para mahasiswa untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang berdampak luas. Ia menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan inspirasi kepada saudara-saudara di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pesan ini menyentuh hati banyak mahasiswa, karena tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga mengajak mereka untuk bertindak nyata.

Anies di Masjid UGM (Foto : Tiktok)

Kedua, Anies memiliki kemampuan untuk menyentuh hati dan nalar sekaligus. Di ITB, ia menyampaikan tentang sejarah demokrasi, yang sudah tercatat dalam peradaban Islam, seharusnya menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Demokrasi bukan sekadar soal sistem pemerintahan, tetapi lebih kepada ekosistem yang harus terjaga dengan masyarakat yang cerdas, kritis, dan peduli. Mengutip contoh pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, yang menggunakan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, Anies mengajak umat memahami bahwa demokrasi di Indonesia harus didorong oleh partisipasi aktif dari setiap lapisan masyarakat.

Beliau pun menyampaikan bahwa untuk menjaga ekosistem demokrasi yang sehat, masyarakat harus lebih peduli dan aktif dalam pengambilan keputusan. Jika apatis dan enggan berpikir kritis, demokrasi dapat kehilangan arah. Anies mengingatkan, berpikir kritis bukan berarti selalu menolak atau mencurigai, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memahami secara mendalam dan mengambil keputusan yang tepat.

Ketiga, Anies memiliki aura yang sulit ditiru oleh tokoh-tokoh lain. Bandingkan, misalnya, dengan ceramah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lain yang juga diundang ke masjid kampus UGM dan ITB. Meski mereka memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, gaya penyampaian mereka seringkali terasa kaku atau terlalu formal. Anies, sebaliknya, mampu menciptakan suasana yang hangat dan interaktif. Ia sering melontarkan humor segar yang tidak mengurangi kedalaman materi yang disampaikan. Di UGM, misalnya, ia bercanda tentang bagaimana dirinya sering disalahpahami sebagai "calon presiden abadi", yang langsung memecah tawa hadirin. Humor seperti ini membuatnya terlihat lebih manusiawi dan dekat dengan audiens.

Keempat, Anies memiliki kemampuan untuk merespons tantangan zaman dengan gagasan-gagasan segar. Di era di mana banyak anak muda merasa kehilangan arah dan identitas, Anies hadir dengan narasi yang menyejukkan sekaligus mencerahkan. Ia tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Misalnya, dalam ceramahnya di ITB, ia menyoroti pentingnya generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. 

Kelima, Anies memiliki integritas yang diakui banyak kalangan. Meski tidak lagi menjabat, ia tetap konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Ia tidak terlihat tergesa-gesa untuk kembali ke panggung politik, melainkan fokus pada kegiatan-kegiatan yang ia yakini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sikap ini membuatnya dipandang sebagai figur yang tulus, bukan sekadar pencari kekuasaan. Hal ini kontras dengan beberapa tokoh lain yang, meski masih aktif, justru kehilangan kredibilitas karena dinilai terlalu pragmatis.

Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh lain yang juga diundang untuk mengisi kuliah Ramadan di masjid kampus UGM dan ITB? Misalnya, seorang menteri yang dikenal sebagai akademisi ternama atau seorang tokoh agama yang memiliki basis massa yang kuat. Meski mereka memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni, respons audiens tidak sefenomenal saat Anies yang mengisi. Acara yang dihadiri Anies selalu dipadati oleh mahasiswa dan anak muda, sementara tokoh-tokoh lain hanya menarik segelintir audiens. Ini menunjukkan bahwa Anies memiliki daya tarik yang unik, yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain.

Salah satu faktor yang membuat Anies begitu populer di kalangan anak muda terdidik adalah kemampuannya untuk merangkul generasi muda dengan cara yang autentik. Ia tidak hanya berbicara tentang teori-teori besar, tetapi juga memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam ceramahnya di UGM, ia menceritakan bagaimana ia dan timnya berhasil mengubah sistem transportasi di Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Cerita-cerita seperti ini membuat audiens merasa bahwa apa yang ia sampaikan bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan.

Di sisi lain, ada tokoh-tokoh yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menarik perhatian anak muda, tetapi justru absen dari forum-forum intelektual dan akademis. Misalnya, Wakil Presiden yang hingga saat ini belum pernah sekalipun hadir berdiskusi di kampus-kampus besar. Padahal, forum-forum seperti ini adalah kesempatan emas untuk berinteraksi langsung dengan generasi muda dan mendengarkan aspirasi mereka. Bahkan, pada saat Muhammadiyah mengundang semua capres dan cawapres untuk berdiskusi di forum akademis, hanya dia yang tidak hadir. Padahal, forum tersebut bukanlah debat kusir, melainkan diskusi yang bersifat intelektual dan akademis. Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan: mengapa tokoh-tokoh seperti ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak muda, sementara Anies justru menjadi magnet yang selalu dinantikan?

Fenomena Anies di Ramadan 2025 ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh-tokoh sipil dalam membangun narasi kebangsaan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi politik, figur seperti Anies menjadi semacam oase yang memberikan harapan. Ia tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah keagamaan, tetapi juga isu-isu kebangsaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuatnya tidak hanya digemari oleh kalangan religius, tetapi juga oleh mereka yang peduli dengan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, fenomena Anies Baswedan di Ramadan 2025 adalah bukti bahwa popularitas tidak selalu identik dengan kekuasaan. Anies menunjukkan bahwa dengan integritas, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi yang baik, seorang tokoh tetap bisa menjadi magnet yang menarik perhatian banyak orang. Ia tidak hanya menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai keagamaan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai itu dapat diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kemajuan bangsa. Dan di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, sosok seperti Anies adalah penyejuk yang langka dan sangat dibutuhkan.

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai lebih dari 5% hari ini bukanlah fenomena yang terjadi dalam ruang hampa. Kejadian ini harus dilihat sebagai cerminan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang semakin semrawut sejak awal tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai isu telah muncul, mulai dari efisiensi anggaran yang "ugal-ugalan", kembalinya militer ke jabatan publik, hingga ketidakpastian politik yang mengganggu stabilitas nasional. Semua faktor ini berkontribusi pada melemahnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Tangkapan layar IHSG pada Selasa, 18 Maret 2025 (Foto : Istimewa)

Pertama, mari kita bahas soal efisiensi anggaran yang "ugal-ugalan". Sejak awal tahun, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penghematan anggaran yang dianggap tidak terencana dengan baik. Alih-alih menciptakan efisiensi, kebijakan ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis dan investor. Pemotongan anggaran di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan pendidikan dinilai akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investor, yang selalu mencari kepastian dan stabilitas, menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi.

Kedua, kembalinya militer ke jabatan publik juga menjadi isu yang mengganggu stabilitas politik Indonesia. Sejak awal tahun, semakin banyak perwira militer yang ditempatkan di posisi-posisi strategis di pemerintahan. Meskipun hal ini dijustifikasi dengan alasan profesionalisme dan keahlian, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan investor internasional. Kembalinya militer ke ranah publik dianggap sebagai langkah mundur dari proses demokratisasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Investor asing, yang sangat sensitif terhadap isu-isu politik, mulai mempertimbangkan untuk menarik dananya dari Indonesia karena kekhawatiran akan meningkatnya ketidakpastian politik.

Ketiga, kondisi sosial politik Indonesia yang semakin semrawut juga menjadi faktor penting dalam penurunan IHSG. Sejak awal tahun, berbagai konflik sosial dan politik telah muncul ke permukaan. Demonstrasi besar-besaran, ketegangan antar kelompok masyarakat, dan konflik elit politik telah menciptakan ketidakstabilan yang mengganggu aktivitas ekonomi. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menghindari pasar yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini. Mereka lebih memilih untuk menempatkan dananya di negara-negara dengan stabilitas politik yang lebih baik.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga memperburuk situasi. Krisis ekonomi di beberapa negara besar, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik telah menciptakan tekanan pada pasar keuangan global. Sebagai negara yang ekonominya terbuka, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak ini. Investor asing, yang selama ini menjadi penyokong utama pasar saham Indonesia, mulai menarik dananya karena risiko yang dirasakan semakin tinggi.

Lalu, apa yang bisa kita harapkan ke depan jika situasi ini terus berlanjut? Jika penurunan IHSG tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat serius bagi perekonomian Indonesia. Pertama, penurunan harga saham akan mengurangi kekayaan investor, baik institusi maupun ritel. Hal ini bisa mengurangi daya beli masyarakat dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, penurunan IHSG juga bisa membuat perusahaan-perusahaan kesulitan mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Ini akan menghambat ekspansi bisnis dan investasi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penurunan IHSG yang terus-menerus bisa memicu pelarian modal asing. Investor asing yang selama ini menanamkan dananya di pasar saham Indonesia mungkin akan mencari tempat yang lebih aman untuk berinvestasi. Jika ini terjadi, nilai tukar rupiah bisa tertekan, yang akan menambah beban bagi perekonomian Indonesia. Depresiasi rupiah akan membuat impor lebih mahal, yang bisa memicu inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait? Pertama, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan investor. Salah satunya adalah dengan mempercepat implementasi reformasi struktural yang selama ini dijanjikan. Reformasi di sektor keuangan, perpajakan, dan birokrasi bisa menjadi kunci untuk menarik kembali minat investor.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga perlu memainkan peran penting dalam menstabilkan pasar. BI bisa mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan jika inflasi terkendali. Suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat kredit lebih murah bagi perusahaan dan konsumen. Namun, BI juga harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak memicu pelarian modal asing.

Di sisi lain, BEI juga perlu meningkatkan edukasi kepada investor ritel. Investor ritel seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko investasi di pasar saham. Dengan meningkatkan edukasi, diharapkan investor ritel bisa lebih tenang dalam menghadapi fluktuasi pasar dan tidak mudah panik ketika terjadi penurunan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI juga perlu mengambil langkah proaktif. Mereka bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja perusahaan, diharapkan bisa mengurangi ketidakpastian di kalangan investor.

Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi.

Selain itu, diversifikasi ekonomi juga penting. Selama ini, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas. Dengan diversifikasi ekonomi, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Di tengah ketidakpastian global, kerja sama antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku pasar menjadi kunci. Tanpa koordinasi yang baik, sulit untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasar saham Indonesia. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan di pasar.

Terakhir, investor juga perlu mengambil langkah bijak. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak terpancing emosi dan melakukan aksi jual secara gegabah. Sebaliknya, investor sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil posisi jangka panjang dan memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan untuk membeli saham-saham berkualitas dengan harga yang lebih murah.

Penurunan IHSG hari ini adalah pengingat bahwa pasar saham selalu penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia bisa melewati masa sulit ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang stabil. Semua pihak, mulai dari pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, hingga investor, perlu bekerja sama untuk menciptakan pasar saham yang lebih resilien dan berkelanjutan.