Jogja, kota pelajar, kota budaya, kota gudeg, kota kenangan. Julukan itu melekat erat, mencerminkan pesona Jogja yang khas, memikat hati siapa saja yang singgah. Tak heran banyak orang datang untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, mencicipi manisnya kehidupan. Jogja merangkul mereka semua, menawarkan kehangatan, kenyamanan, dan kesempatan.

Namun, ada fenomena unik terjadi di Jogja. Fenomena yang tak selalu tertangkap mata, tersembunyi di balik hiruk pikuk kehidupan kota. Jogja, dengan segala daya tariknya, mampu mengubah jalan hidup seseorang, mengubah impian, mengubah identitas. Kisah ini bermula dari seorang pemuda, datang dari jauh, berbekal semangat membara, ingin meraih gelar sarjana di salah satu kampus keagamaan ternama. Ia bermimpi menjadi intelektual muslim, menyebarkan ilmu pengetahuan, menebar manfaat bagi umat.

Ilustrasi (Gambar : Pngtree)

Namun takdir berkata lain. Jalannya tak semulus yang dibayangkan. Tantangan datang silih berganti, godaan dunia menghampiri, membuatnya goyah, ragu akan pilihannya. Ia terlena, terpikat gemerlap dunia, lupa akan tujuan awal. Studinya terbengkalai, gelar sarjana yang diimpikan tak kunjung diraih. Namun, ia tak ingin pulang, tak ingin meninggalkan Jogja. Ia telah jatuh cinta pada kota ini, pada suasana nyaman, pada keramahan penduduknya, pada budaya yang kaya. Ia memutuskan untuk menetap, mencari jalan hidup baru, mengukir takdirnya sendiri.

Di tengah pencarian jati diri, ia menemukan peluang tak terduga. Ia melihat celah, memanfaatkan situasi, menciptakan persona baru. Ia bertransformasi, menjadi sosok yang berbeda, sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi seorang penceramah, menyampaikan ceramah agama, menghibur jamaah dengan gaya bicaranya yang khas. Ia mulai dikenal, diundang ke berbagai acara, namanya semakin populer.

Seiring berjalannya waktu, ia semakin percaya diri, semakin berani, semakin kontroversial. Ia melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, menghina orang lain, merendahkan profesi tertentu. Ia lupa diri, terbuai popularitas, terlena pujian. Hingga suatu hari, perbuatannya menuai kecaman, videonya viral, namanya menjadi trending topic. Publik geram, menuntut pertanggungjawaban, mengungkap identitas aslinya. Terkuaklah fakta mengejutkan, ia bukanlah seorang sarjana, bukan pula anak kyai. Gelar "Gus" yang ia sandang hanyalah tempelan, topeng untuk menutupi masa lalunya.

Kisah ini menjadi pelajaran berharga, refleksi bagi kita semua. Jogja, dengan segala keindahannya, memang memiliki daya magis, mampu mengubah hidup seseorang. Namun, perubahan itu bisa berujung positif, bisa pula negatif. Semua tergantung pada diri kita sendiri, pada pilihan yang kita buat, pada jalan yang kita tempuh. Jogja menawarkan kesempatan, tetapi tidak menjamin kesuksesan. Jogja memberikan kebebasan, tetapi tidak membebaskan dari tanggung jawab.

Jogja, kota istimewa, kota yang tak pernah berhenti memberi kejutan. Tak hanya gelar sarjana, master, atau doktor, Jogja kini juga menawarkan gelar baru, gelar "Gus" bagi mereka yang pandai memanfaatkan peluang. Bahkan, bagi mereka yang ingin lebih dekat dengan budaya Jawa, Jogja membuka kesempatan menjadi abdi dalem keraton, meski bukan warga asli Jogja.

Jogja, kota inklusif, merangkul semua orang, dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah. Jogja, rumah kedua bagi siapa saja yang ingin merasakan kehangatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jogja, kota yang selalu dirindukan, kota yang tak pernah terlupakan.

Dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi seorang penceramah agama bergelar "Gus" yang menggoblok-goblokkan penjual es teh. Ucapannya yang kasar dan merendahkan memicu amarah netizen. Sang Gus, dengan entengnya, berdalih hanya bercanda. Netizen semakin geram. Bercanda boleh, tapi menghina orang lain jelas melewati batas.

Insiden ini memantik pertanyaan menarik: Bagaimana sebenarnya sejarah dan makna gelar "Gus" dalam konteks keagamaan di Indonesia? Gelar "Gus" umumnya disematkan kepada anak laki-laki seorang kyai, pemimpin pesantren. Gelar ini merupakan bentuk penghormatan atas garis keturunan dan keilmuan agama yang diharapkan mengalir dalam diri mereka. Gus diasosiasikan dengan sosok yang santun, berilmu, dan berwibawa.

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan gelar "Gus" mengalami pergeseran makna. Kini, banyak penceramah agama yang menyandang gelar "Gus" meskipun bukan anak kyai. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang standar dan kualifikasi seseorang untuk menyandang gelar tersebut.

Lalu, bagaimana dengan Muhammadiyah? Apakah ada "Gus" di Muhammadiyah? Jawabannya, tidak ada. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modernis, tidak mengenal sistem gelar kebangsawanan seperti "Gus" atau "Ning". Satu-satunya "Gus" yang real ada di Muhammadiyah adalah Agus. Lengkapnya Agus Taufiqurrahman, salah seorang Ketua Majelis di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berbicara tentang "Gus" dan guyonan sampah, menarik untuk mengamati gaya ceramah di Muhammadiyah. Para penceramah Muhammadiyah umumnya menyampaikan materi dengan bahasa yang lugas, sistematis, dan berfokus pada dalil Al-Quran dan Hadis. Gaya bercanda yang "nyeleneh" atau merendahkan jarang ditemukan.

Mengapa demikian? Muhammadiyah memiliki tradisi intelektual yang kuat. Pendirinya, KH. Ahmad Dahlan, menekankan pentingnya pendidikan dan pemikiran kritis. Para penceramah Muhammadiyah dituntut untuk menyampaikan materi yang berbobot dan berlandaskan dalil yang kuat.

Selain itu, Muhammadiyah juga menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan etika dalam berkomunikasi. Menghina atau merendahkan orang lain jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Lantas, apakah penceramah Muhammadiyah tidak pernah bercanda? Tentu saja pernah. Namun, candaan mereka umumnya bersifat ringan, menyegarkan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan, banyak penceramah Muhammadiyah yang justru dikenal karena gaya ceramahnya yang serius dan mendalam [sebagian orang bahkan melabeli "mboseni" karena saking seriusnya dalam berceramah].

Boro-boro bercanda sampah, bercanda garing saja banyak yang tidak bisa. Ini bukan berarti penceramah Muhammadiyah kaku dan tidak humoris. Mereka hanya lebih memilih untuk menyampaikan materi dengan cara yang efektif dan bermartabat.

Fenomena "Gus" dan guyonan sampah mengingatkan kita akan pentingnya menjaga etika dan kesopanan dalam berkomunikasi, terutama ketika menyampaikan pesan-pesan agama. Gelar keagamaan seharusnya tidak dijadikan alat untuk meninggikan diri atau merendahkan orang lain.

Candaan boleh saja, asalkan tidak menyakiti hati orang lain. Mari kita jadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Muhammadiyah, dengan tradisi intelektual dan etika komunikasinya, menunjukkan bahwa dakwah dapat disampaikan dengan cara yang cerdas, santun, dan bermartabat. 

Di tengah gejolak politik menjelang pemilihan kepala daerah, banyak calon terlihat lebih memilih untuk menawarkan kedekatan atau punya "beking" dengan elite politik di pusat, daripada merumuskan program-program inovatif yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Strategi ini merupakan taktik yang sudah lazim dan menjadi salah satu cara untuk memperoleh dukungan politik dan finansial yang cukup signifikan.

Para calon tersebut seringkali mendeklarasikan bahwa mereka memiliki kerjasama erat dengan berbagai tokoh politik di tingkat nasional. Mereka bangga menyampaikan bahwa mereka dinaungi oleh figur-figur politik yang memiliki pengaruh kuat di legislatif maupun eksekutif pusat. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa relevan dan bermanfaat hubungan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di tingkat lokal?

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Dalam dinamika politik yang semakin terkoneksi di era digital ini, masyarakat cenderung lebih kritis dan cerdas dalam menyikapi narasi-narasi politik yang disuguhkan oleh para calon kepala daerah. Seharusnya, program-program yang diusung oleh calon haruslah mampu memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, bukan sekadar bahan pencitraan politik semata.

Ketika para calon kepala daerah lebih memilih untuk bersandar pada "beking" yang dimilikinya di tingkat pusat, ini memunculkan kekhawatiran bahwa kepentingan politik akan mendominasi atas kepentingan masyarakat. Sejatinya, sebuah pemimpin haruslah mampu mandiri dan bekerja secara independen, tanpa selalu mengandalkan bantuan atau koneksi politik dari pihak lain.

Menawarkan punya "beking" di pusat seakan menjadi alat untuk menarik simpati dan dukungan suara dari masyarakat. Namun, apakah hal tersebut benar-benar mencerminkan kapabilitas dan kompetensi dari seorang calon kepala daerah? Bukankah yang seharusnya menjadi fokus utama adalah visi, program kerja, dan integritas sang calon dalam menjalankan tugasnya?

Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan politik dari pusat dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi seorang calon kepala daerah. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya alasan bagi masyarakat untuk memilihnya. Penting bagi kita sebagai pemilih untuk lebih jeli melihat substansi dan daya saing dari setiap calon, daripada terpancing dengan isu-isu politik yang kurang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran penting dalam mengawasi dan menentukan arah politik di daerahnya. Ketika kita memilih calon kepala daerah hanya karena alasan "beking" di pusat, maka sebenarnya kita turut serta dalam memperpetuat politik yang transaksional dan kurang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sejati.

Pemilihan kepala daerah bukanlah ajang untuk memperebutkan kursi kekuasaan semata, tetapi seharusnya menjadi momen untuk memberikan mandat kepada pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pemilih harus memilih dengan cerdas dan tidak terjebak dalam politik identitas atau isu yang cenderung mengaburkan visi dan misi seorang calon.

Kualitas kepemimpinan seharusnya dinilai berdasarkan rekam jejak, kapabilitas, dan komitmen seorang calon dalam menjalankan amanah rakyat. Menurut sejumlah pakar politik, terlalu bergantung pada "beking" di pusat justru dapat mengaburkan pandangan kita dalam menilai calon secara obyektif.

Para calon kepala daerah seharusnya mampu menyampaikan visi dan program kerja yang jelas dan terukur, bukan sekadar merujuk pada koneksi politik yang dimilikinya. Kedewasaan politik suatu daerah seharusnya tidak diukur dari seberapa besar dukungan elit politik di pusat yang dimiliki, melainkan dari komitmen nyata untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

Mengabaikan aspek substansial dalam pemilihan kepala daerah dapat berdampak negatif bagi pembangunan di daerah tersebut. Kita sebagai pemilih harusnya lebih memperhatikan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh calon, bukan semata terpukau oleh listrik-lawang elit politik yang menyertainya.

Dengan memilih calon kepala daerah bukan atas dasar rekam jejak dan kinerja, melainkan hanya karena punya "beking" di pusat, kita sebenarnya telah merusak demokrasi dan memperlemah mekanisme akuntabilitas publik. Sebagai warga negara yang cerdas, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan suara kepada pemimpin yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar kepentingan politik sempit.

Dalam memilih calon kepala daerah, mari bijak dan rasional dalam mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Bersikap kritis terhadap narasi-narasi politik yang disuguhkan oleh para calon serta buka mata dan telinga terhadap realitas yang terjadi di masyarakat sehari-hari.

Pemilihan kepala daerah adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jangan biarkan politik identitas atau koneksi politik mengaburkan pandangan kita dalam menentukan pilihan terbaik untuk masa depan daerah.

Marilah kita menjadi pemilih yang cerdas, yang mampu membedakan antara narasi politik yang kosong dengan program kerja yang substansial. Pilihlah calon kepala daerah berdasarkan visi, kompetensi, dan integritasnya dalam melayani masyarakat, bukan hanya karena janji-janji manis yang terucap dari mulutnya.

Dari sinilah peran penting media massa, LSM, dan masyarakat sipil dalam mengedukasi dan mengkampanyekan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan substansi dan integritas. Jangan biarkan politik "beking" di pusat mengaburkan fokus kita dalam memberikan mandat kepada calon kepala daerah yang mampu membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Bijaklah dalam menentukan pilihan politik kita. Jangan terjebak dalam narasi manipulatif para calon yang lebih mementingkan kepentingan politik pribadi daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pemilihan kepala daerah adalah momentum untuk menunjukkan kedewasaan politik kita sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab.

Fenomena mobil dinas bagi pejabat negara seolah menjadi polemik yang tak berkesudahan. Di satu sisi, penyediaan mobil dinas bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas dan mobilitas para abdi negara. Di sisi lain, praktik di lapangan seringkali menunjukkan realitas yang jauh panggang dari api. Mobil dinas, yang seharusnya menjadi instrumen penunjang kinerja, justru kerap beralih fungsi menjadi simbol status dan fasilitas mewah yang membebani anggaran negara.

Ironisnya, mobil dinas acap kali terparkir manis di garasi rumah pribadi pejabat, alih-alih standby di kantor untuk keperluan dinas. Mobil-mobil mewah berpelat merah itu pun tak jarang terlihat wara-wiri di pusat perbelanjaan, restoran, bahkan tempat rekreasi. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menghadiri acara pernikahan, mengantar anak sekolah, atau sekadar berbelanja kebutuhan rumah tangga, seakan menjadi pemandangan lumrah yang mencederai esensi dari fasilitas negara tersebut.

Ilustrasi Mobil Dinas Walikota Solo bermerek ESEMKA (Gambar : Istimewa)

Pertanyaan mendasar pun mengemuka: seberapa urgenkah pejabat negara mendapatkan fasilitas mobil dinas? Bukankah mereka telah menerima tunjangan transportasi dan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pribadi? Apakah seorang kepala dinas akan lumpuh kinerjanya jika tidak diberi mobil dinas? Tentu saja tidak.

Realitas menunjukkan bahwa banyak pejabat negara yang sebenarnya telah memiliki kendaraan pribadi, bahkan lebih dari satu. Namun, hasrat untuk mendapatkan fasilitas tambahan, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat, seolah tak terbendung. Mobil dinas terbaru, dengan harga selangit dan fitur-fitur mewah, menjadi incaran yang menggiurkan.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan mobil dinas. Regulasi yang ada terkesan tumpul dan tak bergigi. Pejabat yang menyalahgunakan mobil dinas acap kali lolos dari jerat hukum, atau hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera.

Pemborosan anggaran akibat pengadaan dan perawatan mobil dinas pun menjadi sorotan tajam. Di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan prioritas, pengeluaran negara untuk mobil dinas terasa sangat ironis. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, justru tersedot untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat.

Studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan mobil dinas di kementerian/lembaga mencapai Rp 494 miliar. Angka fantastis ini tentu saja memicu keprihatinan publik. Bagaimana mungkin negara menggelontorkan dana sebesar itu hanya untuk mobil dinas, sementara masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan?

Di negara-negara maju, seperti Taiwan, Singapura, dan Jepang, pejabat negara jarang sekali menggunakan mobil dinas. Mereka lebih memilih menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas kedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa mobil dinas bukanlah faktor penentu efektivitas kinerja seorang pejabat.

Penggunaan kendaraan umum oleh pejabat negara justru memberikan banyak manfaat. Selain menghemat anggaran negara, hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas transportasi publik. Pejabat yang merasakan langsung kondisi transportasi publik akan lebih termotivasi untuk membenahi dan meningkatkan pelayanannya.

Fenomena penyalahgunaan mobil dinas juga menjadi cerminan dari mentalitas pejabat yang masih jauh dari nilai-nilai integritas dan kesederhanaan. Mereka cenderung mengutamakan kenyamanan dan prestise pribadi, ketimbang kepentingan publik yang seharusnya mereka layani.

Mentalitas hedonis dan konsumtif ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan pada pemenuhan hasrat pribadi para pejabat.

Untuk mengatasi permasalahan mobil dinas ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan terobosan yang berani. Regulasi yang ada perlu direvisi dan diperkuat dengan sanksi tegas bagi para pelanggar. Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas juga harus ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang mobil dinas. Mobil dinas bukanlah hak istimewa atau simbol status, melainkan fasilitas penunjang kinerja yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan opsi penghapusan mobil dinas secara bertahap, dan menggantinya dengan tunjangan transportasi yang memadai. Tunjangan transportasi ini dapat digunakan oleh pejabat untuk menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dalam menjalankan tugas kedinasan.

Penghapusan mobil dinas akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi keuangan negara. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan dan perawatan mobil dinas dapat dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas.

Langkah ini juga akan mendorong pejabat negara untuk lebih hidup sederhana dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Mereka akan merasakan langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, sehingga lebih termotivasi untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebutuhan akan mobil dinas. Rapat dan koordinasi dapat dilakukan secara online, sehingga meminimalkan mobilitas fisik dan penggunaan kendaraan dinas.

Perubahan budaya birokrasi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan mobil dinas. Budaya birokrasi yang koruptif, hedonis, dan berorientasi pada kekuasaan harus diubah menjadi budaya birokrasi yang melayani, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan mobil dinas juga sangat penting. Masyarakat harus aktif melaporkan penyalahgunaan mobil dinas yang mereka temui kepada aparat penegak hukum atau lembaga pengawas.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparatur sipil negara, dan masyarakat, diharapkan permasalahan mobil dinas dapat diatasi secara efektif. Mobil dinas harus kembali pada fungsi sebenarnya sebagai instrumen penunjang kinerja, bukan sebagai simbol status dan beban negara.

Sudah saatnya kita menghentikan pemborosan anggaran negara untuk fasilitas mewah yang tidak esensial. Dana yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak.

Ujung dari semua ini adalah keberanian untuk melakukan transformasi fundamental dalam sistem pengelolaan mobil dinas. Transformasi yang tidak hanya sebatas pada revisi regulasi dan peningkatan pengawasan, tetapi juga menyentuh aspek mentalitas dan budaya birokrasi. Transformasi yang menghilangkan sekat antara pejabat dan rakyat, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.