Andi Azhar
  • Beranda
  • Mimbar
    • Khazanah Islam
    • Kolak Pisang
    • Pendidikan
    • Sosial Politik
    • Persyarikatan
    • #SeloSeloan
    • Perguruan Tinggi
    • Sains Teknologi
    • Financial Teknologi
    • Bengkulu
    • Bisnis
  • Lakon
    • Formosa
    • Nusantara
    • Ramadhan Bercerita
  • Soneta
  • Interlokal
    • Education
    • Politic
    • Technology
    • Economic
  • Pariwara
    • Competition
    • Endorsement
    • Komiku
  • Jejak
  • Sangu
    • MoE Taiwan
    • HES Taiwan
    • ICDF Taiwan
  • Hubungi Kami
Saya tergelitik ketika linimasa media sosial belakangan ini dipenuhi oleh potongan video yang memperlihatkan para calon petugas haji sedang digembleng fisik ala militer di sebuah lapangan. Pemandangan itu langsung mengingatkan saya pada obsesi lama bangsa ini terhadap segala sesuatu yang berbau seragam dan ketegasan visual yang sering kali kita anggap sebagai satu-satunya definisi kedisiplinan. Calon petugas yang seharusnya melayani tamu Allah yang mayoritas lansia itu tampak sedang disiapkan untuk menghadapi agresi militer ketimbang menghadapi jemaah yang tersesat di Masjidil Haram. Narasi yang dibangun seolah-olah menyiratkan bahwa fisik yang kuat dan kepatuhan buta ala barak adalah kunci utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. 

Padahal kalau kita mau jujur, tantangan di Tanah Suci itu membutuhkan keluwesan hati dan kecerdasan emosional yang jauh lebih tinggi ketimbang kemampuan hormat dan berjalan langkah tegap. Rasanya ada sebuah kerancuan berpikir yang terus kita pelihara turun-temurun bahwa solusi dari segala ketidaktertiban adalah militerisasi sipil. Kita lupa bahwa konteks pelayanan publik itu sangat berbeda diametral dengan konteks pertahanan negara yang memang membutuhkan komando tunggal tanpa tanya.
Ilustrasi pelatihan kedisiplinan melalui pelatihan semi militer

Mungkin Sampeyan masih ingat betul bagaimana dulu tim nasional sepak bola kita pernah mengalami fase serupa ketika prestasi tak kunjung datang dan federasi panik bukan main. Alih-alih memperbaiki kurikulum sekolah sepak bola atau membenahi sistem liga yang amburadul, para pemain timnas itu malah dikirim ke barak militer untuk menjalani pendidikan kedisiplinan yang keras. Logika yang dipakai waktu itu sangatlah sederhana dan cenderung menggampangkan masalah, yaitu bahwa pemain kita kalah karena tidak disiplin dan lembek mentalnya. 

Hasilnya sudah bisa kita tebak bersama di mana prestasi timnas kita tetap saja jalan di tempat bahkan sempat menjadi bulan-bulanan tim lawan yang tidak pernah latihan baris-berbaris. Kaki para pemain mungkin menjadi lebih kuat untuk menendang bola ke tribun penonton, tapi visi bermain dan pemahaman taktik sama sekali tidak tersentuh oleh teriakan pelatih baris-berbaris. Kegagalan eksperimen itu menjadi bukti nyata bahwa militerisasi dalam bidang olahraga prestasi adalah sebuah kesesatan berpikir yang membuang waktu dan tenaga.

Keadaan justru berbalik seratus delapan puluh derajat ketika Shin Tae-yong datang dengan pendekatan yang murni berbasis sains olahraga dan pemahaman mendalam tentang anatomi sepak bola modern. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyuruh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk merayap di lumpur atau hormat senjata di bawah terik matahari seharian penuh. Ia membenahi fisik pemain melalui latihan beban yang terukur di pusat kebugaran dan mengatur pola makan secara ketat sesuai kebutuhan atlet profesional. Peningkatan peringkat FIFA Indonesia yang melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir ini adalah buah dari metode kepelatihan yang tepat sasaran sesuai tupoksi seorang pesepak bola. Disiplin yang dibangun oleh STY adalah disiplin taktik dan disiplin menjaga kondisi tubuh, bukan disiplin baris-berbaris yang tidak ada korelasinya dengan kemampuan mengoper bola. Fakta ini menampar kita semua bahwa kedisiplinan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada bidang apa kita sedang berkecimpung.

Sialnya pola pikir yang sudah terbukti gagal di sepak bola itu justru direplikasi secara masif dalam perekrutan dan pelatihan aparatur sipil negara kita selama bertahun-tahun. Sampeyan coba tengok bagaimana pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut ASN itu selalu diisi dengan materi kesiapsiagaan bela negara yang porsinya sering kali berlebihan. Para calon pelayan publik yang nantinya akan duduk di belakang meja mengurusi administrasi atau melayani warga di kelurahan itu diajarkan cara hormat yang benar dan cara berjalan tegap. Seolah-olah kemampuan meluruskan barisan itu akan otomatis membuat mereka cekatan dalam menyelesaikan keluhan warga soal KTP yang tak kunjung jadi. Ada asumsi yang melompat terlalu jauh bahwa jika seseorang bisa berdiri tegak tanpa bergerak selama satu jam, maka ia akan tahan godaan korupsi dan tidak akan membolos saat jam kerja. Padahal realitas di lapangan menunjukkan bahwa korelasi antara latihan semi militer dengan kinerja birokrasi kita nyaris tidak ada.

Data di lapangan justru memperlihatkan ironi yang sangat menyedihkan terkait tingkat kedisiplinan para pegawai negeri kita yang konon sudah digembleng ala militer saat prajabatan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN setiap tahunnya selalu merilis data mengenai ribuan ASN yang dijatuhi hukuman disiplin mulai dari kategori ringan hingga berat karena berbagai pelanggaran. Pada tahun 2023 saja tercatat ratusan pegawai yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena masalah indisipliner yang sudah kronis. Fakta ini menjadi tamparan keras bahwa pelatihan baris-berbaris dan penanaman doktrin komando itu menguap begitu saja ketika mereka kembali ke habitat kerja yang sebenarnya. Kedisiplinan yang terbentuk karena ketakutan pada instruktur militer sifatnya hanya sementara dan tidak menyentuh kesadaran intrinsik sebagai pelayan masyarakat. Begitu instruktur galak itu hilang, watak asli untuk bekerja santai dan menunda-nunda pekerjaan kembali muncul ke permukaan tanpa rasa bersalah.

Coba kita bandingkan dengan bagaimana negara-negara maju mendidik para pelayan publik mereka agar memiliki etos kerja yang tinggi tanpa perlu bumbu-bumbu militerisme. Di negara seperti Jepang atau negara-negara Skandinavia, pelatihan pegawai pemerintah fokus pada pemecahan masalah dan penguatan etika pelayanan yang memanusiakan manusia. Mereka tidak diajarkan cara baris-berbaris, melainkan diajarkan bagaimana merespons keluhan warga dengan cepat dan bagaimana menggunakan teknologi untuk efisiensi kerja. Hasilnya bisa kita lihat sendiri betapa birokrasi di sana berjalan sangat efektif dan efisien tanpa perlu ada petugas yang membentak-bentak warga. Kultur disiplin di sana tumbuh dari rasa tanggung jawab dan rasa malu jika tidak bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang telah menggaji mereka. Ini membuktikan bahwa disiplin adalah soal mentalitas dan budaya kerja, bukan soal seragam loreng atau teriakan komando yang memekakkan telinga.

Begitu juga dalam dunia sepak bola internasional, tidak ada satu pun negara top yang menerapkan metode latihan militer untuk meningkatkan performa tim nasional mereka di ajang Piala Dunia. Lionel Messi tidak menjadi pemain terbaik dunia karena ia jago sikap sempurna, tapi karena ia melatih teknik dribelnya ribuan kali setiap hari dengan bola di kakinya. Tim nasional Jerman atau Spanyol menghabiskan waktu mereka untuk menganalisis video pertandingan dan mematangkan strategi di lapangan hijau, bukan di barak tentara. Mereka paham betul bahwa spesialisasi adalah kunci kemajuan di era modern ini dan mencampuradukkan metode latihan militer ke ranah olahraga adalah sebuah kemunduran. Kita harus berhenti menipu diri sendiri dengan jargon-jargon kedisiplinan semu yang sebenarnya hanya menutupi ketidakmampuan kita dalam menyusun kurikulum pelatihan yang substantif.

Lantas apa hubungannya semua paparan di atas dengan pelatihan calon petugas haji yang sedang ramai dibicarakan orang-orang itu? Tentu saja sangat berkaitan karena kita sedang mengulang kesalahan logika yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda dari metode yang sudah usang. Petugas haji tahun ini menghadapi tantangan yang sangat spesifik yaitu besarnya jumlah jemaah lansia yang membutuhkan perlakuan ekstra lembut dan penuh kesabaran. Melatih petugas haji dengan gaya militer justru berpotensi menciptakan mentalitas yang kaku dan kurang peka terhadap kondisi psikologis jemaah yang kelelahan dan kebingungan. Bayangkan jika ada jemaah nenek-nenek yang tersesat dan panik, apakah petugas akan meresponsnya dengan gaya instruktur militer yang tegas atau dengan rangkulan hangat selayaknya anak kepada ibunya? Metode pelatihan akan sangat mempengaruhi alam bawah sadar petugas saat merespons situasi krisis di lapangan nanti.

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki tagline yang sangat bagus yaitu Haji Ramah Lansia yang seharusnya menjadi jiwa dari setiap kurikulum pelatihan petugas. Namun implementasi di lapangan dengan memasukkan unsur latihan fisik semi militer rasanya justru kontradiktif dengan semangat keramahan yang ingin dibangun sejak awal. Seharusnya materi pelatihan diperbanyak pada simulasi penanganan demensia, teknik komunikasi persuasif, dan manajemen kerumunan yang humanis. Kita butuh petugas yang sigap menggendong jemaah yang pingsan dengan teknik yang benar, bukan petugas yang sigap melakukan penghormatan kepada atasan. Keterampilan medis dasar dan kemampuan navigasi di tengah kerumunan jutaan manusia jauh lebih krusial daripada kemampuan baris-berbaris yang rapi. Jangan sampai tagline Ramah Lansia hanya menjadi slogan kosong yang tidak tercermin dalam perilaku petugas karena salah asuhan saat diklat.

Argumen yang sering dipakai oleh para pembela metode ini biasanya berkutat pada alasan bahwa fisik petugas harus kuat untuk melayani jemaah selama empat puluh hari. Memang benar bahwa stamina prima adalah syarat mutlak, tetapi stamina untuk berjalan kaki berkilo-kilometer melayani jemaah berbeda dengan stamina untuk latihan tempur. Cara membangun daya tahan tubuh bisa dilakukan dengan olahraga kardio yang teratur seperti lari pagi atau renang tanpa perlu embel-embel militeristik. Seorang maratonis memiliki fisik yang jauh lebih tangguh untuk urusan durasi bergerak dibandingkan tentara yang latihan menembak, namun mereka tidak perlu latihan merayap. Fokus pembinaan fisik seharusnya diarahkan pada endurance atau ketahanan fungsional yang relevan dengan aktivitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Mencampuradukkan pembinaan fisik dengan doktrin militer hanya akan mengaburkan fokus utama dari tujuan pelayanan itu sendiri.

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelatihan dengan model camp semi militer ini tentu saja tidak sedikit dan berasal dari dana umat atau anggaran negara. Kita patut mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran tersebut jika metode yang digunakan ternyata tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan haji. Apakah tidak lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk memperbanyak simulasi digital atau penggunaan teknologi pelacak jemaah yang lebih canggih? Di era kecerdasan buatan seperti sekarang, pendekatan manual yang mengandalkan otot semata rasanya sudah sangat ketinggalan zaman. Kita buang-buang uang untuk sesuatu yang sifatnya gimmick agar terlihat gagah di foto laporan kegiatan, padahal substansinya keropos. Efektivitas anggaran harus diukur dari output kepuasan jemaah, bukan dari seberapa kotor baju petugas saat pelatihan.

Mentalitas komando yang ditanamkan lewat pelatihan semacam ini juga dikhawatirkan akan terbawa saat petugas berinteraksi dengan jemaah haji yang sangat beragam latar belakang budayanya. Jemaah haji adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual dan sering kali berada dalam kondisi emosional yang labil karena rindu rumah atau kelelahan fisik. Pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan kultural dan persuasif, bukan pendekatan instruktif yang kaku dan searah. Jika petugas terbiasa dibentak saat pelatihan, ada risiko psikologis di mana mereka akan meneruskan tekanan itu kepada jemaah yang dianggap tidak tertib. Ini adalah siklus kekerasan simbolik yang harus diputus mata rantainya jika kita benar-benar ingin mewujudkan haji yang mabrur dan nyaman. Petugas adalah pelayan, khadimul hujjaj, bukan komandan pleton yang sedang mengatur barisan pasukan.
Contoh nyata kekacauan yang sering terjadi di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) biasanya disebabkan oleh keterlambatan transportasi atau penumpukan jemaah yang tidak terurai. Dalam situasi genting seperti tragedi Muzdalifah tahun lalu di mana jemaah terlantar kepanasan menunggu bus, yang dibutuhkan adalah kemampuan pengambilan keputusan cepat dan koordinasi taktis. Latihan baris-berbaris tidak mengajarkan seseorang untuk berpikir kritis dalam situasi darurat yang penuh ketidakpastian. Yang diajarkan dalam baris-berbaris adalah kepatuhan total pada aba-aba, padahal di lapangan sering kali petugas harus berimprovisasi karena atasan tidak ada di tempat. Fleksibilitas berpikir inilah yang sering kali dimatikan oleh metode pelatihan yang terlalu regimented dan kaku.

Kita bisa belajar dari manajemen penyelenggaraan haji negara lain seperti Malaysia atau Turki yang terkenal sangat rapi dan terorganisir tanpa perlu pamer latihan militer. Petugas haji Malaysia atau Tabung Haji dikenal sangat profesional dan lembut dalam melayani jemaah mereka karena dibekali dengan soft skill yang mumpuni. Mereka fokus pada manajemen sistem dan integritas petugas melalui pendekatan keagamaan dan profesionalisme kerja murni. Tidak terdengar kabar mereka mengirim petugas hajinya untuk latihan perang-perangan di hutan belantara sebelum berangkat ke Mekkah. Mereka paham bahwa medan juang mereka adalah melayani tamu Allah, sehingga bekal yang disiapkan adalah bekal pelayanan prima.

Sudah saatnya kita meninggalkan paradigma lama yang selalu mengaitkan kedisiplinan dengan atribut-atribut kemiliteran yang sebenarnya tidak relevan dengan dunia sipil. Bangsa ini punya trauma sekaligus romantisasi berlebihan terhadap gaya militer yang diwariskan oleh rezim Orde Baru selama puluhan tahun. Kita seolah tidak percaya diri kalau tidak ada unsur tentara dalam setiap kegiatan pendadaran mental, mulai dari sekolah dasar sampai pelatihan pejabat tinggi. Padahal dunia sudah berubah sangat cepat menuju era kolaborasi dan humanisme yang menuntut pendekatan yang lebih egaliter. Memaksakan metode usang untuk tantangan masa depan adalah resep jitu untuk menuai kegagalan yang berulang.

Struktur birokrasi dan manajemen haji kita perlu penyegaran yang radikal dalam hal mindset pengembangan sumber daya manusianya. Pelatihan harus didesain berbasis kompetensi nyata yang dibutuhkan di lapangan, seperti bahasa Arab praktis, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan psikologi massa. Bayangkan betapa lebih bergunanya jika waktu yang dipakai untuk baris-berbaris itu dipakai untuk melancarkan kosa kata bahasa Arab pasaran agar petugas bisa menawar harga kursi roda atau bertanya jalan pada polisi Saudi. Hal-hal remeh temeh namun fungsional seperti itulah yang sering kali menyelamatkan jemaah dari kesulitan besar. Kompetensi teknis harus menjadi raja di atas segala bentuk formalitas kedisiplinan visual.

Tantangan haji tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan semakin kompleks dengan cuaca ekstrem yang melanda Arab Saudi akibat perubahan iklim global. Petugas haji akan berhadapan dengan risiko heat stroke massal yang menimpa jemaah, sebuah situasi yang membutuhkan pengetahuan medis dan kecepatan bertindak. Tidak ada satu bab pun dalam buku peraturan baris-berbaris yang menjelaskan cara menangani korban sengatan panas ekstrem. Pengetahuan tentang hidrasi, tanda-tanda vital, dan evakuasi mandiri jauh lebih menyelamatkan nyawa daripada kemampuan sikap hormat yang sempurna. Jadi, mari kita geser fokus pelatihan dari sekadar pembentukan postur tubuh menjadi pembentukan kapasitas otak dan hati.

Kritik ini bukan berarti kita menyepelekan peran TNI atau Polri dalam membantu penyelenggaraan haji, karena keberadaan mereka tetap vital untuk sektor keamanan dan perlindungan. Namun yang kita soroti adalah metode pelatihannya yang dipukul rata kepada seluruh petugas termasuk petugas kesehatan dan pembimbing ibadah. Setiap elemen petugas memiliki spesifikasi tugas yang unik dan tidak bisa diseragamkan dengan satu metode pelatihan tunggal ala militer. Seorang dokter harus dilatih sebagai dokter yang tangguh, seorang pembimbing ibadah harus dilatih sebagai ulama yang sabar. Penyeragaman metode pelatihan adalah bentuk kemalasan berpikir dalam manajemen sumber daya manusia.

Pada akhirnya, efektivitas seorang petugas haji akan dinilai dari seberapa banyak senyum yang bisa mereka ukir di wajah jemaah yang kelelahan. Ukuran keberhasilan mereka bukan pada seberapa tegap mereka berdiri menyambut kedatangan menteri atau pejabat di bandara. Jemaah haji tidak butuh kegagahan artifisial, mereka butuh tangan yang siap memijat kaki yang bengkak dan telinga yang siap mendengar keluh kesah. Mari kita kembalikan marwah petugas haji sebagai pelayan tamu Allah yang sesungguhnya, yang bekerja dengan hati, bukan dengan otot yang dikeraskan secara paksa. Sudah cukup kita bermain-main dengan simbol, saatnya bekerja dengan substansi yang nyata demi kemabruran haji saudara-saudara kita.
Suara gemuruh alat berat yang menghantam beton di kawasan Senayan dan Kuningan beberapa waktu yang lalu bukan sekadar aktivitas konstruksi biasa yang bisa kita abaikan begitu saja saat melintas. Pembongkaran tiang pancang monorel yang telah mangkrak selama lebih dari dua dekade ini mengirimkan sinyal politik yang jauh lebih bising daripada suara dentuman beton yang jatuh ke tanah. Kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa langka dalam sejarah tata kelola infrastruktur kita, yaitu keberanian untuk mengakui kesalahan kolektif yang telah terakumulasi lintas rezim pemerintahan. Tiang-tiang beton yang selama ini berdiri kaku seperti monumen kegagalan itu akhirnya menyerah pada realitas bahwa tidak semua mimpi pembangunan bisa diselesaikan dengan akhir yang manis. 

Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menganggarkan dana ratusan juta demi merobohkan sisa-sisa ambisi masa lalu ini tentu memancing perdebatan publik yang sengit mengenai efisiensi anggaran. Namun, melihat peristiwa ini hanya dari kacamata kerugian finansial semata adalah cara pandang yang terlalu menyederhanakan persoalan struktural yang jauh lebih pelik. Kita perlu menyelami lebih dalam ke balik beton-beton seharga ratusan miliar rupiah itu untuk menemukan penyakit kronis dalam perencanaan pembangunan kita yang sering kali gagap dalam merancang strategi pengakhiran.
Ilustrasi Penghancuran Tiang Monorel 

Sejarah panjang proyek monorel ini sebenarnya adalah sebuah laboratorium raksasa yang mempertontonkan bagaimana ketidakpastian hukum dan lemahnya perencanaan teknokratis dapat menyandera ruang publik kita selama bertahun-tahun. 

Sejak tiang pertama dipancangkan pada tahun 2004, proyek ini telah melewati berbagai periode kepemimpinan gubernur dengan segala dinamika politik dan prioritas kebijakan yang terus berubah-ubah tanpa arah yang pasti. Setiap gubernur yang menjabat seolah mewarisi sebuah bom waktu legal yang siap meledak jika salah mengambil langkah dalam memutuskan nasib tiang-tiang tersebut. Ketakutan akan tuntutan hukum dari pihak swasta maupun potensi kerugian negara membuat para pengambil kebijakan memilih jalan aman dengan membiarkan status quo tetap berjalan apa adanya. 

Sikap pembiaran ini dalam ilmu politik sering dijelaskan sebagai bentuk kelumpuhan pengambilan keputusan akibat tingginya biaya transaksi politik yang harus ditanggung. Akibatnya, warga Jakarta dipaksa hidup berdampingan dengan tonggak-tonggak beton yang tidak memiliki fungsi apa pun selain menghalangi pandangan dan mempersempit trotoar. Kini, ketika keputusan pembongkaran akhirnya diambil, kita sadar bahwa biaya penundaan keputusan itu ternyata jauh lebih mahal daripada biaya pembangunannya sendiri.

Angka ratusan juta rupiah yang digelontorkan untuk menghapus jejak monorel ini harus dimaknai sebagai tuition fee atau uang sekolah yang sangat mahal bagi birokrasi dan politisi kita. Dana sebesar itu mungkin bisa memperbaiki beberapa sekolah atau memperbaiki fasilitas kesehatan, namun kali ini harus "dibakar" hanya untuk mengembalikan kondisi kota ke titik nol seperti sediakala. Ironi ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap proyek infrastruktur strategis, biaya untuk keluar dari sebuah kontrak yang buruk sering kali tidak pernah dihitung sejak awal perencanaan. Kita terbiasa membuat studi kelayakan yang berfokus pada potensi keuntungan ekonomi dan teknis operasional saat proyek berjalan mulus sesuai rencana. Sangat jarang ditemukan dokumen perencanaan publik yang memuat analisis risiko mendalam tentang skenario terburuk jika proyek tersebut harus dihentikan di tengah jalan. Absennya mitigasi risiko pengakhiran proyek inilah yang menyebabkan kita terjebak dalam kebuntuan panjang yang menguras energi dan emosi publik.

Fenomena ini mengingatkan saya pada konsep sunk cost fallacy dalam ekonomi perilaku, di mana pengambil keputusan cenderung terus melanjutkan atau mempertahankan proyek gagal karena merasa sudah banyak sumber daya yang diinvestasikan. Dalam konteks monorel Jakarta, rasionalitas birokrasi kita sempat lumpuh selama bertahun-tahun karena enggan menerima kenyataan bahwa investasi awal yang telah tertanam tidak mungkin lagi diselamatkan. Ada keengganan psikologis dan politis untuk menyatakan bahwa uang yang telah dikeluarkan di masa lalu adalah kerugian yang harus diikhlaskan demi mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Pembongkaran hari ini adalah momen pemutusan rantai irasionalitas tersebut, sebuah langkah drastis untuk menghentikan pendarahan kerugian intangible berupa rusaknya estetika kota dan hilangnya kepercayaan publik. 

Keberanian memutus kerugian ini memerlukan modal politik yang kuat karena tidak populis dan rentan diserang sebagai bentuk pemborosan anggaran oleh lawan politik. Oleh karena itu, langkah eksekusi pembongkaran ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan politik yang melampaui hitung-hitungan elektoral jangka pendek.

Namun demikian, apresiasi tersebut tidak boleh menutupi fakta bahwa kejadian ini merupakan tamparan keras bagi kualitas governance atau tata kelola kerja sama pemerintah dengan badan usaha di negeri ini. Kita harus mengakui bahwa kemampuan pemerintah dalam merancang kontrak kerja sama dengan sektor swasta masih memiliki celah kelemahan yang sangat mendasar dan berbahaya. Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur sering kali dibuat dengan asumsi optimistik yang berlebihan tanpa klausul pengaman yang cukup kuat bagi negara jika mitra swasta gagal memenuhi kewajiban. Posisi tawar pemerintah sering kali lemah di hadapan klausul-klausul hukum yang mengikat, sehingga ketika terjadi wanprestasi, negara justru tersandera dan tidak bisa mengambil tindakan tegas dengan cepat. 

Tiang monorel adalah saksi bisu betapa rumitnya memurai benang kusut sengketa perdata yang melibatkan aset publik dan investasi swasta di ruang perkotaan yang padat. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan radikal dalam standar penyusunan kontrak infrastruktur publik di masa mendatang.

Defisit Protokol "Kematian" Proyek

Kelemahan terbesar yang terungkap dari saga monorel ini bukanlah pada ketidakmampuan teknis insinyur kita membangun rel, melainkan pada ketidakmampuan ahli hukum dan pembuat kebijakan kita merancang "pintu darurat". Dalam setiap perjanjian kerja sama infrastruktur, fokus utama selalu tertuju pada seremoni groundbreaking, skema pembiayaan, dan target peresmian gunting pita yang meriah. Sangat sedikit energi yang dicurahkan untuk menyusun protokol pembubaran kerja sama atau exit strategy yang jelas, adil, dan aplikatif jika terjadi kegagalan di tengah jalan. Padahal, ketidakpastian ekonomi global dan dinamika politik lokal membuat risiko kegagalan proyek infrastruktur bertenor panjang selalu mengintai di setiap tikungan waktu. Kita seolah-olah masuk ke dalam sebuah pernikahan bisnis tanpa pernah membicarakan perjanjian pranikah yang mengatur pembagian harta dan kewajiban jika perceraian terjadi. Akibatnya, ketika "perceraian" itu tidak terelakkan, prosesnya menjadi berlarut-larut, penuh sengketa, dan memakan biaya yang sangat besar seperti yang kita saksikan hari ini.

Ketiadaan protokol "kematian" proyek yang terlembaga ini menyebabkan setiap kasus kegagalan infrastruktur harus diselesaikan secara ad hoc dan kasuistik, bergantung pada siapa pemimpinnya saat itu. Tidak ada standar prosedur operasi baku yang memandu birokrasi tentang langkah apa yang harus diambil ketika sebuah proyek dinyatakan mangkrak atau tidak layak lanjut. Apakah asetnya harus segera disita, apakah harus dilelang, ataukah harus dimusnahkan, semuanya menjadi wilayah abu-abu yang menakutkan bagi pejabat pembuat komitmen. Ketakutan akan dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena dianggap merugikan keuangan negara membuat para pejabat memilih untuk mendiamkan masalah tersebut hingga masa jabatannya berakhir. Inilah akar masalah mengapa tiang-tiang monorel itu bisa bertahan hingga dua puluh tahun. Bukan karena betonnya kuat, tapi karena sistem birokrasi kita tidak punya mekanisme yang aman untuk membongkarnya. Kita butuh reformasi regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan sulit dalam menghentikan proyek buruk.

Pelajaran penting lainnya adalah mengenai pentingnya transparansi dalam alur tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor swasta dalam skema KPBU. Sering kali terjadi saling lempar tanggung jawab ketika sebuah proyek strategis menemui jalan buntu, di mana pusat menyalahkan daerah dan daerah menyalahkan swasta. Dalam kasus monorel, ketidakjelasan status aset dan kewajiban pemulihan lahan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat proses eksekusi selama bertahun-tahun. Publik dibiarkan bingung melihat pertunjukan saling tuding antar instansi sementara tiang beton terus berlumut dan besi tulangan mulai berkarat memakan usia. Anggaran ratusan juta ini pada akhirnya adalah harga yang harus dibayar rakyat untuk menebus ketidakjelasan pembagian tanggung jawab tersebut di masa lalu. Ke depan, kontrak kerja sama harus secara eksplisit menyebutkan siapa yang menanggung biaya demobilisasi dan pemulihan kondisi jika proyek gagal terwujud.

Aspek lain yang tidak kalah krusialnya adalah minimnya pelibatan publik dan kajian sosiologis dalam tahap awal perencanaan proyek-proyek mercusuar semacam ini di masa lalu. Keputusan membangun monorel dulu diambil lebih banyak berdasarkan keinginan elite untuk memiliki simbol modernitas kota metropolitan, tanpa kajian integrasi transportasi yang matang. Ketika moda transportasi lain seperti MRT dan LRT mulai direncanakan dengan lebih baik, keberadaan jalur monorel menjadi redundan dan justru mengganggu rencana induk transportasi yang baru. Ini menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kebijakan yang tidak berbasis pada evidence-based policy dan hanya mengandalkan intuisi politik sesaat para penguasa. Pembongkaran ini adalah koreksi fisik atas kesalahan perencanaan yang tidak terintegrasi, sebuah pengingat bahwa kota adalah organisme hidup yang tidak bisa dipaksakan menerima organ asing yang tidak cocok.

Kita juga perlu menyoroti peran lembaga pengawas, baik legislatif maupun lembaga audit, yang seharusnya bisa mendeteksi potensi kemangkrakan ini jauh lebih awal sebelum kerugian membengkak. Selama bertahun-tahun, fungsi pengawasan seolah tumpul menghadapi tembok tebal kontrak karya yang berlapis-lapis dan alasan kerahasiaan bisnis. DPRD DKI Jakarta dan lembaga terkait seharusnya memiliki mekanisme peringatan dini atau early warning system ketika sebuah proyek mulai menunjukkan tanda-tanda deviasi dari target. Jika mekanisme pengawasan berjalan efektif, keputusan untuk menghentikan dan membongkar proyek mungkin bisa dilakukan sepuluh tahun lalu dengan biaya yang jauh lebih murah. Keterlambatan deteksi dan aksi ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal uang rakyat.

Peristiwa hari ini juga mengubah paradigma kita tentang siklus hidup infrastruktur, bahwa pembangunan bukan hanya soal "mendirikan", tetapi juga soal "meniadakan". Dalam era keberlanjutan dan ekonomi sirkular saat ini, pembongkaran infrastruktur beton masif menimbulkan pertanyaan serius mengenai dampak lingkungan dan pengelolaan limbah konstruksi. Ke mana ribuan ton puing beton itu akan dibuang, dan bagaimana dampaknya terhadap jejak karbon Jakarta, harusnya menjadi bagian dari diskursus publik.

Jebakan Institusional dan Harapan Baru

Dalam perspektif kelembagaan baru (new institutionalism), apa yang terjadi dengan monorel Jakarta adalah contoh klasik dari path dependence atau ketergantungan pada jalur yang salah. Sekali sebuah keputusan kebijakan yang keliru diambil dan dilembagakan dalam bentuk kontrak fisik dan hukum, akan sangat sulit dan mahal untuk memutar balik arah. Institusi birokrasi kita cenderung bekerja seperti mesin yang hanya bisa bergerak maju sesuai rel yang sudah dipasang, meskipun rel tersebut mengarah ke jurang. Diperlukan guncangan eksternal yang kuat atau kepemimpinan transformatif yang berani mengambil risiko besar untuk bisa keluar dari jebakan jalur tersebut. Keputusan pembongkaran ini, meskipun menyakitkan secara finansial, adalah bukti bahwa kita sebenarnya mampu mematahkan kutukan path dependence tersebut jika ada kemauan politik yang kuat.

Kita harus mendorong agar kurikulum pendidikan birokrasi dan administrasi publik kita mulai memasukkan studi kasus kegagalan seperti ini sebagai materi pembelajaran utama. Calon-calon pemimpin dan pengambil kebijakan masa depan tidak boleh hanya diajarkan kisah-kisah sukses pembangunan yang sering kali bias pencitraan. Mereka harus diajak membedah anatomi kegagalan monorel Jakarta untuk memahami betapa rumitnya implikasi dari satu tanda tangan kontrak yang tidak hati-hati. Dengan memahami anatomi kegagalan, kita berharap generasi teknokrat masa depan memiliki kepekaan lebih tinggi dalam merancang arsitektur kebijakan yang robust dan tahan banting. Kegagalan adalah guru terbaik, asalkan kita mau jujur mengakui dan mencatatnya, bukan menutupinya dengan retorika kosong.

Selain itu, transparansi anggaran pembongkaran ini harus dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk mencegah timbulnya kecurigaan baru di tengah masyarakat yang sudah skeptis. Rakyat berhak tahu rincian penggunaan dana ratusan juta tersebut, komponen apa saja yang memakan biaya terbesar, dan siapa kontraktor yang mengerjakannya. Jangan sampai proyek "bersih-bersih" ini justru menjadi lahan baru bagi praktik rente atau inefisiensi anggaran yang lazim terjadi dalam proyek penunjukan langsung. Kepercayaan publik yang sudah tergerus akibat kegagalan proyek monorel harus dipulihkan dengan akuntabilitas penuh dalam proses penguburannya. Transparansi ini akan menjadi modal sosial yang penting bagi pemerintah provinsi untuk memulai lembaran baru pembangunan kota.

Momentum ini juga harus dimanfaatkan untuk meninjau ulang seluruh proyek strategis nasional maupun daerah yang saat ini sedang berjalan atau direncanakan. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap klausul-klausul pemutusan kerja sama dalam kontrak-kontrak yang ada saat ini, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga proyek energi. Jika ditemukan potensi sandera hukum serupa monorel di proyek lain, renegosiasi kontrak harus dilakukan sedini mungkin sebelum masalah menjadi benang kusut. Kita tidak boleh menunggu dua puluh tahun lagi untuk menyadari ada proyek lain yang bernasib sama dengan monorel hanya karena kita malas memeriksa ulang dokumen legalnya. Sikap proaktif ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap kesinambungan fiskal negara di masa depan.

Lebih jauh lagi, peristiwa ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tidak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang menopangnya. Kita sering kali terlalu bernafsu mengejar ketertinggalan fisik dengan negara lain, tetapi lupa membenahi fondasi aturan main yang menjadi landasan kerja samanya. Ibarat membangun gedung pencakar langit di atas tanah rawa yang labil, tanpa penguatan fondasi hukum, bangunan fisik semegah apa pun akan rentan bermasalah. Reformasi hukum kontrak pengadaan barang dan jasa serta skema KPBU harus menjadi prioritas legislasi nasional agar kejadian memalukan ini tidak berulang. Hukum harus menjadi panglima yang memberikan kepastian, bukan menjadi hantu yang menakut-nakuti pengambil keputusan.

Pada akhirnya, hilangnya tiang-tiang monorel dari pandangan mata kita nanti harus dimaknai sebagai simbol pembebasan ruang kota dari beban masa lalu. Langit Jakarta di kawasan Kuningan dan Senayan akan kembali terbuka, memberikan ruang napas visual yang selama ini terampas oleh beton mati. Namun, kekosongan fisik itu harus segera diisi dengan kebijakan transportasi publik yang lebih manusiawi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jangan sampai ruang yang sudah dibebaskan dengan biaya mahal ini kembali diokupasi oleh kepentingan jangka pendek yang merugikan publik. Ini adalah kesempatan emas bagi Jakarta untuk menata ulang wajahnya menjadi kota global yang sesungguhnya, bukan kota kumpulan proyek mangkrak.

Biaya ratusan juta ini memang terasa sangat menyakitkan jika kita bayangkan tumpukan uang tunainya di depan mata. Tetapi jika nominal itu berhasil membeli sebuah perubahan paradigma tata kelola dan mencegah kerugian triliunan rupiah di masa depan, maka itu adalah investasi yang layak. Sejarah akan mencatat hari ini bukan sebagai hari pemborosan, melainkan sebagai hari di mana akal sehat birokrasi kita kembali bekerja setelah lama tertidur. Mari kita kawal proses ini agar residu kegagalan masa lalu benar-benar bersih, tidak hanya dari jalanan kota, tapi juga dari mentalitas penyelenggara negara kita.

Sebuah bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah gagal dalam membangun, melainkan bangsa yang berani mengakui kegagalannya dan belajar darinya. Tiang monorel itu telah mengajarkan kita pelajaran yang sangat mahal tentang kerendahan hati dalam merencanakan dan kehati-hatian dalam memutuskan. Saat beton terakhir nanti jatuh ke tanah, semoga runtuh pula arogansi perencanaan yang elitis dan tertutup yang selama ini menjadi biang keladi masalah. Kita menyongsong era baru di mana setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan tidak hanya saat batu pertama diletakkan, tapi juga saat proyek itu berakhir, baik berakhir sukses maupun berakhir tragis.

Jakarta tanpa tiang monorel adalah kanvas baru yang menantang imajinasi kolektif kita tentang kota seperti apa yang ingin kita wariskan ke anak cucu. Apakah kota yang penuh dengan monumen ego pemimpinnya, atau kota yang fungsional dan melayani warganya dengan sepenuh hati? Jawabannya tidak terletak pada alat berat yang sedang bekerja hari ini, melainkan pada kertas kebijakan yang sedang disusun di balai kota dan gedung parlemen. Jangan biarkan pengorbanan anggaran ini sia-sia tanpa perbaikan sistemik yang fundamental.

Biarlah tiang-tiang itu pergi membawa serta segala carut marut tata kelola masa lalu, dan jangan pernah izinkan mereka kembali dalam wujud proyek mangkrak lainnya. Kita sudah cukup kenyang memakan janji manis yang berakhir pahit, kini saatnya kita menuntut menu pembangunan yang realistis dan tuntas. Selamat jalan monorel Jakarta, terima kasih atas pelajaran pahit yang kau berikan pada republik ini. Semoga kami menjadi murid yang pandai mengambil hikmah dari keberadaanmu yang singkat namun menyiksa itu.

Kini, tugas kita sebagai warga negara adalah terus mengawasi agar "lubang" yang ditinggalkan oleh tiang monorel itu tidak menjadi lubang hitam baru bagi anggaran daerah. Partisipasi publik yang kritis dan konstruktif adalah kunci agar sejarah kelam ini tidak berulang di sektor lain. Mari kita tutup buku bab monorel ini dengan sebuah catatan kaki yang tebal, bahwa kecerobohan perencanaan adalah utang yang pasti akan ditagih oleh masa depan dengan bunga yang sangat tinggi.

Tentu, optimisme harus tetap kita pelihara di tengah puing-puing pembongkaran ini, karena setiap akhir adalah permulaan bagi sesuatu yang baru. Jakarta sedang berbenah, dan dalam setiap proses pembenahan selalu ada bagian yang harus dibuang untuk memberi tempat bagi pertumbuhan yang lebih sehat. Semoga biaya ratusan juta ini menjadi ongkos terakhir yang kita bayar untuk sebuah kebodohan kolektif, dan menjadi uang muka bagi kecerdasan berbangsa yang baru. Sudah saatnya kita move on dari monumen kegagalan menuju monumen peradaban yang sesungguhnya.

Perut saya melilit bukan main saat menghadiri sebuah acara di Kalimantan 2 tahun lalu lalu, rasanya seperti diperas-peras kain basah. Badan juga terasa lemas karena harus bolak balik toilet. Sebenarnya kondisi tubuh memang sudah memberi sinyal merah sejak di sebelum berangkat, tapi saya paksakan untuk tetap senyum. Diare dan maag bersekongkol menyerang di waktu yang sangat tidak tepat, yakni saat jadwal padat menanti. Teman saya yang menemani saya langsung panik melihat wajah saya yang mungkin sudah pucat. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil mobil kampus untuk membawa saya ke fasilitas kesehatan terdekat, melupakan agenda seminar yang sudah disusun rapi. Keringat dingin sudah membasahi kemeja, rasanya ingin segera rebahan dan disuntik obat pereda nyeri. Saya hanya bisa pasrah dibawa kemana saja, asalkan ada dokter yang bisa segera menolong penderitaan perut ini.

Kami sampai di sebuah klinik kecil di dekat kampus, namun parkirannya penuh sesak oleh sepeda motor. Rupanya antrean pasien sudah mengular sampai ke teras, membuat harapan saya untuk cepat ditangani langsung pupus. Teman saya berinisiatif, ia langsung tancap gas lagi menuju sebuah rumah sakit daerah yang lebih besar. Di sana lobi tampak lebih dingin dan tenang, membuat napas saya sedikit lebih lega. Saya menyodorkan kartu BPJS Kesehatan dari dompet, berharap prosedur administrasi bisa berjalan kilat. Namun, petugas administrasi menatap layar komputernya dengan kening berkerut, lalu menatap saya dengan tatapan meminta maaf. Kalimat yang keluar dari mulutnya sudah saya duga, tapi tetap saja terdengar menyebalkan di telinga orang sakit.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Petugas itu bilang kartu saya tidak bisa digunakan di sana untuk rawat jalan biasa, kecuali masuk IGD dengan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Alasannya klasik, fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes 1) saya terdaftar di provinsi lain, bukan di Kalimantan. Sistem komputer menolak karena ini dianggap kasus rawat jalan yang harusnya minta rujukan dulu dari Faskes asal. Saya sempat ingin berdebat, tapi rasa nyeri di ulu hati lebih mendominasi daripada ego saya untuk protes. Birokrasi memang tidak mengenal rasa sakit yang nanggung, ia hanya mengenal data biner, ya atau tidak. Akhirnya saya lambaikan tangan, meminta jalur umum saja, bayar tunai, asalkan saya segera diperiksa.

Begitu masuk jalur umum, segalanya berubah menjadi serba cepat dan pintu-pintu ruangan dokter terbuka lebar. Saya jadi merenung, betapa sekat-sekat wilayah ini masih menjadi tembok tebal bagi pemegang kartu hijau itu. Padahal kita ini tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi urusan sakit masih terkotak-kotak oleh zonasi administratif. Kejadian di Kalimantan itu menyadarkan saya betapa sistem JKN kita, meski sudah sangat membantu, masih punya celah yang merepotkan mobilitas. Orang modern itu bergeraknya dinamis, hari ini di Jawa, besok bisa di Sulawesi, lusa di Sumatera. Tapi jaminan kesehatannya seolah-olah dipaksa untuk statis, diam di satu kecamatan tempat ia mendaftar.

Mari kita bedah sebentar "jeroan" sistem JKN yang kita banggakan ini, kenapa kok harus ada sistem berjenjang. Konsep dasarnya adalah kendali mutu dan kendali biaya, sebuah istilah teknis yang sering dipakai para birokrat kesehatan. Faskes tingkat pertama—Puskesmas atau klinik pratama—dijadikan sebagai gatekeeper atau penjaga gawang utama. Tujuannya mulia, agar rumah sakit besar tidak penuh sesak oleh orang yang hanya sakit flu ringan atau gatal-gatal. Dana yang dikucurkan pun menggunakan sistem kapitasi, dibayar di muka ke Faskes 1 berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Jadi, kalau Anda berobat ke tempat lain, Faskes tempat Anda terdaftar itu "makan gaji buta" karena kapitasi tetap masuk tapi tidak melayani Anda.

Logika finansial ini masuk akal bagi pengelola dana, tapi seringkali tidak masuk akal bagi rasa kemanusiaan dan kepraktisan. Akibatnya muncullah sistem rujukan yang bagi sebagian orang terasa seperti birokrasi berbelit-belit yang tiada ujung. Orang mau periksa jantung, yang jelas-jelas butuh spesialis kardiologi, tetap harus antre dulu di klinik umum. Dokter umum di Faskes 1 harus membuat surat pengantar, baru pasien bisa meluncur ke rumah sakit tipe C atau B. Itu pun belum tentu bisa langsung ketemu dokter ahli jantungnya di hari yang sama. Seringkali harus daftar ulang, antre lagi di loket berbeda, dan menunggu jadwal yang kadang tidak pasti.

Keluhan seperti ini sudah menjadi menu sehari-hari di kolom pembaca atau status media sosial masyarakat kita. Bayangkan orang tua yang sudah sepuh, harus bolak-balik hanya untuk selembar kertas bernama "Surat Rujukan". Belum lagi masa berlaku surat rujukan itu ada batasnya, kalau habis ya harus mulai lagi dari nol. Proses ini memakan waktu, tenaga, dan ongkos transportasi yang kadang lebih mahal dari biaya obatnya sendiri. Bagi mereka yang punya uang, "Jalur Umum" adalah jalan pintas membeli kenyamanan dan waktu. Tapi bagi rakyat kecil, mau tidak mau ya harus menempuh jalan memutar yang melelahkan itu.

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem ini dibuat untuk menjaga agar dana BPJS tidak jebol alias bangkrut. Kalau semua orang bebas ke RS besar tanpa filter, biaya klaim akan meledak tak terkendali. Dokter spesialis akan kehabisan waktu melayani batuk pilek, sementara pasien tumor tidak terpegang. Itu argumen yang selalu didengungkan pengelola, efisiensi dan prioritas penanganan. Tapi apakah efisiensi harus selalu mengorbankan kenyamanan peserta yang sudah rutin bayar iuran tiap bulan? Bukankah teknologi digital harusnya bisa memangkas birokrasi fisik yang membelenggu itu?

Coba kita tengok ke utara sedikit, ke sebuah pulau yang sistem kesehatannya sering dipuji dunia, yaitu Taiwan. Di sana ada yang namanya NHI (National Health Insurance), saudara kembar tapi beda nasib dengan JKN kita. Saya pernah tinggal cukup lama di Taiwan dan merasakan manfaat dari NHI-nya, kartu NHI itu benar-benar "sakti" dalam arti sebenarnya. Kita bisa berobat di klinik mana saja, di rumah sakit mana saja di seluruh Taiwan, tanpa peduli domisili KTP-nya. Mau kita tinggal di Taipei lalu sakit saat liburan di Kaohsiung, kartunya tetap bisa digesek dan dilayani. Tidak ada itu cerita ditolak karena "Faskes Anda bukan di sini".

Kebebasan akses ini membuat persaingan antar fasilitas kesehatan di Taiwan menjadi sangat sehat dan berorientasi pada pelayanan. Klinik dan Rumah Sakit berlomba-lomba memberikan servis terbaik agar pasien mau datang ke tempat mereka. Kalau pelayanannya judes atau lama, pasien tinggal pindah ke klinik sebelah tanpa perlu urus surat pindah faskes yang ribet. Pasien adalah raja yang sesungguhnya karena uang (klaim) mengikuti kemana pasien pergi, bukan tertahan di satu tempat. Sistem ini memaksa dokter dan perawat untuk selalu ramah dan profesional. Di kita, seringkali pasien merasa seperti pengemis yang butuh belas kasihan karena terikat aturan zonasi.

Hebatnya lagi, semua data rekam medis di sana sudah terintegrasi dalam IC Card (semacam smart card) atau cloud system. Jadi ketika Anda berobat di ujung pulau pun, dokter di sana bisa melihat riwayat penyakit dan obat apa yang Anda minum sebelumnya. Tidak perlu lagi pasien menceritakan ulang kronologi penyakitnya dari zaman purba setiap kali pindah dokter. Di Indonesia, data kita masih tercecer; di RS A punya rekam medis sendiri, di RS B bikin baru lagi. Aplikasi Mobile JKN sebenarnya sudah ada, tapi fungsinya belum sampai ke tahap integrasi data klinis yang seamless antar RS. Impian single data kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) raksasa bagi kementerian kesehatan kita.

Memimpikan BPJS Kesehatan bisa borderless seperti kartu ATM yang bisa tarik tunai di mana saja, tentu sangat indah. Bayangkan Anda sakit di Papua, tinggal tunjukkan NIK atau pindai wajah, langsung dilayani layaknya di Jakarta. Tidak ada lagi sekat Faskes 1, 2, atau 3 yang kaku, yang ada hanyalah kebutuhan medis pasien. Dokter umum tetap menjadi filter, tapi filternya berdasarkan kompetensi medis, bukan berdasarkan lokasi gedung klinik. Rujukan bisa dilakukan secara digital dalam hitungan detik antar sistem rumah sakit. Ah, membayangkannya saja sudah membuat sakit maag saya terasa sembuh.

Namun, pertanyaan besarnya adalah Mungkinkah Indonesia menerapkan sistem free access seperti itu dalam waktu dekat? Secara teknologi, saya sangat yakin anak-anak muda IT kita mampu membangun sistemnya. Gojek dan Tokopedia saja bisa menghubungkan jutaan orang secara real-time, masa urusan data pasien tidak bisa? Masalah utamanya bukan di kabel optik atau server, melainkan di struktur pendanaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan yang belum merata. RS di Jawa menumpuk, sementara di luar Jawa masih sangat jarang, sehingga kalau dibuka bebas, semua orang akan terbang ke Jawa. Terjadi penumpukan beban yang luar biasa di satu titik geografis.

Selain itu, ada harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah kenyamanan bernama "tanpa rujukan wilayah". Di Taiwan, premi yang dibayarkan rakyatnya jauh lebih tinggi persentasenya dibanding iuran BPJS kelas 3 kita. Pemerintahnya juga menyuntikkan dana yang sangat besar untuk menutupi selisih biaya operasional yang tinggi itu. Jika kita ingin bebas memilih dokter dan RS di mana saja, konsekuensi logisnya adalah iuran harus naik signifikan. Ada rupa ada harga, tidak mungkin kita minta fasilitas bintang lima dengan harga kaki lima. Pertanyaannya, relakah masyarakat kita merogoh kocek lebih dalam demi kebebasan itu?

Atau mungkin bisa dibuat skema hibrida, yang mau ribet antre bayar murah, yang mau bebas akses bayar premi "platinum". Tapi ini akan mencederai asas gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi roh BPJS itu sendiri. Dilema ini memang pelik, seperti makan buah simalakama bagi para pembuat kebijakan di Jakarta sana. Tapi setidaknya, mimpi itu harus tetap dijaga, agar suatu saat nanti orang sakit tidak perlu ditambah pusing oleh urusan administrasi. Cukup pusing karena penyakitnya saja, jangan ditambah pusing karena kartunya ditolak. Semoga.

Saya belakangan ini sering merenung sambil memandangi layar ponsel yang isinya keributan melulu. Rasanya sungguh ajaib melihat bagaimana orang-orang dewasa mendefinisikan arti sebuah kesetiaan dalam pergaulan maupun organisasi. Dulu waktu kita masih kecil dan suka main kelereng di tanah lapang, konsep setia kawan itu sesederhana menemani teman yang takut pulang karena bajunya kotor kena lumpur. Kita akan bilang ke ibunya bahwa dia jatuh didorong anak nakal, padahal aslinya dia sendiri yang terpeleset karena kebanyakan gaya. Tapi, lha kok ndilalah mentalitas menutupi kesalahan teman sepermainan ini dibawa terus sampai kita tua bangka dan punya jabatan mentereng. Bedanya adalah kalau dulu kita melakukannya karena takut dimarahi orang tua, sekarang orang melakukannya demi sebuah konsep abstrak bernama loyalitas yang kebablasan.

Isu yang sedang hangat mampir di telinga kita belakangan ini sungguh menggelitik saraf tawa sekaligus saraf nalar. Ada semacam ajaran baru yang mengatakan bahwa kalau kita loyal pada pimpinan, maka kita harus siap membela dia mati-matian, tidak peduli apakah dia benar atau salah. Kalimat "salah pun harus dibela" ini kalau didengar sekilas terdengar heroik, mirip adegan film aksi di mana sang jagoan melindungi tuannya dari hujan peluru. Namun kalau dipikir pakai logika yang paling sederhana saja, ajaran ini sebenarnya justru menyesatkan dan berbahaya. Bagaimana mungkin kesalahan yang jelas-jelas bengkok mau kita paksa luruskan dengan narasi pembelaan yang mengada-ada dan melawan akal sehat publik.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Coba bayangkan kalau logika "salah pun dibela" ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan tercinta. Ketika suami atau istri kita melakukan kesalahan fatal, misalnya menggadaikan sertifikat rumah buat judi slot, apakah kita akan membelanya di depan keluarga besar dengan dalih kesetiaan cinta? Tentu saja tidak, karena langkah paling rasional adalah menjewernya atau membawanya ke psikiater sebelum rumah benar-benar disita bank. Membela pasangan yang jelas-jelas melakukan tindakan bodoh bukanlah tanda cinta, melainkan tanda bahwa kita berdua sudah sepakat untuk terjun ke jurang bersama-sama. Cinta yang waras itu menyelamatkan, bukan membiarkan orang yang kita sayang terus-menerus berkubang dalam kesalahan yang memalukan.

Para penganut paham loyalitas buta ini biasanya punya alasan klasik bahwa kritik cukup disampaikan di ruang tertutup, sementara di luar kita harus terlihat kompak. Alasan ini terdengar manis dan sangat bijaksana, seolah-olah organisasi adalah keluarga harmonis yang aibnya tidak boleh diumbar ke tetangga. Masalahnya adalah zaman sekarang dinding ruang tertutup itu sudah tipis sekali setipis kulit bawang karena adanya media sosial. Ketika kesalahan pemimpin itu sudah menjadi konsumsi publik dan viral di mana-mana, sikap pura-pura kompak dan membela justru terlihat konyol di mata orang luar. Publik tidak buta dan mereka bisa melihat dengan jelas mana emas dan mana loyang tanpa perlu penjelasan berbusa-busa dari para bawahan yang panik.

Sebenarnya ada nuansa feodalisme yang sangat kental dalam pola pikir bahwa pimpinan tidak boleh terlihat salah di mata rakyat jelata. Ini seperti mentalitas abdi dalem di zaman kerajaan kuno yang menganggap raja adalah titisan dewa yang segala tindak-tanduknya pasti benar dan suci. Padahal kita ini hidup di era modern yang katanya menjunjung tinggi demokrasi dan egaliterianisme, bukan hidup di masa lalu di mana nyawa bawahan tergantung pada suasana hati juragan. Menempatkan pemimpin sebagai sosok yang anti-kritik dan harus selalu dibenarkan adalah langkah mundur yang mencederai akal budi manusia modern. Kita jadi bertanya-tanya, apakah sekolah tinggi-tinggi itu gunanya hanya untuk mencari pembenaran atas kekeliruan orang lain.

Sering kali pembelaan membabi buta ini muncul bukan karena rasa cinta yang tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan kenyamanan. Banyak orang yang merasa posisi dan jabatannya sangat bergantung pada nasib baik si pemimpin, sehingga kalau pemimpinnya jatuh, dia pun akan ikut tersungkur. Jadilah mereka berlomba-lomba menjadi bumper, menjadi tameng hidup, dan menjadi penyambung lidah yang siap memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan muka bos. Ini adalah bentuk pragmatisme yang dibungkus rapi dengan kertas kado bertuliskan kesetiaan, padahal isinya adalah egoisme untuk menyelamatkan periuk nasi sendiri. Mereka tidak sedang berjuang untuk organisasi, mereka sedang berjuang agar dapur mereka tetap ngebul dengan cara yang paling instan.

Justru kalau kita mau jujur, teman atau bawahan yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu bilang "siap bos" dan "bapak benar" dalam segala situasi. Orang-orang tipe penjilat seperti ini adalah racun yang pelan-pelan membunuh kewaspadaan seorang pemimpin. Mereka membuat pemimpin merasa hebat, merasa tak tersentuh, dan merasa paling pintar, padahal sebenarnya pemimpin itu sedang berjalan menuju tepi jurang kehancuran. Sejarah mencatat banyak penguasa besar tumbang bukan karena serangan musuh yang kuat, melainkan karena bisikan manis orang-orang dekatnya yang meninabobokan. Loyalitas model begini adalah loyalitas yang menjerumuskan, sebuah pelukan hangat yang berakhir dengan tikaman di punggung.

Mari kita lihat dari sudut pandang si pemimpin itu sendiri kalau dia memang punya integritas dan jiwa besar. Pemimpin yang waras seharusnya merasa risih dan malu kalau anak buahnya terus-menerus membela kesalahannya di hadapan publik. Dia akan merasa dianggap seperti bayi raksasa yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan harus selalu diceboki oleh pengasuhnya. Pembelaan yang berlebihan malah merendahkan martabat pemimpin karena menyiratkan bahwa dia adalah sosok lemah yang tidak sanggup menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pemimpin sejati akan berani maju ke depan, mengakui kalau dia salah, dan meminta maaf tanpa perlu bersembunyi di balik ketiak anak buahnya.

Fenomena ini juga menunjukkan betapa krisisnya keteladanan dalam berorganisasi di negeri kita tercinta ini. Anak-anak muda yang baru belajar berorganisasi disuguhi tontonan bahwa untuk bisa eksis dan bertahan, mereka harus membuang nalar kritisnya jauh-jauh. Mereka diajari bahwa kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang mengucapkannya dan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Ini adalah pendidikan politik yang buruk, yang akan melahirkan generasi penerus yang bermental bebek dan tidak punya tulang punggung. Kita butuh petarung ide yang berani berdebat, bukan pasukan paduan suara yang hanya bisa menyanyikan lagu pujian sumbang.

Lucunya lagi, biasanya orang-orang yang paling keras berteriak membela kesalahan bos adalah orang yang paling cepat kabur saat kapal benar-benar karam. Loyalitas yang didasari oleh transaksional dan kepalsuan tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian berat. Saat bos masih jaya, mereka akan menempel seperti perangko, tapi saat bos kena masalah hukum atau kehilangan jabatan, mereka mendadak amnesia. Tiba-tiba mereka sibuk mencuci tangan dan bilang bahwa mereka hanya menjalankan perintah, atau bahkan ikut-ikutan mencela mantan bosnya biar terlihat bersih. Itulah siklus alamiah para penjilat, mereka setia pada kekuasaan, bukan pada orang yang memegang kekuasaan itu.

Bahkan kalau kita bicara soal strategi perang atau manajemen konflik sekalipun, membela kesalahan yang sudah telanjang itu adalah strategi yang sangat buruk. Itu sama saja dengan memberi amunisi tambahan kepada lawan untuk terus menyerang dan memperolok organisasi kita. Ibarat orang yang sudah kecebur got, bukannya segera mandi dan ganti baju, malah berteriak bahwa air got itu wangi dan menyehatkan kulit. Orang-orang di pinggir jalan yang melihatnya pasti akan tertawa dan menganggap orang itu sudah gila. Mengakui kesalahan dengan ksatria justru sering kali menjadi cara terbaik untuk meredam serangan dan memenangkan simpati publik kembali.

Kita perlu mengembalikan definisi loyalitas ke tempatnya yang terhormat dan bermartabat, bukan diobral murahan seperti ini. Loyalitas tertinggi seharusnya diberikan kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, bukan kepada sosok manusia yang tempatnya salah dan lupa. Manusia bisa berubah, bisa khilaf, dan bisa tergoda, tapi nilai-nilai luhur akan tetap abadi selamanya. Jika pimpinan kita melenceng dari nilai-nilai itu, tugas kita sebagai loyalis sejati adalah mengingatkannya dan menariknya kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendorongnya makin jauh tersesat. Menjadi kritis kepada pimpinan adalah bentuk loyalitas tertinggi karena kita ingin menjaga pimpinan tetap on the track.

Saya sendiri selalu percaya bahwa persahabatan dan kemitraan kerja yang sehat harus dilandasi oleh kejujuran yang kadang menyakitkan. Saya lebih memilih punya teman yang berani bilang tulisan saya jelek atau ide saya ngawur, daripada teman yang bilang semuanya bagus padahal aslinya hancur lebur. Teman yang jujur itu menyelamatkan saya dari rasa malu yang lebih besar di kemudian hari saat karya saya dinikmati orang banyak. Kritik pedas dari orang terdekat adalah obat pahit yang menyembuhkan, sedangkan pujian palsu adalah gula manis yang diam-diam menyebabkan diabetes akut. Kita harus belajar berterima kasih pada mereka yang berani tidak setuju dengan kita.

Mungkin memang susah menjadi orang yang tegak lurus di tengah budaya yang serba ewuh-pakewuh dan sungkanan ini. Tapi percayalah, tidur kita akan jauh lebih nyenyak kalau kita tidak punya beban moral karena harus membolak-balikkan fakta setiap hari. Kita tidak perlu pusing mengarang alasan baru untuk menutupi kebohongan lama yang sudah kita buat sebelumnya. Hidup dengan integritas itu sederhana dan menenangkan, tidak perlu banyak drama dan akrobat kata-kata. Biarlah orang lain sibuk menjadi bumper sampai penyok, kita cukup menjadi manusia biasa yang waras dan bahagia.

Pada akhirnya, marilah kita sudahi drama loyalitas buta yang melelahkan dan tidak mendidik ini. Sayang energi dan kuota internet kita kalau cuma habis dipakai untuk berdebat membela hal yang sebenarnya tidak perlu dibela. Mending energinya dipakai untuk bekerja, berkarya, atau sekadar ngopi santai sambil mentertawakan kelucuan dunia yang makin hari makin absurd ini. Jadilah loyalis yang cerdas, yang tahu kapan harus mengangguk dan kapan harus menggeleng dengan tegas. Karena di atas segalanya, kita punya tanggung jawab pada akal sehat yang sudah dianugerahkan Tuhan di kepala kita masing-masing.

Sore itu langit kota kami sedang mendung syahdu, seolah mengerti perasaan teman saya yang duduk di depan meja dengan wajah ditekuk tujuh lipatan. Kami sedang berada di sebuah warung kopi langganan yang biasanya riuh rendah, namun entah kenapa aura teman saya ini membuat kopi yang saya pesan terasa lebih pahit dari biasanya. Ia baru saja pulang dari kampus setelah seharian mengikuti rapat maraton kepanitiaan wisuda universitasnya yang konon sangat melelahkan jiwa dan raga. Saya yang niat awalnya ingin minta traktir gorengan jadi urung karena melihat gelagatnya yang seperti orang baru saja kalah judi bola. Ia menghela napas panjang berkali-kali, sepertinya sedang menata kalimat agar sumpah serapahnya tidak keluar secara membabi buta. Sebagai kawan yang baik dan budiman, saya membiarkannya menumpahkan segala uneg-uneg yang menyumbat di dada agar tidak jadi penyakit stroke di usia muda.

Ilustrasi Wisuda
Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Setelah menyeruput kopinya yang tinggal separuh, ia mulai bercerita bahwa rapat tadi berjalan cukup alot dan menguras emosi, terutama di sesi pembahasan prosesi senat. Teman saya ini kebetulan dipercaya menjadi salah satu panitia inti yang mengurusi detail acara wisuda agar terlihat sakral dan megah. Di tengah rapat, dengan niat yang sungguh mulia, ia mengusulkan agar paduan suara menyanyikan lagu Gaudeamus Igitur saat senat universitas memasuki ruangan. Menurutnya, lagu itu punya magis tersendiri yang bisa bikin suasana wisuda jadi merinding disko saking khidmatnya. Ia berpendapat bahwa lagu itu sudah semacam lagu wajib tidak tertulis bagi wisudawan di seluruh penjuru dunia. Rasanya ada yang kurang jleb kalau momen pemindahan kuncir toga tidak dibarengi dengan alunan nada klasik yang megah itu.

Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat teman saya ini melongo tak percaya, seolah-olah ia baru saja melihat sapi terbang melintasi gedung rektorat. Usulannya itu ditolak mentah-mentah oleh salah satu anggota panitia yang kebetulan merupakan dosen senior dan mantan petinggi di salah satu fakultas di kampus tersebut. Penolakan itu bukan didasari oleh alasan teknis durasi atau ketiadaan penyanyi, melainkan karena alasan yang menurut teman saya sangat "ajaib". Sang dosen sepuh itu menolak lagu Gaudeamus Igitur diputar karena menganggap lagu itu berasal dari tradisi gereja yang tidak sesuai dengan napas kampusnya. Teman saya sempat terdiam beberapa detik, mencoba mencerna logika macam apa yang sedang dipakai oleh beliau. Ia merasa seperti sedang berada di lorong waktu, terlempar ke masa di mana segala sesuatu dicurigai tanpa dasar yang jelas.

Mendengar cerita itu, saya yang sedang mengunyah tahu bunting sontak berhenti mengunyah karena saking herannya dengan jalan pikir yang diceritakan teman saya. Bisa-bisanya di era informasi yang serba terbuka ini, masih ada akademisi yang memelihara ketakutan tak berdasar terhadap sebuah karya seni legendaris. Padahal setahu saya, universitas adalah tempat bertemunya segala macam pemikiran, tempat di mana nalar diuji dan wawasan diperluas tanpa sekat-sekat prasangka. Kalau lagu wisuda saja dipermasalahkan dengan sentimen keagamaan yang sempit, bagaimana nasib diskursus ilmu pengetahuan yang lebih kompleks nanti. Teman saya melanjutkan ceritanya, bahwa ia sempat mencoba berargumen dengan sopan untuk meluruskan pandangan bapak dosen tersebut. Ia berusaha menjelaskan bahwa lagu itu sifatnya universal dalam konteks akademik dan sudah diadopsi oleh ribuan kampus di dunia tanpa memandang latar belakang agama.

Dalam debat kecil di ruang rapat itu, teman saya mencoba menggunakan logika balik yang cukup cerdas untuk mematahkan argumen soal "tradisi gereja" tersebut. Ia berkata pada sang dosen, kalau memang kita mau konsisten menolak segala hal yang berbau tradisi gereja, maka wisuda itu sendiri harusnya ditiadakan. Perlu diketahui bersama bahwa sejarah wisuda, mulai dari jubah toga hingga topi segi lima, itu semua berakar kuat dari tradisi gereja abad pertengahan di Eropa. Universitas-universitas tertua di dunia dulunya didirikan oleh ordo keagamaan, dan pakaian wisuda itu adalah adaptasi dari jubah para pendeta. Jadi, sungguh sebuah ironi yang menggelikan jika lagunya ditolak karena alasan asal-usul, tapi kostumnya dipakai dengan bangga sambil senyum-senyum difoto.

Teman saya bercerita bahwa ia menjelaskan panjang lebar soal sejarah toga itu di depan forum rapat, berharap bisa membuka sedikit cakrawala pemikiran para hadirin. Bahwa toga yang hitam panjang itu menyimbolkan kaum terpelajar yang memisahkan diri dari keduniawian, sebuah konsep yang sangat kental nuansa klerusnya di masa lalu. Bahkan istilah gelar akademik seperti "bachelor" pun punya akar sejarah yang tak bisa dilepaskan dari konteks keagamaan masa lampau di Barat. Jadi kalau mau "murni" dan anti-barat atau anti-gereja, ya sekalian saja wisudanya pakai baju adat daerah masing-masing tanpa embel-embel toga. Tapi tentu saja, argumen rasional itu memantul begitu saja di tembok keteguhan hati sang dosen senior yang sepertinya sudah imun terhadap fakta sejarah.

Yang membuat teman saya makin geleng-geleng kepala adalah ketika sang dosen mengeluarkan kartu as argumennya yang kedua, yang menurut saya lebih absurd lagi. Beliau mengklaim bahwa arti dari lirik lagu Gaudeamus Igitur itu mengandung ajakan sesat untuk bersenang-senang dan melupakan Tuhan. Katanya, lirik lagu itu berbahaya bagi moral mahasiswa karena mengajak pada hedonisme yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa kita. Teman saya sampai ingin memijat keningnya sendiri mendengar interpretasi lirik yang sepertinya didapat dari pesan berantai grup WhatsApp keluarga itu. Bagaimana bisa seorang pengajar mengambil kesimpulan seserius itu hanya dari pembacaan sekilas tanpa memahami konteks budaya dan sastra di baliknya.

Saya mendengarkan keluhan teman saya itu sambil tertawa kecil, menertawakan betapa lucunya nasib nalar di negeri ini yang kadang macet di tempat yang tak terduga. Padahal kalau bapak dosen itu mau meluangkan waktu sedikit saja untuk membaca (bukankah dosen tugasnya membaca?), ia akan tahu makna sebenarnya. Gaudeamus Igitur adalah frasa Latin yang berarti "Karenanya marilah kita bergembira", sebuah ajakan wajar untuk merayakan kelulusan. Lagu ini sejatinya adalah lagu pergaulan mahasiswa abad pertengahan, semacam drinking song atau lagu pesta anak muda zaman old di Eropa sana. Isinya adalah tentang perayaan masa muda, bukan mantra pemujaan atau doa ritual agama tertentu seperti yang ditakutkan.

Jika kita bedah liriknya lebih dalam, lagu ini justru sangat filosofis dan mengingatkan manusia pada kodratnya yang fana dan tidak kekal. Ada bait yang sangat terkenal berbunyi "Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus". Artinya kurang lebih begini Setelah masa muda yang riang, setelah masa tua yang payah, tanah akan memiliki kita. Itu adalah konsep Memento Mori, pengingat akan kematian, bahwa sehebat apapun kita belajar, ujung-ujungnya kita akan mati juga. Jadi di mana letak ajakan sesatnya, wong lagunya malah mengingatkan kita supaya sadar bahwa hidup ini singkat.

Justru lagu ini mengajarkan semangat Carpe Diem, raihlah hari ini, manfaatkan waktu selagi masih muda dan bugar untuk berkarya. Mumpung belum tua, mumpung belum sakit-sakitan, mumpung belum pikun, marilah kita rayakan pencapaian akademik ini dengan sukacita. Pesan moralnya sangat dalam, bahwa kegembiraan wisuda itu hanya sesaat sebelum kita menghadapi realitas hidup yang keras dan akhirnya kematian. Interpretasi "sesat" yang dituduhkan itu rasanya terlalu jauh panggang dari api, menunjukkan betapa minimnya referensi yang dibaca. Mungkin beliau hanya membaca satu baris terjemahan lalu imajinasinya liar kemana-mana sampai ke jurang kesesatan.

Saya jadi ikut merenung mendengar cerita teman saya, bagaimana mungkin orang dengan posisi akademis tinggi bisa memiliki pandangan yang begitu sempit alias "sumbu pendek". Bukankah tugas utama seorang pendidik adalah mengajarkan cara berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum menghakiminya. Kalau dosennya saja gampang termakan bias informasi dan enggan mencari kebenaran sejarah, bagaimana dengan mahasiswanya nanti. Mahasiswa yang notabenenya adalah generasi Z yang haus informasi butuh mentor yang bisa membuka wawasan, bukan menutupnya. Kasihan sekali mahasiswa kalau harus dicekoki ketakutan-ketakutan irasional yang sebenarnya tidak perlu ada di ruang kuliah.

Kejadian di ruang rapat ini hanyalah potret kecil dari masalah yang lebih besar di dunia pendidikan kita, yaitu matinya nalar kritis di hadapan otoritas senioritas. Seringkali argumen yang masuk akal dan didukung data harus kalah dengan argumen "pokoknya" yang dilontarkan oleh mereka yang merasa lebih tua. Teman saya akhirnya memilih mengalah dalam rapat itu, bukan karena ia setuju, tapi karena ia sadar debat kusir tak akan mengubah batu menjadi roti. Lagu Gaudeamus Igitur pun batal berkumandang, digantikan oleh lagu lain yang dianggap lebih "aman" dan tidak mengundang murka langit menurut tafsir sepihak. Padahal, esensi wisuda tetaplah sama, dan sejarah toga yang mereka pakai pun tetaplah berasal dari tradisi yang mereka hindari itu.

Sungguh sebuah paradoks yang menggelikan, menolak satu elemen budaya karena sentimen, tapi memeluk erat elemen lain dari budaya yang sama tanpa rasa bersalah. Ini ibarat orang yang anti makanan Jepang tapi hobi makan Takoyaki di pinggir jalan karena dikira itu jajanan dari salah satu daerah di Indonesia. Ketidaktahuan sejarah seringkali membuat kita bersikap lucu dan inkonsisten, tapi sayangnya ketidaktahuan itu dipelihara oleh ego. Saya menepuk pundak teman saya, mencoba memberinya sedikit kekuatan agar ia tidak terlalu frustrasi menghadapi realita ini. "Sudahlah," kata saya, "mungkin beliau memang kurang piknik atau kurang referensi bacaan sejarahnya."

Diskusi kami di warung kopi itu berlanjut ke hal-hal yang lebih substansial mengenai masa depan mahasiswa yang dididik oleh model pengajar seperti itu. Mau jadi apa mahasiswa kita jika kebiasaan malas riset dan cepat menghakimi itu menular dari dosen ke anak didiknya. Nanti kita akan punya sarjana-sarjana yang kagetan, yang melihat perbedaan sedikit langsung teriak sesat atau haram tanpa mau tabayyun dulu. Mereka akan gagap menghadapi dunia global yang cair, di mana pertukaran budaya adalah hal yang tak terelakkan. Padahal tantangan zaman sekarang butuh manusia yang luwes, adaptif, dan mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang (helikopter view).

Pendidikan tinggi seharusnya menjadi benteng terakhir akal sehat, tempat di mana segala prasangka diuji dan dibedah, bukan malah dilestarikan. Kalau di kampus saja orang tidak bisa membedakan antara tradisi akademik dan ritual keagamaan, lantas di mana lagi kita bisa berharap. Jangan-jangan nanti ada mahasiswa yang mengajukan skripsi tentang filsafat Yunani ditolak karena dianggap memuja Zeus. Ini lonceng bahaya bagi iklim intelektual kita, yang pelan-pelan digerogoti oleh cara berpikir dangkal yang berbaju kesalehan. Kita butuh dosen yang bisa bilang "Mari kita kaji" bukan dosen yang sedikit-sedikit bilang "Itu berbahaya".

Teman saya itu masih tampak masygul, mungkin membayangkan betapa tidak epiknya wisuda nanti tanpa iringan lagu yang ia perjuangkan. Ia membayangkan para wisudawan berjalan masuk dengan iringan lagu standar yang membosankan, kehilangan momen sakral yang seharusnya bisa dikenang seumur hidup. Padahal musik punya kekuatan untuk membangun emosi, dan Gaudeamus Igitur punya struktur nada yang pas untuk momen perayaan kelulusan. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, lagunya sudah ditolak, dan panitia harus jalan terus. Yang penting honor cair dan acara lancar, begitu mungkin pikir anggota panitia yang lain yang cari aman.

Saya lantas berpikir, jangan-jangan ketakutan berlebihan terhadap hal-hal asing ini adalah wujud dari rasa tidak percaya diri kita sebagai bangsa. Kita takut identitas kita luntur hanya karena menyanyikan sebuah lagu berbahasa Latin yang umurnya sudah ratusan tahun. Padahal identitas yang kuat itu tidak akan goyah hanya karena persentuhan budaya, justru akan semakin kaya. Orang yang percaya diri dengan imannya tidak akan merasa jadi murtad hanya karena mendengar lagu Jingle Bells di mal atau Gaudeamus di wisuda. Sempitnya wawasan membuat kita jadi bangsa yang parnoan, curigaan, dan sibuk mengurusi kulit luar daripada isinya.

Sambil menghabiskan sisa kopi, saya mencoba menghibur teman saya dengan lelucon satir bahwa mungkin tahun depan dia harus usul wisuda pakai musik dangdut saja. Atau sekalian pakai koplo panturaan biar meriah dan pasti tidak akan dituduh kebarat-baratan oleh dosen sepuh itu. Teman saya tertawa kecut, menyadari betapa absurdnya situasi yang ia hadapi di lingkungan kerjanya sendiri. Kami berdua sepakat bahwa menjadi pintar secara akademis belum tentu menjamin seseorang itu bijak dalam bersikap dan berpikir. Gelar berderet ternyata tidak mampu mengobati penyakit "kurang baca" yang sepertinya sudah mewabah di mana-mana.

Obrolan sore itu menyadarkan saya bahwa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata masih jauh dari kata selesai, bahkan di lingkungan kampus sekalipun. Masih banyak PR untuk membenahi cara pikir, bukan sekadar membenahi kurikulum atau membangun gedung bertingkat yang mentereng. Nalar yang sehat adalah aset bangsa yang paling berharga, dan itu harus dijaga dari virus kedangkalan berpikir. Kalau para "Resi" di kampus saja sudah terjangkit virus itu, maka kita tinggal menunggu waktu untuk panen generasi yang bingung arah.

Matahari mulai tergelincir ke barat, dan warung kopi tempat kami nongkrong mulai dipenuhi oleh mahasiswa yang mengerjakan tugas atau sekadar mabar. Saya menatap wajah-wajah muda itu dengan penuh harap, semoga mereka lebih rajin membaca daripada dosen yang diceritakan teman saya tadi. Semoga mereka punya rasa ingin tahu yang besar, yang tidak mudah puas dengan satu sumber informasi yang belum tentu valid. Kalianlah harapan masa depan, Dek, jangan sampai otak kalian jadi tumpul karena dididik untuk takut berpikir berbeda. Gunakan akses internet di tangan kalian untuk mencari kebenaran, bukan sekadar untuk joget-joget di media sosial.

Teman saya akhirnya beranjak dari kursinya, wajahnya sudah sedikit lebih cerah setelah menumpahkan segala kekesalan hatinya pada saya. Ia bersiap pulang, mungkin untuk menyusun rundown acara wisuda yang baru tanpa lagu kebanggaan mahasiswa sedunia itu. Saya pun bersiap pulang, membawa serta cerita lucu sekaligus miris ini sebagai bahan renungan di perjalanan. Bahwa di negeri ini, hal-hal yang logis seringkali kalah oleh hal-hal yang mistis atau sentimen yang tidak pada tempatnya.

Satu hal yang pasti, wisuda akan tetap berjalan, toga akan tetap dipakai, dan mahasiswa akan tetap lulus dengan membawa ijazah. Soal apakah mereka lulus dengan membawa nalar yang kritis atau tidak, itu urusan lain yang lebih rumit dari sekadar lagu. Mungkin suatu hari nanti, ketika generasi teman saya ini memegang kendali, Gaudeamus Igitur bisa berkumandang dengan bebas. Tanpa rasa curiga, tanpa tuduhan sesat, dan disambut sebagai perayaan universal atas kemenangan ilmu pengetahuan.

Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati saja drama-drama kecil di dunia pendidikan kita sembari menyeruput kopi dan mengelus dada. Karena marah-marah pun percuma, hanya bikin darah tinggi dan tidak mengubah keputusan rapat yang sudah diketok palu. Lebih baik kita tulis saja jadi cerita, biar bisa dibaca orang banyak dan ditertawakan bersama keabsurdannya. Sebab, menertawakan kebodohan diri sendiri adalah langkah awal untuk menjadi manusia yang lebih waras.

Malam pun turun perlahan di kota kami ini, menutup hari dengan sebuah kesadaran bahwa jalan menuju pencerahan memang berliku dan penuh polisi tidur. Hati-hati di jalan kawan, jangan lupa pakai helm, dan jangan lupa bahagia meski usulan lagumu ditolak mentah-mentah. Hidup memang kadang sebercanda itu, dan kita adalah aktor-aktor yang dipaksa tertawa dalam skenario yang kadang tidak masuk akal.

(Mohon maaf jika ada kesamaan tokoh atau kejadian, ini murni obrolan warung kopi yang mungkin saja terjadi di dimensi lain. Ambil hikmahnya, buang ampas kopinya.)

Lumut itu makhluk yang sungguh keras kepala, ia tumbuh diam-diam tapi pasti. Awalnya hanya samar-samar kehijauan, tahu-tahu sudah tebal seperti karpet beludru yang licin bukan main. Saya memandangi halaman rumah pagi itu dengan perasaan yang campur aduk antara gemas dan malas. Paving block yang dulunya abu-abu gagah kini kalah telak oleh invasi tumbuhan kecil yang lembab itu.

Sudah lama saya berniat membersihkannya, tapi niat itu timbul tenggelam seperti gabus di air. Saya sadar diri, menyikat halaman seluas ini sendirian jelas bukan pekerjaan untuk orang yang pernah operasi HNP. Pinggang bisa nyeri, lutut bisa gemetar, dan besoknya pasti saya harus langganan koyo seharian penuh. Saya butuh orang lain, tenaga segar yang mau diajak kotor-kotoran menyikat lantai batu.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Pikiran saya lantas berputar-putar mencari solusi, siapa gerangan yang bisa dimintai tolong untuk urusan sepele begini. Mau memanggil tukang bangunan rasanya kok terlalu berlebihan, ibarat membunuh nyamuk pakai meriam. Pekerjaan ini tidak butuh keahlian semen atau batu bata, hanya butuh tenaga sikat dan semprot air. Lagipula, tukang bangunan biasanya minta harian penuh, padahal ini pekerjaan setengah hari pun mungkin sudah tuntas tas. Saya sempat terpikir mencari mahasiswa, tapi keraguan langsung menyergap benak saya dengan cepat.

Mana ada mahasiswa zaman sekarang yang mau kerja kasar menyikat lumut di bawah terik matahari? Mereka biasanya lebih suka kerja di kafe ber-AC atau yang dibelakang layar komputer maupun gawai. Zaman sudah berubah, gengsi anak muda pun sudah bergeser jauh ke atas langit.

Tiba-tiba ingatan saya melompat pada sebuah fenomena yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Namanya "Santo Suruh", sebuah jasa unik yang melayani apa saja sesuai permintaan pelanggan. Itu bukan di Bengkulu, melainkan di kota besar di Jawa yang hiruk-pikuknya luar biasa. Tapi logika saya jalan, kalau di Jawa ada, biasanya di daerah lain pun akan muncul pengekornya. Saya iseng membuka ponsel, jari-jari saya menari di atas layar mencari kata kunci serupa di area Bengkulu. Siapa tahu ada anak muda kreatif yang menangkap peluang remah-remah seperti ini. Ternyata dugaan saya benar seratus persen, ada akun serupa yang menawarkan jasa tenaga serabutan. Bukan main senangnya hati saya menemukan solusi di ujung jari tanpa harus keluar pagar rumah.

Saya tidak menunggu lama, langsung saya kirim pesan lewat Direct Message ke akun tersebut dengan penuh harap. Responnya ternyata cepat sekali, tidak seperti birokrasi yang seringkali lambat dan berbelit-belit. Kami lantas berpindah ke aplikasi WhatsApp untuk percakapan yang lebih detail dan personal. Di profilnya tertulis spesialis kuras tandon air, sebuah pekerjaan yang juga butuh fisik prima dan keberanian masuk lubang sempit. Namun, ia menegaskan bisa mengerjakan apa saja asalkan diberitahu dulu jenis pekerjaannya. Ia perlu menimbang-nimbang apakah tenaganya sanggup atau peralatannya memadai untuk tugas itu.

Sikap profesional seperti ini justru membuat saya semakin yakin ia orang yang tepat. Tidak asal terima order, tapi mengukur kemampuan diri sendiri dulu. Ketika saya menelepon untuk memastikan waktu, suara di seberang sana terdengar agak ngos-ngosan namun tetap sopan. Rupanya mereka sedang berada di tengah pekerjaan lain yang terdengar cukup mengerikan bagi orang awam. Mereka sedang menguras sumur warga yang kemasukan bangkai kucing yang sudah membusuk. Saya bisa membayangkan baunya, membayangkan betapa tidak nyamannya pekerjaan itu. Tapi anak ini bicaranya santai saja, seolah itu hanya sekadar mengangkat jemuran yang jatuh.

Ia minta waktu sebentar untuk menyelesaikan "drama kucing" itu sebelum meluncur ke rumah saya. Saya menyanggupi menunggu, toh lumut di halaman saya tidak akan lari ke mana-mana. Justru rasa penasaran saya makin membuncah ingin melihat siapa sosok di balik suara itu.

Dua jam kemudian pagar rumah saya diketuk, dan muncullah dua orang anak muda dengan motor matic. Saya kira dia akan datang sendirian, ternyata ia membawa kawan untuk "keroyokan" biar cepat selesai. Strategi yang bagus, pikir saya, karena menyikat lumut sendirian memang membosankan dan melelahkan. Mereka turun dari motor dengan sigap, menurunkan peralatan tempur mereka sendiri. Ada semacam pengikis lumut, ada sapu, dan entah alat apa lagi yang mereka bawa dalam tas punggung itu. Tak ketinggalan, satu bungkus rokok terlihat menyembul dari saku celana salah satunya. "Ini resep biar kuat kerja, Pak," katanya sambil tertawa renyah tanpa beban. Saya hanya tersenyum simpul melihat kepolosan dan kejujuran "doping" mereka.

Mereka langsung bekerja tanpa banyak babibu, seolah sudah hafal betul karakter musuh yang bernama lumut itu. Air disemprotkan, sikat kawat beradu dengan paving block menimbulkan suara srek-srek yang ritmis. Saya perhatikan dari teras, kerja mereka sangat sistematis, berbagi area agar tidak tumpang tindih. Keringat mulai bercucuran deras membasahi kaos mereka, tapi tawa dan canda sesekali masih terdengar. Tiga jam berlalu, dan halaman rumah saya sudah berubah wajah secara total. Lumut-lumut hijau yang tadi pagi masih sombong kini sudah lenyap tak berbekas masuk ke selokan. Paving block kembali ke warna aslinya, bersih, kesat, dan enak dipandang mata. Kerja mereka efisien, tidak mengulur waktu demi terlihat sibuk.

Saatnya sesi pembayaran, momen yang paling ditunggu oleh setiap pekerja di muka bumi ini. Saya menyerahkan uang sesuai kesepakatan awal. Kami lantas duduk sebentar di teras, minum kopi dan cemilan yang sudah disiapkan orang rumah. Obrolan ringan pun mulai mengalir, membuka tabir siapa sebenarnya dua anak muda perkasa ini. Saya bertanya tentang asal-usul mereka, mengira mereka adalah pemuda putus sekolah yang sedang berjuang hidup. Jawaban mereka justru membuat saya terlonjak kaget sampai hampir tersedak kopi. Ternyata mereka masih berstatus pelajar SMA, sekolah di salah satu SMA negeri di kota ini. Wajah mereka memang terlihat muda, tapi semangat kerjanya melampaui usia KTP mereka.

Rasa kaget saya belum selesai, masih ada kejutan kedua yang lebih menohok logika saya. Ketika kami bercerita tentang pekerjaan, saya menyebutkan bahwa saya adalah seorang dosen. Tiba-tiba salah satu dari mereka menimpali dengan santai, "Ibu saya juga dosen, Pak." Saya kejar lagi pertanyaannya, dosen di mana, swasta atau negeri? Ia menyebut salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Bengkulu. Kepala saya geleng-geleng, ini benar-benar anomali yang menyenangkan. Anak seorang dosen, dari keluarga terdidik, biasanya dimanja atau setidaknya gengsinya selangit. Tapi anak ini malah mau menyikat lumut dan menguras sumur bau bangkai. Sebuah kontradiksi sosial yang jarang saya temui di era gawai canggih ini.

Saya tidak tahan untuk tidak bertanya soal rasa malu, sebuah perasaan yang sering menghambat kemajuan. "Apa kamu tidak malu kerja begini? Teman-temanmu kan mungkin lagi nongkrong di mall." Dia menjawab dengan lugas, matanya menatap lurus ke arah saya tanpa keraguan sedikitpun. "Kenapa harus malu Pak? Ini uang halal, bukan hasil nipu orang." Jawaban standar memang, tapi keluar dari mulut anak SMA zaman sekarang, rasanya jadi istimewa. Dia bilang teman-temannya tahu, dan dia masa bodoh dengan komentar orang lain. Baginya, rasa malu tidak akan membuat dompetnya terisi uang sepeser pun.

Alasannya bekerja pun sangat sederhana namun menampar banyak orang dewasa yang masih merengek pada orang tua. Ia ingin melatih diri, menempa mental agar siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya nanti. Ia sadar, teori di sekolah tidak mengajarkan bagaimana rasanya punggung pegal mencari duit. Selain itu, alasan utamanya adalah untuk kemandirian finansial skala kecil-kecilan. Uang rokok dan uang bensin, katanya, haram hukumnya minta pada ibu yang sudah capek mengajar. Ia ingin asap rokok yang ia hisap itu murni hasil keringatnya sendiri. Ada kebanggaan laki-laki di sana, sebuah ego positif yang patut diacungi jempol dua tangan.

Produktivitas mereka pun bukan kaleng-kaleng untuk ukuran anak sekolah yang masih punya PR. Dalam sehari, jika sedang libur atau pulang cepat, ia bisa mengerjakan dua sampai tiga orderan. Kadang kuras tandon pagi hari, siang bersihkan rumput, sore bantu angkat barang pindahan. Energinya seolah tidak ada habisnya, khas anak muda yang darahnya masih mendidih. Hasilnya? "Lumayan Pak, rokok aman, kuota aman, bisa nabung dikit," ujarnya sambil cengengesan. Mereka mengubah waktu luang yang biasanya dipakai main game menjadi pundi-pundi rupiah nyata. Kalkulasi bisnisnya jalan, manajemen waktunya pun tertata dengan rapi secara alamiah.

Ini adalah sebuah potret yang melawan arus utama stigma tentang Generasi Z atau Gen Z. Di luaran sana, orang tua sering mengeluh anak zaman sekarang lembek seperti stroberi. Sedikit tekanan langsung penyok, sedikit susah langsung healing ke club malam. Dibilang mental kerupuk, tidak tahan banting, dan manja karena kemudahan teknologi. Tapi dua anak di depan saya ini mematahkan semua anggapan miring tersebut dengan sikat kawat di tangan. Mereka Gen Z, mereka melek teknologi, tapi mereka tidak takut tangan kapalan. Mereka adalah antitesis dari keluhan para HRD perusahaan yang pusing menghadapi karyawan muda.

Teknologi bagi mereka bukan sekadar alat untuk pamer eksistensi atau joget-joget tidak jelas. Mereka menggunakan media sosial sebagai etalase dagang, sebagai papan reklame digital yang gratis. Akun Instagram mereka dikelola layaknya manajer pemasaran profesional. Foto "Before-After" pekerjaan diposting dengan caption yang menarik dan meyakinkan calon klien. Mereka sadar, di era ini, siapa yang terlihat dialah yang akan dipilih orang. Tanpa teknologi, mungkin mereka hanya akan jadi kuli panggul pasar yang menunggu bola. Dengan teknologi, mereka menjemput bola, bahkan menendang bolanya ke gawang rezeki.

Fenomena ini menarik untuk dibedah lebih dalam dari sisi sosiologi ekonomi perkotaan modern. Dulu, kerja serabutan identik dengan orang yang tidak punya skill dan tidak punya pendidikan. Sekarang, kerja serabutan menjadi pilihan sadar kaum terpelajar untuk mengisi waktu luang (gap time). Sifat pekerjaannya on-demand, sesuai permintaan, fleksibel, dan tanpa ikatan kontrak yang kaku. Ini adalah bentuk gig economy level paling dasar namun paling nyata di masyarakat. Tidak ada serikat buruh, tidak ada tuntutan kenaikan UMR, yang ada hanya kesepakatan dua pihak. Sederhana, cepat, transparan, dan saling menguntungkan satu sama lain.

Saya jadi berpikir untuk membuat istilah baru bagi anak-anak muda model begini. Kalau disebut kuli, rasanya terlalu kasar dan berkonotasi pada pekerjaan tanpa otak. Kalau disebut freelancer, rasanya terlalu kebarat-baratan dan biasanya identik dengan kerja depan laptop. Mereka ini unik, kerjanya fisik (otot), tapi cara dapat kerjanya digital (otak), dan pelakunya pelajar (status). Saya ingin menyebut mereka "Blue-Z" (Blue Collar Gen Z). Pasukan kerah biru dari generasi Z yang bangga dengan keringatnya sendiri. Istilah ini terdengar cukup keren rasanya, sekeren cara mereka menyikapi hidup yang keras ini.

Fenomena Blue-Z ini mengajarkan kita bahwa pola asuh orang tua memegang peranan kunci. Sang ibu yang dosen itu pasti punya andil besar dalam membentuk mental baja anaknya. Bisa saja ibunya melarang, "Jangan malu-maluin Ibu dong, masa anak dosen jadi tukang kuras sumur." Tapi ibunya membiarkan, atau malah mungkin mendukung diam-diam dari belakang layar. Itu bentuk pendidikan karakter yang tidak ada di kurikulum sekolah manapun di Indonesia.

Membiarkan anak merasakan susahnya cari uang adalah warisan terbaik daripada sekadar mewariskan deposito. Anak jadi tahu harga uang, tahu susahnya memeras keringat, dan akan lebih menghargai orang lain.

Kita sering terjebak pada pemikiran bahwa anak pejabat harus jadi pejabat, anak dosen harus jadi akademisi. Pola pikir feodal seperti itu harusnya sudah dikubur dalam-dalam bersama masa lalu. Di negara maju seperti Amerika atau Tiongkok, anak orang kaya kerja cuci piring saat musim panas itu biasa. Di kita, hal seperti itu masih sering dianggap aib atau tanda orang tua pelit. Padahal, justru di situlah letak kawah candradimuka sesungguhnya bagi mental seorang pemuda. Blue-Z seperti anak ini mendobrak tembok feodalisme itu dengan santai sambil merokok. Mereka tidak peduli status sosial orang tua, yang penting dompet sendiri tebal.

Keberadaan "Santo Suruh" lokal di Bengkulu ini juga menandakan adanya pergeseran pasar tenaga kerja informal. Orang-orang seperti saya, kelas menengah yang sibuk (atau sok sibuk), adalah pasar yang empuk. Kami butuh bantuan, tapi bingung mau minta tolong siapa karena tetangga pun sama sibuknya. Celah inilah yang dimasuki oleh anak-anak Blue-Z dengan cerdas dan trengginas. Mereka menawarkan solusi praktis, harga terjangkau, dan pelayanan yang memuaskan hati pelanggan. Ini bisnis jasa murni, yang modal utamanya adalah kepercayaan dan tenaga. Selama mereka bisa menjaga kepercayaan, pesanan akan terus mengalir deras ke WA mereka.

Saya membayangkan, jika ada seribu anak muda seperti ini di satu kota, ekonomi akan berputar kencang. Uang jajan tidak minta orang tua, berarti beban orang tua berkurang drastis. Uang hasil kerja dibelanjakan lagi untuk rokok, makanan, atau hobi, menggerakkan ekonomi warung kecil. Roda ekonomi mikro berputar bukan karena subsidi pemerintah, tapi karena etos kerja warganya. Ini adalah kemandirian yang nyata, bukan kemandirian yang hanya ada di pidato-pidato pejabat. Bangsa ini butuh lebih banyak Blue-Z, bukan generasi "Harap-Cemas" (Harap-harap cemas menunggu warisan).

Mungkin ada yang mencibir, "Ah, itu kan eksploitasi anak di bawah umur secara terselubung." Tunggu dulu, jangan buru-buru pakai kacamata kuda hukum yang kaku. Ini bukan paksaan, ini pilihan sadar mereka untuk mengisi waktu luang dengan produktif. Mereka tidak putus sekolah, nilai mereka aman-aman saja, dan fisik mereka sehat walafiat. Justru kalau dilarang, mereka malah lari ke hal negatif seperti narkoba atau tawuran. Biarkan mereka berkarya dengan cara mereka, biarkan mereka lelah karena bekerja. Tidur mereka akan nyenyak, dan bangun pagi dengan perasaan bangga sebagai laki-laki.

Saya teringat masa kuliah saya dulu, yang juga harus banting tulang untuk bisa membeli barang yang saya inginkan. Bedanya, dulu internet belum semasif saat ini, belum ada Instagram untuk promosi jasa. Dulu harus jadi makelar hotel dan bus untuk paket wisata, jadi wartawan yang harus panas-panasan meliput berita, hingga jadi EO berbagai acara di Jogja. Sekarang, anak-anak ini tinggal duduk manis menunggu notifikasi, lalu berangkat kerja dengan gaya. Zaman berubah, alat berubah, tapi esensi kerja keras tetap sama abadi. Nilai juangnya sama, keringatnya rasanya sama asinnya, uangnya sama lezatnya.

Di akhir pertemuan, saya menepuk bahu mereka dengan rasa bangga yang tidak dibuat-buat. Mereka tersenyum, mengemasi barang, menyalakan motor, dan melambaikan tangan pamit. Asap knalpot dan asap rokok berbaur menjadi satu, mengiringi kepergian pahlawan pembasmi lumut itu. Halaman rumah saya bersih, hati saya pun ikut terasa bersih dan plong. Ada harapan besar melihat anak-anak muda model begini tumbuh di negeri ini.

Fenomena Blue-Z adalah sinyal positif bahwa demografi kita tidak sepenuhnya berisi anak muda yang manja. Ada lapisan anak muda yang tangguh, cerdik, dan tidak gengsian yang siap menyongsong masa depan. Mereka tidak butuh seminar motivasi yang berbusa-busa di hotel berbintang. Motivasi mereka ada di lapangan, di sumur bau bangkai, di halaman berlumut, di tandon air yang kotor. Guru kehidupan mereka adalah pengalaman langsung, bukan slide power point.

Semoga jasa "Santo Suruh" versi Bengkulu dan kota-kota lain terus berkembang biak. Biarkan mereka menjadi solusi bagi masalah-masalah remeh temeh rumah tangga kita. Dan bagi kita para orang tua, belajarlah dari ibu dosen di Bengkulu itu. Tega sedikit pada anak demi masa depan mereka yang lebih kuat, itu adalah bentuk cinta tertinggi. Jangan biarkan anak kita jadi bonsai yang indah tapi kerdil, biarkan jadi pohon jati di hutan belantara. Blue-Z, kalian memang istimewa.

Postingan Lama Beranda

TENTANG PENULIS


Ayah penuh waktu. Penyuka kue lupis dan tempe goreng. Bekerja sebagai penulis partikelir semi-amatir. Kadang-kadang juga jadi tukang dongeng

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

ACADEMIC LEARNING ACCESS

My Courses

KOMIKU

Memuat komik...

Artikel Populer

  • KAMUS BESAR BAHASA MELAYU-INDONESIA
  • PROGRAM KULIAH MAGANG KERJA DI TAIWAN ; BENAR ATAU PENIPUAN?
  • WASPADA CALO BEASISWA KE TAIWAN
  • ONGKOS MAHAL JALAN KELUAR
  • KALAU MAU KAYA, JANGAN JADI DOSEN

TEMATIK

Ramadan Bercerita
Tulisan di Media Massa
Opini 1
Kompas.ID
Papan Bunga: antara Ekspresi Tulus dan Konsumerisme Berlebihan
Opini 2
DetikNews
Birokratisasi Kepahlawanan
Opini 3
DetikNews
Tsunami Jurnal di Indonesia
Opini 4
DetikNews
Disrupsi Alam dan Kebutaan Akademik Kita
Opini 1
DetikNews
Pendidikan (Tanpa) Kompetisi
Opini 2
DetikNews
Tanggung Jawab Media Sosial Pascapemilu
Opini 3
DetikNews
Senjakala Sekolah Negeri?
Opini 4
DetikNews
Kado Manis untuk Pekerja Migran
Opini 4
DetikNews
Rapat dan Efisiensi Anggaran
Opini 4
DetikNews
Menggugat Jurnal-Jurnal Pengabdian Masyarakat
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Konsep Pariwisata Bengkulu yang Berkelanjutan
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Bengkulu dan Krisis Hospitality yang Menggerus Potensi Pariwisatanya
Opini 4
TribunNews Bengkulu
Bengkulu, Kaya tapi Tak Tiba
TribunNews Bengkulu
Menyelamatkan Ekonomi Bengkulu dari Krisis Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai
Opini 4
Tirto.ID
Senjakala Toko Buku di Indonesia, Adaptasi Jadi Kunci Bertahan
Opini 4
Tirto.ID
Empat Titik Kerawanan Pemungutan Suara di Luar Negeri
Opini 4
Tirto.ID
Salah Kaprah Susu Kental Manis: Literasi Gizi dan Tipu-Tipu Iklan
Opini 4
Taipei Times
University attraction to Indonesia
Opini 4
Media Indonesia
Pentingnya Literasi Digital di Era Modern

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 1

ADVERTORIAL 2

ADVERTORIAL 2
DMCA.com Protection Status

BUKU KAMI YANG TELAH TERBIT

Copyright © 2013-2024 Andi Azhar. Oleh Andi Azhar