Era disrupsi menuntut adaptasi dan inovasi. Dunia dituntut untuk selalu berubah, beradaptasi, dan menciptakan hal baru. Namun, ironisnya, dunia akademik di Indonesia justru terbelenggu oleh regulasi yang kaku dan birokratis. Salah satunya adalah aturan ISBN (International Standard Book Number) yang semakin ketat pasca pandemi Covid-19. Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dengan alasan mencegah penyalahgunaan ISBN, membatasi penerbitannya hanya untuk kategori buku tertentu. Akibatnya, banyak dosen, khususnya yang menerbitkan buku di luar jalur penerbit mayor, kesulitan mendapatkan ISBN. Padahal, ISBN merupakan salah satu syarat utama bagi Ditjen Dikti untuk mengakui sebuah buku sebagai karya ilmiah yang dapat meningkatkan angka kredit dosen.

Ilustrasi (Gambar : Istimewa)

Dosen, sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan tinggi, dituntut untuk terus mengembangkan diri dan menghasilkan karya-karya inovatif. Menulis buku merupakan salah satu cara bagi dosen untuk menuangkan ide, gagasan, dan hasil penelitian mereka, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, semangat dan kreativitas dosen dalam menulis buku terhambat oleh aturan ISBN yang semakin ketat.

Perpusnas beralasan bahwa pengetatan ISBN dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Banyak oknum yang memanfaatkan ISBN untuk kepentingan pribadi, menerbitkan buku fiktif yang tidak pernah dicetak dan diedarkan secara publik. Kebijakan ini memang dapat dipahami sebagai upaya menjaga kredibilitas ISBN sebagai identitas resmi sebuah buku. Namun, di sisi lain, kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru bagi para dosen yang ingin menerbitkan buku sebagai bagian dari pengembangan diri dan karir akademik mereka.

Kategori buku yang diprioritaskan untuk mendapatkan ISBN pun semakin dipersempit. Buku ajar, monograf, dan buku referensi yang diterbitkan oleh penerbit mayor dengan reputasi baik masih relatif mudah mendapatkan ISBN. Namun, buku-buku yang ditulis oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti independen, khususnya yang diterbitkan oleh penerbit indie atau self-publishing, seringkali ditolak pengajuan ISBN-nya. Alasannya beragam, mulai dari tema yang dianggap tidak relevan, jumlah halaman yang terlalu sedikit, hingga format penulisan yang tidak sesuai standar.

Ironisnya, di saat yang sama, Ditjen Dikti mensyaratkan ISBN sebagai salah satu prasyarat pengakuan karya tulis ilmiah bagi dosen. Buku ber-ISBN memiliki nilai angka kredit yang lebih tinggi dibandingkan karya tulis lain seperti artikel jurnal atau makalah seminar. Akibatnya, banyak dosen yang merasa frustrasi karena karya mereka, meskipun berkualitas dan bermanfaat, tidak diakui secara optimal oleh Ditjen Dikti hanya karena terkendala ISBN.

Situasi ini menciptakan dilema bagi dosen. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menghasilkan karya tulis berupa buku untuk meningkatkan angka kredit dan karir akademik mereka. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada aturan ISBN yang semakin ketat dan membatasi ruang gerak mereka dalam berkreasi dan berinovasi.

Kebijakan Perpusnas yang memperketat ISBN sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan kredibilitas ISBN sebagai identitas resmi sebuah buku. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif bagi dunia akademik, khususnya bagi para dosen yang ingin menerbitkan buku.

Salah satu dampak negatif yang paling terasa adalah menurunnya motivasi dan produktivitas dosen dalam menulis buku. Banyak dosen yang merasa enggan untuk menulis buku karena dihadapkan pada proses yang rumit dan berbelit-belit dalam mendapatkan ISBN. Mereka lebih memilih untuk menulis artikel jurnal atau makalah seminar yang proses publikasinya lebih mudah dan cepat.

Selain itu, kebijakan ini juga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Buku merupakan salah satu media penting untuk menyebarkan dan melestarikan ilmu pengetahuan. Dengan semakin sulitnya dosen untuk menerbitkan buku, maka penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan pun menjadi terhambat.

Di era disrupsi yang menuntut adaptasi dan inovasi, kebijakan yang kaku dan birokratis justru menjadi batu sandungan bagi kemajuan dunia akademik di Indonesia. Perlu ada penyesuaian dan fleksibilitas dalam aturan ISBN agar tidak menghambat kreativitas dan produktivitas dosen dalam menulis buku.

Pemerintah, dalam hal ini Perpusnas dan Ditjen Dikti, perlu mencari solusi yang lebih bijak dalam mengatasi masalah penyalahgunaan ISBN tanpa harus mengorbankan kepentingan para dosen yang ingin menerbitkan buku. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan sistem identifikasi buku yang lebih modern, efisien, dan mudah diakses, seperti QRCBN (Quick Response Code Book Number).

QRCBN adalah sistem identifikasi buku berbasis kode QR yang dikembangkan oleh beberapa organisasi di Indonesia. Layaknya ISBN, QRCBN memberikan identitas unik pada setiap buku, memudahkan pelacakan, dan membantu pengendalian distribusi. Kelebihan QRCBN dibandingkan ISBN adalah prosesnya yang lebih cepat, mudah, dan murah. QRCBN juga lebih fleksibel dan inklusif, dapat digunakan untuk semua jenis buku, termasuk buku yang diterbitkan secara mandiri atau oleh penerbit indie.

Dengan menggunakan QRCBN, para dosen dapat lebih mudah menerbitkan buku tanpa harus melewati proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan kreativitas dosen dalam menulis buku, sekaligus mempercepat penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Selain itu, QRCBN juga sejalan dengan semangat transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah. Sebagai sistem identifikasi buku berbasis kode QR, QRCBN memudahkan akses dan penyebaran informasi tentang buku secara digital. Hal ini tentu saja akan mempermudah proses pencarian, pelacakan, dan verifikasi data buku.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini Perpusnas dan Ditjen Dikti, untuk mengakui dan menerapkan QRCBN sebagai salah satu sistem identifikasi buku yang sah di Indonesia. Dengan demikian, para dosen dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam menerbitkan buku, baik melalui ISBN maupun QRCBN, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Pengakuan dan penerapan QRCBN juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan dunia akademik di Indonesia. Dengan memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para dosen dalam menerbitkan buku, pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi buku, sekaligus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

QRCBN: Solusi Inklusif dan Adaptif bagi Dosen Penulis

Di tengah perdebatan seputar ISBN dan tantangan yang dihadapi dosen dalam menerbitkan buku, QRCBN hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. QRCBN adalah sistem identifikasi buku berbasis kode QR yang dikembangkan oleh beberapa organisasi di Indonesia. Lebih mudah, cepat, dan murah, QRCBN dapat digunakan untuk semua jenis buku, termasuk yang diterbitkan secara mandiri atau oleh penerbit indie.

QRCBN lahir dari kebutuhan untuk menciptakan sistem identifikasi buku yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif. Di era digital yang serba cepat dan dinamis, ISBN dirasa sudah tidak lagi relevan dan cukup memberatkan, terutama bagi dosen dan penulis indie yang ingin menerbitkan buku secara mandiri.

Kelebihan QRCBN dibandingkan ISBN cukup signifikan. Pertama, proses penerbitan QRCBN jauh lebih cepat dan mudah. Dosen tidak perlu melewati proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seperti halnya ISBN. Cukup dengan mendaftarkan buku mereka ke lembaga penerbit QRCBN, maka kode QR unik akan segera diterbitkan.

Kedua, QRCBN lebih murah dibandingkan ISBN. Bahkan, ada beberapa lembaga penerbit QRCBN yang menawarkan jasa mereka secara gratis. Hal ini tentu saja sangat membantu dosen yang memiliki keterbatasan dana dalam menerbitkan buku.

Ketiga, QRCBN lebih fleksibel dan inklusif. QRCBN dapat digunakan untuk semua jenis buku, tanpa terkecuali. Tidak ada pembatasan kategori atau jenis buku seperti halnya ISBN. Hal ini sangat menguntungkan bagi dosen yang ingin menerbitkan buku dengan tema atau format yang tidak biasa.

Keempat, QRCBN lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Kode QR dapat dicetak di buku fisik maupun ditampilkan di buku digital. Pembaca cukup memindai kode QR tersebut dengan smartphone untuk mendapatkan informasi lengkap tentang buku, termasuk judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan sinopsis.

Dengan segala kelebihannya, QRCBN memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi buku di Indonesia. QRCBN memudahkan siapa saja, termasuk dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum, untuk menerbitkan buku dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Namun, potensi QRCBN ini belum dapat dimaksimalkan secara optimal karena belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah, khususnya Ditjen Dikti. Saat ini, buku ber-QRCBN belum diakui sebagai karya ilmiah yang dapat meningkatkan angka kredit dosen. Hal ini tentu saja sangat disayangkan.

Sudah saatnya Ditjen Dikti mengakui QRCBN sebagai identitas resmi buku dan memberikan angka kredit yang setimpal bagi dosen yang menerbitkan buku ber-QRCBN. Pengakuan ini penting untuk memberikan apresiasi dan motivasi bagi dosen yang telah berkarya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu, pengakuan QRCBN oleh Ditjen Dikti juga sejalan dengan semangat transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah. QRCBN merupakan sistem identifikasi buku yang modern, efisien, dan mudah diakses. Dengan menggunakan kode QR, informasi tentang buku dapat diakses secara instan melalui smartphone atau perangkat digital lainnya. Hal ini tentu saja akan mempermudah proses pencarian, pelacakan, dan verifikasi data buku.

Lebih jauh lagi, pengakuan QRCBN oleh Ditjen Dikti dapat mendorong terciptanya ekosistem literasi yang lebih inklusif. QRCBN memberikan kesempatan bagi semua orang, tanpa terkecuali, untuk menerbitkan buku dan berbagi pengetahuan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan minat baca dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, sudah saatnya Ditjen Dikti menghilangkan ego sektoral dan berpikir lebih terbuka dalam menyikapi perkembangan teknologi dan inovasi di bidang literasi. Pengakuan QRCBN bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Jangan biarkan para dosen yang bersemangat menulis terhambat oleh regulasi yang kaku dan tidak relevan. Berikan mereka ruang dan apresiasi yang layak, agar mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. QRCBN adalah solusi yang menjanjikan untuk mewujudkan hal tersebut.

Dengan mengakui QRCBN, Ditjen Dikti tidak hanya memberikan keadilan bagi dosen, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi buku di Indonesia. Lebih jauh lagi, pengakuan terhadap QRCBN akan mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan tinggi dan membangun ekosistem literasi yang lebih inklusif.

Jogja, kota pelajar, kota budaya, kota gudeg, kota kenangan. Julukan itu melekat erat, mencerminkan pesona Jogja yang khas, memikat hati siapa saja yang singgah. Tak heran banyak orang datang untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, mencicipi manisnya kehidupan. Jogja merangkul mereka semua, menawarkan kehangatan, kenyamanan, dan kesempatan.

Namun, ada fenomena unik terjadi di Jogja. Fenomena yang tak selalu tertangkap mata, tersembunyi di balik hiruk pikuk kehidupan kota. Jogja, dengan segala daya tariknya, mampu mengubah jalan hidup seseorang, mengubah impian, mengubah identitas. Kisah ini bermula dari seorang pemuda, datang dari jauh, berbekal semangat membara, ingin meraih gelar sarjana di salah satu kampus keagamaan ternama. Ia bermimpi menjadi intelektual muslim, menyebarkan ilmu pengetahuan, menebar manfaat bagi umat.

Ilustrasi (Gambar : Pngtree)

Namun takdir berkata lain. Jalannya tak semulus yang dibayangkan. Tantangan datang silih berganti, godaan dunia menghampiri, membuatnya goyah, ragu akan pilihannya. Ia terlena, terpikat gemerlap dunia, lupa akan tujuan awal. Studinya terbengkalai, gelar sarjana yang diimpikan tak kunjung diraih. Namun, ia tak ingin pulang, tak ingin meninggalkan Jogja. Ia telah jatuh cinta pada kota ini, pada suasana nyaman, pada keramahan penduduknya, pada budaya yang kaya. Ia memutuskan untuk menetap, mencari jalan hidup baru, mengukir takdirnya sendiri.

Di tengah pencarian jati diri, ia menemukan peluang tak terduga. Ia melihat celah, memanfaatkan situasi, menciptakan persona baru. Ia bertransformasi, menjadi sosok yang berbeda, sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjadi seorang penceramah, menyampaikan ceramah agama, menghibur jamaah dengan gaya bicaranya yang khas. Ia mulai dikenal, diundang ke berbagai acara, namanya semakin populer.

Seiring berjalannya waktu, ia semakin percaya diri, semakin berani, semakin kontroversial. Ia melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, menghina orang lain, merendahkan profesi tertentu. Ia lupa diri, terbuai popularitas, terlena pujian. Hingga suatu hari, perbuatannya menuai kecaman, videonya viral, namanya menjadi trending topic. Publik geram, menuntut pertanggungjawaban, mengungkap identitas aslinya. Terkuaklah fakta mengejutkan, ia bukanlah seorang sarjana, bukan pula anak kyai. Gelar "Gus" yang ia sandang hanyalah tempelan, topeng untuk menutupi masa lalunya.

Kisah ini menjadi pelajaran berharga, refleksi bagi kita semua. Jogja, dengan segala keindahannya, memang memiliki daya magis, mampu mengubah hidup seseorang. Namun, perubahan itu bisa berujung positif, bisa pula negatif. Semua tergantung pada diri kita sendiri, pada pilihan yang kita buat, pada jalan yang kita tempuh. Jogja menawarkan kesempatan, tetapi tidak menjamin kesuksesan. Jogja memberikan kebebasan, tetapi tidak membebaskan dari tanggung jawab.

Jogja, kota istimewa, kota yang tak pernah berhenti memberi kejutan. Tak hanya gelar sarjana, master, atau doktor, Jogja kini juga menawarkan gelar baru, gelar "Gus" bagi mereka yang pandai memanfaatkan peluang. Bahkan, bagi mereka yang ingin lebih dekat dengan budaya Jawa, Jogja membuka kesempatan menjadi abdi dalem keraton, meski bukan warga asli Jogja.

Jogja, kota inklusif, merangkul semua orang, dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah. Jogja, rumah kedua bagi siapa saja yang ingin merasakan kehangatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jogja, kota yang selalu dirindukan, kota yang tak pernah terlupakan.

Fenomena mobil dinas bagi pejabat negara seolah menjadi polemik yang tak berkesudahan. Di satu sisi, penyediaan mobil dinas bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas dan mobilitas para abdi negara. Di sisi lain, praktik di lapangan seringkali menunjukkan realitas yang jauh panggang dari api. Mobil dinas, yang seharusnya menjadi instrumen penunjang kinerja, justru kerap beralih fungsi menjadi simbol status dan fasilitas mewah yang membebani anggaran negara.

Ironisnya, mobil dinas acap kali terparkir manis di garasi rumah pribadi pejabat, alih-alih standby di kantor untuk keperluan dinas. Mobil-mobil mewah berpelat merah itu pun tak jarang terlihat wara-wiri di pusat perbelanjaan, restoran, bahkan tempat rekreasi. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menghadiri acara pernikahan, mengantar anak sekolah, atau sekadar berbelanja kebutuhan rumah tangga, seakan menjadi pemandangan lumrah yang mencederai esensi dari fasilitas negara tersebut.

Ilustrasi Mobil Dinas Walikota Solo bermerek ESEMKA (Gambar : Istimewa)

Pertanyaan mendasar pun mengemuka: seberapa urgenkah pejabat negara mendapatkan fasilitas mobil dinas? Bukankah mereka telah menerima tunjangan transportasi dan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pribadi? Apakah seorang kepala dinas akan lumpuh kinerjanya jika tidak diberi mobil dinas? Tentu saja tidak.

Realitas menunjukkan bahwa banyak pejabat negara yang sebenarnya telah memiliki kendaraan pribadi, bahkan lebih dari satu. Namun, hasrat untuk mendapatkan fasilitas tambahan, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat, seolah tak terbendung. Mobil dinas terbaru, dengan harga selangit dan fitur-fitur mewah, menjadi incaran yang menggiurkan.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan mobil dinas. Regulasi yang ada terkesan tumpul dan tak bergigi. Pejabat yang menyalahgunakan mobil dinas acap kali lolos dari jerat hukum, atau hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera.

Pemborosan anggaran akibat pengadaan dan perawatan mobil dinas pun menjadi sorotan tajam. Di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan prioritas, pengeluaran negara untuk mobil dinas terasa sangat ironis. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, justru tersedot untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat.

Studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan mobil dinas di kementerian/lembaga mencapai Rp 494 miliar. Angka fantastis ini tentu saja memicu keprihatinan publik. Bagaimana mungkin negara menggelontorkan dana sebesar itu hanya untuk mobil dinas, sementara masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan?

Di negara-negara maju, seperti Taiwan, Singapura, dan Jepang, pejabat negara jarang sekali menggunakan mobil dinas. Mereka lebih memilih menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas kedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa mobil dinas bukanlah faktor penentu efektivitas kinerja seorang pejabat.

Penggunaan kendaraan umum oleh pejabat negara justru memberikan banyak manfaat. Selain menghemat anggaran negara, hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas transportasi publik. Pejabat yang merasakan langsung kondisi transportasi publik akan lebih termotivasi untuk membenahi dan meningkatkan pelayanannya.

Fenomena penyalahgunaan mobil dinas juga menjadi cerminan dari mentalitas pejabat yang masih jauh dari nilai-nilai integritas dan kesederhanaan. Mereka cenderung mengutamakan kenyamanan dan prestise pribadi, ketimbang kepentingan publik yang seharusnya mereka layani.

Mentalitas hedonis dan konsumtif ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan pada pemenuhan hasrat pribadi para pejabat.

Untuk mengatasi permasalahan mobil dinas ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan terobosan yang berani. Regulasi yang ada perlu direvisi dan diperkuat dengan sanksi tegas bagi para pelanggar. Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas juga harus ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang mobil dinas. Mobil dinas bukanlah hak istimewa atau simbol status, melainkan fasilitas penunjang kinerja yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan opsi penghapusan mobil dinas secara bertahap, dan menggantinya dengan tunjangan transportasi yang memadai. Tunjangan transportasi ini dapat digunakan oleh pejabat untuk menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dalam menjalankan tugas kedinasan.

Penghapusan mobil dinas akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi keuangan negara. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan dan perawatan mobil dinas dapat dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas.

Langkah ini juga akan mendorong pejabat negara untuk lebih hidup sederhana dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Mereka akan merasakan langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, sehingga lebih termotivasi untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebutuhan akan mobil dinas. Rapat dan koordinasi dapat dilakukan secara online, sehingga meminimalkan mobilitas fisik dan penggunaan kendaraan dinas.

Perubahan budaya birokrasi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan mobil dinas. Budaya birokrasi yang koruptif, hedonis, dan berorientasi pada kekuasaan harus diubah menjadi budaya birokrasi yang melayani, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan mobil dinas juga sangat penting. Masyarakat harus aktif melaporkan penyalahgunaan mobil dinas yang mereka temui kepada aparat penegak hukum atau lembaga pengawas.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparatur sipil negara, dan masyarakat, diharapkan permasalahan mobil dinas dapat diatasi secara efektif. Mobil dinas harus kembali pada fungsi sebenarnya sebagai instrumen penunjang kinerja, bukan sebagai simbol status dan beban negara.

Sudah saatnya kita menghentikan pemborosan anggaran negara untuk fasilitas mewah yang tidak esensial. Dana yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak.

Ujung dari semua ini adalah keberanian untuk melakukan transformasi fundamental dalam sistem pengelolaan mobil dinas. Transformasi yang tidak hanya sebatas pada revisi regulasi dan peningkatan pengawasan, tetapi juga menyentuh aspek mentalitas dan budaya birokrasi. Transformasi yang menghilangkan sekat antara pejabat dan rakyat, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

Di tengah hiruk-pikuk perayaan, mata kita kerap terpaku pada barisan papan bunga yang berjejer megah. Ukurannya yang menjulang, warna-warni yang mencolok, dan rangkaian kata-kata indah yang terukir di atasnya seolah menjadi simbol tak terbantahkan dari sebuah perayaan yang sukses. Namun, di balik gemerlapnya, tersembunyi pertanyaan yang mengusik nurani: apakah budaya papan bunga ini benar-benar cerminan dari ketulusan hati, ataukah sekadar ajang pamer kekayaan dan status sosial yang berujung pada pemborosan?

Fenomena ini menjadi paradoks yang menarik. Di satu sisi, papan bunga adalah manifestasi dari keinginan manusia untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan dukungan. Namun, di sisi lain, praktik ini telah bergeser menjadi komodifikasi emosi, di mana ukuran dan kemewahan papan bunga menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang.

Ilustrasi Papan Bunga (Gambar : Istimewa)

Tak dapat dipungkiri, papan bunga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kita. Ia hadir di setiap momen penting dalam hidup, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Namun, seiring berjalannya waktu, esensi dari pemberian papan bunga ini seolah tergerus oleh arus konsumerisme yang deras.

Papan bunga yang awalnya merupakan simbol sederhana dari ketulusan hati, kini telah menjelma menjadi ajang kompetisi yang tak sehat. Ukuran papan bunga yang semakin besar, desain yang semakin mewah, dan harga yang semakin mahal seolah menjadi tolok ukur kesuksesan dan status sosial seseorang.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah semua ini benar-benar diperlukan? Apakah kebahagiaan dan dukungan harus diukur dari ukuran dan kemewahan papan bunga? Apakah kita telah kehilangan makna sejati dari pemberian ini?

Dari sudut pandang ekonomi, maraknya budaya papan bunga ini tentu menjadi berkah bagi para penjual bunga dan jasa pembuatan papan bunga. Namun, bagi masyarakat umum, khususnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan, budaya ini bisa menjadi beban finansial yang berat. Tak jarang, orang merasa terpaksa membeli papan bunga hanya karena takut dianggap tidak sopan atau tidak peduli.

Selain itu, dari sudut pandang lingkungan, penggunaan papan bunga yang berlebihan juga menimbulkan masalah serius. Papan bunga yang terbuat dari bahan-bahan seperti styrofoam dan plastik sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Belum lagi, proses pembuatan papan bunga juga membutuhkan energi dan sumber daya yang tidak sedikit.

Di tengah gempuran konsumerisme dan tuntutan sosial, kita perlu berhenti sejenak dan merenungkan kembali makna sebenarnya dari pemberian papan bunga. Apakah kita ingin terjebak dalam lingkaran pemborosan yang tak berujung, ataukah kita ingin kembali pada esensi dari pemberian ini, yaitu ketulusan hati dan dukungan yang tulus?

Papan Bunga dan Identitas Sosial: Simbol Status yang Tersembunyi

Papan bunga, selain berfungsi sebagai ucapan selamat, juga menjadi penanda identitas sosial yang kuat. Melalui papan bunga, individu atau kelompok secara tidak langsung mengkomunikasikan status sosial, afiliasi, dan bahkan ideologi mereka. Fenomena ini sejalan dengan teori Pierre Bourdieu tentang modal simbolik, di mana objek-objek budaya seperti papan bunga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi seseorang dalam hierarki sosial.

Dalam konteks Indonesia, ukuran dan kemewahan papan bunga seringkali menjadi simbol dari kekayaan dan pengaruh. Papan bunga raksasa yang dikirim oleh perusahaan besar atau tokoh masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai ucapan selamat, tetapi juga sebagai pernyataan status dan kekuasaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Heru Nugroho (2015) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara ukuran papan bunga dengan status sosial pengirimnya.

Lebih dari sekadar ukuran, pesan yang tertulis pada papan bunga juga dapat mencerminkan identitas sosial pengirimnya. Papan bunga dari kelompok agama atau organisasi tertentu seringkali memuat pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau ajaran kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa papan bunga juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas kelompok dan menyebarkan ideologi, sesuai dengan teori identitas sosial Henri Tajfel dan John Turner.

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level individu atau kelompok, tetapi juga pada level perusahaan. Papan bunga yang dikirim oleh perusahaan seringkali menampilkan logo dan warna perusahaan, yang secara tidak langsung memperkuat citra merek dan identitas perusahaan di mata publik. Hal ini sejalan dengan konsep pemasaran identitas yang dikemukakan oleh Keller (1998).

Namun, penggunaan papan bunga sebagai penanda identitas sosial juga memiliki sisi negatif. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan menciptakan tekanan bagi mereka yang tidak mampu mengikuti tren papan bunga yang semakin mewah. Selain itu, penggunaan papan bunga yang berlebihan juga dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Papan bunga bukan hanya sekadar benda mati, tetapi juga merupakan simbol yang sarat makna dan dapat mempengaruhi dinamika sosial. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan papan bunga dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.

Papan Bunga dalam Perspektif Global: Tradisi yang Beragam dan Bermakna

Di berbagai belahan dunia, tradisi memberikan karangan bunga atau hadiah serupa telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Namun, bentuk, makna, dan konteks penggunaannya dapat sangat bervariasi.

Di Jepang, misalnya, tradisi hanakataba atau pemberian karangan bunga telah menjadi bagian integral dari berbagai acara, mulai dari kelulusan hingga perayaan ulang tahun perusahaan. Namun, berbeda dengan papan bunga raksasa di Indonesia, hanakataba biasanya berukuran lebih kecil dan sederhana, mencerminkan nilai-nilai estetika dan kesederhanaan yang dijunjung tinggi dalam budaya Jepang.

Sementara itu, di India, karangan bunga atau mala memiliki makna religius yang mendalam. Mala sering digunakan dalam upacara keagamaan dan sebagai persembahan kepada dewa-dewi. Penggunaan mala dalam konteks sekuler, seperti pernikahan atau acara resmi, juga umum terjadi, namun tetap mengandung makna spiritual yang kuat.

Di Barat, tradisi memberikan karangan bunga juga telah ada sejak zaman kuno. Bunga memiliki simbolisme yang kaya dalam budaya Barat, dan setiap jenis bunga memiliki makna tersendiri. Misalnya, mawar merah melambangkan cinta, sedangkan bunga lili melambangkan kesucian. Karangan bunga sering diberikan sebagai ungkapan kasih sayang, simpati, atau ucapan selamat.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi memberikan bunga atau hadiah serupa sebagai ucapan selamat bersifat universal, namun bentuk dan maknanya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Namun, seiring dengan globalisasi dan modernisasi, tradisi-tradisi ini juga mengalami perubahan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan papan bunga semakin marak dan cenderung mengarah pada pemborosan dan konsumerisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan relevansi tradisi ini di era modern.

Dalam bukunya "The Gift", antropolog Marcel Mauss menjelaskan bahwa pemberian hadiah memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu memperkuat ikatan sosial dan membangun hubungan timbal balik. Namun, ketika pemberian hadiah menjadi ajang pamer kekayaan dan status sosial, fungsi sosial tersebut dapat terdistorsi.

Papan Bunga di Era Digital: Evolusi Tradisi dalam Genggaman Teknologi

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita mengekspresikan ucapan selamat. Kemunculan platform media sosial dan aplikasi pesan instan telah memberikan alternatif yang lebih praktis dan efisien dibandingkan papan bunga fisik. Ucapan selamat digital, dengan segala kemudahan dan kecepatannya, kini menjadi pilihan populer bagi banyak orang.

Kemudian, apakah ini berarti akhir dari era papan bunga? Jawabannya tidak sesederhana itu. Meskipun ucapan selamat digital menawarkan kepraktisan, papan bunga fisik tetap memiliki daya tarik tersendiri. Papan bunga, dengan kehadirannya yang nyata dan personal, mampu menyampaikan emosi dan kesan yang lebih mendalam dibandingkan sekadar pesan teks atau gambar digital.

Studi yang dilakukan oleh Huang & Ye (2019) menunjukkan bahwa pemberian hadiah fisik, seperti papan bunga, dapat meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan penerima dibandingkan hadiah digital. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur sentuhan dan kehadiran fisik yang memperkuat ikatan sosial antara pemberi dan penerima.

Selain itu, papan bunga juga memiliki nilai estetika yang tidak dapat digantikan oleh ucapan selamat digital. Keindahan rangkaian bunga, tipografi yang elegan, dan ukuran yang mengesankan menciptakan pengalaman visual yang unik dan berkesan. Papan bunga tidak hanya berfungsi sebagai ucapan selamat, tetapi juga sebagai dekorasi yang mempercantik suasana acara.

Era digital juga membuka peluang baru bagi evolusi papan bunga. Konsep "papan bunga digital" mulai bermunculan, menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan inovatif. Papan bunga digital ditampilkan melalui layar elektronik, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai dan meminimalkan dampak lingkungan.

Munculnya platform seperti DigiFlora di Indonesia menunjukkan bahwa papan bunga digital memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang menarik. DigiFlora menawarkan berbagai desain papan bunga digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta fitur-fitur interaktif yang meningkatkan pengalaman pengguna.

Meskipun demikian, papan bunga digital masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial. Banyak orang masih menganggap papan bunga fisik lebih bermakna dan personal. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan papan bunga digital untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka agar dapat bersaing dengan papan bunga fisik.

Dalam era digital ini, kita menyaksikan pergeseran menarik dalam tradisi papan bunga. Ucapan selamat digital dan papan bunga digital menawarkan alternatif yang lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Namun, papan bunga fisik tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati masyarakat, terutama dalam acara-acara penting yang membutuhkan sentuhan personal dan kesan yang mendalam.

Ke depannya, kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut dalam teknologi papan bunga, baik fisik maupun digital. Papan bunga mungkin akan dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif yang lebih canggih, seperti augmented reality atau virtual reality, untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan berkesan.

Mencari Jalan Tengah: Merajut Makna Baru dalam Tradisi Papan Bunga

Menyikapi maraknya budaya papan bunga yang seringkali terjebak dalam pemborosan dan konsumerisme, kita perlu mencari jalan tengah yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Melarang penggunaan papan bunga secara total bukanlah solusi yang bijaksana, mengingat dampak ekonomi yang mungkin timbul bagi para pelaku usaha di sektor ini. Namun, membiarkan budaya ini berkembang tanpa kontrol juga bukan pilihan yang tepat, mengingat dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

Dalam mencari jalan tengah, kita perlu mengadopsi pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan mendorong penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam pembuatan papan bunga. Misalnya, mengganti styrofoam dengan bahan-bahan organik yang mudah terurai, atau menggunakan kayu daur ulang untuk rangka papan bunga.

Selain itu, kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan ucapan selamat dengan cara yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Kampanye sosial yang kreatif dan informatif dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari penggunaan papan bunga yang berlebihan.

Ilustrasi Papan Bunga (Gambar : Istimewa)

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan papan bunga. Regulasi yang membatasi ukuran dan jumlah papan bunga yang boleh digunakan dalam suatu acara dapat menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, insentif bagi produsen papan bunga yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan juga dapat mendorong perubahan ke arah yang lebih positif.

Di sisi lain, kita perlu menggali kembali makna asli dari pemberian papan bunga. Papan bunga seharusnya tidak hanya menjadi simbol status sosial atau ajang pamer kekayaan, tetapi juga sebagai ungkapan tulus dari hati. Kita dapat belajar dari tradisi pemberian bunga di Jepang, di mana hanakataba yang sederhana namun elegan menjadi simbol penghargaan dan penghormatan.

Dalam konteks ini, teori pemberian hadiah Mauss dapat memberikan wawasan yang berharga. Mauss menekankan bahwa pemberian hadiah bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan tindakan sosial yang memiliki makna simbolik dan memperkuat ikatan sosial. Dengan mengembalikan esensi pemberian papan bunga pada makna aslinya, kita dapat menciptakan budaya yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Mencari jalan tengah dalam budaya papan bunga bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Namun, dengan kemauan dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak dan menjaga kelestarian lingkungan.

Papan bunga, sebagai bagian dari budaya kita, memiliki potensi untuk menjadi simbol positif dari ekspresi tulus dan dukungan sosial. Namun, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap papan bunga dan menghindari jebakan konsumerisme yang berlebihan. Dengan demikian, kita dapat merajut makna baru dalam tradisi papan bunga yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak

Pasar Panorama di Kota Bengkulu telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai permasalahan terkait penataan pasar ini mengindikasikan kegagalan pemerintah kota dalam membaca dan menangani permasalahan yang muncul. Dalam konteks ini, pemerintah terkesan koppig (keras kepala) karena terlihat memiliki sikap yang keras kepala dan tidak fleksibel dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di pasar panorama. Sikap koppig ini tercermin dari tindakan pengerahan Satpol PP yang beberapa kali melakukan penataan dan pengusiran pedagang tanpa mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah terlihat tidak mampu membaca dan memahami permasalahan secara menyeluruh, serta tidak mau mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat serta pedagang yang berada di pasar panorama.

Pasar Panorama Bengkulu di kala Maghrib (Foto : Dokumen Pribadi)

Sementara itu, masyarakat terlihat memiliki keinginan yang cepat dan instan karena cenderung mencari solusi yang instan dan sesaat tanpa melihat konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan pasar panorama, masyarakat lebih memilih berbelanja di pinggir jalan yang lebih praktis dan mudah dijangkau, meskipun hal ini dapat menyebabkan kesemrawutan di sekitar pasar. Masyarakat juga cenderung mencari solusi yang cepat tanpa melibatkan diri secara aktif dalam mencari solusi jangka panjang yang bisa memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah kota Bengkulu dan masyarakat dianggap memiliki peran yang saling terkait dalam kesemrawutan pengelolaan pasar panorama. Pemerintah dianggap koppig karena kurang responsif dan tidak fleksibel dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Sementara itu, masyarakat dianggap instan karena lebih memilih solusi yang praktis dan cepat tanpa melihat implikasinya secara keseluruhan.

Salah satu indikasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pasar Panorama adalah melalui pengerahan Satpol PP yang berulang kali melakukan penataan dan pengusiran terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak secara seimbang. Seharusnya, pemerintah bisa melihat dan menganalisis akar permasalahan mengapa pedagang lebih memilih berjualan di badan jalan utama.

Selanjutnya, pemerintah kota Bengkulu minim melibatkan akademisi dalam upaya penataan pasar Panorama. Proses pembukaan tender kepada pihak ketiga untuk pengelolaan pasar menunjukkan kurangnya solusi yang dimiliki oleh pemerintah. Kendati tender tersebut tidak mencapai kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki pemahaman dan solusi yang memadai, sehingga mencoba mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga.

Selain itu, pemerintah juga gagal memahami permasalahan utama yang terjadi di pasar Panorama. Mereka hanya melihat kesemrawutan yang terjadi sebagai akibat dari banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, tanpa memahami alasan di balik tindakan tersebut. Solusi yang telah diterapkan, seperti pengusiran pedagang dan pembentukan pos jaga sementara, tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Sebaliknya, pedagang justru pindah ke pinggir jalan manggis, sehingga kesemrawutan hanya dipindahkan ke lokasi lain.

Permasalahan utama terkait pengelolaan pasar panorama yang semrawut memiliki dampak yang merugikan baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika tidak segera dicarikan solusi yang implementatif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Pertama, tidak efisiennya pemanfaatan ruang. Kesemrawutan yang terjadi di pasar panorama mengakibatkan pemanfaatan ruang yang tidak efisien. Lapak-lapak yang kosong dan minimnya pembeli yang datang ke dalam pasar menunjukkan bahwa pasar panorama tidak berjalan dengan optimal. Hal ini berdampak pada pendapatan pedagang yang menurun dan kehilangan potensi pemasukan bagi pemerintah daerah.

Kedua, gangguan lalu lintas dan ketertiban umum. Kesemrawutan di pasar panorama dapat menciptakan gangguan lalu lintas dan ketertiban umum di sekitar area pasar. Jika tidak ada pengaturan yang baik, pedagang akan cenderung berjualan di pinggir jalan dan badan jalan, menghambat kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keamanan bagi masyarakat.

Ketiga, potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah. Jika pasar panorama tidak dikelola dengan baik, pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi pasar. Kehilangan pendapatan ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus melibatkan akademisi dari berbagai bidang yang ada di Bengkulu untuk berdiskusi, berembuk, dan melakukan riset terhadap permasalahan yang terjadi. Keterlibatan akademisi akan membantu dalam mencari solusi komprehensif yang dapat memberikan solusi yang "win-win" bagi semua pihak terkait.

Dalam pandangan saya, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengubah pasar Panorama menjadi "Drive Thru dan One Way Market". Konsep ini akan memberikan kemudahan kepada pembeli yang hanya membutuhkan barang dalam jumlah kecil untuk dapat membeli melalui sistem drive-thru tanpa meninggalkkan kendaraannya. Sementara itu, pemerintah juga dapat menerapkan sistem one way di dalam pasar, di mana para pembeli harus melewati pintu masuk dan pintu keluar yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini, pembeli akan melewati semua stan pedagang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Konsep ini dapat menjembatani keinginan pedagang agar dagangan mereka laris dan memenuhi kebutuhan pembeli yang ingin berbelanja tanpa harus turun dari kendaraan.

Konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" merupakan sebuah inovasi dalam penataan pasar tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja bagi para pembeli, sambil tetap mempertahankan karakteristik pasar tradisional yang unik.

Pasar tradisional biasanya memiliki beragam pedagang dengan berbagai jenis dagangan yang menawarkan produk-produk kebutuhan sehari-hari. Namun, seringkali pasar tradisional menghadapi masalah seperti kemacetan, kesemrawutan, dan kurangnya kenyamanan bagi para pembeli. Konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara mengintegrasikan elemen-elemen dari sistem drive-thru dan sistem one way.

Pertama, dalam konsep ini, pembeli akan diberikan opsi untuk melakukan pembelian melalui sistem drive-thru. Pembeli dapat tetap berada di dalam kendaraan mereka dan berbelanja dari pedagang yang berada di pinggir pasar. Hal ini akan memudahkan pembeli yang hanya membutuhkan beberapa barang saja, seperti sayuran atau bumbu dapur, untuk berbelanja tanpa harus turun dari kendaraan. Pembeli dapat berinteraksi dengan pedagang melalui jendela kendaraan mereka, memilih barang yang diinginkan, dan melakukan transaksi pembayaran secara praktis. Dengan adanya sistem drive-thru, pembeli dapat menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi kemacetan di sekitar pasar.

Kedua, konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" juga mencakup sistem one way di dalam pasar. Dalam sistem ini, para pembeli yang memilih untuk berbelanja di dalam pasar harus melewati pintu masuk dan pintu keluar yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem one way, para pembeli akan melewati semua stan pedagang yang berada di dalam pasar, sehingga mereka memiliki akses yang lebih mudah untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Sistem one way ini juga membantu mengatur alur lalu lintas dan mencegah kekacauan di dalam pasar.

Penerapan konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" membutuhkan perubahan tata letak dan infrastruktur pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa area pasar dapat diakses oleh kendaraan motor para pembeli, dengan memperhatikan pengaturan parkir yang memadai. Selain itu, pemerintah juga perlu memisahkan jenis jualan yang dapat dilakukan melalui drive-thru dan yang memerlukan interaksi langsung di dalam pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan penempatan pedagang dan stan di dalam pasar.

Dalam implementasinya, konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan para akademisi dan ahli dalam bidang perencanaan kota dan bidang lain untuk merancang tata letak yang optimal, mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikis yang mungkin timbul dari adanya penerapan konsep ini.

Pedagang perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan mendorong kolaborasi dengan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ini. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung konsep ini dengan mengubah pola belanja mereka, memilih untuk berbelanja di dalam pasar menggunakan sistem one way, atau memanfaatkan layanan drive-thru jika hanya membutuhkan beberapa barang saja.

Selain itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way". Penjelasan yang jelas dan komunikasi yang aktif dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari konsep ini. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga dapat menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan dukungan terhadap konsep ini.

Dalam jangka panjang, konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan dalam penataan pasar panorama. Dengan adanya sistem drive-thru, pembeli dapat menghemat waktu dan tenaga, sementara pedagang tetap memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan mereka. Sistem one way di dalam pasar akan memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja, mengurangi kemacetan, dan menciptakan suasana yang lebih teratur di pasar.

Konsep inovatif ini juga dapat mengangkat citra pasar panorama sebagai tempat belanja yang modern, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan memadukan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi dan perencanaan yang baik, pasar panorama dapat tetap menjadi pusat ekonomi lokal yang berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

Konsep "Pasar Tradisional Drive Thru dan One Way" merupakan salah satu solusi yang sangat mungkin diimplementasikan dalam menangani permasalahan penataan pasar tradisional panorama. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara sistem drive-thru dan sistem one way, diharapkan pasar tradisional panorama dapat menjadi lebih efisien, nyaman, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah, pedagang, dan masyarakat harus bersinergi dalam mewujudkan konsep ini, serta memastikan komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Dengan upaya yang bersama-sama, pasar panorama dapat tetap menjadi bagian yang berharga dalam kehidupan kota, mencerminkan warisan budaya dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak pada mereka. Jika terdapat permasalahan, pemerintah seharusnya tidak segan untuk melibatkan para akademisi dalam mencari solusi yang tepat. Keterlibatan akademisi akan membawa masukan dan perspektif yang beragam, serta memberikan solusi yang lebih terkaji dan terukur terhadap permasalahan yang terjadi di pasar Panorama.

Dalam hal ini, tanggung jawab intelektual akademisi juga terletak pada partisipasinya dalam mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dam holistik, diharapkan permasalahan penataan pasar Panorama di Kota Bengkulu dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pedagang.

Pasar tradisional memiliki nilai historis dan kultural yang penting bagi suatu daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan semua pihak terkait. Dengan melakukan pembenahan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak yang terkait, diharapkan pasar Panorama Bengkulu dapat menjadi pasar yang lebih teratur, nyaman, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu.

__________________

Disclaimer : Artikel ini telah terbit di Harian Bengkulu Ekspress pada bulan Mei 2023 secara cetak dan elektronik. Namun untuk versi elektroniknya sudah tidak bisa diakses (penulis tidak tahu apa penyebabnya). Tautan asli artikel ini bisa dilihat disini

Bagi seorang pengajar, adalah sebuah kebanggan melihat mantan anak didiknya meraih kesuksesan. Apalagi jika mampu melebihi apa yang dimiliki oleh si pengajar.

Apa indikator sukses itu? Tentu jawabannya relatif, bahkan bisa jadi subjektif. Ada yang menganggap jika anak didiknya mampu bekerja di pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar, maka itu artinya si mantan anak didiknya telah meraih kesuksesan. Tapi lain orang lain cara pandangnya. Bagi saya, [mantan] mahasiswa yang saya anggap sukses adalah mereka yang mampu berdikari secara ekonomi, apapun pekerjaannya. Bisa dengan bekerja kepada orang lain, maupun berwirausaha mandiri. Kuncinya adalah mampu berdikari. Tak penting apa jenis pekerjaannya, yang penting halal dan mampu menghidupi keluarganya.

***

Sore ini saya mengajak #SarahAisha untuk main-main ke sebuah taman di ujung kota kami. Lokasinya berada persimpangan di jalur utama menuju pelabuhan kapal satu-satunya di propinsi kami.

Suasana Wahana Permainan di RTH (Foto : Koleksi Pribadi)

Taman ini sebenarnya adalah ruang terbuka hijau yang juga difungsikan sebagai ruang ketiga [meminjam istilahnya Pak Anies Baswedan] untuk masyarakat bersosialisasi. Oleh pemerintah desa setempat, tempat ini disulap dengan menghadirkan berbagai wahana hiburan anak-anak yang di satu sisi malah memberikan pemasukan terhadap kas desa.

#SarahAisha memilih bermain di sebuah wahana yang cukup komplit. Untuk bermain di 2 permainan sepuasnya, biaya 20 ribu rupiah untuk dua orang cukuplah terjangkau. Apalagi pulangnya masih diberikan "oleh-oleh" berupa balon. Tentu harga ini sangat terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Apalagi tidak ada batas waktu bermain. Pokoknya sampai anaknya bosan.

Saat menemani bermain, saya iseng bertanya ke mbak-mbak yang jaga.

"Mbak, ini wahana bermainnya punya mbak sendiri?"

"Bukan pak, saya hanya kerja saja disini. Yang punya tadi barusan saja pulang pas sebelum bapak sampai"

"Nama wahananya kayak punya teman saya"

"Siapa namanya pak"

" Si A"

"Iya pak, memang dia yang punya. Itu teman bapak?"

"Dia dulu mahasiswa saya. Anaknya agak pendiam, tapi cerdas. Dia juga penerima beasiswa beprestasi dari pemerintah"

Dan ternyata memang benar dugaan saya, wahana ini adalah milik salah satu mantan mahasiswa saya dulu. Ia dulu bekerja di sebuah perusahaan nasional. Lalu ia resign dan mendirikan usaha sendiri berupa wahana bermain anak-anak.

"Mbak, kalau usaha beginian, sehari bisa dapat berapa?" Saya iseng bertanya soal pendapatan harian

"Kalau paling ramai, kami pernah dapat 5 juta dalam sehari. Itu pas lebaran. Kalau hari-hari biasa, sekitar 1 - 1,5 juta"

"Paling sepi pernah dapat berapa?"

"Kami pernah tidak dapat uang sama sekali karena hujan sejak kami baru buka"

"Untuk pengeluarannya berapa mbak perbulannya?"

"Sewa tempat 200 ribu per lapak. Ini kami 3 lapak, jadi 600 ribu. Kemudian sewa tempat penitipan barang, 300 ribu. Listrik dan lain-lain sekitar 200 ribu. Gaji 3 orang pegawai sekitar 5 jutaan"

"Berarti keuntungan bersih yang bisa diambil sekitar 7 jutaan lebih ya mbak perbulan?"

"Iya pak. Itu dengan kondisi normal. Dengan kondisi lebaran, bisa lebih dari itu"

Di luar dugaan ternyata penghasilan dari wahana permainan anak-anak ini. Kesannya murahan dan biasa saja, tapi ternyata penghasilannya jauh diatas gaji seorang PNS golongan 4A.

Saya kembali memperhatikan anak-anak yang sedang tertawa riang bermain di wahana ini. Saya mulai menyadari bahwa selain penghasilan berupa uang, pemilik wahana ini juga mendapat penghasilan berupa "kebaikan horizontal" karena membantu ratusan [bahkan mungkin ribuan] para orangtua yang ingin memberikan hiburan untuk anaknya dengan biaya terjangkau.

Mungkin bagi sebagian anak muda dengan gelar strata satu, mereka gengsi jika membuka usaha semacam ini. Kesannya kurang "wah". Seorang sarjana, dengan bekal ijazahnya pasti menginginkan bekerja di sebuah perusahaan, memakai pakaian rapih, dengan ID card tergantung di leher, dan sepatu necis. Tapi nyatanya, lowongan pekerjaan semacam itu sangat terbatas bagi mereka yang baru lulus, apalagi masih S1. Alhasil, mereka yang masih mengedepankan gengsi, akan merasakan sendiri akibat dari tingginya gengsi mereka tersebut.

Bagi saya, si A ini adalah contoh sarjana yang sangat sukses. Saya tidak malu menceritakan kepada siapapun soal sosoknya. Bahkan saya sangat bangga. Ia mau berdikari dengan tangan dan kakinya sendiri, bertanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga menafkahi anak dan istrinya, dan bahkan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain yang saya sendiri belum mampu untuk melakukannya hingga saat ini.

Di perjalanan pulang, saya menceritakan soal sosok si A ini kepada istri saya. Dan saya katakan bahwa kapan-kapan saya mau mengundangnya ke kelas saya untuk berbagi cerita soal berwirausaha. Mungkin jika di forum-forum lain, untuk mengisi sesi berbagi cerita soal kewirausahaan, pemilik acara lebih senang mengundang tokoh-tokoh terkenal, maupun pengusaha-pengusaha dari Jakarta karena akan menjadikan acaranya terkesan lebih mentereng, maka untuk kelas saya, justru saya lebih senang mengundang narasumber yang bidang usahanya sangat dekat dengan kehidupan para mahasiswa sehari-hari, sehingga diharapkan perspektif mereka akan menjadi lebih luas, menjadikan mahasiswa lebih bijak dalam melihat masa depan, bahwa berwirausaha itu tidak perlu yang muluk-muluk sampai membicarakan menjadi start up.

Bagi saya ide usaha yang bagus adalah yang dilaksanakan, bukan sekedar di diskusikan

Tes usap PCR (Foto : BBC Indonesia)

Terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021, pemerintah resmi memberlakukan PPKM untuk wilayah Jawa, Bali dan puluhan Kabupaten/Kota lainnya di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk menekan kasus harian Covid-19 yang kini telah mencapai lebih dari 20.000 kasus perharinya.

Sebelum memutuskan untuk kembali ke Indonesia, saya dan istri terlibat diskusi panjang hampir tiap malam selama beberapa bulan terakhir. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan kami berdua dalam beradu argumen mencari jalan terbaik tentang permasalahan apakah kami masih harus tinggal di Taiwan atau pulang saja ke Indonesia, mengingat kami sebenarnya tinggal menunggu waktu saja untuk melengkapi persyararan agar bisa sidang akhir. Dan kamipun  memilih kembali ke Indonesia sebagai sebuah mufakat bersama. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan kami ini, termasuk dekan-dekan dan professor di kampus saya yang sampai marah karena saya memutuskan pulang.

“Andi, you’re stupid. Your decision to back to Indonesia is a stupid decision”

“I don’t have enough resources if we keep to stay here”

“What are resources you need? Money? Jobs? I can give you those things”

“No, Prof. There are several principal thing that be our consideration, like social environment for our babies and etc”

Dan tanggal 2 Maret yang lalu saya berpamitan dengan mereka melalui pesan WhatsApp. Mereka pun akhirnya mengalah dan menerima keputusan saya untuk kembali ke Indonesia. Tanggal 3 Maret kami berempat berangkat menuju Indonesia dengan barang bawaan berupa 1 stroller besar untuk anak kembar, 2 koper besar, 1 tas jinjing, 2 tas ransel, dan 1 tas laptop. Ditambah saya dan istri masing-masing menggendong bayi karena anak kami kembar. Dan dari sinilah cerita ini dimulai.

***

Kami berangkat pukul 3 subuh dari rumah kontrakan kami di Kota Chiayi, Taiwan menggunakan sebuah mobil yang khusus kami sewa untuk mengantarkan kami ke bandara. Mobil ini sebenarnya adalah semacam taksi tidak resmi milik seorang kenalan dari teman kami. Perjalanan dari Kota Chiayi menuju bandara internasional Taoyuan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Pukul 6 pagi kami sudah sampai di bandara dan langsung menuju tempat untuk check in. Saat check in, kami diminta untuk mendownload aplikasi eHAC sebagai salah satu syarat agar bisa masuk wilayah Indonesia di masa pandemi. eHAC bisa diisi jika sudah check in karena salah satu poin yang harus diisi adalah nomor kursi di pesawatnya. Jika bepergian dengan keluarga atau teman, cukup salah satu saja yang mengisi eHAC tersebut. Satu eHAC bisa untuk beberapa orang sekaligus (diisinya). Bagi yang berangkat dari Taiwan, di counter sebelum check in, kita juga akn diminta menulis nama dan nomor paspor kita ke formulir yang disediakan. Formulir ini berfungsi sebagai salah satu bentuk pendataan siapa-siapa saja yang datang ke Bandara, sehingga ketika terjadi ada kasus positif di bandara, tracingnya menjadi lebih mudah.

Para WNI yang akan masuk ke Wisma Atlet Pademangan (Foto : Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oya, untuk peraturan terbaru dari Satgas COVID 19 Indonesia, semua orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib menyertakan hasil tes PCR yang berlaku 3 hari tanpa terkecuali. Kami disini sempat kebingungan dengan aturan ini, karena menurut aturan ini bayi umur berapapun juga wajib di PCR. Ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya dimana bayi dibawah 2 tahun tidak wajib di PCR. Oleh karena itu, kami harus mengeluarkan biaya ekstra. Total biaya untuk PCR kami berempat sebesar 10 juta rupiah. Ini sudah yang paling murah di Taiwan. Untuk PCR bayi, pemerintah Indonesia memberikan keringanan tidak wajib di swab melalui hidung, namun bisa melalui mulut. Oleh karena itu ketika kami melakukan PCR di rumah sakit St Martin Kota Chiayi, dokter menanyakan apakah Indonesia menerima PCR dari mulut untuk bayi. Untuk bayi, PCR melalui hidung bisa jadi cukup menimbulkan trauma. Dengan PCR melalui mulut, ini cukup jadi solusi agar bayi tidak menangis dan traumatik. Tes PCR melalui mulut lebih seperti ketika bayi diperiksa amandelnya oleh dokter dengan menggunakan stik untuk menekan lidah kebawah, lalu diambil sampel cairan di tenggorokannya. Saat check in, kami diminta menunjukkan hasil PCR dan petugas check in akan mengeceknya melalui komputer. Setelah itu prosesnya sama seperti keberangkatan internasional biasanya.

Di pesawat, kita akan diminta mengisi dua buah formulir. Satu formulir adalah formulir bea cukai dan yang satu lagi adalah formulir untuk pengisian data validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Data yang diminta adalah data dasar seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nomor paspor. Kedua formulir ini penting dan akan ditanyakan saat turun nanti. Oleh karena itu lebih baik diisi semua saat di pesawat untuk memudahkan proses di bandaranya sehingga tidak perlu mengisi lagi. Setibanya di bandara, kita akan dikumpulkan oleh petugas untuk menyiapkan pengisian formulir. Formulir ini sama dengan formulir yang dibagikan di pesawat tadi. Bagi yang sudah mengisi di pesawat, maka bisa langsung tunjukkan ke petugasnya sehingga bisa langsung mengambil antrian untuk validasi. Setelah formulir terisi, kita akan diminta maju ke alat untuk membaca eHAC. Disini kita diminta menunjukkan QR Code dari eHAC yang sudah kita buat tadi. Ini sebagai proses input data kedatangan WNI repatriasi di masa pandemi. Dari counter eHAC, kita akan diarahkan untuk antri menuju counter kantor kesehatan bandara untuk validasi formulir yang sudah kita isi sebelumnya, sekaligus menyerahkan hasil PCR dari negara asal. Di bagian ini juga kita akan ditanya statusnya di luar negeri, apakah liburan, pekerja migran, atau pelajar. Bagi yang berstatus pelajar, maka kita akan diminta menunjukkan bukti bahwa kita adalah pelajar/mahasiswa di luar negeri. Kemarin kami cukup menunjukkan kartu mahasiswa sebagai buktinya. Di counter ini juga kita akan ditentukan apakah akan melakukan karantina di hotel secara mandiri atau di Wisma Atlet Pademangan. Sebagai informasi, berdasarkan aturan terbaru per 9 Februari 2021, yang boleh karantina di wisma Atlet Pademangan adalah mereka yang berstatus sebagai pekerja migran dan pelajar/mahasiswa. Bagi yang berwisata/liburan, maka mereka melakukan karantinanya di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan membayarnya sendiri. Untuk yang di wisma atlet gratis. Selepas validasi PCR dan formulir, serta sudah tau apakah akan karantina di hotel atau wisma atlet, selanjutnya kita diarahkan menuju counter yang dijaga bapak-bapak tentara untuk pengecekan final berkas-berkas yang sudah divalidasi. Setelahnya baru kemudian kita bisa mengambil koper dan barang-barang bawaan lainnya.

Di pintu keluar, bagi yang memilih karantina di mandiri, kita akan melihat banyak orang yang berjejer menjemput sembari membawa tulisan nama kita. Ini jika kita sudah konfirmasi/booking hotel tersebut sebelumnya. Jika belum, maka kita bisa membooking hotelnya di depan pintu keluar. Disana ada beberapa stand yang ditunggu oleh petugas hotel untuk menawarkan apakah mau karantina di hotel mereka atau tidak. Termasuk kita bisa negosiasi soal harganya. Bagi yang memilih karantina di wisma atlet, maka kita akan diarahkan menuju bis damri yang sudah berjejer menunggu. Para petugas akan mengarahkan kita harus naik ke bis yang mana. Sebagai informasi, dalam satu bus tidak boleh diisi penuh bangkunya sesuai protokol kesehatan. Perjalanan dari bandara Soekarno Hatta ke Wisma Atlet Pademangan memerlukan waktu sekitar 1 jam jika tidak terjebak macet. 

***

Sesampainya di Wisma Atlet Pademangan, seluruh penumpang tidak boleh turun sampai diberikan instruksi oleh petugas. Ini untuk menghindari kerumunan dalam pengambilan bagasi maupun proses masuk. Sembari menunggu di dalam bus, ada petugas yang akan memberikan pengarahan tentang aturan main karantina di Wisma Atlet Pademangan. Disini kita akan diminta menuliskan beberapa informasi di kertas formulir yang tadi dibagikan saat di pesawat. Kita diminta menuliskan beberapa informasi di belakang formulir seperti nama, tempat dan tanggal lahir, nomor paspor, kota tujuan, negara asal, dan nomor kontak yang bisa dihubungi (bisa keluarga / teman) untuk narahubung jika terjadi kejadian darurat. Ketika sudah diizinkan turun, kita diminta untuk mencuci tangan dan langsung diarahkan ke ruang tunggu untuk proses selanjutnya.

Di ruang tunggu ini, kita akan diminta mengisi beberapa formulir lagi untuk mendapatkan kunci kamar. Nantinya akan ada petugas yang akan memberikan instruksi tentang pengisian formulir ini dan menjelaskan fasilitas apa saja yang akan didapat dalam masa karantina ini. Selanjutnya kita diminta mencari dua orang lain untuk jadi teman sekamar kita selama karantina. Sebagai informasi, di Wisma Atlet Pademangan ini satu kamar diisi oleh 3 orang dimana satu kamar berisi dua orang dan satu kamar lainnya diisi oleh satu orang saja. Kamarnya cukup nyaman, seperti apartemen. Luasnya sekitar 47 meter persegi dan ada ruang tamu serta dapurnya. Kamar juga sudah full AC dan ada kamar mandi dalam. Sabun, sampo, sabun cuci, hingga handuk juga sudah tersedia. Pengelola layanan wisma ini adalah anak usaha dari hotel ternama di Indonesia, sehingga layanan kamar di Wisma Atlet ini juga mirip seperti di hotel-hotel bintang 3. 

Setelah kita mengisi formulir tadi, kita akan diarahkan ke counter check in Wisma Atlet. Petugas akan meminta tandatangan persetujuan kita tentang layanan Wisma, termasuk didalamnya ada denda yang harus dibayar jika kita merusak maupun menghilangkan barang yang ada di dalam kamar Wisma. Setelah itu, petugas akan memberikan kunci kamar sekliagus meminta paspor kita untuk ditahan dan akan dikembalikan di hari terakhir karantina berbarengan dengan penyerahan surat klirens untuk melanjutkan perjalanan setelah dinyatakan negatif Covid 19. Dari counter check in, kita akan diarahkan ke counter tes swab / PCR. Di bagian ini petugas akan meminta nama kita untuk dituliskan di tabung kecil untuk meletakkan batang / stick sampel cairan hidung kita. Kita akan diminta menunggu giliran hingga nantinya dipanggil untuk di tes swab. Kemarin saat tes swab yang pertama, saya merasa kesakitan (bahkan terasa lebih sakit dibanding tes swab yang di Taiwan). Bagi anak-anak / bayi, juga akan dilakukan tes swab ini namun melalui mulut. Selesai dari tes swab ini, kita akan diarahkan menuju kamar masing-masing. Di tower 9, liftnya ada 4, namun yang satu sudah lama tidak berfungsi. Di lift ini kita harus menunggu agak lama karena kapasitasnya yang tidak bisa diisi penuh mengingat kondisi pandemi saat ini sekaligus adanya barang-barang bawaan masing-masing. 

Selama masa karantina, kita akan mendapatkan nasi kotak sebanyak 3 kali dalam sehari ditambah air mineral dan buah pisang. Untuk pisang dan air mineral, boleh mengambil lebih dari satu. Makanan akan tersedia jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Biasanya tepat waktu, namun beberapa kali juga terlambat hingga satu jam lamanya. Nasi kotak ini tersedia di depan lift lantai masing-masing yang akan dijaga oleh tentara. Bagi yang ingin minum kopi, minum teh, atau mencari makanan lainnya seperti bakso maupun soto, bisa pergi ke kantin yang terdapat di lantai 1. Bagi yang membawa anak seperti saya dimana saya harus terus menyediakan air panas untuk kebutuhan susu dan makanan bayi, maka air panas bisa beli di kantin. Harganya sekitar 5 ribu rupiah untuk satu teko sedang. Untuk yang merokok, juga disediakan berbagai macam rokok di kantin ini.

Jika hasil tes swab pertama kita ketika baru tiba di Wisma itu negatif, maka tidak akan ada panggilan untuk bersiap di evakuasi. Namun bagi yang hasil swabnya positif, maka akan ada petugas khusus berpakaian hazmat yang akan mendatangi kita dan memberikan instruksi untuk proses evakuasi. Tes swab yang kedua dilaksanakan di hari keempat sejak kedatangan. Biasanya dilaksanakan pagi hari. Sebelum di swab, kita akan diminta mengisi eHAC lagi untuk perjalanan domestik. Petugas swab akan meminta kita menunjukkan QR Code dari eHAC kita sebelum dilakukan swab yang kedua. Kami kemarin didatangi oleh petugas saat subuh dan di tes swab yang kedua di kamar. Pun begitu juga dengan kedua putri kembar kami. Mereka yang masih tertidur kami bawa ke ruang tamu untuk di swab melalui mulut. Hasil tes ini akan diberikan malam harinya dengan sebuah surat kliren dan rekomendasi untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Jika sudah mendapatkan surat kliren ini, maka kita diwajibkan check out dari wisma. Kami sendiri diberikan keringanan untuk bisa tetap tinggal di wisma sampai pukul 6 pagi karena ada dua bayi dan penerbangan kami selanjutnya baru siangnya.

Bagi yang memilih karantina di Wisma Atlet Pademangan, maka jangan heran dengan seringnya pengumuman untuk meminta semua penghungi wisma masuk ke kamar masing-masing karena ada proses evakuasi pasien positif Covid 19. Sehari bisa tiga hingga lima kasus. Bahkan pengumuman bahwa makanan telah siap juga akan disampaikan melalui pengeras suara yang ada di tiap lantai. Sehingga dalam sehari akan sering kita mendengarkan banyak informasi melalui pengeras suara.

***

Saran

Dari pengalaman lima hari menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, maka ada beberapa saran yang bisa dijadikan referensi jika ada yang mau mengambil pilihan melakukan karantina di tempat ini juga.

1. Bagi yang berangkat dari Taiwan, tidak perlu mengambil tes PCR yang sehari jadi karena biayanya cukup mahal untuk one day service. Bisa ambil yang reguler, karena hampir semua layanan tes PCR reguler dari rumah sakit di Taiwan sudah bisa diambil dalam dua hari kerja. Ini bisa menghemat banyak biaya. Perbedaannya bisa 1 juta rupiah sendiri. Layanan reguler juga masih bisa diakui hasil tes PCR nya karena berlakunya 3 hari. Kecuali jika memang ada kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan hasil tes PCR, maka ini lain ceritanya
2. Bawa pulpen di saku dan pastikan bisa digunakan. Selama proses check in di bandara hingga check in di wisma atlet, banyak sekali formulir yang harus diisi menggunakan tulisan tangan. Oleh karena itu sebaiknya kita selalu membawa pulpen di saku
3. Jika membawa bayi, maka minta untuk diberikan prioritas selama proses pengurusan baik di Taiwan maupun setelah sampai di Indonesia. Kemarin saya banyak diberikan kemudahan karena membawa bayi kembar, sehingga dari mulai naik pesawat hingga masuk kamar selalu diberikan prioritas
4. Bawa stok masker agak banyak. Kenakan dua masker sekaligus untuk perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, gunakan masker N95 agar lebih maksimal. Jangan sekalipun melepas masker ini kecuali sudah sampai di kamar wisma karena kita tidak tahu apakah ada droplet yang beterbengan di sekitar kita atau tidak
5. Ketika mengambil makanan, sebaiknya di akhirkan saja untuk menghindari kerumunan. Makanan tidak akan kekurangan, bahkan cenderung berlebih terus. Hindari berkerumun karena kita tidak tahu siapa diantara kita yang positif dan menjadi carrier virus ini
6. Bawa beberapa cemilan ringan dari negara asal untuk cemilan selama masa karantina. Jangan sering order makanan via online karena harus mengambil sendiri ke pos 1 yang dijaga oleh para tentara. Jika kita tidak mendapat izin dari tentara, maka kita tidak dibolehkan keluar mengambil orderan kita tersebut
7. Bawa beberapa vitamin C dan multivitamin lainnya selama masa karantina untuk menguatkan imun dan menjaga kondisi badan karena selama karantina kita akan kurang banyak bergerak.
8. Hindari mengobrol dengan orang lain di luar kamar karena bisa jadi penularan terjadi melalui hal-hal kecil semacam ini
9. Selalu sediakan hand sanitizer dan bersihkan tangan anda setelah memegang sesuatu
10. Bagi yang akan memilih untuk karantina di hotel, siapkan budget sekitar 6 hingga 9 juta rupiah untuk biaya karantina. Kemarin kami ditawari untuk tinggal di hotel dengan biaya 13 juta rupiah untuk dua dewasa dan 2 bayi. Ini katanya salesnya sudah termasuk murah karena di tempat lain bahkan bisa sampai diatas 15 juta rupiah
11. Siapkan tisu disinfektan maupun cairan semprot disinfectan yang FOOD GRADE. Ini berfungsi untuk membersihkan setiap barang dari luar kamar seperti paket orderan makanan maupun nasi kotak jatah
12. Selama karantina kemarin, saya mengkonsumsi ekstrak sambiloto dan qust al hindi untuk menjaga kondisi tubuh
13. Gunakan pakaian yang berbeda antara saat keluar kamar dengan pakaian yang digunakan di dalam kamar untuk menghindari menyebarnya virus melalui pakaian
14. Layar ponsel juga sering di bersihkan menggunakan tisu disinfektan karena ponsel adalah barang yang sering sekali disentuh sehingga bisa jadi ini menjadi media penularan
15. Buat suasana hati selalu gembira karena hati yang gembira akan menaikkan daya imunitas tubuh

***

Pemerintah sebenarnya telah memberikan fasilitas yang istimewa untuk para WNI (khususnya para pekerja migran dan pelajar) yang kembali ke Indonesia di masa pandemi ini. Fasilitas berupa karantina gratis selama lima hari ini merupakan sebuah filter pertama untuk mencegah menyebarnya virus corona yang bisa jadi dibawa oleh mereka yang baru kembali dari luar negeri. Walaupun masih banyak kekurangan disana-sini, namun upaya pemerintah ini patut diacungi jempol dan didukung. Pandemi ini benar-benar telah merubah gaya hidup kita 180 derajat. Jika kita ingin mengembalikan semua kehidupan kita seperti sedia kala sebelum pandemi menyerang, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar kerja kolosal ini bisa segera menampakkan hasilnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktifitas kita sehari-hari.