MISTERI KALENDER 1,9 MILIAR RUPIAH DAN WAJAH POLITISI YANG MENGALAHKAN PEMANDANGAN SWISS

Manusia modern itu unik, sudah punya alat canggih di saku celana tapi masih saja merindukan benda-benda masa lalu yang fungsinya sudah usang. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan buatan bisa menulis puisi dan mobil bisa menyetir sendiri, tapi birokrasi di salah satu daerah di Negeri Hitam Putih ini sepertinya masih terjebak di era mesin ketik. Kabar terbaru yang bikin alis saya hampir menyatu dengan garis rambut adalah rencana pengadaan kalender dinding tahun 2026 dengan anggaran fantastis mencapai 1,9 miliar rupiah. Angka nolnya berbaris rapi seperti pasukan pengibar bendera, siap menguras kas daerah demi selembar penunjuk tanggal yang nasib akhirnya cuma jadi penutup noda di tembok.

Mari kita bedah angka "wah" ini dengan kalkulator warung kopi biar terasa nalar atau tidaknya. Kabarnya, kalender ini diperuntukkan bagi 45 anggota dewan yang masing-masing mendapat jatah 500 eksemplar untuk disebar ke konstituen. Kalau dihitung pakai matematika dasar anak SD, total kalender yang dicetak adalah 22.500 buah. Nah, jika uang 1,9 miliar itu dibagi rata dengan jumlah cetakan, ketemulah harga pokok produksi per satu kalender di angka sekitar 85 ribu rupiah. Gusti, ini kalender dinding atau menu eksklusif restoran bintang lima? Harga segitu untuk sekadar kertas yang digantung rasanya kok menyakiti hati dompet rakyat jelata.

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Padahal kalau kita main ke percetakan umum atau mengecek harga pasar, kalender dinding kualitas premium dengan jilid spiral besi paling mahal jatuhnya di kisaran 15 ribu sampai 25 ribu rupiah saja. Itu pun kertasnya sudah art paper tebal yang licinnya ngalahin lantai baru dipel. Lha ini kok bisa tembus 85 ribu? Apa mungkin tintanya dicampur serbuk emas atau kertasnya diimpor langsung dari pohon papirus yang ditanam di tepi Sungai Nil? Selisih harganya yang begitu jomplang membuat kita bertanya-tanya, fitur ajaib apa yang ditanamkan di kalender itu sampai harganya bisa buat beli paket data setahun.

Katanya sih, spesifikasi kalendernya memang "khusus" dengan isi 6 lembar, yang artinya satu lembar memuat dua bulan. Tapi begini lho, mau sekhusus apa pun jenis kertasnya, mau setebal apa pun gramaturnya, takdir kalender itu ya cuma satu: disobek. Begitu bulan Februari berakhir dan kita masuk Maret, lembar pertama yang harganya mahal itu otomatis jadi sampah tak berguna. Tidak mungkin kan kita membiarkan lembar Januari-Februari tetap terpajang hanya karena sayang kertasnya bagus? Logika "kertas khusus" ini gugur seketika saat berhadapan dengan fungsi kalender yang terikat waktu.

Coba kita bandingkan soal selera estetika antara kalender jatah wakil rakyat dengan kalender toko emas atau bank yang biasanya bergambar pemandangan. Jujur saja, mata kita jauh lebih rileks memandang gambar pegunungan Swiss yang hijau, sawah Ubud yang asri, atau air terjun yang sejuk ketimbang menatap wajah close-up bapak-bapak politisi yang tersenyum kaku. Kalender pemandangan itu punya fungsi terapeutik, bisa bikin adem pikiran saat tanggal tua menyerang. Sedangkan kalender wajah pejabat? Malah bikin kita ingat pajak, ingat jalan rusak, dan ingat janji kampanye yang belum lunas.

Fungsi sekunder kalender di rumah rakyat Indonesia itu biasanya untuk menutupi bagian tembok yang catnya mengelupas atau retak rambut. Nah, kalau yang dipajang adalah gambar danau Toba yang indah, tembok jelek pun jadi terlihat agak artistik dan menenangkan jiwa. Tapi kalau yang dipajang adalah foto politisi dengan pose mengepal tangan, nuansa ruang tamu malah jadi tegang seperti mau ada orasi politik. Secara psikologis, rakyat itu lebih butuh hiburan visual di dinding rumahnya, bukan intimidasi visual dari wajah-wajah yang sering muncul di berita kasus korupsi.

Lagipula, urgensi mencetak kalender fisik di tahun 2026 nanti itu sebenarnya nyaris mendekati nol besar. Coba rogoh saku celana atau tas Anda sekarang, pasti ada benda kotak bernama ponsel pintar yang menyala 24 jam. Di dalamnya sudah ada fitur kalender canggih yang terintegrasi dengan alarm, pengingat ulang tahun, bahkan jadwal rapat RT. Kalender digital di HP tidak perlu disobek, tidak berdebu, dan tidak akan salah cetak tanggal merahnya karena terupdate otomatis via internet.

Terus, kalau alasannya kalender ini dipakai sebagai media "laporan kinerja" wakil rakyat, rasanya kok ya kurang tepat sasaran. Memangnya seberapa banyak narasi laporan yang bisa ditulis di sela-sela angka tanggal dalam 6 lembar kertas itu? Paling-paling isinya cuma slogan normatif semacam "Bekerja Bersama Rakyat" atau "Siap Mengawal Aspirasi". Itu bukan laporan kinerja, Bos, itu namanya copywriting iklan baris. Kalau mau laporan yang detail dan transparan, ya bukan di kalender tempatnya, tapi di dokumen resmi atau minimal website yang bisa diakses publik.

Zaman sekarang ini ada yang namanya media sosial, barang gratisan yang dampaknya jauh lebih masif daripada kertas gantung. Kalau para wakil rakyat itu benar-benar ingin konstituennya tahu apa yang sudah mereka kerjakan, bikin saja konten TikTok atau Reels Instagram. Biayanya murah, cuma modal kuota dan kreativitas admin, tapi yang nonton bisa ribuan orang sambil rebahan. Aneh rasanya kalau masih ngotot pakai cara konvensional yang mahal padahal ada jalan tol digital yang gratis dan cepat sampai.

Kita juga tidak boleh lupa soal nasib akhir dari kalender mahal seharga 85 ribu per eksemplar itu setelah tahun berganti. Nasib terbaiknya mungkin jadi sampul buku pelajaran anak SD, tapi nasib terburuknya (dan yang paling sering terjadi) adalah jadi alas lemari atau bungkus cabai di pasar. Bayangkan, uang rakyat miliaran rupiah berakhir menjadi pembungkus terasi atau tatakan obat nyamuk bakar. Ironi semacam ini harusnya bikin kita elus dada, betapa mubazirnya anggaran yang dibakar demi gengsi sesaat.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, di mana harga beras naik turun dan cari kerja makin susah, rasanya tidak etis menghamburkan 1,9 miliar untuk barang yang umurnya cuma setahun. Uang segitu kalau dibelikan sembako lalu dibagikan ke warga miskin, pahalanya jelas mengalir deras dan doanya tulus menembus langit. Atau kalau mau lebih visioner, pakai buat beasiswa anak putus sekolah di dapil masing-masing. Itu jauh lebih membekas di hati rakyat daripada sekadar dikasih kertas tanggalan yang ujung-ujungnya masuk tong sampah.

Tapi ya mungkin bagi sebagian pejabat di Negeri Hitam Putih sana, proyek fisik itu jauh lebih "seksi" daripada program digital atau bantuan langsung. Ada kepuasan tersendiri mungkin saat melihat tumpukan ribuan kalender siap edar, seolah-olah itu bukti kerja nyata. Padahal kerja nyata itu diukur dari regulasi yang pro-rakyat dan pengawasan anggaran yang ketat, bukan dari seberapa banyak wajah mereka tercetak di kertas art carton gramasi tinggi.

Saya kadang curiga, jangan-jangan "permintaan masyarakat" yang sering dijadikan alasan itu cuma tameng saja. Memang benar ada warga yang minta kalender, tapi itu karena mentalitas gratisan, bukan karena mereka butuh banget. Kalau ditanya milih mana antara dikasih kalender seharga 85 ribu atau dikasih uang tunai 50 ribu saja, saya yakin 100 persen warga bakal milih uangnya. Jadi, argumen bahwa ini demi memenuhi hasrat konstituen itu sebenarnya argumen yang rapuh dan mudah sekali dipatahkan.

Satu lagi yang bikin gemes, desain kalender dinas itu sering kali ajaib dan bikin sakit mata desainer grafis. Warnanya tabrak lari, font-nya tidak konsisten, dan foto pejabatnya sering kali maksa ditempel di background yang tidak nyambung. Bayangkan uang 1,9 miliar menghasilkan karya visual yang estetika desainnya setara dengan poster hajatan dangdut keliling. Mubazirnya jadi dobel, mubazir uang dan mubazir selera seni.

Akhirul kalam, wahai bapak dan ibu yang duduk di kursi empuk dewan, tolonglah berhenti terjebak pada romantisme proyek masa lalu. Rakyat tidak butuh wajah kalian terpampang di dinding rumah mereka untuk tahu tanggal berapa sekarang. Rakyat butuh kehadiran kalian saat harga pupuk mahal, saat sekolah rusak, dan saat jalan berlubang. Simpan saja uang 1,9 miliar itu untuk sesuatu yang lebih berguna, atau kalau bingung mau dikemanakan, sumbangkan saja buat bayar utang negara, siapa tahu bisa ngurangin dosa jariyah pemborosan.