MOBIL DINAS : ANTARA HAK ISTIMEWA DAN BEBAN NEGARA

Fenomena mobil dinas bagi pejabat negara seolah menjadi polemik yang tak berkesudahan. Di satu sisi, penyediaan mobil dinas bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas dan mobilitas para abdi negara. Di sisi lain, praktik di lapangan seringkali menunjukkan realitas yang jauh panggang dari api. Mobil dinas, yang seharusnya menjadi instrumen penunjang kinerja, justru kerap beralih fungsi menjadi simbol status dan fasilitas mewah yang membebani anggaran negara.

Ironisnya, mobil dinas acap kali terparkir manis di garasi rumah pribadi pejabat, alih-alih standby di kantor untuk keperluan dinas. Mobil-mobil mewah berpelat merah itu pun tak jarang terlihat wara-wiri di pusat perbelanjaan, restoran, bahkan tempat rekreasi. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menghadiri acara pernikahan, mengantar anak sekolah, atau sekadar berbelanja kebutuhan rumah tangga, seakan menjadi pemandangan lumrah yang mencederai esensi dari fasilitas negara tersebut.

Ilustrasi Mobil Dinas Walikota Solo bermerek ESEMKA (Gambar : Istimewa)

Pertanyaan mendasar pun mengemuka: seberapa urgenkah pejabat negara mendapatkan fasilitas mobil dinas? Bukankah mereka telah menerima tunjangan transportasi dan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pribadi? Apakah seorang kepala dinas akan lumpuh kinerjanya jika tidak diberi mobil dinas? Tentu saja tidak.

Realitas menunjukkan bahwa banyak pejabat negara yang sebenarnya telah memiliki kendaraan pribadi, bahkan lebih dari satu. Namun, hasrat untuk mendapatkan fasilitas tambahan, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat, seolah tak terbendung. Mobil dinas terbaru, dengan harga selangit dan fitur-fitur mewah, menjadi incaran yang menggiurkan.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan mobil dinas. Regulasi yang ada terkesan tumpul dan tak bergigi. Pejabat yang menyalahgunakan mobil dinas acap kali lolos dari jerat hukum, atau hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak menimbulkan efek jera.

Pemborosan anggaran akibat pengadaan dan perawatan mobil dinas pun menjadi sorotan tajam. Di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya kebutuhan prioritas, pengeluaran negara untuk mobil dinas terasa sangat ironis. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, justru tersedot untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat.

Studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan mobil dinas di kementerian/lembaga mencapai Rp 494 miliar. Angka fantastis ini tentu saja memicu keprihatinan publik. Bagaimana mungkin negara menggelontorkan dana sebesar itu hanya untuk mobil dinas, sementara masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan?

Di negara-negara maju, seperti Taiwan, Singapura, dan Jepang, pejabat negara jarang sekali menggunakan mobil dinas. Mereka lebih memilih menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas kedinasan. Hal ini menunjukkan bahwa mobil dinas bukanlah faktor penentu efektivitas kinerja seorang pejabat.

Penggunaan kendaraan umum oleh pejabat negara justru memberikan banyak manfaat. Selain menghemat anggaran negara, hal ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas transportasi publik. Pejabat yang merasakan langsung kondisi transportasi publik akan lebih termotivasi untuk membenahi dan meningkatkan pelayanannya.

Fenomena penyalahgunaan mobil dinas juga menjadi cerminan dari mentalitas pejabat yang masih jauh dari nilai-nilai integritas dan kesederhanaan. Mereka cenderung mengutamakan kenyamanan dan prestise pribadi, ketimbang kepentingan publik yang seharusnya mereka layani.

Mentalitas hedonis dan konsumtif ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan pada pemenuhan hasrat pribadi para pejabat.

Untuk mengatasi permasalahan mobil dinas ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan terobosan yang berani. Regulasi yang ada perlu direvisi dan diperkuat dengan sanksi tegas bagi para pelanggar. Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas juga harus ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal.

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma dalam memandang mobil dinas. Mobil dinas bukanlah hak istimewa atau simbol status, melainkan fasilitas penunjang kinerja yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan opsi penghapusan mobil dinas secara bertahap, dan menggantinya dengan tunjangan transportasi yang memadai. Tunjangan transportasi ini dapat digunakan oleh pejabat untuk menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dalam menjalankan tugas kedinasan.

Penghapusan mobil dinas akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi keuangan negara. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan dan perawatan mobil dinas dapat dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas.

Langkah ini juga akan mendorong pejabat negara untuk lebih hidup sederhana dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Mereka akan merasakan langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, sehingga lebih termotivasi untuk mencari solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di era digital seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kebutuhan akan mobil dinas. Rapat dan koordinasi dapat dilakukan secara online, sehingga meminimalkan mobilitas fisik dan penggunaan kendaraan dinas.

Perubahan budaya birokrasi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan mobil dinas. Budaya birokrasi yang koruptif, hedonis, dan berorientasi pada kekuasaan harus diubah menjadi budaya birokrasi yang melayani, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan mobil dinas juga sangat penting. Masyarakat harus aktif melaporkan penyalahgunaan mobil dinas yang mereka temui kepada aparat penegak hukum atau lembaga pengawas.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparatur sipil negara, dan masyarakat, diharapkan permasalahan mobil dinas dapat diatasi secara efektif. Mobil dinas harus kembali pada fungsi sebenarnya sebagai instrumen penunjang kinerja, bukan sebagai simbol status dan beban negara.

Sudah saatnya kita menghentikan pemborosan anggaran negara untuk fasilitas mewah yang tidak esensial. Dana yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak.

Ujung dari semua ini adalah keberanian untuk melakukan transformasi fundamental dalam sistem pengelolaan mobil dinas. Transformasi yang tidak hanya sebatas pada revisi regulasi dan peningkatan pengawasan, tetapi juga menyentuh aspek mentalitas dan budaya birokrasi. Transformasi yang menghilangkan sekat antara pejabat dan rakyat, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.