Praktik kementerian teknis mendirikan dan mengelola perguruan tinggi sendiri telah menjelma menjadi fenomena sistemik yang secara diametral bertentangan dengan prinsip pengelolaan pendidikan tinggi yang terintegrasi. Dalam konstruksi ideal sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) seharusnya menjadi garda terdepan dan satu-satunya otoritas pengelola pendidikan tinggi. Namun realitas yang terjadi justru menunjukkan wajah buram fragmentasi pendidikan, di mana setidaknya 20 kementerian/lembaga non-pendidikan - berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 - dengan leluasa mengoperasikan 179 perguruan tinggi secara tersebar dan tidak terkoordinasi.

Fenomena ini tidak hanya menciptakan inefisiensi sistemik, tetapi juga melahirkan paradoks dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, pemerintah gencar mendorong program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengedepankan fleksibilitas dan kolaborasi multidisiplin. Di sisi lain, praktik kementerian teknis yang mengelola perguruan tinggi sendiri justru menciptakan sekat-sekat disipliner yang kaku dan sempit. Lulusan yang dihasilkan seringkali terkungkung dalam paradigma sektoral sempit, kurang mampu beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin kompleks dan interdependen.

Distribusi perguruan tinggi antar kementerian menunjukkan pola yang timpang dan tidak proporsional. Kementerian Kesehatan dengan 37 perguruan tinggi, Kementerian Perindustrian (18), Pertanian (12), Kelautan dan Perikanan (11), hingga Perhubungan (11) - semua menunjukkan betapa ego sektoral telah mengalahkan pertimbangan pedagogis yang lebih holistik. Yang lebih memprihatinkan, lembaga-lembaga dengan domain sangat spesifik seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun merasa perlu memiliki perguruan tinggi sendiri. Pertanyaan mendasarnya: apakah pembangunan perguruan tinggi oleh kementerian teknis ini benar-benar dilandasi kebutuhan pembangunan SDM, atau sekadar menjadi proyek prestisius dan alat memperbesar anggaran?

Motif pendirian perguruan tinggi oleh kementerian teknis perlu dikritisi secara mendalam. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong: pertama, alokasi anggaran khusus yang tidak kecil; kedua, kendali penuh atas kurikulum dan sistem rekrutmen; ketiga, citra sebagai pembangun SDM unggul. Namun ironisnya, di balik gembar-gembor pembangunan SDM spesifik tersebut, banyak dari institusi ini justru memiliki kualitas yang jauh di bawah standar perguruan tinggi negeri. Data akreditasi tahun 2021 menunjukkan 60% perguruan tinggi kementerian berada di peringkat B dan di bawahnya dalam penilaian BAN-PT.

Ilustrasi Pendidikan Tinggi (Gambar : GeneratedAI)

Masalah inefisiensi sistemik terlihat nyata dalam duplikasi program studi yang tidak perlu. Ambil contoh Politeknik Penerbangan Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan dan Program Studi Teknik Penerbangan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Keduanya menghasilkan lulusan dengan kompetensi serupa, namun dengan biaya dan kualitas yang berbeda signifikan. Biaya pendidikan per mahasiswa di politeknik kementerian ternyata 40-60% lebih tinggi dibanding PTN, sementara tingkat serapan lulusannya di pasar kerja justru lebih rendah 20-30%. Ini menunjukkan betapa model pengelolaan yang terfragmentasi telah menciptakan pemborosan sumber daya yang tidak kecil.

Kualitas lulusan juga menjadi persoalan serius. Survei pada tahun 2023 menunjukkan 72% lulusan politeknik Kementerian Perhubungan bekerja di lingkungan Kemenhub sendiri, sementara hanya 15% yang mampu bersaing di pasar kerja yang lebih luas. Ini mencerminkan kompetensi sempit yang tidak sesuai dengan kebutuhan era disrupsi, di mana fleksibilitas dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama.

Persoalan kurikulum di perguruan tinggi kementerian juga patut mendapat sorotan kritis. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa 70% sekolah kedinasan masih menggunakan modul pembelajaran yang sama selama 10-15 tahun terakhir. Padahal, laporan Bank Dunia (2021) memproyeksikan bahwa 65% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan baru yang belum diajarkan dalam kurikulum-kurikulum lama tersebut. Ketertinggalan ini semakin memperlebar kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Tata kelola perguruan tinggi kementerian juga menunjukkan banyak kelemahan struktural. Audit pada tahun 2022 mengungkap bahwa 45% anggaran digunakan untuk belanja pegawai, sementara hanya 20% yang dialokasikan untuk pengembangan akademik. Rasio dosen-mahasiswa yang mencapai 1:47 juga jauh di bawah standar SN-Dikti yang menetapkan 1:25. Ini menunjukkan salah urus dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Di tengah kompleksitas masalah ini, kita bisa belajar dari praktik baik di Taiwan. Laporan Ministry of Education Taiwan (2021) menunjukkan bagaimana Universitas Kepolisian tetap berada di bawah kementerian pendidikan, sementara kepolisian hanya memberikan masukan kurikulum. Hasilnya, lulusannya diakui secara nasional dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja di berbagai sektor. Model ini membuktikan bahwa spesialisasi tidak harus berarti pengkotak-kotakan.

Solusi mendesak yang diperlukan adalah konsolidasi sistemik dengan pendekatan bertahap namun pasti. Pertama, pengalihan seluruh perguruan tinggi kementerian ke bawah Kemendiktisaintek dengan tetap melibatkan kementerian teknis sebagai stakeholder kurikulum. Kedua, merger institusi sejenis - misalnya dengan menggabungkan 11 politeknik Kementerian Perhubungan menjadi 3-4 politeknik unggulan. Ketiga, penghapusan bertahap perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar melalui integrasi dengan perguruan tinggi negeri terdekat.

Reformasi sistem rekrutmen juga menjadi krusial. Sistem seleksi harus benar-benar transparan dan berbasis meritokrasi murni, bukan "warisan jabatan" yang selama ini terjadi. Penerapan kuota minimal 40% untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu - sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru - bisa menjadi langkah awal memutus siklus feodalisme pendidikan.

Pada level kebijakan, revisi UU Pendidikan Tinggi diperlukan untuk mempertegas otoritas Kemendiktisaintek. Kementerian teknis seharusnya berperan sebagai "pemangku kepentingan" yang memberikan masukan kebutuhan sektoral, bukan sebagai operator pendidikan. Model kolaborasi seperti di Belanda patut diadopsi, di mana akademi kepolisian tetap berada di bawah kementerian pendidikan tetapi kurikulumnya dirancang bersama kepolisian.

Dari sisi anggaran, konsolidasi dana pendidikan akan menciptakan efisiensi yang signifikan. Alih-alih tersebar di 179 perguruan tinggi kementerian, anggaran bisa dipusatkan untuk meningkatkan kualitas 50-60 perguruan tinggi negeri/swasta unggulan. Pengalaman integrasi 7 akademi pemerintah ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2002 telah membuktikan hasil positif: dalam 5 tahun, akreditasinya naik dari B ke A.

Penguatan sistem sertifikasi kompetensi nasional juga menjadi keharusan. Daripada mengandalkan ijazah kedinasan yang bernuansa sektoral, lebih baik mengembangkan standar kompetensi nasional yang diakui semua sektor. Model pendidikan vokasi Jerman melalui sistem "dual education" bisa menjadi inspirasi dalam membangun mekanisme pengakuan kompetensi yang lebih fleksibel.

Pembenahan tata kelola menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan transformasi ini. Rekomendasi OECD (2020) tentang perlunya badan independen yang mengawasi standar pendidikan tinggi secara nasional patut dipertimbangkan. Badan ini harus memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan menertibkan perguruan tinggi, terlepas dari kementerian pembinanya.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam. Pendidikan tinggi adalah investasi strategis bangsa yang terlalu penting untuk dikotak-kotakkan oleh ego sektoral dan kepentingan jangka pendek. Dengan sistem yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan, Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya menguasai bidang spesifik, tetapi juga memiliki wawasan holistik dan kemampuan adaptasi tinggi. Inilah tantangan besar yang harus kita jawab bersama jika ingin pendidikan tinggi Indonesia benar-benar menjadi lokomotif kemajuan bangsa.

Di tengah denyut industri makanan global yang kian kompleks, label halal yang seharusnya menjadi oase kepastian bagi konsumen Muslim justru kerap berubah menjadi fatamorgana. Di banyak kasus, konsumen dikejutkan oleh temuan bahwa produk bersertifikat halal ternyata mengandung unsur yang diharamkan, seperti babi atau alkohol tersembunyi dalam aditif. Kondisi ini memperlihatkan ada sesuatu yang keliru, bukan hanya dalam aspek teknis, melainkan dalam akar paradigma halal itu sendiri. Halal tak lagi menjadi ekspresi nilai, melainkan sekadar stempel administratif.

Dalam perspektif Islam yang holistik, konsep halal tidak semata-mata terbatas pada apa yang tampak di label kemasan. Halal adalah representasi dari sebuah proses panjang yang menyentuh seluruh rantai nilai ekonomi, mulai dari sumber bahan, proses produksi, hingga distribusi ke tangan konsumen. Namun dalam praktik industri modern, konsep luhur ini mengalami penyusutan makna yang drastis. Apa yang tersisa kini hanyalah ritual sertifikasi tanpa ruh, yang mudah direduksi menjadi bisnis formalitas semata.

Ilustrasi (Gambar : GeneratedAI)

Tantangan sistem halal semakin pelik seiring kompleksitas industri makanan dan farmasi global. Dalam dunia produksi massal yang mengandalkan efisiensi dan diversifikasi produk, batas antara yang halal dan haram semakin kabur. Peralatan produksi yang digunakan bergantian antara produk halal dan non-halal menjadi sumber kontaminasi utama yang sering luput dari perhatian, sebagaimana dilaporkan dalam jurnal Food Control tahun 2022. Kondisi ini diperparah dengan sistem logistik yang kerap mengabaikan pemisahan ketat antara bahan halal dan non-halal.

Lebih dari sekadar masalah prosedural, fenomena ini mencerminkan mentalitas "halal by label" yang merajalela. Pelaku industri seringkali hanya mengejar logo halal demi penetrasi pasar Muslim tanpa menginternalisasi nilai filosofis di baliknya. Banyak di antara mereka yang sekadar membayar biaya sertifikasi dan merasa urusan halal sudah selesai di situ. Padahal, halal dalam Islam bukanlah tujuan bisnis, melainkan bentuk kepatuhan spiritual yang mewarnai seluruh transaksi ekonomi.

Lembaga sertifikasi yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memastikan kehalalan produk, ironisnya justru sering terjebak dalam pola bisnis yang sama. Maraknya fenomena "auditor kilat" – pemeriksa yang melakukan verifikasi seadanya – memperlihatkan bagaimana sertifikasi halal bisa tergelincir menjadi sekadar komoditas. Sebuah studi oleh Journal of Islamic Marketing (2023) menemukan bahwa 48% lembaga sertifikasi di beberapa negara berkembang menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari klien yang diaudit. Situasi ini menimbulkan konflik kepentingan akut yang menggerus kredibilitas.

Konflik kepentingan menjadi bom waktu dalam sistem halal global. Lembaga sertifikasi yang terlalu bergantung pada produsen tidak lagi memiliki independensi moral untuk menolak produk bermasalah. Di satu sisi, ada tekanan ekonomi untuk mempertahankan klien; di sisi lain, ada tanggung jawab spiritual yang kerap terpinggirkan. Seperti serigala yang disuruh menjaga domba, sistem ini rawan melahirkan skandal yang menghancurkan kepercayaan publik.

Tantangan bertambah di era globalisasi rantai pasok, dimana bahan baku suatu produk bisa melewati lima hingga enam negara sebelum sampai ke konsumen. Bahan-bahan turunan seperti gelatin, emulsifier, hingga perisa sintetis sering kali berasal dari sumber yang tidak transparan. Banyak perusahaan mengandalkan klaim "traceability" tanpa verifikasi independen yang cukup. Padahal dalam prinsip fiqih, adanya satu unsur haram – sekecil apapun – tetap membatalkan status kehalalan sebuah produk.

Sistem pelacakan bahan baku dalam industri halal saat ini, sayangnya, masih tertinggal jauh dibandingkan standar industri lain seperti farmasi atau makanan organik. Saat terjadi kasus pencemaran bahan haram, tracing ke sumber masalah kerap tidak mungkin dilakukan karena lemahnya dokumentasi dan audit berlapis. Sebuah riset di International Food Research Journal (2021) menunjukkan hanya 30% perusahaan bersertifikat halal di kawasan ASEAN yang memiliki sistem pelacakan memadai. Ini memperlihatkan betapa rapuhnya pondasi jaminan halal yang ada sekarang.

Pengawasan pasca-sertifikasi pun menjadi titik lemah yang sering diabaikan. Setelah mendapatkan sertifikat halal yang berlaku dua hingga tiga tahun, banyak produsen merasa bebas dari kewajiban monitoring rutin. Dalam rentang waktu itu, perubahan bahan baku, supplier, atau proses produksi dapat terjadi tanpa notifikasi kepada lembaga sertifikasi. Tanpa mekanisme surveillance berkala, sertifikat halal hanya menjadi jaminan ilusi, bukan jaminan riil atas kehalalan produk.

Di tingkat regulator, problem kian ruwet akibat koordinasi yang tidak solid antarinstansi seperti BPJPH, BPOM, dan lembaga terkait lainnya. Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah menciptakan ruang abu-abu yang rawan disalahgunakan. Pelanggaran serius terhadap standar halal seringkali hanya berakhir dengan teguran administratif tanpa konsekuensi hukum berat. Akibatnya, pelaku curang merasa tidak jera, sementara kepercayaan konsumen semakin tergerus.

Lebih dalam lagi, ada problem paradigmatik tentang bagaimana halal dipahami di tengah modernitas. Konsep halal yang harusnya mengandung nilai-nilai ketuhanan, kesucian, dan tanggung jawab sosial malah dipersempit menjadi sekadar instrumen ekonomi. Kita menyaksikan ironi besar di mana logo halal digunakan sebagai alat marketing, sementara esensi spiritualnya diabaikan. Krisis ini bukan hanya soal industri makanan, melainkan refleksi krisis nilai yang lebih luas dalam sistem ekonomi global.

Dalam sejarah Islam klasik, halal adalah bagian integral dari etos pasar yang adil dan transparan. Pada masa Rasulullah SAW, pengawasan terhadap perdagangan di Madinah tidak berbasis pada birokrasi sertifikasi, melainkan kesadaran moral dan akuntabilitas sosial. Konsep hisbah – pengawasan moral berbasis komunitas – menjadi pondasi utama terciptanya pasar yang bersih dan berkeadilan. Seharusnya, semangat itulah yang menjadi ruh dalam sistem halal kontemporer.

Transformasi paradigma halal membutuhkan keberanian untuk menggali kembali akar filosofisnya yang terdalam. Halal bukanlah sekadar absence of haram, melainkan bagian dari ekspresi tauhid dalam kehidupan ekonomi. Konsep ini menuntut keterhubungan antara keyakinan pribadi, etika sosial, dan struktur sistemik. Tanpa revolusi konseptual ini, upaya reformasi sertifikasi halal hanya akan bersifat kosmetik.

Kita perlu membedah kembali bagaimana tauhid beroperasi sebagai prinsip hidup dalam konteks halal-haram. Dalam kerangka tauhid, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, bukan sekadar transaksi antar manusia. Oleh karena itu, kehalalan sebuah produk tidak bisa dipisahkan dari kehalalan proses, niat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sebagaimana ditulis Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity (1982), Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan ekonomi.

Membangun sistem halal yang kokoh di era modern berarti mengintegrasikan empat pilar utama: ketaqwaan individu, verifikasi saintifik, transparansi radikal, dan akuntabilitas sosial. Pilar pertama adalah fondasi moral yang tak tergantikan. Tanpa ketaqwaan pelaku usaha, sistem sertifikasi sehebat apapun akan mudah dibajak. Inilah yang ditekankan oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bahwa moralitas individu menjadi pondasi peradaban yang lestari.

Pilar kedua adalah verifikasi saintifik yang multidimensi, menggabungkan pendekatan syariah dengan teknologi modern. Dalam konteks ini, metode seperti spektroskopi massa, DNA barcoding, dan metabolomics menjadi alat penting untuk mendeteksi kontaminasi haram hingga level paling kecil. Sebuah studi di Journal of Halal Research (2023) menunjukkan bahwa metode spektroskopi dapat mendeteksi residu DNA babi dalam kadar sangat rendah, yang sebelumnya tidak terdeteksi dengan teknik konvensional. Ini membuktikan pentingnya adopsi teknologi canggih dalam sistem halal.

Pilar ketiga, transparansi radikal, menuntut keterbukaan menyeluruh dalam rantai pasok, dari bahan baku hingga distribusi akhir. Blockchain adalah salah satu teknologi yang menawarkan solusi revolusioner dalam aspek ini. Dengan sistem blockchain, setiap perubahan dalam bahan atau proses akan tercatat secara otomatis dan tidak bisa dimanipulasi. Riset oleh IBM Food Trust (2021) menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dalam industri pangan meningkatkan kepercayaan konsumen sebesar 48% dalam kurun dua tahun.

Pilar keempat adalah akuntabilitas sosial, yaitu keterlibatan aktif berbagai stakeholder, termasuk konsumen, dalam mengawasi dan menjaga integritas sistem halal. Sistem berbasis komunitas seperti consumer-led auditing dapat menjadi mekanisme baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Contohnya, aplikasi HalalChain di Uni Emirat Arab telah memungkinkan konsumen untuk langsung melaporkan dugaan pelanggaran halal, dengan perlindungan whistleblower yang kuat.

Transformasi ini tentu bukan perkara mudah, mengingat resistensi dari banyak pelaku industri yang sudah nyaman dengan sistem lama. Banyak perusahaan merasa keberatan untuk membuka rantai pasok mereka secara penuh, takut kehilangan competitive advantage. Namun sejarah membuktikan bahwa perubahan struktural memang selalu menghadapi perlawanan di awal, sebagaimana terlihat dalam reformasi industri organik di Eropa pada era 1990-an. Pada akhirnya, yang bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

Roadmap menuju sistem halal ideal membutuhkan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama adalah pembangunan akademi khusus untuk auditor halal profesional. Auditor masa depan tidak hanya harus memahami fiqih muamalah, tetapi juga menguasai ilmu teknologi pangan, forensik makanan, supply chain management, serta standar global seperti ISO 22000. Kurikulum harus bersifat lintas disiplin dan berbasis kompetensi nyata, bukan sekadar sertifikasi administratif.

Langkah berikutnya adalah integrasi teknologi mutakhir dalam semua tahapan proses sertifikasi dan pengawasan. Penggunaan blockchain untuk traceability, spektroskopi massa untuk deteksi kontaminan, dan kecerdasan buatan untuk risk profiling harus menjadi standar baru. Implementasi sistem ini membutuhkan investasi besar di awal, tetapi dalam jangka panjang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kredibilitas. Sebuah white paper dari PwC (2023) menyatakan bahwa adopsi teknologi dalam sertifikasi dapat mengurangi biaya fraud hingga 30% dalam lima tahun pertama.

Regulasi pun harus diperkuat dan diperbaharui secara komprehensif. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi leader dalam standardisasi halal global. Namun hingga kini, regulasi halal masih terfragmentasi dan sering tumpang tindih antar lembaga. Diperlukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang lebih komprehensif, dengan penguatan aspek pre-market approval, post-market surveillance, hingga sistem recall produk bermasalah.

Sanksi terhadap pelanggaran harus diperjelas dan diperkeras untuk memberikan efek jera. Bukan sekadar denda administratif, tetapi mencakup sanksi pidana bagi pelanggaran serius seperti pemalsuan sertifikat atau kontaminasi sengaja. Inspirasi bisa diambil dari Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat yang memberikan kekuasaan penuh kepada regulator untuk menarik produk dan menghukum pelaku usaha nakal dengan hukuman pidana. Tanpa penegakan hukum yang tegas, sistem halal hanya akan menjadi tameng palsu.

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsumen kritis adalah kunci keberlanjutan sistem halal masa depan. Kita harus membangun kesadaran bahwa menjaga kehalalan produk adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya lembaga sertifikasi. Pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan dugaan pelanggaran secara real-time, disertai insentif bagi pelapor, bisa memperkuat mekanisme pengawasan dari bawah. Model ini telah terbukti efektif dalam program Neighborhood Watch untuk keamanan komunitas di banyak negara.

Diplomasi halal global perlu digiatkan untuk menyamakan standar dan membangun sistem saling pengakuan antar negara (mutual recognition). Tanpa ini, sertifikat halal Indonesia akan sulit diterima secara luas di pasar global. Indonesia perlu aktif dalam lembaga seperti Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mendorong harmonisasi standar halal internasional. Diplomasi halal adalah bagian dari diplomasi ekonomi yang bernilai strategis bagi positioning Indonesia di pentas global.

Manifestasi sistem halal yang kokoh harus dilihat sebagai cermin peradaban yang menghargai nilai-nilai ilahiyah dalam ekonomi. Dalam kerangka maqashid syariah, sistem halal bukan hanya menjaga legalitas konsumsi, tetapi lebih dalam lagi, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat. Dengan kata lain, sistem halal adalah bentuk konkret dari perwujudan tujuan syariah yang lebih luas, sebagaimana dikembangkan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Ketika prinsip ini diabaikan, yang lahir bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan degradasi moral kolektif.

Kasus-kasus skandal halal yang terjadi selama ini harus menjadi katalisator bagi transformasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam regulasi. Skandal daging babi di Malaysia (2019), kasus sosis haram di Jepang (2021), hingga temuan gelatin babi dalam kapsul farmasi di Eropa (2022) adalah cermin dari kegagalan sistemik, bukan sekadar keteledoran individu. Setiap insiden ini mengguncang kepercayaan konsumen global dan mempertegas pentingnya reformasi sistem jaminan halal secara mendalam. Tanpa perbaikan struktural, kepercayaan itu akan makin sulit dipulihkan.

Kita harus belajar dari model hisbah di era klasik Islam, yang berbasis pada kesadaran kolektif dan bukan semata-mata kontrol birokratik. Dalam sistem hisbah, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi pasar agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan konsep social auditing modern, dimana masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi integritas sistem ekonomi. Model ini terbukti lebih adaptif dibandingkan model pengawasan top-down yang rentan manipulasi.

Teknologi modern memberikan peluang baru untuk menghidupkan kembali semangat hisbah dalam konteks kekinian. Pengembangan platform berbasis blockchain, crowdsourcing auditing, dan open ledger transaction dapat membuat sistem halal lebih partisipatif dan transparan. Studi dari Harvard Business Review (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi mekanisme open auditing berbasis komunitas mengalami peningkatan reputasi pasar hingga 35% dalam tiga tahun. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik adalah aset ekonomi yang nyata dan terukur.

Selain memperkuat mekanisme kontrol sosial, edukasi konsumen harus menjadi agenda utama. Konsumen Muslim hari ini bukan lagi entitas pasif, tetapi aktor kritis yang menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dari pelaku usaha. Edukasi tentang prinsip halal-thayyib, traceability produk, dan risiko kontaminasi harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal maupun program literasi publik. Seperti dinyatakan dalam laporan Pew Research Center (2023), generasi muda Muslim global menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap aspek etis konsumsi dibanding generasi sebelumnya.

Peran universitas dan lembaga riset dalam mengembangkan ilmu halal juga sangat krusial. Dunia akademik harus menjadi motor inovasi dalam menciptakan teknologi verifikasi, metodologi auditing, dan model sertifikasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri. Program-program seperti Halal Science Center di Chulalongkorn University Thailand telah membuktikan bahwa riset halal bukan hanya mungkin, tetapi sangat diperlukan untuk menjaga relevansi konsep halal di era globalisasi. Indonesia pun harus mengembangkan ekosistem serupa yang lebih kuat dan terintegrasi.

Lebih jauh lagi, pengembangan industri halal tidak boleh hanya berorientasi pada pasar Muslim, tetapi juga harus merambah ke pasar global yang lebih luas. Konsep halal-thayyib yang mengutamakan kebersihan, etika produksi, dan keberlanjutan lingkungan memiliki potensi universal yang bisa diterima lintas agama. World Halal Forum (2022) mencatat bahwa 45% konsumen produk halal di Inggris adalah non-Muslim yang mencari produk ethical, clean, dan sustainable. Ini peluang besar yang belum sepenuhnya digarap oleh banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, branding industri halal perlu diperbaharui dari sekadar religious compliance menjadi bagian dari movement global untuk ethical consumption. Artinya, halal harus diposisikan sebagai simbol integritas, bukan hanya kepatuhan syariat. Pendekatan ini lebih resonan dengan nilai-nilai generasi Z dan milenial yang sangat peduli pada isu keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hewan. Buku Ethical Consumerism and Halal karya Muhammad Abdul Khalek (2022) menegaskan pentingnya pergeseran paradigma ini untuk memperluas jangkauan pasar halal.

Dalam kerangka geopolitik, kekuatan industri halal dapat menjadi alat soft power baru bagi Indonesia di pentas dunia. Dengan populasi Muslim terbesar dan kekayaan budaya yang beragam, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pusat halal dunia. Namun ambisi ini tidak akan tercapai jika sistem jaminan halal nasional masih dibebani problem fragmentasi, birokrasi lamban, dan rendahnya trust internasional. Membangun reputasi halal bukan soal klaim, tetapi soal bukti nyata di lapangan.

Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah fragmentasi standar halal di tingkat global. Saat ini terdapat lebih dari 400 badan sertifikasi halal di dunia dengan standar yang seringkali tidak sinkron. Ketidakseragaman ini menciptakan hambatan perdagangan dan kebingungan konsumen. Upaya harmonisasi standar halal melalui SMIIC dan WHFC (World Halal Food Council) harus terus didorong, dengan Indonesia mengambil posisi proaktif sebagai bridge builder antar berbagai kepentingan regional.

Reformasi sistem halal tidak bisa berdiri sendiri; ia harus menjadi bagian dari reformasi ekonomi syariah yang lebih luas. Ekosistem ekonomi syariah yang sehat akan memperkuat daya dukung sistem halal, sebaliknya, sistem halal yang kredibel akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah. Simbiosis ini harus menjadi bagian dari grand strategy pembangunan nasional. Laporan State of the Global Islamic Economy (DinarStandard, 2024) memproyeksikan bahwa kontribusi industri halal terhadap PDB global akan mencapai USD 7 triliun pada 2025.

Lebih dari sekadar angka ekonomi, pembangunan sistem halal modern adalah proyek peradaban. Ini adalah upaya mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam seluruh lini kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi paling profan sekalipun. Seperti kata Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam, tujuan akhir Islam bukanlah sekadar survival material, melainkan pencapaian adab sejati yang memuliakan hubungan manusia dengan Allah, alam, dan sesama.

Dengan spirit itu, rekonstruksi sistem halal tidak boleh berhenti pada dimensi prosedural semata. Ia harus menyentuh lapisan spiritualitas, moralitas, dan kesadaran kolektif umat. Halal bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi tentang siapa kita sebagai komunitas yang mengklaim hidup berdasarkan nilai ilahiyah. Ini pekerjaan besar, tetapi sejarah menunjukkan bahwa umat Islam selalu mampu bangkit ketika disatukan oleh visi transformatif yang luhur.

Optimisme bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Di tengah tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan preferensi konsumen, peluang membangun sistem halal yang unggul terbuka lebar. Indonesia memiliki modal demografi, budaya, dan spiritual yang kuat untuk menjadi pelopor dalam kebangkitan sistem halal yang autentik, inovatif, dan mendunia. Namun keberhasilan itu hanya akan diraih jika ada kemauan kolektif untuk mereformasi dari akar hingga ke pucuk.

Tugas membangun sistem halal baru adalah tugas lintas generasi. Ia memerlukan kaderisasi auditor halal, pengusaha halal, konsumen kritis, regulator visioner, dan akademisi inovatif yang bekerja dalam ekosistem yang terintegrasi. Setiap peran, sekecil apapun, akan menentukan wajah masa depan sistem halal kita. Seperti dalam kaidah fiqih, "Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib" – sesuatu yang menjadi syarat tercapainya kewajiban, hukumnya wajib untuk dipenuhi.

Maka, mari kita jadikan rekonstruksi sistem halal ini bukan sekadar proyek kebijakan, tetapi gerakan peradaban. Sebuah gerakan yang menghidupkan kembali semangat hisbah, mengadopsi teknologi mutakhir, mengintegrasikan ilmu agama dan sains modern, serta memperkokoh etika tauhid dalam seluruh dimensi ekonomi. Sebab pada akhirnya, sistem halal bukan hanya tentang produk yang kita konsumsi, tetapi tentang masa depan moralitas umat manusia itu sendiri.

Wallahu a'lam bish-shawab. Semoga Allah SWT membimbing kita semua untuk menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar pengamat dalam rekonstruksi besar ini. Sebab perubahan sejati tidak datang dari keluhan, tetapi dari tindakan kolektif yang konsisten, berlandaskan iman, ilmu, dan integritas.

Sebagai penguji skripsi, mereka melakukan penilaian menyeluruh melalui pendekatan bertahap. Proses evaluasi dimulai dengan memeriksa elemen-elemen kunci yang menjadi indikator awal kualitas sebuah karya ilmiah. Berikut penjabaran mendetail mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian:

1. Kelengkapan dan Kualitas Referensi

Daftar referensi merupakan cerminan dari kedalaman studi literatur yang dilakukan penulis. Penguji akan melihat apakah sumber-sumber yang digunakan mencakup karya-karya fundamental dalam bidang ilmu terkait. Referensi yang baik tidak hanya terbatas pada textbook, tetapi juga meliputi jurnal ilmiah terkini dan sumber-sumber primer lainnya. Keseimbangan antara sumber klasik dan kontemporer menjadi indikator bahwa penulis telah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif.

Ilustrasi (Gambar : GeneratedAI)

Aspek teknis penyusunan referensi juga mendapat perhatian khusus. Konsistensi dalam format penulisan menunjukkan kedisiplinan akademik penulis. Penguji akan memeriksa apakah seluruh sitasi dalam teks sesuai dengan daftar referensi, serta apakah format penulisan mengikuti pedoman yang berlaku. Kesalahan dalam penulisan referensi seringkali mengindikasikan kelalaian dalam aspek-aspek lain yang lebih substantif.

Kualitas referensi juga dinilai dari relevansi dan otoritas sumber yang digunakan. Penguji akan memperhatikan apakah referensi yang dipilih benar-benar mendukung argumen dalam skripsi, atau sekadar menjadi hiasan belaka. Dominasi sumber-sumber sekunder yang tidak akademis, atau ketergantungan berlebihan pada satu dua sumber saja, dapat mengurangi kredibilitas karya ilmiah tersebut.

2. Presisi dan Relevansi Judul

Judul skripsi merupakan gerbang pertama yang membuka pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Sebuah judul yang baik harus mampu menggambarkan esensi penelitian secara tepat tanpa menjadi terlalu umum atau terlalu sempit. Penguji akan menilai apakah judul sudah mencerminkan variabel-variabel kunci yang diteliti serta konteks penelitian yang spesifik.

Kesesuaian antara judul dengan konten penelitian menjadi fokus evaluasi berikutnya. Tidak jarang ditemukan ketidakselarasan antara judul yang terlalu ambisius dengan pembahasan yang sebenarnya lebih terbatas. Judul yang ideal harus mampu menjadi "janji akademik" yang kemudian ditepati dalam pembahasan di seluruh bab skripsi.

Aspek kebaruan dan orisinalitas juga tercermin dalam pemilihan judul. Penguji akan melihat apakah judul sudah menunjukkan kontribusi unik dari penelitian tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Judul yang hanya mengulang penelitian-penelitian sebelumnya tanpa menawarkan perspektif baru cenderung kurang menarik secara akademik.

3. Kematangan Penyajian Abstrak

Abstrak yang baik berfungsi sebagai peta miniatur yang menggambarkan lanskap keseluruhan penelitian. Penguji akan mengevaluasi apakah abstrak sudah mencakup elemen-elemen penting seperti latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan implikasi penelitian. Kelengkapan unsur-unsur ini menunjukkan kedewasaan penulis dalam menyajikan karya ilmiah.

Kejelasan ekspresi dan presisi bahasa dalam abstrak menjadi indikator kualitas berikutnya. Abstrak yang ditulis dengan kalimat-kalimat panjang dan berbelit-belit seringkali menyulitkan pemahaman. Sebaliknya, penyajian yang ringkas namun padat makna menunjukkan kemampuan penulis dalam mengkomunikasikan ide-ide kompleks secara efektif.

Konsistensi antara abstrak dengan isi skripsi merupakan aspek krusial yang selalu diperiksa. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara klaim dalam abstrak dengan pembahasan mendetail di bab-bab berikutnya. Abstrak yang akurat harus mampu menjadi preview yang jujur terhadap keseluruhan isi skripsi.

4. Konsistensi Struktur dan Organisasi

Struktur skripsi yang terorganisir dengan baik memudahkan pembaca memahami alur pemikiran penulis. Penguji akan memeriksa apakah urutan bab dan subbab menunjukkan logika penelitian yang jelas, mulai dari perumusan masalah, landasan teori, metodologi, analisis, hingga simpulan. Jika struktur terlihat acak atau tidak sistematis, hal ini dapat mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan penelitian.  

Selain kerangka besar, penguji juga memperhatikan konsistensi format penulisan. Apakah penomoran bab, subbab, dan gambar/tabel mengikuti pedoman yang berlaku? Apakah terdapat ketidakseragaman dalam penulisan heading, margin, atau spacing? Kesalahan kecil dalam format sering kali mencerminkan ketidaktelitian yang mungkin juga terjadi dalam analisis konten.  

Keseimbangan pembahasan antar-bab juga menjadi pertimbangan penting. Bab metodologi yang terlalu panjang tetapi analisis data yang dangkal, misalnya, menunjukkan ketimpangan dalam pengerjaan skripsi. Struktur yang ideal harus mencerminkan pembagian porsi yang proporsional sesuai bobot masing-masing komponen penelitian.  

5. Ketajaman Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang tajam dan terfokus menjadi tulang punggung sebuah skripsi. Penguji akan menilai apakah pertanyaan yang diajukan benar-benar muncul dari celah (gap) dalam literatur, bukan sekadar mengulang studi sebelumnya. Pertanyaan yang terlalu luas (misalnya, "Bagaimana pengaruh media sosial?") menunjukkan kurangnya kedalaman, sementara pertanyaan yang terlalu sempit dapat membatasi ruang analisis.  

Selain itu, penguji memeriksa kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan metode yang digunakan. Apakah pertanyaan bersifat kualitatif tetapi dijawab dengan survei kuantitatif? Apakah pertanyaan tentang "mengapa" hanya dijawab dengan deskripsi "apa"? Inkonsistensi semacam ini mengindikasikan kelemahan konseptual yang serius.  

Terakhir, pertanyaan penelitian harus mengarah pada temuan yang bermakna. Jika pertanyaan terlalu dangkal atau jawabannya sudah dapat diprediksi dari awal, skripsi tersebut kehilangan nilai akademisnya. Pertanyaan yang baik harus memicu eksplorasi mendalam dan memberikan kontribusi baru bagi bidang ilmu.  

6. Kekokohan Landasan Teoretis  

Kerangka teoretis berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat bangunan argumen dalam skripsi. Penguji akan mengevaluasi apakah teori yang dipilih relevan dengan masalah penelitian dan apakah penulis benar-benar memahami konsep-konsep kunci. Penggunaan teori yang asal-asalan hanya untuk memenuhi syarat formalitas akan mudah terdeteksi.  

Visualisasi hubungan antar-variabel dalam model teoretis juga menjadi sorotan. Diagram yang tidak jelas, rancu, atau tidak sesuai dengan penjelasan tekstual menunjukkan kelemahan dalam perumusan konsep. Sebaliknya, kerangka yang dirancang dengan baik membantu pembaca memahami logika penelitian secara intuitif. 

Penguji juga melihat orisinalitas penerapan teori. Apakah penulis hanya menyalin mentah-mentah model dari literatur, atau mengembangkannya sesuai konteks penelitian? Skripsi yang berkualitas tidak hanya mengadopsi teori, tetapi juga menyesuaikan, mengkritik, atau bahkan mengusulkan modifikasi berdasarkan temuan empiris.  

7. Transparansi Proses Penelitian  

Lampiran yang lengkap dan terorganisir mencerminkan transparansi dalam pelaksanaan penelitian. Penguji akan memeriksa kelengkapan instrumen seperti kuesioner, panduan wawancara, atau lembar observasi. Jika data mentah tidak disertakan, sulit untuk mengevaluasi validitas analisis yang dilakukan.  

Konsistensi antara lampiran dan bab metodologi juga menjadi fokus penilaian. Apakah prosedur pengumpulan data yang dijelaskan dalam bab metode benar-benar tercermin dalam instrumen yang dilampirkan? Ketidaksesuaian di sini dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan seluruh penelitian.  

Terakhir, penguji memperhatikan etika penelitian yang tercermin dalam lampiran. Apakah terdapat bukti persetujuan etik (jika diperlukan), surat izin penelitian, atau pernyataan kerahasiaan informan? Kelalaian dalam dokumentasi etis dapat menjadi masalah serius, terutama untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia.  

***

Proses penilaian skripsi tidak hanya menguji hasil akhir, tetapi juga merekonstruksi seluruh perjalanan penelitian. Dengan memeriksa ketujuh aspek di atas secara kritis, penguji dapat menentukan apakah skripsi tersebut memenuhi standar akademik sekaligus memberikan umpan balik yang membangun bagi perkembangan keilmuan penulis.

____________________

* Tulisan ini disadur dari SINI

Kita mulai dari sunyi.  

Sebelum cahaya, sebelum suara, kita sudah lebih dulu mengenal diam. Di dalam rahim yang gelap, dalam kesendirian yang hangat, kita ada sebelum ada. Tak ada nama, tak ada wajah—hanya denyut dan desiran darah ibu yang menemani.  

Kitab suci mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, lalu menjadi setetes mani yang disimpan di tempat yang kokoh. Itulah kesunyian pertama kita. Sebelum nafas, sebelum tangis, sebelum segala keramaian hidup dimulai.  

Lalu kita lahir, dan dunia pun berteriak menyambut.  

Ilustrasi (Foto : GeneratedAI)

Tawa, tangis, panggilan nama, gemuruh pasar, deru mesin, lagu-lagu cinta, gema adzan—semua memenuhi hari-hari kita. Kita lupa bahwa sunyi pernah menjadi rumah kita. Kita sibuk mengikat diri pada orang-orang, pada benda-benda, seolah mereka akan selamanya ada.  

Tapi waktu bergerak.  

Peluk ibu yang dulu hangat, kini tinggal kenangan. Suara ayah yang dulu membimbing, sekarang hanya bisikan dalam ingatan. Teman-teman sebaya satu per satu menghilang, ada yang pergi lebih dulu, ada yang tinggal hanya dalam foto yang memudar.  

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itulah janji yang tak bisa ditawar. Dan ketika saatnya tiba, kita akan dikembalikan kepada-Nya—sendirian, seperti saat pertama kali diciptakan.  

Keramaian itu perlahan menipis.  

Anak-anak tumbuh, punya dunia mereka sendiri. Suara hiruk-pikuk kehidupan mulai redup. Tiba-tiba kita duduk di sore yang sunyi, menyadari bahwa hidup ini seperti lingkaran: kita datang sendiri, dan akan pergi sendiri.  

Di akhir, yang tersisa hanyalah kita dan sepi.  

Seperti dulu, di dalam kandungan.  

Seperti nanti, di dalam tanah.  

Kita datang sendirian, dan kita akan pergi dengan cara yang sama—meninggalkan segala yang pernah dikumpulkan, menghadap Sang Pencipta dengan hanya membawa amal dan dosa kita sendiri.  

Maka sebelum sepi itu tiba, sebelum kita kembali kepada-Nya dalam kesendirian yang tak terelakkan...  

Ingatlah bahwa sunyi adalah pengingat terakhir:  

Kita bukan milik dunia.  

Kita milik-Nya.  

Dan kepada-Nya kita kembali.

Aku berdiri di tengah kota yang tak pernah tidur ini, di antara ribuan langkah yang saling bersenggolan tapi tak pernah benar-benar bersua. Lampu-lampu neon berkedip, menawarkan cahaya yang palsu, seolah-olah mereka bisa menggantikan hangatnya lara-lara di rumah. Tapi di sini, di tengah gemuruh yang tak henti, justru sunyi itu yang paling nyaring terdengar.  

Bukan sepi yang kosong, bukan. Ini sepi yang penuh—penuh dengan suara orang-orang yang berbicara tapi tak pernah menyentuh, tertawa tapi tak pernah merasuk. Aku dikelilingi wajah-waajh asing yang setiap hari bertukar salam, tapi tak satu pun yang mengenal gurat-gurat kesepian di dahiku.  

Ilustrasi (Gambar : AI Generated)

Aku punya teman, ya. Tapi pertemuan kami seperti dua gelas kopi yang tak pernah benar-benar tercampur—meski duduk berdekatan, rasanya tetap terpisah. Mereka bercerita tentang hal-hal yang tak pernah sampai ke relung hatiku, dan aku pun mengangguk, seolah mengerti, padahal yang kupahami hanyalah betapa jauhnya jarak antara satu frekuensi dengan frekuensi lainnya.  

Kadang aku merindukan obrolan di beranda rumah, di mana senyap pun terasa ramai karena diisi oleh kehadiran yang saling mengerti. Di sini, keramaian justru menjadi tembok—sebuah ilusi kebersamaan yang tak pernah cukup hangat untuk menghangatkan malam-malam yang terasa panjang.  

Aku bertanya: apakah kesepian ini bentuk pengkhianatan tempat baru, atau justru pengakuan bahwa ada ruang-ruang dalam diri yang hanya bisa diisi oleh mereka yang sudah lama mengenal diam-diam kita?  

Tapi hidup harus berjalan. Aku belajar menelan sepi ini seperti menelan nasi sehari-hari—dikunyah, dirasakan, lalu dibiarkan mengendap di perut, menjadi tenaga untuk melangkah lagi.  

Sebab, mungkin, di balik semua ini, kesepian adalah cara bumi berbisik: bahwa kita, pada akhirnya, hanya bisa benar-benar bersama ketika berani jujur pada sunyi yang kita bawa.  

*(Titik. Tapi sepi tak pernah benar-benar berakhir.)*