Dalam lentera keilmuan, berbicara mengenai 'professor' adalah merunut benang merah antara tradisi akademis dan gelar penghormatan. Seiring dendang waktu, debat tentang status 'professor' sebagai jabatan atau gelar terus bergema—sebuah polemik yang merayap dalam bilik-bilik pendidikan tinggi hingga ke ruang publik yang luas.

Pada episentrum diskursus ini, terdapat pertanyaan fundamental yang seringkali terabaikan: "Apa sejatinya esensi dari seorang professor?" Di sinilah pemikiran filosofis berperan, menjamah hakikat yang tersembunyi di balik tabir terminologi.

Gelar professor, bila ditelisik sejarahnya, adalah amanat yang berurat akar pada tradisi akademik. Di zaman Yunani kuno, titel seperti 'Sophist' atau 'Filsuf' dikenakan kepada para pemikir ulung. Tidak sekedar penganugerahan, gelar tersebut adalah pengesahan atas pencapaian intelektual dan sumbangsih nyata bagi kebenaran ilmiah. Di zaman modern, jabatan professor memberi reverb sama: pengakuan institusi atas kejeniusan dan dedikasi untuk pembelajaran serta penelitian. 

Tapi, apakah gelar ini menanda "kejuangan" aktif belaka? Jabatan professorial dianggap sebagai puncak dari sebuah karir akademik, manifestasi dari ekspertise, komitmen, dan sumbangsih signifikan terhadap bidang tertentu. Status ini, secara eksplisit maupun implisit, mengimplikasikan tanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan meneruskan obor keilmuan.

Ilustrasi (Gambar : Medium / Istimewa)

Secara yuridis, dalam koridor pendidikan, professor adalah jabatan yang dijunjung oleh struktur akademik universitas. Menurut lurusnya hukum yang berlaku, jabatan professor diinstitusikan melalui proses penilaian ketat dan kriteria objektif yang mengukuhkan otoritas akademis seseorang. Ini adalah sebuah mandat profesional yang terkandung dalam kontrak kerja dan aturan organisasional—satunya yang dalam argumentasi hukum, terlepas dari seremonial penamaan, akan berakhir ketika seseorang pensiun atau keluar dari dunia akademis. Laksana daun yang gugur ketika masanya tiba, demikianlah jabatan professor menurut baku hukum.

Namun, filosofi pendidikan mengajukan perdebatan lain. Ilmu tidak dapat dipenjara dalam definisi yang rigid. Bila sains dan seni mengalir seperti air, menghanyutkan segala batas yang dicipta manusia, dapatkah kita mengkotak-kotakkan 'professor' sebagai pemegang jabatan sementara saja? Dalam kontemplasi filosofis, gelar professor tidak sekadar pekerjaan; itu adalah panggilan, sebuah identitas yang melekat dalam eksistensi intelektual seseorang.

Sesungguhnya, ilmu pengetahuan adalah perjalanan yang tidak mengenal finish. Maka, professor bukan cuma papan nama di pintu kantor atau sebuah jabatan yang dilepas di hari pensiun. Gelar professor adalah diorama kekekalan, pengakuan abadi terhadap kontribusi seseorang pada kanvas pengetahuan manusia. Seperti karya besar Plato atau Newton yang terus mengajar kita melampaui kematian merek, pengaruh seorang professor sejati berlipat ganda jauh melebihi masa jabatannya.

Di sisi yang berseberangan, menganjurkan pembersihan gelar di masa pensiun terkesan pragmatis, mencerminkan dunia yang begitu terpaku pada struktur dan aturan yang dibuat-buat. Bertutur dalam bahasa hukum, jabatan memang beralih, namun argumen ini tidak mempertimbangkan esensi sebenarnya dari pengetahuan yang tak berkesudahan—karena alam pikiran tidak mengenal batas administratif.

Professor Kehormatan: Apresiasi atau Apropriasi?

Lantas, bagaimanakah dengan gelar 'professor kehormatan' yang sering dihadiahkan kepada politisi atau kepala daerah? Di sini, pemberian gelar professor terasa dilematis; sebuah dilema antara ikonifikasikan pujian atas prestasi eksternal dan pengurangan makna akademisi sesungguhnya. Pemberian ini sering kali dipandang sebagai gestur simbolis atau politis, bukan refleksi sejati dari dedikasi akademik atau pencapaian intelektual yang mendalam.

Dunia pendidikan tinggi harus berani menegur penggunaan gelar ini ketika dilakukan dengan ringan tanpa pertimbangan yang sesuai. Gelar akademik—professor termasuk—harus selalu respek terhadap pengetahuan dan dedikasi ilmiah yang ia wakili. Penanaman gelar ini pada mereka yang tak berkontribusi langsung kepada ranah akademis berisiko mendangkal maknanya, serta mereduksi rasa hormat terhadap dunia pengajaran dan penelitian.

***

Menyebut professor sebagai 'gelar' atau 'jabatan' menjadi perdebatan yang lebih dari sekadar semantik. Di tingkat yang paling dasar, adalah netra kepada realitas pendidikan bahwa "professor" adalah cap yang sekaligus tanggung jawab dan penghormatan.

Menggantungkan status professor pada jabatan belaka adalah tindakan yang mengabaikan substansi ilmiah yang sesungguhnya. Di sisi lain, memberikan gelar professor secara sembarangan kepada mereka yang tidak merintis di kebun akademis adalah penodaan terhadap kehormatan intelektual. Kontroversi ini, di akhirnya, harus membuahkan refleksi bagi sistem pendidikan—untuk mempertegas haluan kita dalam melauti dunia ilmu, memastikan agar keduanya—gelar dan jabatan—tetap terjaga dalam spirit pengetahuan yang asli dan abadi.

Sehingga, ketika kita berbicara 'professor', kita tidak sekadar mengucapkan rangkaian huruf, melainkan kita menumbuhkan kembali penghargaan kepada mereka yang telah menanam pohon keilmuan di plot tanah yang kita tempuh secara bersama—baik sebagai profesi maupun pencapaian hidup. Saat dunia mendeburkan ombak perubahan, ayo kita jaga esa esensi professor sebagai kedua-duanya: jenjang jabatan yang bisa lenyap, dan gelar yang ia simpan dalam keabadian sumbangsih intelektual.

Dalam epik kehidupan bernegara yang penuh dengan set, props, dan para aktor pembuat kebijakan yang berkiprah di panggung politik yang kadang lebih melodramatis daripada sinetron-sinetron di jam 7 malam, terdapat satu tokoh yang kerap luput dari sorotan, padahal, kehadirannya bagaikan penjaga gawang dalam pertandingan sepak bola.

Dialah Hansip atau yang saat ini lebih chic dengan julukan Linmas, yang bukan sekadar penjaga malam tapi juga penguasa 8 elemen dunia, yang terlupakan dalam serbuan berita-berita superhero yang menghiasi layar kaca.

Barisan Hansip / Linmas (Gambar : Merdeka.com/Istimewa)

Elemen-elemen yang dipegangnya bukanlah sembarang elemen. Jika Avatar Aang hanya menguasai air, tanah, udara, dan api, Hansip di sisi lain, menguasai elemen-elemen yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti: elemen gosip, parkir hajatan, pengumuman desa, keamanan ronda, tata tertib, gotong royong, silaturahmi, dan yang paling sering terjadi, elemen penertiban hewan liar.

Di garis terdepan, antara kita – warga yang tidur pulas sambil ngiler – dan potensi kerusuhan malam hari yang bisa datang dari aspek manapun, hansip menjaga. Tengah malam, sambil menyeruput kopi yang pahitnya menandingi pahitnya kenyataan bahwa tidak semua orang sadar akan jasa-jasa mereka, hansip berkeliling, berpadu dengan jangkrik yang berkicau, memastikan ketertiban dan keamanan desa layaknya Captain America minus tameng dan otot kekar.

Sebagian besar masyarakat mungkin beranggapan tugas hansip hanya berlimitasi pada jaga ronda dan jaga TPS saat pemilu. "Oh, itu yang menghitung suara kan?" tanya auntie di warung soto dengan senyum ramah tapi clueless. Namun, jika Anda pikir mereka hanya itulah pekerjaannya, Anda sama kelirunya dengan orang yang percaya bahwa kerja DPR hanya sidang paripurna. 

Memang, di sela kehidupan mereka yang pada dasarnya adalah Avengers lokal minus gaji milyaran dan endorsement, hansip juga menjadi penjaga terpercaya di hajatan-hajatan warga. Siapapun pasti pernah melihat pakde-pakde berbaret ini mengatur parkir dengan whistle yang bertalu-talu layaknya simfoni Beethoven, melambai tangan sambil mengarahkan mobil ke lahan kosong, dan mungkin jika kita beruntung, dengan sekali sapa bisa membuat kantong parkir kita aman dari 'sumbangan' sukarela.

Tapi siapa sangka bahwa di balik seragam loreng dan baret yang kesannya hanya untuk keperluan hajatan itu, hansip adalah bagian resmi dari sistem pertahanan negara. Bukan tokoh komik, bukan figuran dalam film laga, melainkan bagian dari skema pertahanan yang dirancang oleh negara ini. Dalam kegelapan malam, dalam diamnya jalan-jalan desa, hansip adalah pilar pertahanan: silent but deadly, bisa juga diartikan bagaikan silent killer di game Mobile Legends, yang kerap tidak terlihat namun mendominasi permainan.

Dilatih oleh bukan sembarang institusi, tapi oleh TNI-Polri sendiri, para hansip ini diberikan seragam yang lebih dari sekadar kostum Halloween. Mereka dilengkapi dengan keterampilan penanganan konflik paling dasar, pembinaan mental patriotik, dan kemungkinan juga tips tentang bagaimana menangani ibu-ibu yang kekeuh tidak ingin mobilnya diparkir terlalu jauh dari lokasi resepsi.

Dan, oh, tidak semua hansip melakoni tugasnya dengan kerelaan hati belaka. Di beberapa daerah, mereka mendapatkan apa yang dinamakan gaji. Jangan bayangkan langsung melimpah ruah ya, akan tetapi bayaran tersebut adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang juga harus membayar cicilan motor dan menaruh beras dalam rice cooker di rumah.

Namun, sekali dalam lima tahun, saat pemilu usai dan kotak suara telah disimpan, gemuruh kekaguman masyarakat terhadap para hansip mendadak bergaung. "Para hansip kerjanya totalitas!" tulis warganet di media sosial sambil membagikan foto-foto hansip yang setia di TPS dari subuh hingga malam. Tiba-tiba, mereka yang biasanya hanya dianggap figur latar belakang, menjadi bintang horor yang mendadak dibutuhkan ketika kita sadar ada kehadiran asing di lorong-lorong kesunyian.

Dalam drama kehidupan nasional yang kadang-kadang absurd ini, hansip memang mungkin tidak se-flashy ormas yang hobi 'petentang-petenteng' dengan loreng-lorerengan dan sepatu boots yang bikin 'klik-klok' di jalanan. Hansip mungkin tidak akan menampilkan kekerenan dengan marching band dan atraksi gimnastik silat. Tidak, mereka lebih kepada jenis pahlawan yang tidak perlu semua itu. Mereka bekerja di belakang layar, tiba-tiba muncul saat Anda benar-benar membutuhkan seseorang untuk memeluk Anda dan mengatakan, "Tenang, pakde sudah ada di sini."

Namun, disayangkan, dengan semua kelebihan mereka ini, Hansip masih sering dilupakan, tak terlihat seperti bayangan pada siang bolong. Ia tak memiliki serial TV sendiri, tak ada bocoran foto kostumnya di media sosial, dan anak-anak tak memasukkan figur aksinya dalam daftar hadiah ulang tahun mereka.

Oleh karena itu, anggaplah tulisan ini sebagai penghormatan kita kepada 'Avatar' desa, yang setia berjaga ketika kita lena dalam mimpi. Sang Hansip, sang penguasa 8 elemen dunia yang terlupakan, yang mungkin sedang bertugas mengintip dari balik semak-semak menunggu untuk terkenal... suatu hari nanti.

Sampai jumpa di ronda malam nanti, Pak Hansip. Bawakan kami lagi kisah-kisah heroik dan kopi hitam yang tidak akan pernah bisa kami gantikan dengan Starbucks.

Selama ini, dua lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan negara adalah Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan pajak. Namun, sering kali muncul pertanyaan, apakah sudah saatnya kedua lembaga ini disatukan menjadi satu lembaga baru yang diberi nama Badan Penerimaan Negara? 

Sebelum membahas lebih lanjut apakah merger antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara adalah sebuah langkah yang tepat, kita perlu menggali lebih dalam mengenai fungsi dan peran masing-masing lembaga tersebut.

Ilustrasi (Gambar : SindoNews/Istimewa)

Bea Cukai bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, serta pengenaan bea masuk dan pajak atas barang-barang tersebut. Sementara itu, Ditjen Pajak memiliki tugas mengumpulkan dan menagih pajak atas penghasilan dan kekayaan masyarakat serta perusahaan. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara.

Namun, apakah menggabungkan kedua lembaga ini akan membawa banyak manfaat? Sebelumnya, beberapa negara telah mencoba untuk menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka, misalnya Amerika Serikat dengan Internal Revenue Service (IRS) yang menggabungkan pengaturan pajak dan bea cukai. Namun, hasilnya tidak selalu sukses. Faktanya, pada tahun 2003, Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk memisahkan kembali kedua lembaga ini.

Satu alasan yang sering muncul adalah bahwa menggabungkan dua lembaga ini menjadi satu dapat mengurangi efisiensi dan kinerja mereka. Kedua lembaga ini memiliki tugas dan keterampilan yang berbeda, dan menggabungkannya dapat menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dan kesulitan dalam mengatur lembaga baru juga menjadi masalah yang sering muncul.

Namun, tidak semua negara memiliki pengalaman buruk dalam menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka. Sebagai contoh, Malaysia telah berhasil menggabungkan lembaga penerimaan negara mereka menjadi satu lembaga yang diberi nama Inland Revenue Board of Malaysia. Dengan penggabungan ini, Malaysia berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

Penggabungan antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara tidaklah menjadi satu-satunya solusi yang tepat. Lebih tepatnya, kedua lembaga ini perlu untuk memperkuat kerjasama dan sinergi di antara mereka. 

Memperkuat kerjasama antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak akan dapat membawa manfaat yang lebih besar, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing lembaga. Kerjasama yang baik akan memungkinkan keduanya untuk saling mendukung dalam pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara tanpa harus mengorbankan efisiensi dan kinerja mereka.

Selain itu, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan integrasi teknologi dan sistem informasi antara kedua lembaga. Dengan demikian, Bea Cukai dan Ditjen Pajak dapat bekerjasama dalam memperkuat pengawasan dan pengumpulan pendapatan negara secara efisien dan efektif.

Keputusan untuk menggabungkan Bea Cukai dan Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Dari berbagai contoh dan praktik sukses maupun yang gagal dari negara lain, penggabungan kedua lembaga ini menjadi satu tidaklah selalu menjadi solusi yang tepat. Lebih pentingnya adalah memperkuat kerjasama dan sinergi di antara keduanya, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lembaga. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dikelola secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi negara.

Birokrasi ! Kata yang dapat membuat seseorang tiba-tiba merenung dalam-dalam sambil menyesap kopi pahit tanpa gula. Di negeri timur agak jauh ini, 'birokrasi' bukan lagi sebuah kata, tapi sudah menjadi mantra yang dipakai untuk menjelaskan segala keajaiban dan keanehan yang terjadi di negeri ini. Sebuah penyakit? Oh, tidak, tidak! Ini sudah mutasi menjadi DNA, sebuah gen unik yang memastikan setiap individu yang dilahirkan di Tanah Air bakal memiliki keahlian intrinsik menjalani labirin administrasi dengan lancar; atau setidaknya, dengan kesabaran seorang pendekar.

Mari kita mulai eksplorasi kita dengan pertanyaan sederhana: sudahkah Anda mengajukan sesuatu ke instansi pemerintah? Jika ya, selamat! Anda telah bermain dalam sandbox yang sama dengan pasir yang telah digunakan untuk membangun piramida birokrasi yang megah ini. Anda akan jumpa dengan berbagai karakter dalam perjalanan Anda; si penjaga pintu yang maha kuasa, sang petugas loket yang seperti penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia akhirat administrasi, dan, jangan lupakan, tumpukan formulir yang seperti mantra - harus lengkap, harus cap tiga warna, ditandatangani oleh manusia, jin, dan mungkin, jenis-jenis lelembut lainnya.

Ilustrasi Birokrasi yang Ruwet (Gambar : Istimewa)

Tetapi mengapa sih model birokrasi kita sedemikian rupa hingga jadi bahan candaan sekaligus sumber air mata? Apakah ini hasil dari warisan sejarah yang melekat erat seperti nasi tiwul di gigi setelah makan malam? Boleh jadi. Sejarah mencatat, pengaturan birokrasi di Indonesia telah berakar sejak zaman kolonial, ketika sang penjajah Belanda mendirikan sistem administratif yang detil dan lapis demi lapis. Seperti resep gulai kambing warisan leluhur, ternyata sistem ini terlalu nikmat untuk ditinggalkan.

Namun, sebuah sistem yang efektif pada era itu mungkin tidak lagi relevant untuk zaman now yang diwarnai oleh kecepatan digital dan buzzer. Bagaimana mungkin selembar form perizinan membutuhkan tulisan tangan dengan tinta hitam, sedangkan anak SD kini mengirim PR melalui email? Inilah fenomena unik di Indonesia: teknologi maju pesat sementara birokrasi bergerak layaknya kura-kura yang sedang berpuasa.

Ini bukan hanya tentang pengumpulan form saja. Lapisan birokrasi berikutnya adalah serangkaian proses yang begitu labirintik, sehingga Theseus dan Minotaurnya pun akan pensiun menjadi petani setelah mencoba menavigasi sistem ini. Anda kira akan selesai dengan satu kali kunjungan? Oh, tentu tidak. Dalam perjalanan anda mencari tandatangan, Anda akan berkenalan dengan apa yang kita sebut sebagai 'sistem antrian nomor urut' – sebuah ritual sakral bagi seluruh warga yang mencari berkah berupa cap dan tandatangan.

Mari kita bercerita tentang Pak Slamet - bukan nama sebenarnya, sebuah nama generik untuk menghindari pelbagai macam aduan. Pak Slamet adalah seorang pahlawan bagi kita semua, seorang Juru Masak Birokrasi berpengalaman. Beliau memiliki insting tak tertandingi dalam mengendus loket mana yang paling cepat, jasa foto kopi terdekat untuk form yang 'terlupa', dan, paling penting, mana penjaga pintu yang paling bisa 'dipahami' – jika Anda paham maksud saya.

Ah, dan penjaga pintu, pilar penting dari birokrasi kita. Dapat dipastikan, bila ada penjaga surga bagi para birokrat, maka penjaga pintu adalah San Peteronya. Mereka yang memegang akses antara harapan dan keputusasaan, senyum dan tangis, 'silakan mas/mbak, antri di sana' atau 'maaf, sudah tutup'. Dan kalau Anda datang satu menit setelah waktu tutup meskipun Anda telah berjalan kaki selama dua jam di bawah terik matahari, lebih baik Anda persiapkan hati untuk kembali keesokan harinya.

Sebut saja urusan KTP, SIM, pajak, izin usaha, atau bahkan nikah sekalipun; sepertinya tidak ada yang lolos dari cengkeraman birokrasi. Prosesnya? Ibarat main game petualangan – butuh waktu, kesabaran, dan kadang-kadang, in-app purchase berupa kopiah tipis untuk melancarkan 'jalannya'. 

Jangan salah, birokrasi kita juga digerakkan oleh mesin modern. Ada sistem online, ada juga aplikasi untuk antrian, tapi mari kita jujur. Sering kali sistem tersebut seperti pacar yang menjanjikan akan datang ke pertemuan tapi pada akhirnya tidak pernah muncul. Anda masuk ke website, dijanjikan pengisian form mudah, namun pada akhirnya Anda hanya temui server error yang seperti putri duyung, legendaris dan sulit ditemui.